Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses rekrutmen politik yang demokratis akan berdampak baik bagi kualitas pemimpin dan kebijakan yang dihasilkan partai politik. Penelitian ini membahas tentang peran peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mewujudkan rekrutmen politik yang demokratis pada partai politik di Indonesia serta formulasi pengaturan yang tepat untuk mewujudkan rekrutmen politik yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perundang-undangan di Indonesia belum berhasil mewujudkan partai politik yang demokratis. Pengaturan mengenai rekrutmen politik yang demokratis di Indonesia belum dirumuskan dengan definitif dan operasional. Konsep pengaturan yang belum definitif dan operasional tersebut kemudian ditafsirkan secara terlalu luas oleh partai politik sehingga kondisi rekrutmen politik pada partai politik saat ini menjadi eksklusif dan minim pelibatan anggota. Belajar pada praktik baik di negara lain maka untuk mewujudkan rekrutmen politik yang demokratis, Indonesia perlu memperbaiki formulasi peraturan perundang-undangan antara lain melalui perumusan indikator yang tepat dan mengintegrasikan rekrutmen politik yang demokratis dengan sistem pemilihan umum.

---

The democratic political recruitment process will have a positive impact on the quality of leaders and policies produced by political parties This study discusses the role of legislation in Indonesia in achieving democratic political recruitment within political parties, as well as the appropriate regulatory formulation to realize democratic political recruitment The research method used is normative juridical. The research findings indicate that the legislative framework in Indonesia has not successfully established democratic political parties This is because regulations regarding democratic political recruitment in Indonesia have not been definitively and operationally formulated. The concept of the still indefinite and operational arrangement is then interpreted too broadly by political parties, resulting in the current exclusive and minimally inclusive political recruitment conditions within the political parties. Studying practical experiences in other countries, in order to achieve democratic political recruitment, Indonesia needs to improve the formulation of legal regulations, including through the precise formulation of indicators and integrating democratic political recruitment with the general election system."

"Fokus pembahasan tesis ini ialah kedudukan dan fungsi partai politik lokal di Indonesia pada kurun waktu 1955 sampai 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan wawancara secara mendalam sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan partai politik lokal yang diakui sejak Indonesia merdeka dapat berfungsi dengan baik dengan merekatkan kesatuan NKRI. Sudah seharusnya partai politik lokal di masa yang akan datang dapat dilahirkan pada setiap wilayah Indonesia guna menguatkan kebebasan berserikat rakyat di tingkat lokal.

---

The focus of the discussion of this thesis is the position and function of local political parties in Indonesia during the period 1955 to 2011. The research method used is the method of normative studies using in-depth interviews as a data collection tool. The results showed that the position of a recognized local political party since Indonesia's independence can function well with strengthen the unity of Republic of Indonesia. It's supposed to local political parties in the future to be born in every area of Indonesia to strengthen people's freedom of association at the local level."

"Skripsi ini membahas mengenai pelembagaan partai politik di Indonesia, khususnya Partai Golongan Karya Golkar pada periode 2014-2017. Partai politik merupakan salah satu pilar terpenting dalam sistem demokrasi, sehingga penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya. Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang memiliki kiprah cukup lama dalam sejarah kepartaian Indonesia. Meski demikian, Partai Golkar secara organisasi dinilai belum terlembaga dengan baik. Penilaian ini berangkat dari terjadinya konflik internal dan banyaknya kader Partai Golkar yang melanggar disiplin partai. Akan tetapi, walaupun Partai Golkar dihadapi sejumlah permasalahan, partai tersebut dapat bertahan dalam dinamika perpolitikan Indonesia. Dengan berpijak pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelembagaan dalam Partai Golkar pada tahun 2014-2017. Pada periode tersebut, Partai Golkar mengalami masalah yang cukup kronis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan teori pelembagaan partai dari Randall dan Svasand untuk menganalisisnya. Dalam mengukur derajat pelembagaan partai melalui empat dimensi, yaitu kesisteman, identitas nilai, otonomi pengambilan keputusan, dan citra publik. Empat dimensi tersebut dijadikan fokus penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelembagaan Partai Golkar pada periode 2014-2017 masih rendah. Hal ini terlihat dari empat dimensi untuk mengukur pelembagaan partai politik, Partai Golkar menunjukkan derajat yang relatif tingi hanya pada dimensi citra publik. Pengelolaan dan penyelenggaraan internal dalam Partai Golkar masih mengalami kegagalan, seperti permasalahan dalam sistem kaderisasi dan rekrutmen internal, kepemimpinan internal, dan kegagalan Partai Golkar mengelola faksionalisme internal.

---

This thesis discusses the institutionalization of political parties in Indonesia, especially Functional Group Golkar in the period 2014 2017. In this case political parties are one of the pillars of principles in the democratic system, so the party is a very important institution to strengthen its degree of institutional. Golkar Party is one of the political parties that have gait long enough in the history of the party in Indonesia. However, the Golkar Party is not considered well instituted organization properly. This assessment departs from the internal conflict within the party and there are still many Golkar Party cadres who violate party discipline. However, although the Golkar Party is somewhat problematic, this party can still survive in the dynamics of Indonesian politics. Based on that, this research has a purpose to know how institutionalization in Golkar Party, especially in year 2014 2017. In that period, the Golkar Party was having a fairly chronic problem. This research is qualitative research.

This research uses the institutional theory of Randall and Svasand to analyze it. In this theory to measure the degree of institutionalization of political parties will be seen through four dimensions, namely systemness, value infusion, decisional autonomy, and reification. These four dimensions are the focus of this research.

Based on the result of research, it can be seen that the institutionalization of Golkar Party in the period 2014 2017 is still weak. This is evident from the four dimensions used to measure the institutionalization of political party, Golkar Party shows a relatively high degree ony on the dimension reification. Internal management and organization within the Golkar Party is still failing, such as problems in caderization system and internal recruitment, internal leadership, and the failure of the Golkar Party to manage internal factionalism."

"Keberadaan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu terobosan yang signifikan dalam upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi. Partai politik lokal bisa menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah kebuntuan politik yang dialami masyarakat, pembangunan dan penguatan potensi politik di tingkat lokal. Oleh karena itu "Keberadaan Partai Politik Lokal Dalam Meraih Dukungan Masyarakat di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)" diharapkan dapat menjadi pintu solusi ketika negara dirasakan belum atau tidak mampu memberikan rasa keadilan secara merata, artinya pembangunan belum berhasil menyentuh keseluruh wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggapan dan sambutan masyarakat terhadap keberadaan partai politik lokal di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta komitmennya dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Partai politik lokal adalah sebuah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan citacita yang sama untuk memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum secara damai, sejahtera, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai politik lokal merupakan harapan baru rakyat Aceh, dan merupakan salah satu alternatif pilihan politik masyarakat dalam menyalurkan segala aspirasinya. Masyarakat Aceh saat ini bebas memilih dan menentukan pemimpinnya. Walaupun umurnya masih masih tergolong baru, Dukungan masyarakat Aceh terhadap keberadaan partai politik lokal sangat besar. Kehadiran partai politik lokal di Aceh sebagai salah satu kekuatan baru dalam rangka memperkokoh dan meningkatkan rasa Nasionalisme, memperkuat integrasi dan Ketahanan Nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari dalam dan luar, secara langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan bangsa mencapai tujuan nasional.

---

The existence of local political parties in Aceh is one of the significant breakthrough in efforts to strengthen public participation in politics and democracy. Local political parties could be one of the alternative solutions to problems experienced by the people of political deadlock, the development and strengthening of the political potential at the local level. Therefore, 'The existence of Local Political Parties In Achieving Community Support in the province Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)" is expected to be a door solution when the country felt not to or are unable to provide a sense of justice evenly, meaning that the development has not managed to touch throughout the region. This study aimed to describe the response and public response to the existence of a local political party in the province of Aceh, and its commitment in order to build and improve the welfare of the people in the province of Nanggroe Aceh Darussalam. The research method used in this study is qualitative.

From the results of this study concluded that local political party is a political organization formed by a group of Indonesian citizens who reside in Aceh will voluntarily on the basis of equality and the same ideals to strive for and realize the interests of its members, the community, the nation, and the state through general elections were peaceful, prosperous, just and prosperous in the frame of the Republic of Indonesia. Local political parties are the new hope of the people of Aceh, and is one of the alternative options in channeling all their political aspirations. The people of Aceh is now free to choose and determine their leaders. Although age is still relatively new, the people of Aceh to support the existence of a local political party is very large. The presence of local political parties in Aceh as one of the new powers in order to strengthen and increase the sense of nationalism, strengthen integration and National Security, in the face and overcome all threats, harassment, obstacles and challenges that come from inside and outside, directly or indirectly harm integrity, identity, survival of the nation and the state and the nation's struggle to achieve national goals."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Model Kaderisasi Kepemimpinan Partai Politik Partaia Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tahun 2014. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis model kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mempersiapkan pemimpin dimasa yang akan datang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif pada pemilu tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriftif analisis. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori partai politik, teori merit sistem yang berhubungan dengan kaderisasi dan teori kepemimpinan. Dengan menggunakan kerangka teori, korelasi antara fakta di lapangan yang diperoleh selama proses penelitian dan teori dapat dilihat korelasi kesenjangannya dengan 8 informan. Dari hasil penelitian ini, kaderisasi kepemimpinan ditubuh partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai fungsi untuk mempersiapkan caloncalon yang siap melanjutkan perjuangan sebuah organisasi di dalam Model Kaderisasi Kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2014. Faktor pendukung penyiapan kaderisasi kepemimpinan yaitu adanya sayap partai salah satunya Taruna Merah Putih yang memiliki peran penting dalam perolehan suara pada pemilu tahun 2014. Faktor Penghambat Kaderisasi kepemimpinan yaitu regenerasi kepemimpinan dan masih menggunakan pola senioritas.

---

This reasearch is discussing about the Analysis of Cadres Leadership Model Political Party Indonesia Democratic Party Struggle in 2014?. The background of this research is to description and Analysis of Cadres Leadership Model Political Party Indonesia Democratic Party Struggle in preparing the future leaders. Indonesian Democratic Party Struggle as the win of the legislative selections in 2014 elections.

This research used qualitative method with descriptive analysis. The theory used in this research is the potilical party theory, merit system theory which relation of the cadres and leadership theory. By using the theoretical framework, the correlation between the fact in the field is obtainable during the process of research and theory can be obeserved correlation discrepancy with 8 informan.

The results of this research, the leadership regenaration in the body of Indonesian Democratic Party Struggle has the function to prepare for ready candidates to continue the struggle for an organization's in Cadres Leadership Model Political Party Indonesia Democratic Party Struggle in 2014.

Factors supporting the cadres leadership preparation party wing is one of them Taruna Merah Putih has an important role in the vote on the election of 2014. Factors inhibiting leadership and leadership cadres is still using the pattern of seniority."

"ABSTRAKPenggunaan Twitter sebagai ruang komunikasi politik pada pemasaran politik menyebabkan terjadinya pergeseran balance of power antara partai politik dan publik. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana strategi pemasaran politik dalam perspektif strukturasi adaptif di media sosial Twitter terjadi. Penelitian dilakukan dengan mengambil Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia tahun 2019 sebagai contoh kasus. Contoh kasus Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia diambil berdasarkan pertimbangan perbedaan strategi kampanye dari partai politik yang sama-sama baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah strukturasi adaptif sebagai variabel independen dan strategi pemasaran politik partai sebagai variabel dependen. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan sekunder yang diambil secara langsung dari media sosial partai politik terkait. Dampak dari pergeseran kekuatan tersebut adalah perubahan strategi pemasaran dari partai politik yang berubah karena melihat feedback dari aktivitas pengguna di Twitter. Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia memiliki strategi yang sangat kontras dalam memasarkan partai politiknya karena mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang pengguna Twitter.Kata kunci: Pergeseran keseimbangan, Twitter, ruang komunikasi politik, pemasaran politik, media sosial

---

ABSTRACT

The use of Twitter as a political communication space in political marketing causes a shift in the balance of power between political parties and the public. This study explains how political party marketing strategies changed in the adaptive structuring perspective on Twitter social media. The research was conducted by taking the Partai Solidaritas Indonesia and Partai Persatuan Indonesia in 2019 as a case study. The case study was taken based on the difference between PSI and Perindo political campaign strategies, as we know that they are new political parties with different view on Twitter user. The method used in this study is a qualitative research method. The variables examined in this study are adaptive structuring as an independent variable and party political marketing strategy as the dependent variable. The data used are primary data in the form of interviews and secondary data taken directly from social media related political parties. The impact of this shift in power is an adjustment in the marketing strategies of political parties that change caused by Twitter users feedback. The Indonesian Solidarity Party and the Indonesian Unity Party have a strong contrast strategy in their political marketing.

"

"Penelitian dengan judul “Peran Partai Politik dalam Pengisian Jabatan Menteri Pada Sistem Presidensial Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945” ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem Presidensial dimana Presiden memegang kekuasaansebagai Kepala Pemerintahan dan juga sebagai Kepala Negara(single chief executive).Presiden memiliki kekuasaan dan hak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya. Pemilihan menteri dan pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden. Namun hak tersebut walaupun nyata telah dilindungi oleh konstitusi UUD 1945, dalam pemilihan, pembentukan dan perombakan kabinet tidak lepas oleh peranan partai politik. Partai politik merupakan pilar penting dalam negara demokrasi modern. Namun peran partai harus sesuai dengan konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapat gambaran yang menyeluruh mengenai mekanisme pengisian jabatan menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peran partai politik dalam masalah pengisian jabatan Menteri serta bagaimanaupaya pembatasan peran partai politik dalam pengisian jabatan menteri. Penelitian ini juga melakukan perbandingan dengan tiga negara lain yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Brazil. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian yuridis normatif dan komparatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini didapatkan melalui penelitian studi pustaka dan dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi menteri di Kabinet pemerintahan Yudhoyono-Kalla dan Yudhoyono-Boediono didominasi oleh menteri yang didukung oleh partai politik terlepas mereka profesional atau berasal dari kader partai. Peran partai politik sangat besar dalam pemilihan, pembentukan dan perombakan kabinet. Hal ini bertentangan dengan pasal 17 UUD 1945 yang mengatur hak prerogatif presiden untuk memilih dan mengangkat menteri untuk menjalankan pemerintahan. Penelitian ini juga membandingkan peran partai politik terhadap pengisian jabatan menteri di negara lain yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Brazil. Penulis kemudian menjabarkan ide-ide dan gagasan upaya pembatasan terhadap peran partai politik terhadap pengisian jabatan menteri demi terwujudnya sistem presidensial yang efektif dan sesuai dengan konstitusi. Upaya membatasi peran partai dapat dilakukan dengan cara pelembagaan koalisi, penguatan lembaga kepresidenan melalui Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dan Pengaturan internal institusi kepresidenan, Larangan Rangkap Jabatan, dan sistem perekrutan menteri dengan merit system.

---

Research by title “The Role of Political Parties in Minister Appointee in Indonesia Presidential System After Amendment 1945 Constitution” is motivated by President as the Head of Government and Head of State (single chief executive) has the power and rights in furtherance of the administration. Minister appointee and Cabinet formation are the prerogative rights of the president. However, despite the prerogative right protected by the 1945 Constitution, in the selection, establishment and reshuffle of the cabinet can not be separated by the role of political parties. Focus of this research is to describe and analyze the mechanism of the Minister appointee based on the constitution and legislation, role of the political parties in minister appointee during the administration of President Yudhoyono-Kalla and the administration of Yudhoyono-Boediono. This research also analyze the delimitation of political role in minister appointee and how the comparison of political role and delimitation in minister appointee on other countries. This research used normative juridical methods with comparative approach. Type of data used is secondary data. The secondary data obtained through library research and analyzed descriptively. The research result shows that The minister composition on cabinet at Yudhoyono-Kalla and Yudhoyono-Boediono administration dominated by minister thatsupportedfrom political parties regardless of their professional or derived from party cadres. Political party role enormous in the selection, establishment and cabinet reshuffle. These political role contrast with the article 17 UUD 1945 that govern the president's prerogative to select and appoint ministers to run the administration.The study also compared the political parties role for minister appointee in other countries, namely the United States, Britain, and Brazil. Then The author described the ideas and thoughts of delimitation political parties role in minister appointee in order to create the effective presidential system based on the constitution. The delimitation can be done by institutionalizing the coalition, performing strong presidentialism trough presidential act and internal presidential reform, the prohibition of double occupation, and minister recruitment system based on merit system."

"Tesis ini meneliti pemasaran politik partai politik baru di era sistem multi partai pada pemilu 2004. Studi kasus dilakukan terhadap Partai Demokrat yang merupakan partai politik baru yang berhasil masuk 5 besar diantara 24 partai politik peserta pemilu 2004. Banyak temuan dalam penelitian ini yang bisa dijadikan acuan untuk peneliti dengan minat yang sama dan praktisi politik, diantaranya Partai Demokrat juga menggunakan komponen-komponen pemasaran politik seperti iklan politik dan PR politik dalam memasarkan partai. Bahkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ligur partai juga mcningkat karcna strategi pemasaran politik. Namun demikian pemasaran politik yang dilakukan Partai Demokrat tidak terencana tapi dilakukan secara improvisasi.

---

This thesis investigates thc political marketing of the new political parties in the era of multi-patty system in the general election of 2004. A case study was conducted upon the Democrat Pany (Partai Demokrat), as a new political party that made it to the top tivc among 2/l participating political parties inthe general election of 2004. Some researchers ofthe same interest as well as political practitioners referred to a number ofapproachcs described in the investigation. Democrat Party had also utilized the components of political marketing, like political advertising and political public relations in order to promote itself. The popularity of Susilo Bambang Yudhoyono as thc party ligure had even risen due to the strategy of the political marketing. However, the political marketing that the Democrat Party had performed was undcsigned. lt was done by improvisation."

"Artikel ini membahas pengaruh fusi partai politik terhadap perolehan suara PPP pada Pemilu 1977 di Jawa Barat. Ciri khas politik Indonesia sebelum Orde Baru, ditandai dengan supremasi presiden dalam pemerintahan dan peranan politik yang terbatas. Artikel ini ditulis dengan metode sejarah dengan sumber berupa surat kabar sezaman, buku, tesis, dan artikel jurnal. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan fusi partai politik OrdeBaru terhadap perolehan suara PPP pada Pemilu 1977 di Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa fusi partai politik lahir sebagai langkah awal yangdilakukan oleh Soeharto dalam kepemimpinan Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen agar terciptanya stabilitas politik dan kembali mengaktualkan pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi seperti termaktub dalam UUD 1945. Fusi partai politik berpengaruh terhadap perolehan suara Pemilu 1977 di Jawa Barat. Kenaikan suara PPP pada Pemilu 1977 di Jawa Barat terdapat segmentasi pemilih yang jelas akibat dari fusi partai Islam. Bertambahnya pemilih masyarakat Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam merasa ada kedekatan dengan isu-isu yang diangkat PPP dan mengharapkan agar PPP sebagai kekuatan alternatif pada Pemilu 1977 menjadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenaikan perolehan suara di Jawa Barat.

---

This article discusses the influence of political party fusion on PPP vote acquisition in the 1977 election in West Java. The characteristics of Indonesian politics before the New Order were marked by the supremacy of the president in government and a limited political role.This article was written using the historical method with sources in the form of contemporary newspapers, books, theses, and journal articles. The problem that will be discussed in this paper is how the influence of the New Order political party fusion policy on PPP vote acquisition in the 1977 elections in West Java. Basedon the results of the research, it was found that the fusion of political parties was born as the first step taken by Suharto under the leadership of the New Order to implement Pancasila and the 1945 Constitution purely and consistently in order to create political stability and re- actualize general elections as one of the means of democracy as stipulated in the Constitution. 1945. The fusion of political parties influenced the vote acquisition for the 1977 election in West Java. The increase in PPP votes in the 1977 election in West Java had a clear segmentation of voters as a result of the fusion of Islamic parties. The increasing number of voters in West Java, who are predominantly Muslim, feel close to the issues raised by PPP and hope that PPP as an alternative force in the 1977 election will become other factors influencing the increase in vote acquisition in West Java."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan mengenai pembentukan relasi saling menguntungkanantara partai politik dengan konsultan politik. Studi kasus yang diteliti adalahrelasi partai pengusung Joko Widodo-Basuki T. Purnama (PDIP dan Gerindra)dengan PolMark Indonesia dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012. Skripsiini menggunakan allied view dalam menjelaskan relasi saling menguntungkanantara konsultan politik dengan partai politik. Temuan yang didapat adalahterdapat pembagian kerja dan interaksi intensif antara PDIP-Gerindra denganPolMark Indonesia. Hubungan saling menguntungkan dapat terbentuk karenapartai pengusung membutuhkan PolMark Indonesia untuk mengefektifkan danmengefisienkan kampanye mereka, sementara PolMark Indonesia diuntungkandengan makin kokohnya nama mereka dalam bidang pemasaran politik.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the establishment of symbiotic partnership betweenpolitical party and political consultant. The case of this study is the relationshipbetween Joko Widodo-Basuki T. Purnama’s bearer parties (PDIP and Gerindra)with PolMark Indonesia. This thesis uses allied view to examine the symbioticpartnership between them. The result of this thesis is that both of parties and theconsultant have their own roles that complement each other. Symbioticpartnership can take place between them because PDIP-Gerindra acknowledgethat PolMark Indonesia is able to make the campaign effective and efficient, whilePolMark Indonesia gains a more reputable image in the area of political marketing."