Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah menjadi bagian yang penting dalam roda perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan bagian dari sektor ekonomi informal karena karakteristiknya yang lebih menitikberatkan pada keterampilan bekerja. Program jaminan sosial merupakan hak seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, maka dari itu semestinya tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja (TK-LHK) turut difasilitasi sebagai peserta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis, didukung dengan hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang responden pengrajin alat musik tradisional. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja khususnya pada sektor UMKM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Permenakertrans No. PER.24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja, peraturan ini berada lebih dulu sebelum Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Adapun, implementasi peraturan saat ini belum mencapai target. Direkomendasikan adanya sinkronisasi tugas di antara lembaga yang berwenang dalam pengaturan jaminan sosial tenaga kerja, serta masih diperlukan sosialisasi program secara masif, didukung dengan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja di luar hubungan kerja.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) have become an important part for Indonesia’s economic trend. MSME are part of the informal economy sector because of their characteristics that focus more on work skills. The social security program is the right of all Indonesian people as mandated in the 1945 Constitution, therefore workers who work outside the employment relations (TK-LHK) should also be facilitated as participants. This study uses a juridical-normative research method, namely by examining library materials or secondary data containing written legal norms, supported by the results of interviews with 3 (three) respondents who are traditional musical instrument craftsmen. The results of this paper concluded that the regulation of labor social security for workers who work outside the employment relations, especially in the MSME sector has been regulated in legislation, namely Law no. 40 of 2004 concerning the National Social Security System and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. PER.24/MEN/VI/2006 concerning Guidelines for the Implementation of the Social Security Program for Workers Who Perform Work Outside of Employment Relations, this regulation existed before Law no. 24 of 2011 concerning BPJS. It is recommended that there should be a synchronization of tasks among the institutions supported by policies that accommodate the needs of workers outside the employment relations.