Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak diresmikan pada 2015, Sustainable Development Goals (SDG’s), pendidikan yang inklusif menjadi prioritas bagi setiap negara diseluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Akan tetapi, 6 tahun paska diresmikan, kondisi inklusivitas pendidikan di seluruh provinsi Indonesia masih jauh dari kata ideal, tak terkecuali Provinsi Papua dan Papua Barat (Kemendikbud, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi belanja pendidikan pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat serta faktor-faktor yang memengaruhi dalam capaian Inklusivitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan pooled data yang diambil dari setiap pemerintah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat pada tahun 2015 hingga 2019 dan diolah dengan menggunakan Stochastic Frontier Analysis (SFA). Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat efisiensi teknis daerah secara rata-rata telah mencapai 79% dimana variabel belanja pegawai, barang serta akuntabilitas pemerintah daerah secara signifikan menurunkan capaian inklusivitas pendidikan di daerah. Penelitian ini juga ditemukan bahwa faktor geografis dan demografis seperti Indeks Kesulitan Geografis (IKG), penduduk miskin terbukti menurunkan capaian pendidikan sementara fasilitas pendidikan mampu meningkatkan hal tersebut secara signifikan. Selain hal tersebut, secara komparatif ditemukan bahwa tingkat efisiensi teknis di Provinsi Papua lebih baik dibandingkan Papua Barat. Pada bagian akhir, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah.

---

Since it was inaugurated in 2015, the Sustainable Development Goals (SDGs), inclusive education has become a priority for every country, including Indonesia. However, six years after it was inaugurated, the inclusiveness of Indonesian education is still far from optimal (Kemendikbud., 2019). Using district/municipality data for the provinces of Papua and West Papua and processed using Stochastic Frontier Analysis (SFA), this study will look at the efficiency level of local government spending in increasing education participation in the districts/cities of Papua and West Papua. The study results show that, on average, local governments have lost the technical efficiency of regional education spending by 21% to increase educational inclusiveness in all regions. "

"Sejak diresmikan pada 2015, Sustainable Development Goals (SDG’s), pendidikan yang inklusif menjadi prioritas bagi setiap negara diseluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Akan tetapi, 6 tahun paska diresmikan, inklusivitas pendidikan Indonesia masih jauh dari kata optimal (Kemendikbud.2019). Dengan menggunakan data Kabupaten/Kota Provinsi Papua dan Papua Barat dan diolah menggunakan Stochastic Frontier Analysis (SFA), penelitian ini akan melihat tingkat efisiensi belanja pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di kabupaten/kota Papua dan Papua Barat. Hasil studi menunjukkan bahwa secara rata-rata pemerintah daerah telah kehilangan efisiensi teknis belanja pendidikan daerah sebesar 21% dalam usaha meningkatkan inklusivitas pendidikan di seluruh wilayah.

---

Since it was inaugurated in 2015, the Sustainable Development Goals (SDGs), inclusive education has become a priority for every country, including Indonesia. However, six years after it was inaugurated, the inclusiveness of Indonesian education is still far from optimal (Kemendikbud., 2019). Using district/municipality data for the provinces of Papua and West Papua and processed using Stochastic Frontier Analysis (SFA), this study will look at the efficiency level of local government spending in increasing education participation in the districts/cities of Papua and West Papua. The study results show that, on average, local governments have lost the technical efficiency of regional education spending by 21% to increase educational inclusiveness in all regions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang Memengaruhi Pengalokasian Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2017). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model GLS. Data penelitian dikumpulkan dari data 33 Provinsi di Indonesia. Variabel terikat yang digunakan adalah Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk variabel bebas penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Persentase Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Persentase Anggaran Dana Perimbangan serta Persentase Jumlah Murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per Kapita memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Tingkat Inflasi memiliki pengaruh negatif dan insignifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh negatif yang insignfikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Persentase Anggaran PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah.Persentase Anggaran Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah, dan Persentase Jumlah Murid memiliki pengaruh negatif yang insignifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah.

---

This study aims to analyze factors affecting the local governments level of budget allocation for education focusing on Indonesias province from 2010-2017 using fixed effect model GLS. The scope of this study is 33 Provinces in Indonesia. Dependent Variable in this study is local governments level of budget allocation. As for the Independent Variables in this study are Regional Gross Domestic Bruto per Capita, Inflation Rate, Unemployment Rate, level of budget allocation for Local Own-Source Revenue (PAD), level of budget allocation for Fiscal Balance Fund (Dana Perimbangan) and level of number of students compare to the population.

The results show that Regional Gross Domestic Bruto per Capita has significant and postitive effect on local governments level of budget allocation. Inflation Rate has an unsignificant and negative effect on local governments level of budget allocation. Unemployment Rate has an unsignificant and negative effect on local governments level of budget allocation. Level of budget allocation for Local Own-Source Revenue (PAD) has a significant and positive effect on local governments level of budget allocation. Level of budget allocation for Fiscal Balance Fund (Dana Perimbangan) has a significant and positive effect on local governments level of budget allocation. Level of number of students compare to the population has a insignificant and negative effect on local governments level of budget allocation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan peruntukan earmarking pajak daerah pada belanja bidang pendidikan. Metode penelitian ini yaitu deskriptif melalui studi dokumentasi dan wawancara, serta analisis kebijakan menggunakan SWOPA. Kesimpulan penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Kebumen belum mengimplementasikan kebijakan earmarking pada belanja bidang pendidikan. Hubungan antara belanja pendidikan dengan peningkatan IPM belum dapat dilihat dengan jelas. Belanja tidak langsung yang lebih besar daripada belanja langsung belum menunjukkan keberpihakan pada alokasi belanja bidang pendidikan. Rekomendasi yang diberikan yaitu menjadikan earmarking pajak daerah sebagai agenda utama pembahasan dan penetapan belanja bidang pendidikan, yang pengaturannya ditegaskan dalam Peraturan Daerah. Pada penelitian selanjutnya perlu dianalisis lebih lanjut hubungan antara alokasi belanja pendidikan dengan peningkatan IPM, yakni harus dapat mengefektifkan peruntukan belanja bidang pendidikan. Peningkatan keberpihakan Pemerintah Daerah pada belanja bidang pendidikan dan earmarking pajak daerah dapat dilakukan melalui seminar atau workshop mengenai pendidikan sebagai hak dasar dan investasi sosial,serta peran penting pajak daerah sebagai instrumen pembangunan sosial.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the earmarking policy of regional taxes on spending in education. The method of this research is descriptive through study of documentation and interview, and policy analysis using SWOPA. The conclusion of the study is that the Government of Kebumen has not implemented earmarking policy on expenditure in education. The relationship between education spending and the increase in HDI can not be clearly seen. Indirect expenditure that is greater than direct expenditure does not show partiality in the expenditure allocation in the education sector. The recommendation is to make the earmarking of local tax as the main agenda of discussion and stipulation of education expenditure, the regulation is affirmed in the Regional Regulation. In further research, it is necessary to further analyze the relationship between the allocation of education spending and the increase of the HDI, namely that it must be able to streamline the allocation of spending in education. Increasing Regional Government alignments in the expenditure of education and earmarking on local taxes can be done through seminars or workshops on education as basic rights and social investment, as well as the important role of local taxes as an instrument of social development."

"Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDDIKTI adalah basis data yang menghimpun data pendidikan tinggi dari setiap perguruan tinggi di Indonesia. PDDIKTI dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Layanan PDDIKTI Feeder dikembangkan untuk memfasilitasi Perguruan Tinggi mengumpulkan datanya. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PDDIKTI Feeder di Perguruan tinggi. Technology Acceptance Model TAM dan variable-variabel eksternalnya digunakan untuk melakukan penelitian ini. Variabel-variabel eksternal yang dikembangkan antara lain: Service Quality, User Training, Social Influence, Self Efficacy, Information Quality, Facilitating Condition, dan Compatibility. Structural Equation Modeling SEM digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari 248 responden. Hasil menunjukkan bahwa variabel-variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel lain. Diantaranya adalah Social Influence terhadap Intention to Use dan Perceived Usefulness, Information Quality terhadap Perceived Ease of Use dan Perceived Usefulness, User Training terhadap Perceived Ease of Use, Compatibility terhadap Perceived Ease of Use, Facilitating Condition terhadap Intention to Use, Self Efficacy terhadap Perceived Ease of Use dan Service Quality terhadap Perceived Usefulness. Di sisi lain, beberapa variabel tidak memiliki pengaruh signifikan. Diantaranya adalah Service Quality terhadap Perceived Ease of Use, Compatibility terhadap Perceived Usefulness, Facilitating Condition terhadap Perceived Ease of Use, dan Self Efficacy terhadap Perceived Usefulness.

---

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDDIKTI is a centralized database that collects data from all higher education institutions in Indonesia. PDDIKTI is managed by Data and Information Center at theMinistry of Research, Technology and Higher Education. PDDIKTI Feeder Services aredeveloped to facilitate universities collecting their data. This study analyzes factors affecting the acceptance of PDDIKTI Feeder Services athigher education institutions. The Technology Acceptance Model TAM and its external variables are used to conduct this research. The external variables are Service Quality, User Training, Social Influence, Self Efficacy, Information Quality, Facilitating Condition, and Compatibility. Structural Equestion Modeling SEM is used to analyze data collected from 248 respondents. The results show some variables that have significant influence on other variables. These are Social Influence to the Intention to Use and Perceived Usefulness, Information Quality to the Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness, User Training to the Perceived Ease of Use, Compatibility to the Perceived Ease of Use, Facilitating Condition to the Intention of Use,Service Qualityto the Perceived Usefulness, and finally Self Efficacy to the Perceived Ease of Use. On the other hand, some variables have no significant influence. These are Service Quality to the Perceived Ease of Use, Compatibility to the Perceived Usefulness, Facilitating Condition to the Perceived Ease of Use, and Self Efficacy to the Perceived Usefulness."

"Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor apa yang diduga berpengaruh terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah. Belanja modal merupakan belanja pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sehingga sangat penting untuk direalisasikan. Faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat realisasi pendapatan asli daerah (PAD), tingkat realisasi dana bagi hasil (DBH), tingkat realisasi dana alokasi umum (DAU), tingkat realisasi dana alokasi khusus (DAK), pemilihan langsung kepala daerah (pilkada), umur adminstratif daerah, dan pergantian kepala daerah. Ruang lingkup penelitian ini adalah 32 provinsi di Indonesia yang diteliti dalam kurun waktu 2004-2013. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat realisasi pendapatan asli daerah, tingkat realisasi dana bagi hasil, dan tingkat realisasi dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah, sedangkan pemilihan langsung kepala daerah berpengaruh negatif. Tiga variabel lainnya, yaitu tingkat realisasi dana alokasi umum, umur administratif daerah, dan pergantian kepala daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat realisasi belanja modal pemerintah daerah.

---

This thesis discusses about factors affecting the level of realization of local governments‟ capital expenditure. Capital expenditure is the amount spend in order to improve regional development and communities welfare, so it is important to be realized. The factors used in this study consist of the level of realization of regional income (PAD), the level of realization revenue-sharing (DBH), the level of realization of general allocation fund (DAU), the level of realization of specific allocation fund (DAK), governor election, administrative age, dan leader change. The scope of this study is 32 provinces in Indonesia for the fiscal year 2004-2013. The method used in this study is quantitative method and the hypotheseses are tested using panel data regression. The result shows that the level of realization of regional income, the level of realization revenuesharing, and the level of realization of specific allocation fund have significant positive effect on the level of realization of local governments capital expenditure, meanwhile governor election has significant negative effect. The other three variables, which are the level of realization of general allocation fund, administrative age, and leader change have no significant effect on the level of realization of local governments capital expenditure."

"[Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan perilaku manusia bahkan proses bisnis organisasi. Dalam dunia pendidikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dengan sistem e-learning. Beberapa perguruan tinggi baik di Indonesia dan juga di luar negeri telah banyak menerapkan sistem e-learning ini.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret sebagai penyelenggara pendidikan tinggi berusaha menerapkan konsep-konsep terkini dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkini, salah satunya dengan menerapkan sistem e-learning. E-learning FKIP Universitas Sebelas Maret dikelola oleh Information and Communication Technology Center (ICT) FKIP Universitas Sebelas Maret dan ditujukan sebagai aplikasi learning management system (LMS) mulai dari penjelasan tentang mata kuliah, upload materi, upload tugas, forum, chat, quiz online, dan virtual class. Harapan dari ICT FKIP Universitas Sebelas Maret adalah dengan adanya e-learning FKIP Universitas Sebelas Maret 10% dari mahasiswa dan dosen berperan aktif dalam menggunakan e-learning sebagai media dalam membantu proses belajar mengajar di lingkungan FKIP Universitas Sebelas Maret. Berdasarkan data log acivity e-learning FKIP Universitas Sebelas Maret, hanya 4,42% mahasiswa dan 3,39% dosen yang menggunakan e-learning. Hal ini memicu rasa ingin tahu mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pengguna dalam menggunakan e-learning FKIP Universitas Sebelas Maret. Kerangka pemikiran yang dirancang pada penelitian ini mengadopsi model Academic Discipline base Unified Theory of Acceptence and Use of Technology (ADUTAUT) dengan mengurangi variabel moderator age, dan gender. Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah model skala itemized rating scale. Dalam pengolahan data, peneliti akan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Diharapkan hasil dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna dalam penggunaan e-learning FKIP Universitas Sebelas Maret.

---

The development of information technology and communication changing human behavior and also business process of organization. In education world, the development information technology and communiation used e-learning to support education activity. Some Institution in Indonesia and also worldwide has been implementing e-learning system. Faculty of education in Sebelas Maret University as an education instituted trying to implement the newest concept of usage information technology and communication with e-learning system. E-learning faculty of education is managed by Information and Communication Technology Center (ICT) FKIP Sebelas Maret University. Expectation of ICT FKIP Sebelas Maret University is 10% of lecturer and students could utilize e-learning. Based on data acivity log in last 3 months, only 4,42% students and 3,39 lecturer had used e-learning. Theoritical framework designed on this research adopted from a model of Academic Discipline base Unified Theory of Acceptence and Use of Technology (ADUTAUT) by reducing moderating variable (Age, and Gender). Itemized rating scale is used to compile the data method and then the data processed by using Structural Equation Modeling. Expectition from this research is to know the factors that affected user acceptance toward the use of e-learning FKIP Sebelas Maret University., The development of information technology and communication changing human behavior and also business process of organization In education world the development information technology and communiation used e learning to support education activity Some Institution in Indonesia and also worldwide has been implementing e learning system Faculty of education in Sebelas Maret University as an education instituted trying to implement the newest concept of usage information technology and communication with e learning system E learning faculty of education is managed by Information and Communication Technology Center ICT FKIP Sebelas Maret University Expectation of ICT FKIP Sebelas Maret University is 10 of lecturer and students could utilize e learning Based on data acivity log in last 3 months only 4 42 students and 3 39 lecturer had used e learning Theoritical framework designed on this research adopted from a model of Academic Discipline base Unified Theory of Acceptence and Use of Technology ADUTAUT by reducing moderating variable Age and Gender Itemized rating scale is used to compile the data method and then the data processed by using Structural Equation Modeling Expectition from this research is to know the factors that affected user acceptance toward the use of e learning FKIP Sebelas Maret University ]"

"Latar belakang: Layanan kontrasepsi dalam program keluarga berencana merupakan bentuk pelayanan kesehatan reproduksi yang memiliki objektif dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). AKI yang masih tinggi serta pemakaian kontrasepsi yang rendah di provinsi Papua menandakan taraf kesehatan reproduksi yang masih belum optimal. Meskipun demikian, pemilihan penggunaan kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis mengenai hubungan faktor-faktor sosiodemografis serta penggunaan media massa dan internet dengan kejadian unmet need kontrasepsi di provinsi Papua.Metode: Desain penelitian ini berupa studi potong lintang menggunakan data sekunder dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017. Subjek penelitian ini adalah wanita usia subur dalam rentang 15-49 tahun yang berdomisili di Papua serta memiliki data kuesioner yang lengkap. Unmet Need kontrasepsi didefinisikan sebagai perempuan yang fertil dan aktif secara seksual dengan keinginan untuk menunda atau mencegah kehamilan, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. Analisis data dilakukan dengan uji Chi-Square dikarenakan data bersifat kategorik serta dilanjutkan dengan analisis multivariat dengan regresi logistik.Hasil: Terdapat 458 total subjek yang digunakan dalam penelitian ini. Faktor yang memiliki hubungan dengan kejadian unmet need kontrasepsi di papua adalah tingkat pendidikan suami (p < 0.001), frekuensi membaca surat kabar/majalah (p = 0.017), frekuensi mendengar radio (p = 0.027), kepemilikan televisi (p = 0.005; OR = 0.443), frekuensi menonton televisi (p = 0.005), dan kepemilikan telepon seluler (p < 0.001; OR = 0.356).Kesimpulan: Faktor yang berpengaruh dengan kejadian unmet need kontrasepsi di Papua adalah tingkat pendidikan suami, frekuensi membaca surat kabar/majalah, frekuensi mendengar radio, kepemilikan televisi, frekuensi menonton televisi, dan kepemilikan telepon seluler.

---

Introduction: Contraception in family planning program is one of the health care services delivered to lower the number of Maternal Mortality Rate (MMR). High MMR in Papua, Indonesia, reflected the need to optimize reproductive health care in the region. Despite that, the use of contraception itself is affected by numerous factors. This research aims to analyze sociodemographical factors and also the use of mass media and internet in affecting unmet need for contraception in Papua.

Method: This cross-sectional study used the secondary data obtained from 2017 Indonesia DHS (IDHS). Subjects in this study included all women of childbearing age (15-49 years old) in Papua with complete data from the survey. Unmet need for contraception was defined as fertile and sexually active women of childbearing age with the intention to postpone or limit their pregnancy without using any contraception method. Since all data were categorical, analysis were performed using Chi-Square test and logistic regression.

Result: A total of 458 subjects were included in this study. The factors that were found to affect unmet needs in Papua are husband’s educational level, (p < 0.001), frequency of reading newspaper/magazine (p = 0.017), frequency of listening to radio (p = 0.027), television ownership (p = 0.005; OR = 0.443), frequency of watching television (p = 0.005), and mobile phone ownership (p < 0.001; OR = 0.356).

Conclusion: Factors which were found to affect unmet need for contraception in Papua are husband’s educational level, frequency of reading newspaper/magazine, frequency of listening to radio, television ownership, frequency of watching television, and mobile phone ownership."

"Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2017 hingga 2020, Provinsi Papua dan Papua Barat yang berada di Pulau Papua merupakan dua provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang signifikan memengaruhi kemiskinan di Pulau Papua. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya terjadi pada satu waktu dan dapat dipengaruhi oleh aspek kewilayahan atau spasial. Hal ini mengindikasikan perlunya dilakukan suatu penelitian yang melibatkan efek spasial dalam beberapa periode waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka data spasial dengan struktur panel digunakan dalam penelitian ini. Data penelitian yang merupakan data spasial dengan struktur panel mengakibatkan kemungkinan munculnya pengaruh spasial seperti heterogenitas spasial. Uji heterogenitas spasial dilakukan menggunakan uji Breusch-Pagan. Berdasarkan pengujian didapatkan bahwa terdapat heterogenitas spasial pada data kemiskinan di Pulau Papua tahun 2017-2020 sehingga dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan model Geographically Weighted Panel Regression (GWPR). Model GWPR dibentuk menggunakan fungsi pembobot kernel Fixed Gaussian, Fixed Bisquare, dan Fixed Tricube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model GWPR dengan fungsi pembobot kernel Fixed Gaussian merupakan model terbaik dalam memodelkan data kemiskinan di Pulau Papua tahun 2017-2020 dengan koefisien determinasi sebesar 84.93% dan RMSE sebesar 0.013459686. Variabel harapan lama sekolah, angka harapan hidup, rasio gini, pengeluaran per kapita disesuaikan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada minimal satu lokasi di kabupaten/kota di Pulau Papua. Variabel angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita disesuaikan merupakan variabel yang paling banyak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Pulau Papua.

---

Poverty is a condition characterized by a person’s inability to fulfill their basic needs. Based on the publications of Badan Pusat Statistik (BPS) from 2017 to 2020, the provinces of Papua and West Papua on the island of Papua are the two provinces with the highest rates of poverty in Indonesia. Therefore, this study aims to analyze the variables that significantly affect poverty on Papua Island. The problem of poverty is a complex problem that does not only occur at one time and can be influenced by regional or spatial aspects. This indicates the need for a study involving spatial effects over several periods. In this regard, spatial data with panel structure is used in this study. Research data which is spatial data with a panel structure results in the possibility of the emergence of spatial influences such as spatial heterogeneity. A spatial heterogeneity test was performed using the Breusch-Pagan test. Based on the test, it was found that there is spatial heterogeneity in poverty data in Papua Island in 2017-2020 so further analysis will be carried out using the Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) model. The GWPR model is formed using the Fixed Gaussian, Fixed Bisquare, and Fixed Tricube kernel weighting functions. The results show that the GWPR model with the Fixed Gaussian kernel weighting function is the best in modeling poverty data in Papua Island in 2017- 2020 with the coefficient of determination of 84.93% and RMSE of 0.013459686. The variables of expected years of schooling, life expectancy, gini ratio, consumption per capita, and labor force participation rate have a significant effect on poverty in at least one location in a district/city on Papua Island. The variables of life expectancy and consumption per capita have a significant effect on poverty in most districts/cities on Papua Island."

"Penelitian ini menganalisis efisiensi alokasi anggaran pendidikan pada 162 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2003 dan 2012. Pemilihan tahun tersebut dikarenakan adanya perbedaan variansi anggaran pendidikan, di mana tahun 2012 memiliki variansi yang lebih besar. Hal tersebut membuat pengeluaran pendidikan beberapa kabupaten/kota secara riil meningkat. Untuk itu, perlu dilihat efisiensi masing-masing kabupaten/kota di Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata tingkat efisiensi penyelenggaraan pendidikan pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan tahun 2003. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh peningkatan efisiensi pada daerah yang sangat tidak efisien, sementara jumlah daerah yang efisien cenderung tidak mengalami peningkatan.

---

This study analyzes the efficiency of budget allocation for education in 162 districts/cities in Indonesia in 2003 and 2012. Selection of those years is due to the difference in variance of education expenditure, which in 2012 had a greater variance. This makes education expenditure in some districts/cities in real term increased. Hence, it is important to know the efficiency of each district/city in education. This study found that the level of efficiency in 2012 was higher than 2003. This increase is mostly caused by increase of efficiency in areas those are very inefficient, while the number of areas those are efficient tends not to increase."