Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas mengenai kebijakan Gubernur Tjokropranolo dalam meremajakan angkutan oplet. Dalam kebijakan ini oplet digantikan fungsinya ke jenis angkutan umum yang lebih modern yaitu mikrolet. Sebelumnya oplet hanya digunakan sebagai kendaraan pribadi, baru pada tahun 1960-an oplet resmi menjadi angkutan umum di DKI Jakarta. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang hanya berfokus kepada pelayanan dan perizinan oplet di luar kota Jakarta. Fokus penelitian ini adalah peremajaan oplet di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Dalam proses heuristik penelitian, pencarian data berupa wawancara, arsip, dan surat kabar merupakan sasaran utama dalam penelitian ini. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah kebijakan peremajaan oplet berhasil dijalankan, meskipun proses peremajaannya tidak berjalan dengan lancar. Pemerintah memberikan kemudahan untuk pemilik dan pengemudi oplet dalam mengganti angkutannya melalui Kredit Investasi Kecil (KIK). Namun kebijakan ini berdampak buruk bagi pemilik dan pengemudi oplet. Besarnya jumlah kredit yang harus dibayar membuat sebagian pemilik mikrolet bukan merupakan pemilik ataupun pengemudi oplet yang asli.

---

This article discusses the policy of Governor Tjokropranolo in rejuvenating oplet. In this policy, oplet has been replaced by other more modern types of public transportation, mikrolet. Previously, oplet was only used as personal transportation, until it is officially became public transportation in DKI Jakarta in 1960s. In contrast to previous studies which only focused on services and licensing for oplet outside Jakarta. This study focuses is the rejuvenation of oplet in Jakarta. The research method used is the historical method. In the heuristic process, interviews, archives, and contemporary newspapers are the main targets in this process. The results in this study were the oplet rejuvenation policy was successfully implemented, although the rejuvenation process didn’t run smoothly. The government provides convenience for oplet owners and drivers in changing their transportation through Small Investment Credit (SIC). Nevertheless, this policy has a bad impact for them. The amount of credit to be paid makes some mikrolet owners not the original owners or drivers of the oplet."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah DKI Jakarta pada masa Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 mdash;1982 dalam membenahi angkutan umum berbasis jalan raya, khususnya pada bus kota, taksi, dan opelet. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada era Tjokropranolo, pembenahan yang dilakukan cenderung berfokus pada pembaruan armada angkutan umum tanpa adanya pembenahan sistem angkutan umum yang terpadu. Perbaikan pelayanan tidak berjalan dengan konsisten dan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang direncakan. Pembenahan tersebut memberi dampak positif dan negatif dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat sebagai pengguna jasa maupun bagi pengusaha angkutan umum. Secara umum, kebijakan yang telah dilakukan Tjokropranolo tidak berhasil menyelesaikan permasalahan angkutan umum di Jakarta.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the policy of DKI Jakarta rsquo s Government in the period of the Governor Tjokropranolo 1977 ndash 1982 in improving the public road transport, especially the city buses, taxis, and opelets. Historical method is used as the method for the research. In this research, it is found that in the era of Tjokropranolo, the improvement had the tendency to focus more on the rejuvenation on the public vehicles without the improvement of the integrated transport system. The improvement of the service did not perform consistently and also did not follow through with the objective and the target as planned. That improvement had positive and negative impact on economic, social, and cultural aspects for the service users, as well as the public transport keepers. Generaly, the policy that had been establised by Tjokropranolo did not solve the public transportation problems in Jakarta. "

"Penelitian ini membahas mengenai pelarangan judi di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 hingga 1982 mulai dari proses pelarangan judi hingga dampak yang ditimbulkan oleh pelarangan judi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel surat kabar, artikel majalah, buku, dan jurnal.Perjudian pernah dilegalkan di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin untuk menambah penghasilan pemda dari pajak yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan kota. Pengganti Ali Sadikin, yaitu Gubernur Tjokropranolo melarang perjudian karena dianggap tidak sesuai dengan cita-citanya, yaitu mewujudkan masyarakat Jakarta yang religius sosialistis. Pelarangan judi di Jakarta dimulai dengan penutupan Toto Greyhound pada tahun 1978 hingga pelarangan judi di seluruh Indonesia pada tahun 1981 dengan dikeluarkannya PP nomor 9 tahun 1981.Penelitian ini menunjukkan bahwa pelarangan judi menimbulkan berbagai dampak seperti hilangnya pemasukan pemda DKI Jakarta dari pajak judi yang mencapai 10 milyar rupiah setiap tahunnya dan banyak karyawan rumah-rumah judi yang kehilangan pekerjaan akibat pelarangan judi. Hal ini membuat pemda harus mencari sumber pemasukan baru untuk mengganti pajak judi yang dihapuskan serta menghadapi permasalahan yang timbul akibat perselisihan antara bekas karyawan judi dengan pengusaha judi mengenai pesangon. 

---

This study discusses the prohibition of gambling in Jakarta during the reign of Governor Tjokropranolo from 1977 to 1982, starting from the process of prohibiting gambling to the impact caused by the prohibition of gambling. The method used in this study is the historical method which consists of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The sources used in this study were newspaper articles, magazine articles, books and journals.

Gambling was legalized in Jakarta during the reign of Governor Ali Sadikin to increase local government income from taxes which were used to finance city development. Ali Sadikin's successor, Governor Tjokropranolo, banned gambling because it was deemed not in accordance with his ideals, namely to create a socialistically religious Jakarta society. The prohibition of gambling in Jakarta began with the closing of Toto Greyhound in 1978 until the banning of gambling throughout Indonesia in 1981 with the issuance of PP number 9 of 1981.

This research shows that the prohibition of gambling has had various impacts, such as the loss of revenue for the DKI Jakarta regional government from the gambling tax which reaches 10 billion rupiah each year and many employees of gambling houses who have lost their jobs due to the gambling ban. This forced the regional government to find new sources of income to replace the abolished gambling tax and to face problems arising from disputes between former gambling employees and gambling entrepreneurs regarding severance pay."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan commuterline di Stasiun Tanah Abang. Covid-19 adalah penyakit yang dapat menular dari individu terhadap individu lain dan juga Stasiun Tanah Abang ini juga memiliki tingkat kerawanan dalam penyebaran virus Covid-19 dikarenakan banyaknya penumpang yang menggunakan Commuterline melalui stasiun Tanah Abang yang akan berdampak terjadinya penumpukan atau kerumunan di stasiun tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut,. Penerapan kebijakan dalam transportasi publik ini perlu ditingkatkan salah satunya adalah penerapan protokol kesehatan di stasiun tanah abang. Kebijakan tersebut menagcu kepada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan ­­post-positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil dari implementasi kebijakan transportasi di commuterline masih kurang efektif. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya, tidak adanya ukuran indicator keberhasilan implementasi kebijakan, sumber daya yang minim, komunikasi yang belum dilakukan secara efektif, Hambatan dari pelaksanaan kebijakan transportasi ini adalah masih banyaknya mobilitas masyarakat yang menggunakan KRL sehingga menimbulkan kerumunan di Stasiun Tanah Abang. Berdasarkan faktor-faktor dan hambatan yang sudah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan ini masih belum dapat dilaksanakan secara efektif.

---

The purpose of this study is to analyze how the factors that influence the implementation of commuterline policies at Tanah Abang Station. Covid-19 is a disease that can be transmitted from individuals to other individuals and this Tanah Abang Station also has a level of vulnerability in the spread of the Covid-19 virus due to the large number of passengers using the Commuterline through the Tanah Abang station which will have an impact on congestion or crowds at the station. Therefore, to overcome this, The implementation of policies in public transportation needs to be improved, one of which is the application of health protocols at Tanah Abang stations. This policy refers to Circular Number 14 of 2020 concerning Guidelines and Technical Instructions for Railway Transportation Control in the Adaptation Period for New Habits to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) The theory used in this study is the theory of implementation of the Van Meter and Van Horn policies. . This study uses a post-positivism approach with qualitative data collection methods, namely by in-depth interviews, literature study, and observation. The results of the implementation of transportation policies on the commuterline are still ineffective. There are factors that influence this, including the absence of a measure of the success indicator of policy implementation, minimal resources, communication that has not been carried out effectively, The obstacle to the implementation of this transportation policy is that there is still a large number of community mobility using KRL, causing crowds at Tanah Abang Station. Based on the factors and obstacles that have been explained, it can be said that the implementation of this policy has not been implemented effectively."

"Terintegrasinya layanan Mikrotrans dalam sistem BRT dan Program Jaklingko menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mode share masyarakat pada transportasi publik yang dimana tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan layanan Mikrotrans yang didukung dengan opini dari masyarakat selaku pengguna Mikrotrans dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dibawakan oleh Merilee. S. Grindle dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan The Policy Implementation Assessment Tools yang dikemukakan oleh Bhuyan, Jorgensen, dan Sharma (2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan Teknik pengumpulan data mixed method yaitu survei dan wawancara mendalam. Teknis analisis yang digunakan untuk data kuantitatif adalah teknis analisis univariat dan teknis analisis illustrative untuk data kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa implementasi kebijakan layanan Mikrotrans di DKI Jakarta dapat dikatakan baik dikarenakan telah sesuai dengan tujuan dan desain kebijakan, meskipun masih ditemukan beberapa hal yang harus ditinjau kembali dan ditingkatkan kualitasnya agar implementasi kebijakan layanan Mikrotrans ini dapat mencapai target dan hasil yang maksimal.

---

The integration of Mikrotrans services in the BRT system and the Jaklingko Program is one of the government's efforts to increase public mode share in public transportation, where the long-term goal is to overcome congestion in DKI Jakarta. Therefore, this study aims to find out how the implementation of Mikrotrans service policies is supported by opinions from the public as Mikrotrans users by using the theory of policy implementation presented by Merilee. S. Grindle and the theory of factors influencing policy implementation in The Policy Implementation Assessment Tools put forward by Bhuyan, Jorgensen, and Sharma (2010). This research uses a descriptive quantitative approach and mixed method data collection techniques, namely surveys and in-depth interviews.The analysis technique used for quantitative data is univariate analysis technique and illustrative analysis technique for qualitative data. The results of this study found that the implementation of Mikrotrans service policies in DKI Jakarta can be said to be good, although there are still some things that need to be reviewed and improved in quality so that the implementation of Mikrotrans service policies can achieve targets and maximum results."

"Program pembayaran dengan tiket terintegrasi antar moda transportasi umum di DKI Jakarta diharapkan dapat menarik warga untuk lebih memanfaatkan transportasi umum . Namun, penerapan sistem tiket terintegrasi masih belum optimal mulai dari perjalanan belum sepenuhnya lancar karena banyak kendala, seperti proses pembelian tiket hingga permasalah teknis seperti pemindaian barcode. Jika program ini diimplementasiakan dengan baik maka akan mewujudkan transportasi yang efektif, efisien, murah, cepat dan nyaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan kuisioner yang disebarkan secara online. Hasil penelitian menunjukan adanya keinginan masyarakat terhadap implementasi sistem tiket terintegrasi pada transportasi umum di DKI Jakarta. Efisiensi perjalanan pada transportasi umum dipengaruhi oleh variable penelitian tarif yang terjangkau, sosialisasi program sistem integrasi dan sistem yang berfungsi dengan baik. Sedangkan kesiapan infrastruktur yang handal dipengaruhi oleh variable alat pembaca kartu BCT dan server serta internet yang handal. Dalam konteks pelayanan integrasi transportasi kunci keberhasilan adalah efsiensi; semakin efsien sistem transportasi, semakin berkurang biaya transportasi yang dikeluarkan dan semakin cepat perjalanan yang ditempuh

---

The payment program with integrated tickets between public transportation modes in DKI Jakarta is expected to attract residents to make more use of public transportation. However, the implementation of the integrated ticketing system is still not optimal, starting from the journey that has not been completely smooth due to many obstacles, such as the ticket buying process to technical problems such as barcode scanning. If this program is implemented properly, it will create effective, efficient, cheap, fast and comfortable transportation. This study uses a descriptive quantitative approach by collecting data using questionnaires distributed online. The results of the study show that there is a public desire for the implementation of an integrated ticketing system for mass public transportation in DKI Jakarta. Travel efficiency on public transportation is influenced by affordable fare research variables, socialization of system integration programs and systems that function properly. Meanwhile, reliable infrastructure readiness is influenced by reliable BCT card reader and server and internet variables. In the context of transportation integration services, the key to success is efficiency; the more efficient the transportation system, the lower the transportation costs incurred and the faster the journey.

"

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan upaya peningkatan penggunaan angkutan umum sebagai salah satu usaha dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dengan melaksanakan program transportasi yang terintegrasi, yaitu; program Jak Lingko. Program Jak Lingko dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta (Dishub DKI Jakarta), PT Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dengan melakukan integrasi tarif, integrasi fisik, dan integrasi layanan. Namun, dalam proses pengimplementasiannya, program Jak Lingko masih memiliki integrasi yang belum dilaksanakan. Maka dari itu, hal tersebutlah yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Jak Lingko di DKI Jakarta. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jak Lingko di DKI Jakarta sudah cukup baik. Hal tersebut berdasarkan aspek sumber daya yang meliputi finansial, manusia, dan waktu serta didukung oleh karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan disposisi kewenangan berjalan dengan baik. Hanya saja, pada aspek standar dan tujuan yang didukung oleh kondisi DKI Jakarta masih buruk dalam pelaksanaannya.

---

The Government of DKI Jakarta making efforts to increase the use public transportation as an effort to reduce traffic jam in DKI Jakarta by implementation an integrated transportation program, that is; Jak Lingko program. Jak Lingko program implemented by the Jakarta Transportation Agency, Transjakarta, Jakarta MRT, and Jakarta LRT by doing tariff integration, physical integration, and service integration. However, in the process of implementing it, Jak Lingko program still has integration that has not yet been implemented. This condition encourages the conduction of this research. This research aims to analyze implementation of Jak Lingko program in DKI Jakarta. The main theory used in this study is the theory of policy implementation. This research used qualitative methods with descriptive research. The result of this research is the implementation Jak Lingko program has been well implemented. This is based on aspects of resources that include financial, human, and time, supported by implementing characteristics, communication, and disposition of authority has been well. While in the aspects of standards and objectives supported by the conditions of DKI Jakarta was in the poor implementation."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi Integrasi Angkutan Pengumpan ke Dalam Sistem Bus Rapid Transit pada segmen angkutan bus kecil melalui program Mikrotrans Jaklingko, yang merupakan salah satu layanan Transjakarta pada segmen angkutan bus kecil yang bertujuan untuk mengintegrasikan angkutan pengumpan ke dalam sistem bus rapid transit dalam rangka memberikan layanan transportasi umum yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat, kehadiran program ini juga bertujuan untuk memperbaiki pola operasional transportasi umum, terutama di segmen angkutan bus kecil agar memenuhi SPM yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP yang digagas oleh Stufflebeam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivism dengan pengumpulan data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala dari pelaksanaan Mikrotrans Jaklingko dari segi Input yang berdampak kepada dimensi lain yaitu Dimensi Process dan Product. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain penyediaan tempat khusus penyimpanan armada, optimalisasi sarana penyediaan informasi, pembakuan syarat dan ketentuan di dalam Surat Keputusan, dan juga pengevaluasian trayek existing untuk keperluan penyesuaian jumlah armada.

---

This thesis discusses the evaluation of Integration of Feeder Transport into the Bus Rapid Transit System policy for the small bus segment through Mikrotrans Jaklingko program, which is one of the Transjakarta services in the small bus transportation segment which aims to integrate feeder transportation into the bus rapid transit system in order to provide affordable and quality public transportation services to the community, the presence of this program also aims to improve the operational pattern of public transportation, especially in the small bus segment so that it meets predetermined SPM. This study uses the CIPP evaluation model initiated by Stufflebeam. The research approach used is post-positivism with qualitative data collection. The results of the study indicate that there are a number of obstacles to the implementation of Mikrotrans Jaklingko in terms of input which have an impact on other dimensions, namely the Process and Product Dimensions. There are several recommendations that can be given, including providing a special place for storing fleets, optimizing information provision facilities, standardizing terms and conditions in Decrees, as well as evaluating existing routes for the purpose of adjusting the number of fleets."

"Kota Bogor sebagai salah satu kota yang sedang berkembang dihadapkan pada permasalahan transportasi. Salah satu yang menjadi masalah transportasi adalah angkutan umum yang ada di Kota Bogor. Angkutan umum yang ada tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga pertumbuhan kendaraan pribadi cukup tinggi yang menyebabkan jalan di Kota Bogor semakin padat. Melihat permasalahan itu, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan penataan angkutan umum yang bertujuan agar mengalihkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan penataan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan teori konsep implementasi kebijakan dari Bhuyan, Jorgensen, dan Shara (2010, p.6) dalam mengalisis implementasi kebijakan penataan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan penataan angkutan telah dilaksanakan dengan mengacu kepada mengembangkan angkutan massal, namun dalam pelaksanaan di lapangan dihadapkan pada sejumlah hambatan yang membuat implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal-hal yang menjadi kendala adalah keterbatasan anggaran dan SDM, komunikasi yang tidak menyeluruh diantara stakeholder serta sejumlah tantangan yang tidak diperkirakan dalam perencanaan sehingga pengembangan angkutan massal belum berhasil dicapai.

---

Bogor City as one of the developing city is faced with transportation problems. One of the problems of transportation is public transportation in Bogor City. Existing public transportation is not able to provide maximum services so that the growth of private vehicles is high enough to cause roads increasingly crowded in Bogor City. Seeing the problem, the Local Government of Bogor City issued a policy of arrangement of public transportation that aims to divert private transport users to public transport. This study aims to describe the implementation of public transportation adjustment policy. This research uses the theory of policy implementation concept from Bhuyan, Jorgensen, and Shara (2010, p.6) in analyzing the implementation of public transportation adjustment policy. This research uses post-positivist approach. Data were obtained from interviews, and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the transportation adjustment policy has been implemented with reference to the development of mass transportation, but in the field, implementation faced with a number of problems that make the implementation of the policy did not run well. The obstacles are limited budget and human resources, lack of communication among stakeholders and a number of unexpected challenges in planning so that mass transportation development has not been achieved."