Proses rekrutmen politik yang demokratis akan berdampak baik bagi kualitas pemimpin dan kebijakan yang dihasilkan partai politik. Penelitian ini membahas tentang peran peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mewujudkan rekrutmen politik yang demokratis pada partai politik di Indonesia serta formulasi pengaturan yang tepat untuk mewujudkan rekrutmen politik yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perundang-undangan di Indonesia belum berhasil mewujudkan partai politik yang demokratis. Pengaturan mengenai rekrutmen politik yang demokratis di Indonesia belum dirumuskan dengan definitif dan operasional. Konsep pengaturan yang belum definitif dan operasional tersebut kemudian ditafsirkan secara terlalu luas oleh partai politik sehingga kondisi rekrutmen politik pada partai politik saat ini menjadi eksklusif dan minim pelibatan anggota. Belajar pada praktik baik di negara lain maka untuk mewujudkan rekrutmen politik yang demokratis, Indonesia perlu memperbaiki formulasi peraturan perundang-undangan antara lain melalui perumusan indikator yang tepat dan mengintegrasikan rekrutmen politik yang demokratis dengan sistem pemilihan umum.

---

The democratic political recruitment process will have a positive impact on the quality of leaders and policies produced by political parties This study discusses the role of legislation in Indonesia in achieving democratic political recruitment within political parties, as well as the appropriate regulatory formulation to realize democratic political recruitment The research method used is normative juridical. The research findings indicate that the legislative framework in Indonesia has not successfully established democratic political parties This is because regulations regarding democratic political recruitment in Indonesia have not been definitively and operationally formulated. The concept of the still indefinite and operational arrangement is then interpreted too broadly by political parties, resulting in the current exclusive and minimally inclusive political recruitment conditions within the political parties. Studying practical experiences in other countries, in order to achieve democratic political recruitment, Indonesia needs to improve the formulation of legal regulations, including through the precise formulation of indicators and integrating democratic political recruitment with the general election system.