Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas diskursus implementasi perubahan perilaku menjadi sebuah komitmen yang ditawarkan atau timbul dari pelaku usaha itu sendiri dengan wujudnya berupa pakta integritas dengan muatan yang sebagian besar adalah pengakuan atas dugaan pelanggaran yang menjeratnya serta penerimaan suatu laporan yang berkenaan dengan pelanggaran tersebut untuk nantinya dilakukan penandatanganan oleh pihak terkaitBerkenaan dengan praktik penerapan komitmen perilaku, terdapat suatu kasus yang baru-baru ini terjadi di tahun 2024 yaitu KPPU sendiri telah mengeluarkan suatu penetapan yang isinya merupakan penghentian terhadap perkara dengan Nomor 11/KPPU-L/2023 atas suatu dugaan pelanggaran yang menjerat PT Kobe Boga Utama (KOBE), dimana dalam hal ini pelanggaran jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang terkandung dalam UU No. 5/1999 terkait perjanjian distribusi yang telah dilakukan KOBE selama belasan tahun, walau akhirnya ternyata KPPU memberikan jalan kesempatan perubahan perilaku melalui pakta integritas antara KPPU, pihak pelapor serta KPPU itu sendiri. Metode penelitian terhadap tesis ini adalah doktrinal sebagai suatu metode yang konsepnya adalah menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap persoalan yang diangkat, dalam hal ini doktrinal menjadi salah satu penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai suatu kerangka yang memuat norma yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika program kepatuhan perubahan perilaku dalam proses perkara KPPU pada tataran normatif di Indonesia terlihat dari PKPPU No. 1/2006 yang kemudian digantikan oleh PKPPU no. 1/2019. PKPPU ini seolah memberikan titik terang bahwasanya KPPU juga turut memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha yang diduga mempraktikkan pelanggaran dalam menerapkan perubahan perilaku yang nantinya komitmen tersebut dinyatakan dalam bentuk Pakta Integritas itu sendiri KPPU akan mengawasi implementasi perubahan perilaku tersebut. Penerapan dan akibat hukum terhadap program kepatuhan perubahan perilaku dalam putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2023 bermula pada persidangan pada agenda pemeriksaan, dimana PT KOBE mengakui tindakannya dalam perjanjian distribusi yang bertentangan dengan Pasal 8 dan Pasal 15 ayat (1) dan (3) serta Pasal 19 huruf c UU 5/1999.

---

This thesis analyze the discourse on the implementation of behavioral change becomes a commitment offered or arising from the business actors themselves in the form of an integrity pact with a content that is mostly an acknowledgment of the alleged violations that ensnare them and the acceptance of a report relating to the violation to be signed by the relevant parties, In relation to the practice of implementing behavioral commitments, there is a case that recently occurred in 2024, namely the KPPU itself has issued a stipulation containing the termination of the case with Number 11/KPPU-L/2023 for an alleged violation that ensnared PT Kobe Boga Utama (KOBE), where in this case the violation has clearly violated the provisions contained in Law No. 5/1999 related to the distribution agreement that has been implemented. 5/1999 related to the distribution agreement that has been carried out by KOBE for a dozen years, although in the end it turned out that KPPU provided an opportunity for behavior change through an integrity pact between KPPU, the reporting party and KPPU itself. The research method for this thesis is doctrinal as a method whose concept is to analyze laws and regulations relevant to the issues raised, in this case doctrinal becomes one of the legal research that positions the law as a framework that contains systematic norms. The results showed that the dynamics of the behavior change compliance program in the KPPU case process at the normative level in Indonesia can be seen from PKPPU No. 1/2006 which was later replaced by PKPPU no. 1/2019. This PKPPU seems to provide a bright spot that KPPU also provides an opportunity for business actors suspected of practicing violations to implement changes in behavior, which later the commitment is stated in the form of an Integrity Pact itself KPPU will oversee the implementation of these changes in behavior. The application and legal consequences of the behavior change compliance program in KPPU Decision Number 11/KPPU-L/2023 began at the trial on the examination agenda, where PT KOBE admitted its actions in the distribution agreement that were contrary to Article 8 and Article 15 paragraphs (1) and (3) and Article 19 letter c of Law 5/1999."

"Walaupun telah memberi kemudahan pada konsumen untuk menggugat dan meminta ganti rugi kepada pelaku usaha, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mengatur apabila terdapat sengketa konsumen internasional yang melibatkan pelaku usaha dan/atau konsumen yang tidak tunduk pada hukum Indonesia. Selain itu, adanya klausula baku dalam kontrak konsumen menyebabkan konsumen tidak memiliki posisi dan daya tawar yang lebih kuat di hadapan pelaku usaha. Walaupun sudah terdapat pasal khusus mengenai klausula baku, akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya melindungi konsumen apabila terdapat pilihan hukum dan pilihan forum yang ditetapkan secara unilateral oleh pelaku usaha. Hal ini tentunya menciptakan kekosongan dan ketidakpastian perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas tentang hukum yang berlaku dan forum yang berwenang dalam sengketa konsumen menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata internasional Indonesia. Penelitian ini juga akan melihat putusan pengadilan Indonesia terkait sengketa konsumen internasional. Dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan kontraktual, Hakim menerapkan asas kebebasan berkontrak yang dianggap mengikat para pihak dan dilakukan dalam keadaan konsensual. Sementara untuk hubungan nonkontraktual, prinsip klasik lex loci delicti commissi masih menjadi dasar penentuan hukum yang berlaku. Mengenai forum yang berwenang, UU Perlindungan Konsumen telah menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

---

Although it has been easier for the consumers to sue and seek compensation from business enactors, Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection has not regulated if there are international consumer disputes involving business enactors and/or consumers who are not subject to Indonesian law. Also, there are standard clauses in consumer contract that cause consumers to not have a stronger position and bargaining power in front of business enactors. Although there is already specific provision regarding standard clause, it has not fully protected consumer, specifically if there is a choice of law and a choice of forums that are determined unilaterally by the business enactor. This of course creates the void and uncertainty of legal protection for consumers in Indonesia. Through juridical-normative research, this paper discusses the applicable law and the competent forum in consumer disputes according to the Indonesia consumer protection law and private international law. This research will also look at Indonesia court decisions related to international consumer disputes. It can be concluded that on a contractual basis, the judges apply the principle of freedom of contract which considered binding for the parties and presumed in a consensual state. Meanwhile, for a non-contractual basis, the classic principle of lex loci delicti commissi is still become the basis for determining the applicable law. As for the competent forum, the Consumer Protection Law has provided some mechanisms to settle and resolve consumer disputes."

"Globalisasi ekonomi menjadi kenyataan yang tidak terhindarkan pada kehidupan nyata sekarang ini. Dengan banyaknya investor asing yang masuk dan menanamkan modal dalam dunia usaha Indonesia menjadikan profesi notaris sebagai pembuat akta otentik harus lebih berhati-hati dalam membuat akta dikarenakan ada kemungkinan bagi akta yang dibuat tidak dalam bahasa Indonesia berakibat batal demi hukum. Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah bagaimanakah kedudukan hukum dan akibat hukum dari akta yang tidak berbahasa Indonesia. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian analitis deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berupa studi kepustakaan dan studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. Penelitian ini dilakukan untuk dengan menganalisis peritimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dikaitkan dengan ketentuan dan doktrin hukum yang ada sekarang ini.Dari hasil penelitian ini penulis mengambil kesimpulan setelah melakukan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, bahwa walaupun diwajibkan di peraturan perundangundangan tersebut, tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur secara jelas akibat hukum yang akan diterima jika ketentuan tersebut dilanggar. Hal ini menimbulkan masih adanya ketidakjelasan kedudukan akta yang tidak berbahasa Indonesia. Adapun sanksi yang dapat diterima oleh perbuatan tersebut adalah sanksi non existent atau tidak pernah lahir karena tidak memenuhi formalitas causa yang ditetapkan undang-undang, namun pada kenyataannya tetap harus diputuskan melalui putusan hakim, yang setelah berkekuatan hukum tetap, dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk memutus perkara serupa walaupun kedudukannya tidak mengikat hakim.

---

Globalization in economy world is one of the undisputed things that this country must face, with numerous foreign investor who invest their money in Indonesia, made Notary as Public Officer specialized in make authentic deed should be more careful and selective in doing their job. Based on above background, I formulate the research question as in how is the legal position and legal implication on deed not made in Indonesian language. In this research, Juridis Normative method is taken, with descriptive analysis type with secondary data which collected by doing library research. Data used in this research is no other than West Jakarta District Court Verdict Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. The aim of this research is to identify and analyze the legal position and implication of deed not made in Indonesian Language by analyzing the judge ratio when they made the verdict and combined with legal and law doctrine analysis.The findings showed that after comparatively analyze the law in Act No 2 Year 2014 and Act No 24 Year 2009, there is not a single law which governs legal implication for deed not made in Indonesian language, in detail manner. This could be interpreted as legal vacuum. From law doctrine, the implication which should be received by this action is no other than to be declared as nonexistent because it never satisfies formality causa which stipulated in the Act No 24 Year 2009. However in reality, court verdict is still deemed necessary, which after legally binding after the enforcement from the Supreme Court, could become one of the ratio for the next judge who rule the case, although it will not bind them."

"Di Indonesia, banyak sekali terjadi penyuluhan hukum oleh Notaris melalui media internet. Hal tersebut menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN mengenai kewenangan Notaris yang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Salah satu Notaris yang menggunakan media internet untuk memberikan penyuluhan hukum kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris adalah Notaris (SHW). Notaris (SHW) menggunakan media internet seperti website, telekonferensi, video konferensi, dan media internet lain yang memungkinkan bagi Notaris (SHW) dan Pengguna Jasa atau Klien Notaris dapat berkomunikasi. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris dengan menggunakan media internet, khususnya website seharusnya hanya memberikan informasi yang bersifat pengumuman atau yang tidak mengandung promosi. Oleh sebab itu, Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Undang-Undang Telekomunikasi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimanakah batasan-batasan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian desriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu Notaris (SHW) telah melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris mengenai rahasia jabatan dan larangan-larangan bagi Notaris. Oleh karena itu, Notaris (SHW) dapat dikenai sanksi-sanksi yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris memiliki batasan dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet, seperti penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diberikan kewenangan secara langsung oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

In Indonesia, there is a lot of legal counseling by Notary Public through internet media. It causes the violation of the provisions of Article 15 paragraph 2 letter e The Notary Law regarding the authority of Notary Public giving legal counseling in connection with the making of Deed. One of Notary who uses the internet media to provide legal counseling to the Service Users or Notary Clients is Notary SHW . Notary SHW uses internet media such as websites, teleconferencing, videoconferences, and other internet media that make it possible for Notary SHW and Service Users or Notary Clients to communicate. Legal counseling given by Notary to Service Users or Notary Clientsby using internet media, especially website should only give information that is announcement or not containing promotion. Therefore, how is the authority of Notary in providing legal counseling through internet media viewed from The Notary Law, Ethics Code of Notary, Telecommunication Law, and Electronic Information and Transaction Law. How is the limitations of Notary 39 s authority in providing legal counseling through internet media. This research use a normative juridical research method, descriptive research type, with secondary data type, in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. Also, data collection tool using document study, with qualitative data analysis method and descriptive analytical research result. The result of the research, that Notary SHW has violated the provisions of The Notary Law, and Ethics Code of Notary concerning the secret of function and the prohibitions for the Notary. Therefore, Notary SHW may be imposed to sanctions contained in The Notary Law and Ethics Code of Notary. The Notary has limitations in providing legal counseling through internet media, such as the implementation of General Meeting of Shareholders which is given authority directly by Limited Liability Companies Act."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut Notaris harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada. Namun, tidak jarang Notaris melakukan pelanggaran. Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dimana sesuai dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris tanggal 23 Februari 2018 Nomor: 02/Pts/Mj. Pwn Prov Banten/II/2018, Notaris R membuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak sesuai dengan fakta yang ada, yaitu dengan menuliskan identitas salah satu pemegang saham perseroan seolah-olah ia menghadap Notaris. Namun kenyataanya pemegang saham tersebut tidak pernah dipanggil dan hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data dengan cara berpikir deduktif dan alur pembahasan yang diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa Notaris R terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu telah bertindak tidak jujur dan tidak teliti dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selembaran Jatimulia. Berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya Notaris R diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris berupa teguran tertulis. Adapun terhadap akta tersebut tidak dapat dibatalkan begitu saja, untuk membatalkan maka harus diadakan RUPS kembali atau dibatalkan melalui putusan Pengadilan. Selain itu Notaris R terhadap akta yang dibuatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata, pidana dan kode etik Notaris. Dalam membuat akta, Notaris seharusnya menulis sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

---

Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed and in carrying out his duties a notary must comply with existing regulations. However, sometimes Notary makes violation. This writing discusses violation carried out by a Notary in making the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders, which is in accordance to the decision of the Notary Regional Supervisory Board dated February 23, 2018 Number: 02/Pt/Mj. PWN Prov Banten/II/2018, in which a Notary writes the identity of one of the company's shareholders as if he was attending the meeting, but in fact the shareholders were never called and attended the General Meeting of Shareholders held. This thesis uses normative juridical research method and descriptive analysis typology research. Meanwhile, the method of analyzing data uses deductive reasoning with qualitative method as a method of data analysis. From the results of the research conducted, it was concluded that Notary R had violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a Notary Position Act, specifically having acted dishonestly and carelessly in making the Deeds of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Selembaran Jatimulia. Based on the violations in making the deed, Notary R was given administrative sanctions by the Notary Area Supervisory Board in the form of a written warning. As for the deed, it cannot be canceled. To cancel it, a General Meeting of Shareholders must be held again or canceled through a Court decision. In addition, Notary R could take criminal, civil, and notary code of ethics responsibility for the deed she made. In making a Notary deed, it should write in accordance with the actual facts."

"Salah satu contoh isi perjanjian pemegang saham adalah mengenai pembagian jatah komposisi direksi dan dewan Komisaris yang berasal dari masing-masing calon yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan Terbatas. Dalam dunia bisnis, perjanjian seperti ini merupakan perbuatan hukum yang dianggap wajar, namun dalam prespektif hukum apakah perjanjian seperti ini diperbolehkan. Untuk pelaksanaan prestasi perjanjian ini pada kenyataannya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan hasil dari rapat umum pemegang saham tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, lalu bagaimakah akibat hukum dari perjanjian ini terhadap para pihak serta keabsahan berita acara pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan tanpa mengakomodir isi perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pemegang saham. Untuk menjawab permasalahan ini dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian seperti ini tidak dilarang, namun dengan syarat bahwa untuk mekanisme pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris haruslah melalui rapat umum pemegang saham, serta direksi dan/atau dewan komisaris haruslah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun aturan dari Perseroan tersebut. Akibat hukum dari perjanjian ini adalah segala prestasi yang ada di dalam perjanjian harus dilaksanakan karena mengikat para pihak di dalamnya. Bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian dapatlah dimintakan ganti rugi atas kesalahanya, serta Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah melalui rapat umum pemegang saham, tetap dinyatakan sah dikarenakan Perjanjian ini hanyalah mengikat bagi Pemegang saham tidak kepada pihak ketiga yaitu Perseroan Terbatas.

---

One example of the contents of the shareholder agreement is regarding the distribution of composition of the board of directors and the board of commissioners from each candidate proposed by the shareholders of the Limited Liability Company. In the business world, an agreement like this is a legal act that is considered normal, but from a legal perspective is an agreement like this allowed. In fact, the implementation of the achievements of this agreement does not always run properly because the results of the general meeting of shareholders are not in accordance with what was agreed upon, then what are the legal consequences of this agreement on the parties and the validity of the minutes of appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners which have been carried out without accommodating the contents of the agreement mutually agreed upon by the shareholders. To answer this problem in this study, the research method used was normative juridical, with descriptive-analytical research type. And data collection tools used are document studies or library materials. The results of this research are agreements like this

are not prohibited, but on the condition that the mechanism for the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners must go through a general meeting of shareholders, and the board of directors and/or the board of commissioners must meet the qualifications determined by the laws and regulations of the Company. the. The legal consequence of this agreement is that all achievements in the agreement must be carried out because it is binding on the parties in it. For parties who do not carry out the contents of the agreement, compensation for their mistakes can be requested, as well as the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners who have gone through the general meeting of shareholders, still declared valid because this Agreement is only binding for shareholders, not to third parties, namely Limited Liability Companies."

"Kuasa menjual sebagai jaminan yang ditandatangani oleh debitur merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), debitur terdesak dan terpaksa menandatangani kuasa menjual, melahirkan cacat kehendak atau kesepakatan semu. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB) dibuat berdasarkan kuasa menjual sebagai jaminan merupakan bentuk eksekusi atau penjualan objek jaminan, bertentangan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan. Kekuatan mengikat PPJB yang dibuat berdasarkan kuasa menjual sebagai jaminan hutang, yang dibuat dan ditandatangani bersamaan dengan akta pengakuan hutang, serta keabsahan PPJB yang dibuat dengan kausa pengakuan hutang. Dalam menjawab masalah, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap konsep hukum sebagai norma hukum positif, dengan pendekatan kasus, yaitu PPJB yang dibuat berdasarkan kuasa menjual sebagai jaminan. Hasil penelitian bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan kausa palsu memuat kausa terlarang, dan mengakibatkan batal demi hukum dan pihak beritikad baik adalah pihak yang tidak mengetahui bahwa perjanjian pengikatan jual beli merupakan kausa dari perjanjian hutang piutang, sehingga pihak ketiga beritikad mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan kausa sebagai jaminan merupakan bentuk eksekusi objek jaminan dibawah tangan yang mengakibatkan PPJB batal demi hukum, para kreditur konkuren sebagai pihak beritikad baik dapat menggugat atau menuntut pembatalan PPJB yang melanggar UU Hak Tanggungan.

---

The power to sell as collateral that is signed by the debtor is a form of abuse (misbruik van omstandigheden), the debtor is pressed and forced to sign the selling power, which creates a defect of will or false agreement. The Sale and Purchase Agreement that is made based on the power to sell as collateral is a form of execution or sale of the object of guarantee, which is contrary to the Mortgage Rights Law. Therefore, the issue being raised is about the binding strength of the Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building based on the power to sell as collateral in debt, which is drawn up and signed coincide with an acknowledgement of debt, along with the validity of the Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building by filled a submission of debt on the basis to The Board Of Notary Supervisory of DKI Jakarta Decision Number 04/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI. Jakarta/IV/2020. In answering this problem, it is carried out using normative research methods, namely research on the concept of law as a positive legal norm, with a case approach, namely a sale and purchase agreement made based on the power to sell as collateral. The result of the research shows that the sale and purchase agreement with fake causes contains prohibited causes, and results in null and void and the party with good faith is the party who does not know that the sale and purchase agreement is the cause of the payable agreement, so that the third party intends to get legal protection. The Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building with the cause as collateral heat default article 20 paragraph 2 and 3 of the Mortgage Act which brings the Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building result is void by law. The concurrency creditors, as parties with good faith, afford to sue or demand the cancellation of the Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building which default the Mortgage Act."

"Tesis ini membahas tentang Perindungan Hukum Bagi Pihak Pemilik Tanah Dalam Kerjasama Pembangunan Rumah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg). Permasalahan meliputi keabsahan Akta Kerjasama dan PPJB yang dibuat dihadapan Notaris Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg, Keabsahan AJB yang dibuat PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg dan  perlindungan bagi pihak pemilik tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta kerjasama tersebut sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun di sini disebutkan bahwa perjanjian tersebut dapat dikatakan batal atau pembatalan, tetapi yang benar adalah pembatalan saja. Akta jual beli yang dilakukan dengan pura-pura tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan salah satu unsur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu sebab yang halal. Ititkad baik yang tidak dimliki tersebut, seharusnya menjadi alasan seorang hakim untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut, dan seharusnya baik tergugat maupun penggugat dikembalikan seakan-akan tidak pernah terjadi jual beli maupun kerjasama.

---

This thesis discuss about Legal Protection for Landowners in Collaborative Housing Development (Case studies of Palembang City District Court Verdict Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg). The problem includes the validity of the Cooperation Deed and PPJB made before a Notary in the Verdict of the Palembang City District Court Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg, the validity of AJB made by PPAT in the Verdict of the Palembang City District Court Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg and the protection for landowners in the Verdict of the Palembang City District Court Number152/Pdt.G/2018/PN Plg The research method is normative juridical research. This type of research is based on analytical descriptive. The data method is a qualitative method. The results of the study can be concluded that the cooperation deed is valid because it has fulfilled the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 KUHPerdata. Although it is stated that the agreement was carried out cancellation because one of the parties could not implement the agreement. This happens as a result of the sale and purchase deed carried out with the pretense that contrary to one of the elements in Article 1320 KUHPerdata, which is a lawful cause. The good intention that is not owned, should be the reason for a judge to cancel the sale and purchase agreement, and also both the defendant and the plaintiff should be returned as if there had never been a sale or cooperation."

"Dalam suatu perusahaan sering terjadi fenomena di mana pemegang saham minoritas tidak mendapatkan perlakuan yang seimbang dari pemegang saham mayoritas. Walaupun UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, para pemegang saham minoritas masih merasa belum cukup. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan untuk membuat suatu kesepakatan di antara pemegang saham yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih kepada pemegang saham minoritas. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Antar Pemegang Saham (“Shareholders Agreement”). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan Shareholders Agreement dalam hukum perseroan terbatas, mengapa para pemegang saham membutuhkan Shareholders Agreement, dan bagaimana Shareholders Agreement dapat melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Kesimpulan dari penelitian yang berifat yuridis-normatif ini adalah bahwa pada dasarnya kedudukan Shareholders Agreement dalam hukum perseroan terbatas menurut hierarki peraturan adalah lebih rendah dari UU Nomor 1 Tahun 1995 dan anggaran dasar perseroan, sehingga Shareholders Agreement dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 dan anggaran dasar perseroan. Para pemegang saham membutuhkan Shareholders Agreement karena beberapa alasan, yaitu pertama, pemegang saham minoritas memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang saham mayoritas dalam perseroan, kedua, keberlakuan prinsip one share one vote dan prinsip pungutan suara berdasarkan suara terbanyak yang umumnya berlaku untuk segala macam keputusan RUPS tidak selamanya bersifat adil bagi pemegang saham minoritas, dan terakhir, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas melalui hak-hak khusus yang diatur UU Nomor 1 Tahun 1995 pada prakteknya memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun Shareholders Agreement dianggap dapat melindungi kepentingan pemegang saham minoritas melalui ketentuan-ketentuan di dalamnya yang mengatur mengenai hak-hak tertentu yang diberikan kepada pemegang saham minoritas yang tidak atau belum diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 dan anggaran dasar perseroan."

"Permasalahan kedudukan hukum anak luar kawin terhadap bapak dan/atau ibunya merupakan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena anak luar kawin didiskriminasi baik dalam kedudukan hukumnya maupun di dalam lingkungan masyarakat. Di dalam Undang-undang Perkawinan dan K.U.H.Perdata seorang bapak biologis dari anak luar kawin yang tidak diakuinya, tidak memiliki kewajiban apapun terhadap anak tersebut. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah mengapa anak biologis yang tidak diakui oleh bapaknya mendapatkan ganti rugi berupa nafkah dari bapaknya, khususnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 935 K/Pdt/1998 dan apakah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyatakan anak biologis yang tidak diakui bapaknya mendapat ganti rugi berupa nafkah khususnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 935 K/Pdt/1998. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Bapak biologis yang tidak mau mengakui anak luar kawin biologisnya secara yuridis, menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril bagi ibu dan anak tersebut. Perbuatan tidak mau mengakui anak luar kawin oleh bapaknya yang sudah ternyata dengan jelas adalah anak biologisnya menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia termasuk perbuatan melawan hukum sehingga dapat ditetapkan untuk memberikan ganti rugi berupa pemberian nafkah bagi pihak yang dirugikan. Perlu dibuat suatu penegasan di dalam Peraturan Pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut mengenai anak luar kawin khususnya bagi anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapaknya secara yuridis, bahwa seorang bapak dari anak luar kawin tersebut tetap harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, perawatan, pengasuhan dan memberikan bimbingan berdasarkan kasih sayang hingga anak tersebut dewasa. Karena seorang anak(tanpa melihat apakah ia anak sah atau anak luar kawin) berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan."