Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang terkait dengan sengketa DS 477/478 berdasarkan ketentuan yang ada di dalam WTO Agreement. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. DS 477/478 merupakan sengketa yang membahas mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia terkait Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan berdasarkan tuduhan yang dilayangkan oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan yang disusun berdasarkan kepentingan Indonesia dan berdasarkan kedaulatan Indonesia. Namun dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Indonesia sebagai negara anggota WTO mendapatkan tuduhan dari negara anggota WTO lainnya yang menuduh Indonesia melanggar ketentuan WTO Agreement. Berdasarkan Sengketa DS 477/478 Indonesia telah menjalani sengketa tersebut dari proses konsultasi hingga pelaksanaan hasil sengketa. Berdasarkan sengketa tersebut Indonesia telah mendapatkan pembelajaran dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyusunan argumentasi apabila Indonesia harus bersengketa di WTO. Saat ini terkait dengan kasus tersebut Indonesia telah mengeluarkan kebijakan baru yakni terkait dengan Neraca Komoditas, hal ini menjadi menarik untuk melihat apakah ketentuan Neraca Komoditas ini menerapkan pembelajaran dari DS 477/478 atau tidak.

---

This article analyzes the suitability of Indonesian Legislation related to the DS 477/478 dispute based on the provisions in the WTO Agreement. This article was prepared using doctrinal research methods. DS 477/478 is a dispute discussing the Indonesian Government's policies regarding Horticulture, Animals and Animal Products based on accusations made by the United States and New Zealand. The Indonesian government has issued laws and regulations relating to Horticulture, Animals and Animal Products which are prepared based on Indonesian interests and based on Indonesian sovereignty. However, in implementing these Legislative Regulations, Indonesia as a WTO member country received accusations from other WTO member countries accusing Indonesia of violating the provisions of the WTO Agreement. Based on DS 477/478 Dispute, Indonesia has undergone the dispute from the consultation process to the implementation of the dispute results. Based on this dispute, Indonesia has learned lessons in terms of drafting laws and regulations and preparing arguments if Indonesia has to dispute at the WTO. Currently, in relation to this case, Indonesia has issued a new policy, namely related to the Commodity Balance Sheet. It will be interesting to see whether the Commodity Balance Sheet provisions apply the lessons learned from DS 477/478 or not."

"Mekanisme penyelesaian sengketa WTO, yang sering dianggap sebagai "crown jewel" organisasi ini, memainkan peran penting dalam menegakkan hukum perdagangan internasional. Namun, kepatuhan sebagian besar tetap bergantung pada kesediaan pihak yang kalah. Oleh karena itu, para anggota WTO dapat memanfaatkan upaya hukum yang tersedia untuk mendorong kepatuhan dari pihak yang kalah terhadap kewajiban mereka. Skripsi ini mengevaluasi apakah retaliasi, sebagai salah satu dari upaya hukum tersebut, dapat efektif untuk melindungi kepentingan Indonesia. Selain itu, skripsi ini mengadopsi metode penelitian hukum doktrinal untuk menganalisis dan menginterpretasikan ketentuan DSU serta menggunakan pendekatan studi kasus untuk menilai penerapan upaya hukum dalam praktik guna menentukan efektivitasnya. Skripsi ini menyimpulkan bahwa upaya hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO tidak selalu efektif dalam mendorong kepatuhan pihak yang kalah. Kompensasi tidak efektif karena sifatnya yang sukarela dan kebutuhan akan kesepakatan bersama. Sedangkan retaliasi, sebagai upaya terakhir untuk mendorong kepatuhan, juga menghadapi tantangan seperti ketidakpastian dalam DSU yang menyebabkan kesulitan bagi Arbiter dalam memberikan tingkat retaliasi yang dapat efektif, kurangnya kekuatan pendorong dalam kasus-kasus dengan dukungan domestik yang kuat untuk tindakan yang tidak konsisten, dan kesulitan implementasi ketika ada kesenjangan ekonomi antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam ketiadaan masalah-masalah ini, retaliasi dapat mendorong kepatuhan atau setidaknya mendorong pihak yang kalah untuk menangani isu yang diangkat dan menawarkan beberapa bentuk manfaat bagi pihak yang dirugikan. Indonesia telah memiliki kesempatan untuk menggunakan retaliasi dalam dua kasus, namun gagal mencapai kepatuhan dari pihak yang kalah. Meskipun menghadapi kesulitan di masa lalu, retaliasi masih dapat efektif melindungi kepentingan Indonesia. Retaliasi dapat dirancang untuk menjadi kuat sekaligus disesuaikan dengan kapasitas Indonesia, pemanfaatan mekanisme seperti retaliasi silang, dan Indonesia dapat mengacu pada preseden dari negara berkembang lainnya. Dengan mengatasi tantangan hukum terkait dan mempersiapkan diri secara domestik, termasuk memberlakukan regulasi nasional tentang retaliasi, Indonesia dapat meningkatkan strategi retaliasi dan lebih melindungi kepentingannya.

---

The WTO dispute settlement mechanism, often hailed as the "crown jewel" of the organization, plays a crucial role in enforcing international trade laws. However, compliance largely depends on the non-prevailing party’s willingness. Members may seek the utilization of legal remedies to induce compliance from non-prevailing parties with their WTO obligations. This thesis evaluates whether retaliation, as one of these legal remedies, can be effective to protect Indonesia’s interests. Furthermore, this thesis adopts a doctrinal legal research method to analyze and interpret DSU provisions and employs a case study approach to assess the application of legal remedies in practice to determine its effectiveness. This thesis concludes that legal remedies may not always be effective in inducing compliance of non-prevailing parties. Compensation is often ineffective due to its voluntary nature and the necessity for mutual acceptance. Retaliation, as the last resort to induce compliance, also faces challenges such as ambiguities in the DSU causing difficulties for Arbitrators in awarding levels of retaliation, lack of inducement power in cases with strong domestic support for the inconsistent measure and implementation difficulties when economic disparities exist between disputing parties. In the absence of such issues, retaliation has been able to induce compliance or at the very least, push non-prevailing parties to address the concerned issues and offer some form of benefit. Indonesia has had opportunities to use retaliation in two notable cases, yet failed to do so. Despite past struggles, retaliation can still be effective to protect Indonesia’s interests. It can be designed to be powerful while adjusting to Indonesia’s capacity, there are mechanisms like cross-retaliation, and  Indonesia may draw on precedents from other developing countries. By overcoming associated legal challenges and preparing itself domestically, including enacting its own national regulations on retaliation, Indonesia can enhance its strategy to retaliate and better protect its interests."

"Sengketa keluarga merupakan sengketa yang terjadi diantara pihak yang memiliki hubungan emosi yang kuat. Apabila penyelesaian sengketa keluarga tersebut salah, maka dapat mengakibatkan hancurnya suatu hubungan kekeluargaan yang sudah terbina. Hal ini mendorong untuk mencari suatu metode penyelesaian sengketa alternatif, dan mediasi diharapkan dapat menjadi jawaban yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan PERMA No 2 tahun 2003 tentang Prosedr Mediasi di Pengadilan untuk mengatasi permasalahan perdata yang terjadi. PERMA No 2 tahun 2003 ini dibentuk dan diberlakukan dengan tujuan mempermudah masyarakat Indonesia untuk memperoleh keadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa sehingga mengurangi jumlah penumpukkan perkara yang saat ini terjadi di Mahkamah Agung. Dalam syariat Islam penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan suatu hal yang dianjurkan bahkan diwajibkan dan beberapa sengketa keluarga yang dapat diselesaikan dengan jalur damai ini antara lain adalah sengketa keluarga yang berhubungan dengan perceraian dan akibatnya yaitu pembagian harta bersama dan pengasuhan anak juga masalah pembagian harta warisan. Dalam penulisan ini terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu mengenai penyelesaian sengketa dalam Islam, bagaimana PERMA mengatur masalah mediasi dalam pengadilan dan efektifitas dari PERMA tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ternyata isi dari PERMA No 2 tahun 2003 ini tidak bertolak belakang dengan alternatif penyelesaian sengketa dalam syariat Islam, bahkan dapat dikatakan mendukung berjalannya penggunaan jalur damai dalam menyelesaikan sengketa yang terdapat dalam syarat Islam. Akan tetapi, dalam prakteknya PERMA No 2 tahun 2003 ini tidak dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini sangat disayangkan mengingat manfaat dari penggunaan PERMA No 2 tahun 2003 ini dalam menyelesaikan suatu sengketa."

"[Tesis ini membahas tentang unsur-unsur penting yang terdapat dalam Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) dan Special Court for Sierra Leone (SCSL) serta tanggung jawab pidana individu yang dapat diterapkan dalam hybrid tribunals. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Penulis menganalisa perbandingan antara ECCC dan SCSL sebagai hybrid tribunal dan dari hasil analisa tersebut ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan dari kedua hybrid tribunal tersebut. Adapun persamaan diantara keduanya meliputi unsur-unsur yang digunakan dalam peradilan, antara lain instrumen hukum yang digunakan, komposisi hakim, jaksa dan pengacara. Selain itu juga, latar belakang berdirinya kedua hybrid tribunal tersebut memiliki kesamaan. Latar belakang tersebut antara lain tidak memadainya sumber daya di tingkat nasional, adanya hambatan dari sistem hukum domestik, tidak memadainya sistem hukum domestik dan ingin memberikan kontribusi terhadap hak, keadilan dan pengadilan yang efektif.

---

This thesis discusses the important elements contained in the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) and the Special Court for Sierra Leone (SCSL) and also the criminal responsibility of individuals that can be applied in hybrid tribunals. This research uses descriptive analytical method. The author analyzes the comparison between the ECCC and SCSL as a hybrid tribunal and as the results of the analysis, the author found some similarities and differences of the two hybrid tribunal. The similarities between the two covering elements used in court, among other legal instruments are used, the composition of judges, prosecutors and lawyers. Also, the background of the establishment of the two hybrid tribunals have in common. These background include inadequate resources at the national level, the barriers of the domestic legal system, inadequate domestic legal system and the tribunal wishes to contribute to the rights, justice and effective court., This thesis discusses the important elements contained in the Extraordinary

Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) and the Special Court for Sierra

Leone (SCSL) and also the criminal responsibility of individuals that can be

applied in hybrid tribunals. This research uses descriptive analytical method. The

author analyzes the comparison between the ECCC and SCSL as a hybrid tribunal

and as the results of the analysis, the author found some similarities and

differences of the two hybrid tribunal. The similarities between the two covering

elements used in court, among other legal instruments are used, the composition

of judges, prosecutors and lawyers. Also, the background of the establishment of

the two hybrid tribunals have in common. These background include inadequate

resources at the national level, the barriers of the domestic legal system,

inadequate domestic legal system and the tribunal wishes to contribute to the

rights, justice and effective court]"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai proses penyelesaian perkara persaingan usaha pada tahap pemeriksaan pendahuluan di Indonesia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai pengaturan pada tahap pemeriksaan pendahuluan dalam proses penyelesaian perkara persaingan usaha di Indonesia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, serta membandingkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini penulis menyarankan kepada Pemerintah dalam hal ini KPPU untuk mengubah dan memperbaiki ketentuan mengenai pemeriksaan pendahuluan yang pada saat ini Indonesia tidak mengenal tahap proses notifikasi menjadi adanya tahap notifikasi agar proses penyelesaian perkara persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan lebih efektif serta pengaturan terkait wewenang KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia tidak lagi ditemukan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

---

ABSTRACTThis research focuses on the competition dispute resolution process on the preliminary examination stage in Indonesia, Singapore, Japan and South Korea. The purpose of this research is to analyze the provisions of the preliminary examination stage in the competition dispute resolution process in Indonesia, Singapore, Japan and South Korea, as well as comparing the applicable provisions in Indonesia, Singapore, Japan and South Korea. The method used in this research is juridical normative, a research referring to the rules or legal norms contained in the legislation. The results of this research suggest the Indonesian government, in this case KPPU to amend the regulation on preliminary examination to conduct the notification process in order that competition dispute resolution process shall be more effectively and the related arrangement of KPPU 39 s authority as a competition law enforcement agency in Indonesia is no longer found uncertainty in its implementation."

"ABSTRAKDualisme penanganan sengketa administratif di bidang kepabeanan antara pengadilanPajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara telah menciptakan ketidakpastian hukum.Untuk itu penelitian ini membahas mengenai kekuasaan kehakiman terkait penanganansengketa dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sejalandengan metode tersebut, pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan analitis(analytical approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuteapproach). Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum ini merupakan penelitian hukumdeskriptif, sedangkan berdasarkan bentuknya, penelitian hukum ini merupakanpenelitian preskriptif. Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif maka dapatditarik suatu kesimpulan bahwa pengadilan yang berwenang untuk memeriksa danmengadili sengketa administratif di bidang kepabeanan adalah Pengadilan Pajak.

---

ABSTRACTDualism adjudication in customs administrative dispute between Tax Court andAdministrative Court has caused a legal uncertainty. Therefore, this research analyzesthe judicial power regarding to the dispute mentioned. This study uses normativeresearch method. Accordingly, this research uses analytical approach and statuteapproach. By its nature, this study is a descriptive legal research, and by its form thisstudy is a prescriptive legal research. Based on the analysis conducted in this research, itis concluded that the most competent court to adjudicate customs administrative disputeis Tax Court."

"Tesis ini membahas penyelesaian sengketa pemutusan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang tidak menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terbitnya UU No. 4 Tahun 2009 ini menghapuskan sistem KK dan PKP2B serta menggantinya dengan sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). Berdasarkan Pasal 169 huruf b UU No. 4 Tahun 2009, para pemegang KK dan PKP2B diwajibkan untuk menyesuaikan seluruh pasal-pasal yang tercantum dalam KK dan PKP2B tersebut dengan ketentuan baru yang ada pada UU No. 4 Tahun 2009. KK dan PKP2B adalah suatu bentuk perjanjian antara Pemerintah dengan investor / kontraktor, berbeda dengan IUP yang merupakan bentuk perizinan yang diterbitkan pemerintah bagi investor yang hendak mengusahakan penambangan mineral dan batubara. Kewajiban penyesuaian KK dan PKP2B, serta perbedaan mendasar antara KK / PKP2B dengan IUP memberikan dampak yang signifikan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pemutusan KK dan PKP2B tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen kepustakaan yang juga didukung dengan pendekatan kasus.

---

This thesis discusses the dispute settlement on termination of Contract of Work (KK) and Work Agreement for Coal Mining Enterprises (PKP2B) which are not adjusted with the provisions of Law of The Republic of Indonesia Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. The issuance of Law No. 4 of 2009 has abolished Contract of Work (KK) and Work Agreement for Coal Mining Enterprises (PKP2B), and replaced it with a system of Mining Permit (IUP). According to Article 169 letter b of Law No. 4 of 2009, the KK and PKP2B holders required to adjust the articles stated in the KK and PKP2B with existing new provisions to the Law No. 4 of 2009. KK and PKP2B is a form of agreement between the Government and the investor / contractor, in contrast to the IUP which is a form of government permits that is granted for investors to conduct mining business. Adjustment liability of KK and PKP2B, as well as the fundamental differences between KK / PKP2B with IUP giving a significant impact on the dispute resolution mechanism in the event of termination of the KK and PKP2B. This research uses a juridical normative approach that focuses on the study of literature, which is also supported by cases."

"Tulisan ini mencoba memberikan analisa terhadap permasalahan tanah eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon yang kembali muncul kepermukaan. Masalahnya adalah diambil alihnya tanah milik eks Kesultanan Kasepuhan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Lebih dari empat puluh tahun perselisihan mengenai hal tersebut belum juga selesai, kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Bagi Pemerintah permasalahannya dianggap telah selesai karena beranggapan bahwa Cirebon adalah daerah Swapraja / bekas Swapraja, sebaliknya pihak Kesultanan Kasepuhan tidak bisa menerima hal tersebut karena berpendapat bahwa Cirebon tidak pernah menjadi daerah Swapraja. Beberapakali dibentuk team peneliti untuk menyelesaikan masalah ini, namun tidak juga bisa mengatasinya. Metode penelitian dalam penulisan ini. adalah Yuridis Normatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian, lapangan melalui wawancara. Ternyata diperoleh kesimpulan bahwa Cirebon tidak pernah menjadi daerah Swaparaja/ bekas Swapraja dan redistribusi atas tanah tersebut berjalan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."