Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses rekrutmen politik yang demokratis akan berdampak baik bagi kualitas pemimpin dan kebijakan yang dihasilkan partai politik. Penelitian ini membahas tentang peran peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mewujudkan rekrutmen politik yang demokratis pada partai politik di Indonesia serta formulasi pengaturan yang tepat untuk mewujudkan rekrutmen politik yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perundang-undangan di Indonesia belum berhasil mewujudkan partai politik yang demokratis. Pengaturan mengenai rekrutmen politik yang demokratis di Indonesia belum dirumuskan dengan definitif dan operasional. Konsep pengaturan yang belum definitif dan operasional tersebut kemudian ditafsirkan secara terlalu luas oleh partai politik sehingga kondisi rekrutmen politik pada partai politik saat ini menjadi eksklusif dan minim pelibatan anggota. Belajar pada praktik baik di negara lain maka untuk mewujudkan rekrutmen politik yang demokratis, Indonesia perlu memperbaiki formulasi peraturan perundang-undangan antara lain melalui perumusan indikator yang tepat dan mengintegrasikan rekrutmen politik yang demokratis dengan sistem pemilihan umum.

---

The democratic political recruitment process will have a positive impact on the quality of leaders and policies produced by political parties This study discusses the role of legislation in Indonesia in achieving democratic political recruitment within political parties, as well as the appropriate regulatory formulation to realize democratic political recruitment The research method used is normative juridical. The research findings indicate that the legislative framework in Indonesia has not successfully established democratic political parties This is because regulations regarding democratic political recruitment in Indonesia have not been definitively and operationally formulated. The concept of the still indefinite and operational arrangement is then interpreted too broadly by political parties, resulting in the current exclusive and minimally inclusive political recruitment conditions within the political parties. Studying practical experiences in other countries, in order to achieve democratic political recruitment, Indonesia needs to improve the formulation of legal regulations, including through the precise formulation of indicators and integrating democratic political recruitment with the general election system."

"Fokus pembahasan tesis ini ialah kedudukan dan fungsi partai politik lokal di Indonesia pada kurun waktu 1955 sampai 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan wawancara secara mendalam sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan partai politik lokal yang diakui sejak Indonesia merdeka dapat berfungsi dengan baik dengan merekatkan kesatuan NKRI. Sudah seharusnya partai politik lokal di masa yang akan datang dapat dilahirkan pada setiap wilayah Indonesia guna menguatkan kebebasan berserikat rakyat di tingkat lokal.

---

The focus of the discussion of this thesis is the position and function of local political parties in Indonesia during the period 1955 to 2011. The research method used is the method of normative studies using in-depth interviews as a data collection tool. The results showed that the position of a recognized local political party since Indonesia's independence can function well with strengthen the unity of Republic of Indonesia. It's supposed to local political parties in the future to be born in every area of Indonesia to strengthen people's freedom of association at the local level."

"Penelitian dengan judul “Peran Partai Politik dalam Pengisian Jabatan Menteri Pada Sistem Presidensial Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945” ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem Presidensial dimana Presiden memegang kekuasaansebagai Kepala Pemerintahan dan juga sebagai Kepala Negara(single chief executive).Presiden memiliki kekuasaan dan hak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya. Pemilihan menteri dan pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden. Namun hak tersebut walaupun nyata telah dilindungi oleh konstitusi UUD 1945, dalam pemilihan, pembentukan dan perombakan kabinet tidak lepas oleh peranan partai politik. Partai politik merupakan pilar penting dalam negara demokrasi modern. Namun peran partai harus sesuai dengan konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapat gambaran yang menyeluruh mengenai mekanisme pengisian jabatan menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peran partai politik dalam masalah pengisian jabatan Menteri serta bagaimanaupaya pembatasan peran partai politik dalam pengisian jabatan menteri. Penelitian ini juga melakukan perbandingan dengan tiga negara lain yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Brazil. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian yuridis normatif dan komparatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini didapatkan melalui penelitian studi pustaka dan dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi menteri di Kabinet pemerintahan Yudhoyono-Kalla dan Yudhoyono-Boediono didominasi oleh menteri yang didukung oleh partai politik terlepas mereka profesional atau berasal dari kader partai. Peran partai politik sangat besar dalam pemilihan, pembentukan dan perombakan kabinet. Hal ini bertentangan dengan pasal 17 UUD 1945 yang mengatur hak prerogatif presiden untuk memilih dan mengangkat menteri untuk menjalankan pemerintahan. Penelitian ini juga membandingkan peran partai politik terhadap pengisian jabatan menteri di negara lain yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Brazil. Penulis kemudian menjabarkan ide-ide dan gagasan upaya pembatasan terhadap peran partai politik terhadap pengisian jabatan menteri demi terwujudnya sistem presidensial yang efektif dan sesuai dengan konstitusi. Upaya membatasi peran partai dapat dilakukan dengan cara pelembagaan koalisi, penguatan lembaga kepresidenan melalui Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dan Pengaturan internal institusi kepresidenan, Larangan Rangkap Jabatan, dan sistem perekrutan menteri dengan merit system.

---

Research by title “The Role of Political Parties in Minister Appointee in Indonesia Presidential System After Amendment 1945 Constitution” is motivated by President as the Head of Government and Head of State (single chief executive) has the power and rights in furtherance of the administration. Minister appointee and Cabinet formation are the prerogative rights of the president. However, despite the prerogative right protected by the 1945 Constitution, in the selection, establishment and reshuffle of the cabinet can not be separated by the role of political parties. Focus of this research is to describe and analyze the mechanism of the Minister appointee based on the constitution and legislation, role of the political parties in minister appointee during the administration of President Yudhoyono-Kalla and the administration of Yudhoyono-Boediono. This research also analyze the delimitation of political role in minister appointee and how the comparison of political role and delimitation in minister appointee on other countries. This research used normative juridical methods with comparative approach. Type of data used is secondary data. The secondary data obtained through library research and analyzed descriptively. The research result shows that The minister composition on cabinet at Yudhoyono-Kalla and Yudhoyono-Boediono administration dominated by minister thatsupportedfrom political parties regardless of their professional or derived from party cadres. Political party role enormous in the selection, establishment and cabinet reshuffle. These political role contrast with the article 17 UUD 1945 that govern the president's prerogative to select and appoint ministers to run the administration.The study also compared the political parties role for minister appointee in other countries, namely the United States, Britain, and Brazil. Then The author described the ideas and thoughts of delimitation political parties role in minister appointee in order to create the effective presidential system based on the constitution. The delimitation can be done by institutionalizing the coalition, performing strong presidentialism trough presidential act and internal presidential reform, the prohibition of double occupation, and minister recruitment system based on merit system."

"Tesis ini meneliti pemasaran politik partai politik baru di era sistem multi partai pada pemilu 2004. Studi kasus dilakukan terhadap Partai Demokrat yang merupakan partai politik baru yang berhasil masuk 5 besar diantara 24 partai politik peserta pemilu 2004. Banyak temuan dalam penelitian ini yang bisa dijadikan acuan untuk peneliti dengan minat yang sama dan praktisi politik, diantaranya Partai Demokrat juga menggunakan komponen-komponen pemasaran politik seperti iklan politik dan PR politik dalam memasarkan partai. Bahkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ligur partai juga mcningkat karcna strategi pemasaran politik. Namun demikian pemasaran politik yang dilakukan Partai Demokrat tidak terencana tapi dilakukan secara improvisasi.

---

This thesis investigates thc political marketing of the new political parties in the era of multi-patty system in the general election of 2004. A case study was conducted upon the Democrat Pany (Partai Demokrat), as a new political party that made it to the top tivc among 2/l participating political parties inthe general election of 2004. Some researchers ofthe same interest as well as political practitioners referred to a number ofapproachcs described in the investigation. Democrat Party had also utilized the components of political marketing, like political advertising and political public relations in order to promote itself. The popularity of Susilo Bambang Yudhoyono as thc party ligure had even risen due to the strategy of the political marketing. However, the political marketing that the Democrat Party had performed was undcsigned. lt was done by improvisation."

"ABSTRAKLetak propinsi Lampung yang strategis memberikan keuntungan, karena mengakibatkan Lampung menjadi wilayah yang mengalami perkembangan, Terbukanya daerah Lampung memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok pendatang dari berbagai suku bangsa di Indonesia yang masuk dan berusaha di berbagai bidang kehidupan. Sejarah pemerintahan Lampung tidak dapat dipisahkan dari Sumatera Selatan mengingat pada awalnya Lampung merupakan bagian dari Sumatera Selatan. Pembahasan tesis dimulai dari latar belakang pada bab 1, bab 2 menguraikan tentang potensi yang dimiliki Lampung, bab 3 membahas pertumbuhan partai politik dan organisasi masa, bab 4 peranan partai politik dan bab 5 kesimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah melihat partisipasi dan fungsi partai politik dalam proses pembentukan propinsi Lampung. Berdasarkan pembahasan, diambil kesimpulan faktor-faktor pendukung pembentukan propinsi Lampung adalah a)adanya kesulitan dalam hal birokrasi pemerintahan yang kurang efisien jika harus berhubungan dengan pemerintah pusat Jakarta. b) masalah pembagian keuangan daerah yang dianggap kurang seimbang mengingat Lampung mempunyai sumber﷓ sumber ekonomi yang menghasilkan pendapatan. c) Lampung mempunyai identitas tersendiri ditinjau dari budayanya. d) Lampung mempunyai sejarah perjuangan kemerdekaan yang terpisah dari Sumatera Selatan. e) Adanya peranan dan dukungan dan segenap masyarakat yang ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh partai politik yang memperjuangkan keinginan untuk lepas dari Sumatera Selatan. f) Secara otonomi, Lampung sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi propinsi."

"Penelitian ini hendak mengetahui strategi sayap perempuan partai politik yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dalam mendorong keterwakilan perempuan di Partai Golongan Karya pada pemilihan umum legislatif 2014. Dengan diakuinya KPPG dalam landasan formal AD/ART Partai Golkar pada 2009 sebagai organisasi sayap yang bertugas menjadi sumber rekrutmen perempuan Partai Golkar baik untuk kepengurusan maupun pencalegan pada Pemilu Legislatif 2014. Namun, meskipun jumlah pengurus perempuan Partai Golkar mengalami kenaikan akan tetapi angka keterwakilan perempuan Partai Golkar dalam parlemen tidak mengalami kenaikan. Pijakan teoritis penelitian ini yaitu politik kehadiran dari Anne Philips, strategi partai politik dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik dari Joni Lovenduski, teori proses rekrutmen dari Pippa Norris, dan teori lainnya yang terkait penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan studi dokumen.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang afirmasi, KPPG berusaha memanfaatkannya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di internal Partai Golkar. Strategi yang dilakukan KPPG untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan adalah membuat program Desa Dasa Karya dan berusaha memasukkan perempuan di dalam peran-peran strategis dalam kepengurusan Partai Golkar. Sedangkan strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2014 adalah dengan membuat kebijakan 'One Gate Policy', mengawal nomor urut caleg perempuan, memberikan pendampingan dan pembekalan terhadap caleg-caleg perempuan, dan menjalin kerjasama dengan sayap-sayap perempuan lintas partai. Namun terdapat faktor-faktor yang menghambat strategi KPPG. Faktor-faktor tersebut adalah aturan Partai Golkar, struktur Partai Golkar yang didominasi laki-laki, rekrutmen yang oligarki, tipe kepemimpinan ketua umum Partai Golkar, kepemimpinan internal KPPG, motivasi dan kapabilitas kader perempuan, serta internal KPPG yang tidak fokus mengangkat isu perempuan. Sehingga implikasi teoritis yang muncul bahwa meskipun partai politik membuka kesempatan kepada perempuan untuk berkarir dalam dunia politik tetapi partai politik tetap tidak menyediakan jalan bagi perempuan untuk memasuki posisi yang berpengaruh dalam politik. Perempuan minim posisi strategis di dalam partai politik dan posisi strategis juga sulit diraih oleh perempuan.

---

This study discussed about the strategies of womens movements in political party that is Golongan Karya Womens Union in encouraging womens representation in the Golongan Karya (Golkar) Party in 2014 Legislative Elections. With the recognition of KPPG in the formal basis of Statutes and Bylaw Golkar's Party in 2009 as an organization who has duty to become a source of women recruitment for Golkar Party both for stewardship and scrutiny in the 2014 Legislative Election. However, although the number of women members of Golkar Party has increased, Golkar Partys female representation in parliament has not increased. The theoretical basis of this research is political presence from Anne Philips, the strategy of political parties in increasing womens representation in politics from Joni Lovenduski, the theory of the recruitment process from Pippa Norris, and other theory related to this study. This study uses a qualitative method with interview and document study approach.

Findings in this study indicated that with the existence of legislation concerning affirmations, KPPG has utilized the legislation to increase womens representation within Golkar Party. The strategy carried out by KPPG to increase women's representation in the management by establishing Desa Dasa Karya program and including women in the strategic roles in the Golkars management. While the strategy to increase the womens representation in Golkar Party legislative nomination in the 2014 Legislative Election is establishing One Gate Policy, guarding the serial numbers of female candidates, providing assistance and debriefing for female candidates, and establishing the cooperation with cross-party womens wings. However, there are factors that inhibit the strategies from KPPG. The factors such as: the rules in Golkar Party, the men-dominated structure, the oligarchy recruitment, the General Chairmans leadership type, KPPG internal leadership, the motivation and capability of women cadres, as well as internal KPPG does not focus on raising womens issues. So, the theoretical implications appeared that eventhough the political parties has given opportunities for women to pursue careers in politics, the political parties still not yet provide a path for women to take an influential positions in politics. The lack of womens strategic positions in political parties also strategic positions are difficult for women to achieve."

"Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 telah menetapkan kebijakan di sektor pertambangan antara lain dengan memperhatikan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan peran masyarakat, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam Tesis ini dilakukan pengenalan model untuk menganalisa ekonomika, dalam mengembangkan tenaga kerja lokal (proyek), agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Lokal dan tenaga yang terlatih yang berasal dari luar daerah, agar target waktu tercapai dengan biaya yang ekonomis namun harus mendukung kebijaksanaan yang ditentukan dalam GBHN. Hasil analisa menunjukkan bahwa dengan menggunakan model tersebut, keekonomian proyek dan target waktu dapat dicapai dengan menggunakan tenaga lokal yang memadai. Sesungguhnya masih banyak faktor yang ikut mempengaruhi antara lain sosial budaya, potitik dan tingkat pendidikan, sarana dan tingkat pendapatan penduduk, namun dalam Tesis ini belum dibahas."

"Eksistensi partai dalam perpolitikan di Indonesia kembali muncul setelah kekuasaan Orde Baru runtuh. Selama kurang lebih 5 tahun setelah pemilu 1999 kekuasaan partai politik menjadi demikian besar. Sayangnya, kehadiran partai politik belum sepenuhnya mampu memposisikan diri sebagai institusi politik modem dalam mendorong demokratisasi di Indonesia. Hal itu disebabkan karena parpol sendiri secara intemal gagal menunjukkan dirinya sebagai partai yang demokratis. Keberadaan parpol justru dilanda konflik internal karena pola kepemimpinan yang ditunjukkannya cenderung oligarkis yang mengakibatkan kinerja parpol sangat buruk. Inilah latar belakang penyusunan tesis ini.Untuk menelusuri kegagalan partai dalam menunjukkan dirinya sebagai partai yang demokratis pasca pemilu 1999, penyusun mengambil fokus pada PDI Pexjuangan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitik untuk menggambarkan dan menganalisa kepemimpinan oligarki tersebut. Untuk memperoleh secara komprehensif data yang dimaksud maka wawancara mendalam menjadi teknik dalam memperoleh data primer, disamping data-data sekunder lainnya.Sementara teori yang digunakan dalam penelitian penyusun tesis menggunakan teori partai politik dan oligarki dari Robert Michels. Teori kepemimpinan yang bersandar pada patron-client dan kharismatik juga dideskripsikan dengan seksama dalam karya ini. Dalam penelusuran ini, penulis melihat PDIP cenderung hergerak ke arah kepemimpinan yang oligarkis. Inilah yang membawa performance PDIP ke arena pertarungan ideologi yang konservatif, kepemimpinan karismatik dengan sistem politik ya ng rapuh, dan kepemimpinan politik yang elitis dan birokratis. Dan pada saat yang sama, PDIP diliputi oleh konilik internal yang sangat akut sehingga yang tampak adalah kepentingan pragmatis ekonomi dan kekuasaan ketimbang mengartikulasikan kepentingan rnasyarakat.Kepemimpinan PDIP yang oligarkis dapat dilihat dari keputusan-keputusan partai, baik yang berkaitan dengan penentuan jabatan di daerah, mutasi dan pemecatan posisi structural di tingkat internal, maupun berkaitan dengan dominasi ketua umum patainya Yang memiliki hak prerogaiif. Misalnya, keputusan PDIP menolak Pansus Buloggate II, mendukung Sutiyoso sebagai Gubernur DKI Jakarta, mendukung Mardijo sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan lain-lain. Penulis menemukan bahwa keputusan-keputusan tersebut hanya didominasi segelintir elit DPP DPIP, yang berarti oligarki sebagaimana dikatakan oleh Robert Michels. Akibatnya adalah konflik internal sebagai akibat dari keputusan-keputsan yang seringkali berlawanan dengan aspirasi masyarakat, terutama dengan konstituennya. Kepemimpinan oligarkis ini diperparah oleh hak prerogatif dan pola kepemimpinan yang kharismatik Serta budaya patron-client yang melekat kepada Megawati, sebagai ketua umum partai.Kepemimpinan kharismatik sebetulnya tidak akan menjadi masalah, bahkan keberadaannya sangat penting jika partai mampu mentransforrnasikan kepemimpinan kharismatik ini menjadi kekuatan partai.

---

The existence of parties in Indonesian politics reernerges after the power of New Order is down. Approximately 5 years after the 1999 electio, the power of political parties turns to be such powerful. Unfortunately, the presence of political parties is not yet fully to able to place themselves as modern political institutions in encouraging the democratization in Indonesia. This is because the political parties internally fail to be democratic parties. The existence of the political parties indeed is covered with internal conflict as the showed leadership style tends to bé oligarchic that causes poor performance of political parties. This is the background on which this thesis is written.

To track the parties failure in demonstrating them selves as democratic parties after the 1999 election, this writer focused on PDI Peljuangan (Indonesian Democratic Party of Struggle) using a descriptive analytical research type. To obtain the comprehensive data, the in-depth interview was employed a the technique in collecting the primary data, in addition to other secondary ones.

Meanwhile in this research, the writer in writing this thesis employed the theory of political parties and oligarchy from Robert Michels. The leadership theory which relies on the patron-client and charisma was also described in detail in this work. In this study, the writer saw that PDIP tended to move to oligarchic leadership. It is this condition that leads PDIP performance to have conservative ideological competition, charismatic leadership with poor political system, and elite and bureaucratic political leadership. In the same time, PDIP is covered with internal conflict which is very acute so what come into the surface is pragmatic interest of economy and power rather than public interest articulation.

The oligarchic leadership of can be seen in its political decisions, either related with the govemrnent official posts iilling in the regional level, mutation and Bring of structural position in the internal level, or related with general chairman domination that has prerogative rights. For instance, PDIP decide refusing the special committee of buloggateII, Supported Sutiyoso as the governor of DKI Jakarta, support Mardijo as the Governor of central java etc. The writer found that those decisions are dominated by a few elite of central board (DPP) of DPIP, meaning oligarchy as what Robert Michels said. The consequence is the internal conflict as the results of decision which are often against the community aspiration, especially its constituents. This oligarchic leadership is made worse with the prerogative rights and the charismatic leadership and patron-client culture that are inherent with Megawati, the general chairman of the party.

The charismatic leadership basically does not matter, even its existence is very important if the party is able to transform this charismatic leadership to be the power of the party."

"Didorong oleh rasa tertarik akan adanya pergerakan dari masyarakat peranakazn Tionghoa di Jawa sejak awal abad 20, maka penulis telah memutuskan untuk memilih Partai Tionghoa Indo_nesia 1932-1942 sebagai topik dari penulisan Skripsi ini. Penulis merasa terkesan akan perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat peranakan Tionghoa khususnya yang ada di Surabaya, yang dengan sadar mau berjuang bersama-sama dengan kaum nasionalis Indonesia dalam perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Alasan lain adalah oleh kaaena Partai Tionghoa Indonesia merupakan satu-satunya partai Tionghoa yang paling banyak men_dapat simpati dari kaum nasionalis 1ncionesia pada waktu itu. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis meng_gunakan metode penelitian buku-buku (Research Library) yang mencakup penelitian surat-surat kabar di berbagai perpustakaan. Adapun sifat penulisan skripsi ini disusun secara deskriptif analitis dan masih merupakan suatu tahapan awal dari suatu studi Sejarah, khususnya Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Oleh karena itu nudah-mudahan skripsi ini masih dapat dikembangkan lebih luas lagi. Da1am penulisan ini, penulis banyak mempergunakan data _"