Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah menjadi bagian yang penting dalam roda perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan bagian dari sektor ekonomi informal karena karakteristiknya yang lebih menitikberatkan pada keterampilan bekerja. Program jaminan sosial merupakan hak seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, maka dari itu semestinya tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja (TK-LHK) turut difasilitasi sebagai peserta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis, didukung dengan hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang responden pengrajin alat musik tradisional. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja khususnya pada sektor UMKM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Permenakertrans No. PER.24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja, peraturan ini berada lebih dulu sebelum Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Adapun, implementasi peraturan saat ini belum mencapai target. Direkomendasikan adanya sinkronisasi tugas di antara lembaga yang berwenang dalam pengaturan jaminan sosial tenaga kerja, serta masih diperlukan sosialisasi program secara masif, didukung dengan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja di luar hubungan kerja.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) have become an important part for Indonesia’s economic trend. MSME are part of the informal economy sector because of their characteristics that focus more on work skills. The social security program is the right of all Indonesian people as mandated in the 1945 Constitution, therefore workers who work outside the employment relations (TK-LHK) should also be facilitated as participants. This study uses a juridical-normative research method, namely by examining library materials or secondary data containing written legal norms, supported by the results of interviews with 3 (three) respondents who are traditional musical instrument craftsmen. The results of this paper concluded that the regulation of labor social security for workers who work outside the employment relations, especially in the MSME sector has been regulated in legislation, namely Law no. 40 of 2004 concerning the National Social Security System and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. PER.24/MEN/VI/2006 concerning Guidelines for the Implementation of the Social Security Program for Workers Who Perform Work Outside of Employment Relations, this regulation existed before Law no. 24 of 2011 concerning BPJS. It is recommended that there should be a synchronization of tasks among the institutions supported by policies that accommodate the needs of workers outside the employment relations. "

"Dalam UUD Pasal 28 H ayat 3 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan perkembangan secara utuh sebagai manusia yang berguna. Untuk mewujudkan jaminan sosial tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berlaku bagi semua orang Indonesia. Salah satu jaminan sosial tersebut adalah asuransi kesehatan. yang diimplementasikan oleh PT Askes, namun pada tahun 2014 diubah menjadi BPJS Kesehatan. Di Pada tahun 2019 BPJS Kesehatan memiliki target untuk mencapai Universal Health Cakupan (UHC) di Indonesia sehingga BPJS Kesehatan berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat, salah satunya keanggotaan melalui Badan Usaha menjamin kesehatan para pekerja beserta keluarganya. Sedangkan menurut data BPJS Kesehatan KC Depok masih memiliki Badan Usaha yang belum terdaftar sebagai Peserta program JKN dan jumlah badan usaha bisa bertambah setiap bulannya karena badan usaha baru. Sehingga seluruh badan usaha bisa dijangkau oleh BPJS Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya badan usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (BUMKM) di pengambilan keputusan untuk mengikuti program JKN di kawasan Depok Town Square 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara dalam. Dari hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pengetahuan, sikap, program JKN yang ditawarkan, dan kebijakan yang berlaku. Faktor pengetahuan Iuran dan pelayanan fasilitas kesehatan dari program JKN menjadi faktor terpenting mempengaruhi mayoritas BUMKM. Kemudian perlu adanya sosialisasi tentang program JKN dari BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan pemerintah memberikan subsidi sebagian kepada BUMKM yang kurang mampu, dan melakukannya peningkatan mutu fasilitas kesehatan.

---

In the Constitution Article 28 H, paragraph 3, it is explained that everyone has the right to social security which enables their complete development as a useful human being. To realize social security, the Government of Indonesia enacted Law no. 40 of 2004 concerning the National Social Security System which applies to all people Indonesia. One such social security is health insurance. which was implemented by PT Askes, but in 2014 it was changed to BPJS Kesehatan. In 2019 BPJS Kesehatan has a target to achieve Universal Health Coverage (UHC) in Indonesia so that BPJS Kesehatan tries to reach all levels of society, one of which is membership through Business Entities to ensure the health of workers and their families. Meanwhile, according to data from BPJS Kesehatan KC Depok, there are still business entities that have not been registered as participants in the JKN program and the number of business entities can increase every month. because it is a new business entity. So that all business entities can be reached by BPJS So that the purpose of this study is to find out what factors influence business entities, especially Micro, Small and Medium Enterprises (BUMKM) in decision making to take part in the JKN program in the Depok Town Square 2019 area. This study used a qualitative research method with in-depth interviews. From the research results, the factors that influence are knowledge, attitudes, the JKN program offered, and the prevailing policies. The knowledge factor Fees and health facility services from the JKN program are the most important factors affecting the majority of BUMKM. Then there is a need for socialization about the JKN program from BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan in collaboration with the government to provide partial subsidies to underprivileged BUMKMs, and to improve the quality of health facilities."

"UU SJSN memberikan kewenangan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja kepada BPJS yang secara khusus diatur dalam UU BPJS. Namun dalam praktiknya, hingga saat ini perseroan yang telah ada lebih dahulu dibandingkan BPJS masih menyelenggarakan program jamsostek. Hal ini tentunya berdampak kepada kepastian penyelenggaraan jamsostek. Permasalahan yang dikaji adalah: 1. Bagaimana penyelenggaraan jamsostek di Indonesia berdasarkan SJSN? 2. Bagaimana kewenangan penyelenggaraan jamsostek setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005? 3. Bagaimana kepastian perolehan manfaat jamsostek bila penyelenggaraanya tidak berdasarkan SJSN? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan. Adapun hasil penelitian yakni: 1. Jamsostek berdasarkan SJSN dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU SJSN dan UU BPJS yang kewenangan penyelenggaraannya oleh BPJS dengan berlandaskan 3 asas dan 9 prinsip. 2. Kewenangan penyelenggaraan jamsostek setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, penyelenggaraan jaminan sosial yang sebelumnya dilaksanakan oleh perseroan BUMN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kewenangan penyelenggaraan jamsostek dilaksanakan berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS yakni oleh BPJS Ketenagakerjaan. 3. Penyelenggaraan jamsostek yang oleh Perseroan mengakibatkan ketidakpastian perolehan hak jamsostek, khususnya program jamsostek yang baru yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang penyelenggaraannya diamanatkan kepada BPJS Ketenagakerjaan

---

The SJSN Law gives the authority to administer social security for workers to BPJS which is specifically regulated in the BPJS Law. However, in practice, up to now, companies that already existed before BPJS still held the Jamsostek program. This of course has an impact on the certainty of the implementation of Jamsostek. The problems studied are: 1. How is the implementation of Jamsostek in Indonesia based on the SJSN? 2. What is the authority for administering Jamsostek after the Constitutional Court's decision Number 007/PUU-III/2005? 3. How is the certainty of obtaining Jamsostek benefits if the implementation is not based on the SJSN? This research uses a descriptive-normative approach. The type of data used is secondary data through legal literature and literature searches. The results of the research are: 1. Social Security based on SJSN is implemented based on the provisions of the SJSN Law and the BPJS Law whose administration is authorized by BPJS based on 3 principles and 9 principles. 2. The authority to administer Jamsostek after the decision of the Constitutional Court Number 007/PUU-III/2005, the implementation of social security previously implemented by BUMN companies was contrary to the 1945 Constitution and did not have binding legal force so that the authority to administer Jamsostek was implemented based on the SJSN Law and the BPJS Law, namely by BPJS Employment. 3. The implementation of Jamsostek which by the Company causes uncertainty in obtaining Jamsostek rights, in particular the new Jamsostek program, namely the Job Loss Guarantee program whose implementation is mandated by BPJS Ketenagakerjaan."

"Corporate Social Responsibility (CSR) upaya mendorong percepatan kemandirian ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai sumber ketahanan ekonomi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan CSR yang dikenal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT X yang dibantu oleh UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UKM Center FEB UI) yang memediasi perusahaan dengan UMKM penerima dana PKBL. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (a case study- descriptive qualitative design) melalui observasi, wawancara, dan penggunaan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa PKBL PT X diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/7/2017 dengan nilai kinerja yang tinggi berdasarkan tingkat efektivitas dan kolektibilitas penyaluran dana.

---

Corporate Social Responsibility (CSR) in an effort to accelerate economic independence for micro, small and medium enterprises (MSMEs) as a source of economic resilience for middle to lower income communities implemented as stipulated in SOE Minister Regulation PER-02/MBU/ 7/2017. This research was conducted to analyze the application of known CSR in State-Owned Enterprises as a Partnership and Community Development Program (PKBL) of PT X assisted by the UKM Center of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (UKM Center FEB UI) which mediated companies with MSMEs recipients of PKBL funds in Depok city. In this study qualitative methods were used with a case study approach (a descriptive qualitative design) through observation, interviews, and secondary data use. The results showed that PKBL PT X was implemented in accordance with SOE Minister Regulation PER-02/MBU/7/2017 with high performance values based on the level of effectiveness and collectibility of funds distribution."

"Penelitian ini membahas pandangan akuntan terkait dengan peran dan kemampuan mereka pada praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Akuntan diharapkan dapat berperan sebagai pihak eksternal UMKM yang paling penting dan efektif dalam membantu pengimplementasian praktik CSR di UMKM. Metode pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara pada orang-orang yang berprofesi sebagai akuntan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntan merasa dirinya bukan merupakan pihak yang paling penting dan efektif dalam membantu UMKM mengimplementasikan praktik CSR. Akuntan perlu meningkatkan kompetensinya agar dapat menjadi pihak eksternal yang efektif dan dipercaya untuk membantu UMKM mengimplementasikan praktik CSR.

---

This study discuss the accountants? perspective about their role and capabilities on CSR practices in SMEs. Accountants are expected to be the most important and effective external party of SMEs in assisting SMEs to implement CSR practices. The method of this study use questionnaire and interview to the people who are working as an accountant.

Result of this research showed that accountants are not the most important and effective external party in assisting SMEs to implement CSR practices. Accountants need to improve their competencies to become an effective and trusted external party to assist SMEs in implementing CSR practices."

"Artikel ini membahas mengenai peran jaringan sosial dalam mendorong pengusaha level mikro untuk pengembangan bisnisnya. Studi-studi sebelumnya berargumen bahwa faktor ekonomi (modal uang, teknologi, tenaga kerja), faktor psikologi (skill dan motivasi), dan faktor sosiologi (internalisasi nilai) menjadi faktor utama dalam mendorong pengembangan bisnis bagi pengusaha level mikro. Dengan berpijak pada kasus pengusaha tenun kain ulos di Kecamatan Muara-Kabupaten Tapanuli Utara dan dengan berkaca pada studi-studi sebelumnya, penelitian ini berargumen bahwa jaringan sosial memiliki peran penting bagi pengusaha level mikro sebagai pendorong untuk pengembangan bisnisnya dalam aspek finansial, pemasaran dan produksi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa jaringan sosial memiliki peran penting terhadap ketiga aspek pengembangan bisnis, yang mana setiap aspek memiliki peran yang berbeda-beda. Selain itu, ditemukan pula bahwa jaringan sosial memiliki peran yang dominan terhadap aspek produksi, yang mana pengembangan pada aspek produksi dapat menunjang pengembangan bisnis pada aspek lainnya, yaitu aspek pemasaran dan aspek finansial.

---

This article discusses about the role of social networks in encouraging micro entrepreneurs to develop their business. Previous studies argued that economic factors (money capital, technology, labor), psychological factors (skill and motivation), and sociological factor (internalization of values) were the main factors in encouraging the development business of micro entrepreneurs. Based on the case of ulos weaving entrepreneurs in Muara Sub-District and reflecting on previous studies, this research argues that social networks have an important role for micro entrepreneurs as a driver for business development in financial, marketing and production aspect. This research uses qualitative methods as well as data collection conducted through in-depth interview, observation and document studies. The findings of this study show that social networks have an important role for all three aspects of business development, which each aspect has a different role. In addition, social networks has a dominant role for a production aspect."

"Skala usaha pada UMKM memang menjadi salah satu upaya yang ingin dicapai oleh para pelaku usaha untuk melihat perkembangan usahanya. Peran digitalisasi dalam kegiatan usaha juga menjadi faktor pendukung skala usaha. Beberapa studi juga berpendapat bahwa adopsi digitalisasi berkorelasi positif terhadap kegiatan UMKM terutama di masa pandemi Covid-19. Adopsi digitalisasi dilihat sebagai pendorong tingginya tingkat skala usaha melalui tingkat pendapatan dan jumlah tenaga kerja. Peneliti menambahkan tingkat pendidikan sebagai variabel kontrol antara pengaruh adopsi digitalisasi dengan skala usaha. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei pada UMKM kuliner di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi digitalisasi tidak memiliki pengaruh signifikan dengan skala usaha. Namun, jika dikontrol dengan tingkat pendidikan menunjukkan adanya pengaruh antara adopsi digitalisasi dan skala usaha meskipun arah pengaruh berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengaruh antara adopsi digitalisasi dan skala usaha dapat dimoderasi oleh tingkat pendidikan sebagai faktor-faktor sosiologis.

---

Business scale in MSMEs is one of the efforts that business actors want to achieve to see the development of their business. The role of digitalization in business activities is also a supporting factor for business scale. Several studies also argue that the adoption of digitalization has a positive correlation with MSME activities, especially during the Covid-19 pandemic. The adoption of digitalization is seen as driving high levels of business scale through income levels and the number of workers. Researchers added education level as a control variable between the influence of digitalization adoption and business scale. In this research, researchers used a quantitative approach with a survey method on culinary MSMEs in Depok City. The results of this research show that digitalization adoption does not have a significant influence on business scale. However, if controlled for education level, it shows that there is an influence between digitalization adoption and business scale, although the direction of influence is different. Thus, the results of this study show that the influence between digitalization adoption and business scale can be moderated by the level of education as sociological factors."

"Penelitian ini menganalisis strategi terhadap Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Besarnya jumlah UMKM di Indonesia disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi menciptakan tuntutan bagi perusahan-perusahan besar di Indonesia untuk ikut serta memberdayakan pelaku UMKM. Berkaitan dengan kedua hal tersebut, BUMN dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL, termasuk di dalamnya mendukung pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, di mana peneliti memperoleh data dari jurnal, buku, artikel, Laporan Tahunan perusahaan BUMN, dan sumber kredibel lainnya. Data utama yag digunakan dalam analisis strategi ini bersumber dari Laporan Tahunan 38 perusahaan BUMN tahun 2021-2022. Data kemudian dikaitkan dengan teori strategi penerapan TJSL. Hal ini untuk mendapatkan gambaran terkait penelitian terdahulu yang lebih luas. Hasil kajian literatur dan analisis memperlihatkan implementasi program TJSL BUMN yang dilakukan oleh Perusahaan naungan BUMN dengan target pelaku UMKM mayoritas menggunakan percampuran dari citizenship strategy yang memiliki fokus utama untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan termasuk perusahaan itu sendiri, dan reciprocal strategy yang memiliki fokus memenuhi tujuan ekonomi sekaligus ekspektasi sosial, moral, dan lingkungan dari masyarakat. Dapat dilihat bahwa strategi TJSL yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN dalam upaya mendukung perkembangan UMKM difokuskan kepada kebutuhan pemangku kepentingan secara luas serta memenuhi ekspektasi sebagai perusahaan di bawah naungan BUMN. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memberikan gambaran terkait dengan jenis implementasi TJSL Perusahaan BUMN. Bagi Ilmu Kesejahteraan Sosial, penelitian ini memberikan pemahaman terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, terutama di lingkup makro dan kebijakan sosial.

---

This research analyzes the strategy of the Environmental Social Responsibility (CSR) Program by State-Owned Enterprises (SOEs) towards empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The large number of MSMEs in Indonesia accompanied by high employment creates demands for large companies in Indonesia to participate in empowering MSME actors. In connection with these two matters, SOEs in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-6/MBU/09/2022 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises have an obligation to implement TJSL, including supporting the empowerment of MSMEs. This research uses the literature review method, in which researchers obtain data from journals, books, articles, Annual Reports of state-owned companies, and other credible sources. The main data used in analyzing this strategy comes from the Annual Reports of 38 state-owned companies in 2021-2022. The data is then linked to the theory of the strategy for implementing CSR. This is to get a broader picture of previous research. The results of the literature review and analysis show that the implementation of SOE TJSL programs carried out by SOE companies targeting MSMEs mostly uses a mixture of citizenship strategies that have a primary focus on meeting the needs of all stakeholders including the company itself, and reciprocal strategies that have a focus on meeting economic goals as well as social, moral and environmental expectations from the community. It can be seen that the CSR strategies undertaken by state-owned companies in an effort to support the development of MSMEs are focused on the needs of stakeholders at large as well as fulfilling expectations as a company under the auspices of SOEs. This research can be a reference in providing an overview related to the type of implementation of TJSL for state-owned companies. For Social Welfare Science, this research provides an understanding related to Environmental Social Responsibility, especially in the macro scope and social policy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Jamsostek LHK periode 2006-2010 dengan menggunakan model implementasi Edward III (1980) untuk mengukur kualitas implementasi kebijakan. Edward mengungkapkan 4 variabel yang mempengaruhi yaitu komunikasi, sumber daya-sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif (positivisme) dengan menjelaskan penelitian secara deskriptif.Penelitian ini menemukan bahwa dalam implementasi program Jamsostek LHK masih terdapat banyak kekurangan variabel implementasi yaitu keterbatasan sosialisasi kepada target sasaran kebijakan dalam hal kuantitas maupun sarana yang digunakan untuk sosialisasi, kemudian keterbatasan sosialisasi yang diberikan pembuat kebijakan kepada implementor kebijakan sehingga implementor tidak dapat menangkap secara utuh mengenai program Jamsostek LHK khususnya mengenai deskripsi target sasaran kebijakan. Sosialisasi kepada target sasaran kebijakan bersifat sporadis atau tidak dilakukan secara berkelanjutan. Kekurangan lainnya adalah keterbatasan dalam beberapa variabel seperti kuantitas sumber daya manusia (SDM) PT Jamsostek (Persero) untuk mengelola program Jamsostek LHK, ketersediaan dana, ketersediaan sumber daya informasi, kemudian juga adanya sebagian tindakan curang untuk memenuhi target sasaran dari para account officer terkait sistem insentif yang ada dalam PT Jamsostek (Persero). Variabel dalam implementasi program yang telah terselenggara dengan baik adalah ketersediaan sumber daya fasilitas penunjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia dari PT Jamsostek (Persero), ketersediaan sistem insentif dan SOP (Standard Operating Procedure) dan disposisi implementor terhadap program Jamsostek LHK.

---

The purpose of this research is to know the form of implementation activities in Jamsostek LHK Program (Social Security for Worker Out of Work Relationship Program) between 2006-2010 with implementation model from Edward III (1980) to value the quality of policy implementation. Edward uses 4 variables which are communication, resources, disposition and bureacratic structure. Researcher uses quantitative (positivism) approach with descriptive analysis.This research found that the implementation of Jamsostek LHK Program still lot of variable inadequacy such as lack of socialization to policy objective target about program in term of quantity and means of communication, lack of socialization from policy makers to implementor that has an impact for implementor cannot grasp the wholeness of program especially about description of policy objective target. Socialization to the policy objective target has the character of sporadic or in other words not good in maintain the pace. Another inadequacy include limitedness of human resources quantity to manage program, funding adequacy, information resources, and research also indicate that there is some form of cheating from account officer in order to fulfill objective target that being used in incentive system. The variable that already good include adequacy of facility resources, improvement of human resources quality, incentive system and SOP (Standard Operating Procedure) availability and disposition of impelementor toward program."

"Artikel ini membahas jaringan sosial dan kelekatan sosial yang ada pada UMKM rendang di Kota Payakumbuh. Studi sebelumnya membahas jaringan sosial menjadi aspek penting dalam promosi sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan UMKM. Tidak hanya dalam aspek promosi, jaringan sosial juga menjadi bagian penting dalam menentukan hasil ekonomi. Artikel ini menggunakan istilah hasil ekonomi dari Granovetter yang meliputi pasar tenaga kerja, harga, produktifitas dan inovasi. Artikel ini menggunakan analisis jaringan sosial untuk melihat banyaknya aktor yang berperan serta posisi aktor tersebut dalam jaringan sosial. Data didapatkan melalui wawancara dan menggunakan perangkat lunak Gephi untuk olah data analisis jaringan sosial.

---

This article discusses social networks and social attachments that exist in rendang MSMEs in Payakumbuh City. Previous studies found that social networks became an important aspect of promotion as an effort to develop MSMEs. Not only in the aspect of promotion, social networks are also an important part in determining economic results. This article uses the term of economic results from Granovetter which includes the labor market, price, productivity and innovation. This study uses social network analysis to see the number of actors who play the role and position of the actor in social networks. Data was obtained through interviews and analyzed using Gephi on social network analysis."