Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas praktik penyalahgunaan dana konsumen dalam transaksi jual beli properti dengan sistem pre-project selling di Indonesia, serta norma pengaturan yang ideal terhadap penyalahgunaan dana konsumen dalam transaksi jual beli properti dengan sistem pre-project selling agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menemukan Pengaturan yang ada saat ini belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap konsumen atas praktik penyalahgunaan dana konsumen oleh pengembang dalam transaksi pembelian properti dengan sistem pre-project selling di Indonesia. Idealnya terdapat pengaturan secara khusus dalam UU Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab terhadap dana konsumen dalam transaksi jual beli dengan sistem pesanan sampai dengan diterimanya barang atau jasa oleh konsumen sesuai yang disepakati dengan pelaku usaha, serta adanya perluasan makna terhadap ketentuan Pasal 143 dan 160 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang saat ini masih bersifat limitatif. Diperlukan pula penerapan pencairan kredit secara bertahap berdasarkan penilaian perkembangan proyek oleh bank kepada pengembang guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pencairan kredit oleh pengembang yang dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan proyek.

---

This research analyzes the legal protection for consumers from misappropriation of consumer’s fund in property purchase transactions that is conducted using the pre-project selling system, as well the ideal regulatory norms for protecting consumer’s funds in property purchase transactions in order to give legal protection for consumers in Indonesia. This research uses normative research methods with a descriptive-analytical typology of research. The results of this research found that the current regulations have not been able to provide maximum protection for consumers from the practice of misappropriation of consumer funds by property developers in property purchase transactions that is conducted using the pre-project selling system in Indonesia. Ideally, there is a regulation within the Indonesian Consumer Protection law that emphasizes that business actors are responsible of consumer funds in purchase transactions that is conducted using the pre-project selling system until the consumer receives goods and services accordingly, as well as an expansion of the meaning of the provisions of Articles 143 and 160 of the Housing and Settlement Areas Law. It is also necessary to apply credit disbursement from bank to developers in stages based on the bank’s assessment of the project’s progress in order to minimize misappropriation of credit disbursement funds by developers which can cause problems in the project development."

"Permasalah konsumen perumahan sebagian besar diakibatkan karena adanya praktik penjualan perumahan secara pre-project selling yang marak dilakukan pengembang. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen perumahan, ditinjau dari segi peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan pre-project selling di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif normative legal research dan dianalisis secara kualitatif dengan cara menganalisis bahan pustaka.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan pre-project selling diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011. Selain itu terdapat peraturan yang berkaitan dengan praktik pre-project seling dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan konsumen. Berdasarkan analisis Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK No. 02/BPSK-Kab.Bogor/Pts/I/2014, No. 06/Pts.Arb/BPSK/IV/2016, No. 006/A/.BPSK-DKI/X/2016, dan No. 15/Pts.BPSK/BPSK/I/2014, Konsumen mengalami kerugian akibat perbuatan Pengembang yang melakukan kegiatan pre-project selling, serta sulit untuk meminta ganti rugi berupa pengembalian sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada pengembang. Pengembang sebagai pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun Peraturan pre-project selling yang ada, ternyata belum cukup memberikan perindungan kepada konsumen terhadap resiko praktik pre-project selling di Indonesia.Saran Penulis terhadap permasalahan dalam skripsi ini ialah pengembang yang melakukan praktik pre-project selling harus memenuhi persyaratan pemasaran secara pre-project selling yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011. Hal ini dikarenakan, adanya penyimpangan yang dilakukan terhadap ketentuan tersebut dapat merugikan konsumen dan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diperlukan Lembaga dari pemerintah yang secara khusus mengawasi praktik pemasaran dan jual beli perumahan secara pre-project selling, serta edukasi kepada konsumen mengenai resiko praktik pre-project selling. Selain itu, diperlukan ketentuan dalam peraturan pelaksana mengenai penyelenggaran perumahan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap dana konsumen yang telah dibayarkan kepada pengembang agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.

---

The problem of housing consumers is largely due to the sales of housing practice in pre project sales which made rampant by developers. This thesis discusses about the legal protection afforded to housing consumers, in terms of the rules which govern pre project selling activities in Indonesia. This research is a juridical normative research normative legal research and analyzed qualitatively by analyzing library materials.The results of this study indicate that pre project selling activities are regulated in Law no. 1 of 2011 and Law no. 20 of 2011. In addition, there are regulations relating to the practice of pre project seling intended to meet the needs of consumer protection. Based on the analysis of Consumer Dispute Settlement Agency BPSK Decision No. 02 BPSK Kab.Bogor Pts I 2014, No. 06 Pts.Arb BPSK IV 2016, No. 006 A .BPSK DKI X 2016, and No. 15 Pts.BPSK BPSK I 2014, the Consumer suffer losses due to the action of the Developer who engages in pre project selling activities, and it is difficult to request compensation in the form of a refund of the amounts paid to the developer. Developers as business actors have violated the provisions stipulated in Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection. The existing pre project selling regulation, it is not enough to provide protection to the housing consumer against the risk due to the practice of pre project selling in Indonesia.Suggestion Writer to problem in this thesis is developer who do practice of pre project selling must fulfill requirement of marketing by pre project selling as regulated in Law no. 1 of 2011 and Law no. 20 of 2011. The reason is that any irregularities committed against such provisions may harm consumers and violate provisions in the Consumer Protection Act.. Government agencies that specifically oversee the practice of marketing and sell housing by pre project selling, as well as education to consumers about the risks of pre project selling practices are also very important. In addition, there is a need for provision in government regulation concerning the conduct of housing, which aims to provide protection against consumer funds that have been paid to the developer not to be misused for other purposes."

"Calo tiket konser berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli tiket konser kerap kali menimbulkan isu yang signifikan. Calo tersebut memanfaatkan tingginya permintaan tiket konser, yang tidak sebanding dengan ketersediaan tiket, untuk menjual tiket dengan harga yang tidak wajar, jauh di atas harga asli tiket. Dalam praktiknya, tidak sedikit konsumen yang terdorong untuk menggunakan jasa calo demi mendapatkan tiket konser yang mereka inginkan. Ironisnya, terdapat calo yang menggunakan perangkat lunak (software) berupa bot untuk membeli sebanyak mungkin tiket, yang pada akhirnya hal tersebut menghalangi aksesibilitas tiket kepada konsumen secara langsung. Akibatnya, konsumen sering kali terpaksa membeli tiket konser melalui calo dengan harga tiket yang tidak masuk akal. Eksistensi calo yang demikian menimbulkan risiko kerugian yang signifikan bagi konsumen. Hingga kini, Indonesia belum memiliki pengaturan spesifik mengenai calo tiket konser, berbeda dengan Australia yang telah memiliki aturan khusus mengenai calo tiket. Dengan penggunaan metode doktrinal, diteliti mengenai pengaturan dan tanggung jawab terkait penggunaan jasa calo dalam transaksi jual beli tiket konser di Indonesia dan Australia. Dari hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa pengaturan calo tiket di Indonesia belum memadai, dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Maka dari itu, sangat diperlukan kajian mendalam mengenai penyusunan aturan yang lebih tegas dan spesifik mengenai calo tiket konser beserta pertanggungjawabannya di Indonesia, sehingga dapat memberikan pelindungan hukum yang lebih optimal bagi konsumen dalam transaksi jual beli tiket konser di Indonesia.

---

Concert ticket scalpers act as intermediaries in buying and selling concert tickets, which often raises significant issues. These scalpers take advantage of the high demand for concert tickets, which is not proportional to the availability of tickets, to sell tickets at unreasonable prices, far above the original ticket price. In practice, quite a few consumers are encouraged to use the services of scalpers to get the concert tickets they want. Ironically, there are scalpers who use software in the form of bots to buy as many tickets as possible, which ultimately hinders the accessibility of tickets to consumers directly. As a result, consumers are often forced to buy concert tickets through scalpers at unreasonable ticket prices. The existence of such scalpers poses a significant risk of loss for consumers. Until now, Indonesia does not have specific regulations regarding concert ticket scalpers, in contrast to Australia which has special regulations regarding ticket scalpers. By using doctrinal methods, the regulations and responsibilities related to the use of scalpers services in buying and selling concert tickets in Indonesia and Australia are researched. From the results of this research, it can be understood that the regulation of ticket scalpers in Indonesia is inadequate and does not fully provide legal certainty for consumers. Therefore, an in-depth study is needed regarding the preparation of stricter and more specific regulations regarding concert ticket scalpers and their responsibilities in Indonesia, so that they can provide more optimal legal protection for consumers in buying and selling concert ticket transactions in Indonesia."

"Tulisan ini menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas obat tradisional yang beredar di Indonesia, khususnya obat cina tradisional. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulisan ini memiliki pembahasan seputar, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha obat illegal menurut Undang-Undang, dan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap obat tradisional yang diproduksi oleh toko obat tradisional. Obat tradisonal merupakan obat yang terbuat dari tumbuhan herbal dan menjadi alternatif pengobatan untuk sebagian masyarakat karena khasiat dan manfaat yang terkandung. Namun, obat tradisional nampaknya tidak selalu aman untuk dikonsumsi. Dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk dan juga tidak berpedoman pada Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Perilaku pelaku usaha yang licik yang berdampak membahayakan konsumen. Pemerintah dalam hal ini sudah mengatur secara komprehensif, bukti nyata nya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tentu saja sebagai pelaku usaha, harus bertanggung jawab atas produk yang mereka buat. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab moral maupun criminal. Masalah konsumen yang timbul tidak hanya menjadi tanggungjawab pelaku usaha aja, namun menjadi tanggung jawab instansi terkait. Seperti dalam penulisan ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, BPOM memiliki 2 (dua) tahap pengawasan, yaitu Pre-Market dan Post-Market. Dalam menanggapi masalah ini, BPOM harus memaksimalkan fungsi pengawasan mereka agar sejenis obat yang membahayakan tidak dikonsumsi oleh konsumen.

---

This article analyzes how legal protection is for consumers of traditional medicines circulating in Indonesia, especially traditional Chinese medicine. This article was prepared using doctrinal research methods. This writing has a discussion based on the problem around, the form of liability of the related parties in connection with an illegal traditional Chinese medicine according to the laws, and the role of the government and BPOM in monitoring medicines prepared by traditional drug store. Traditional medicine is medicine made from herbal plants and is an alternative treatment for some people because of the efficiacy and benefits they contain. However, traditional medicine does not always seem safe for consumption. In practice, there are still many business actors who do not register their products and are also not guided by Good Traditional Medicine Manufacturing Methods (CPOTB). The behavior of cunning business actors that has the effect of endangering consumers. In this case, the government has regulated it comprehensively, by established Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. As business actors, they must be responsible for the products they make. This responsibility can be in the form of moral or criminal responsibility. Consumer problems that arise are not only the responsibility of business actors, but also the responsibility of the relevant agencies. As in this writing is the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). In carrying out its supervisory function, BPOM has 2 (two) stages of supervision, namely Pre-Market and Post-Market. In responding to this problem, BPOM must maximize their monitoring function so that dangerous types of drugs are not consumed by consumers."

"Standardisasi dan labelisasi produk pangan olahan termasuk produk susu whey protein merupakan hal yang penting, dikarenakan konsumen dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menjaga keamanan konsumen terhadap pelaku usaha yang memproduksi susu protein lokal maupun import, agar terhindar dari peristiwa yang merugikan konsumen. Selain itu, mengetahui peran BPOM dan BSN serta memastikan kualitas dan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang ditetapkan, meningkatkan regulasi yang berlaku, serta membandingkan pengaturan dan pengaplikasiannya yang berlaku di negara Amerika Serikat. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal berdasarkan norma yang berlaku, peraturan di Indonesia, perbandingan pengaturan di Amerika Serikat, serta teori-teori yang relevan dengan fakta yang terjadi. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder berupa studi kepustakaan yang mengacu pada hukum positif di Indonesia, diantaranya yaitu KUHPer, UUPK, UU Pangan, UU Kesehatan, dan peraturan terkait lainnya. Adapun hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Indonesia tidak mengatur secara khusus terkait dengan labelisasi seperti klaim struktur/fungsi, klaim gizi tambahan, transparansi label, pembaharuan standar terhadap klasifikasi produk susu protein secara spesifik, dan sistem pengawasan terhadap peredaran produk susu protein di pasar dalam negeri yang berbeda dengan Amerika Serikat melalui pengimplementasian regulasi yang lebih spesifik. Oleh karena itu, penulis melalui penelitian ini menyarankan pemerintah, lembaga otoritas, dan pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengadopsi regulasi yang berlaku di Amerika Serikat untuk diaplikasikan di Indonesia dengan tujuan masyarakat selaku konsumen teredukasi dan meningkatkan transparansi produk susu protein agar mendapatkan kepercayaan masyarakat serta membuka peluang untuk meningkatkan daya jual produk.

---

Standardization and labeling of processed food products including whey protein milk products are important, because consumers can choose according to their own needs. The main objective of this research is to maintain consumer safety against business actors who produce local and imported protein milk, in order to avoid events that harm consumers. In addition, knowing the role of BPOM and BSN and ensuring the quality and compliance of business actors with established standards, improving applicable regulations, and comparing the regulation and its application that applies in the United States. The method in this research uses a doctrinal approach based on applicable norms, regulations in Indonesia, regulatory comparisons in the United States, and theories relevant to the facts that occur. The type of data used is secondary data in the form of literature studies that refer to positive law in Indonesia, including the Civil Code, Consumer Protection Act, Food Law, Health Law, and other related regulations. The results of this study indicate that Indonesia does not regulate specifically related to labeling such as structure/function claims, additional nutrition claims, label transparency, standard updates to the specific classification of protein milk products, and a supervisory system for the circulation of protein milk products in the domestic market which is different from the United States through the implementation of more specific regulations. Therefore, the author through this research suggests that the government, authority institutions, and business actors improve and adopt regulations that apply in the United States to be applied in Indonesia with the aim of educating the public as consumers and increasing the transparency of protein milk products in order to gain public trust and open up opportunities to increase product marketability."