Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Munculnya kebijakan Naturalisasi sungai di tahun 2017 memperlihatkan adanya inkonsistensi kebijakan pada implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir pada basis kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan model implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui teori Ambiguitas-Konflik milik R.E. Matland. Permasalahan inkonsistensi kebijakan akan dianalisis dengan perspektif konflik dan ambiguitas di antara kelompok aktor Pemerintah Provinsi dan Kementerian PUPR sebagai Pemerintah Pusat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Jakarta dikategorikan pada model Implementasi Simbolis yang ditentukan berdasarkan tingkat konflik dan ambiguitas pada implementasi kebijakan yang tinggi. Konflik yang tinggi ditunjukkan melalui perbedaan interpretasi dan pandangan serta kepentingan terhadap tujuan kebijakan. Sedangkan ambiguitas yang tinggi ditunjukkan melalui ketidakjelasan cara atau strategi yang dimiliki oleh masing-masing aktor.

---

The emergence of the river naturalization policy in 2017 highlights the policy inconsistency in the implementation of flood policies based on the 2005-2025 Regional Long-Term Development Plan (RPJPD). Therefore, this study aims to determine the policy implementation model conducted by the government using R.E. Matland's Ambiguity-Conflict theory. The issue of policy inconsistency will be analyzed from the perspective of conflict and ambiguity among the actor groups of the Provincial Government and the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) as the Central Government. Based on analysis conducted, the implementation of flood policies in Jakarta is categorized under the Symbolic Implementation model, determined by the high level of conflict and ambiguity in policy implementation. High conflict is shown through differing interpretations, views, and interest regarding policy goals. High ambiguity is demonstrated through the lack of clarity in the methods or strategies possessed by each other."

"Dalam keyataannya bencana alam kini tidak melulu disebabkan oleh faktor alam saja tetapi dapat juga kemunculannya dipengaruhi oleh faktor manusia dan semua kelalaian yang dilakukan olehnya. Pemerintah dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya, apabila pemerintah dianggap telah lalai dalam menjaga lingkungannya dan akibat kelalaian itu timbul kerugian maka pemerintah dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Atas kerugian yang dideritanya akibat banjir, warga DKI Jakarta yang diwakili oleh beberapa kelompok berdasarkan jenis kerugian yang dideritanya mengajukan gugatan secara class action kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas buruknya penanganan bencana banjir yang terjadi tahun 2007 ini. Pihak Tergugat terdiri dari beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan jenis kerugian yang dideritanya, masing-masing kelompok itu diwakili oleh oleh wakil kelompoknya.Dalam beracara di Pengadilan Para Penggugat tidak diwakili oleh kuasa hukumnya melainkan beracara sendiri sebagai Penggugat langsung. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:Perbuatan tersebut harus melawan hukum, perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan, perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat.Hal yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya membuktikan suatu bencana alam disebabkan karena adanya unsur kesalahan dari Pemda DKI Jakarta bukan semata-mata karena faktor alam, sehingga kerugian materiil maupun imateriil yang dialami oleh warga disebabkan oleh karena adanya perbuatan melawan hukum Pemda DKI Jakarta baik dalam ketentuan hukum acara perdata maupun dalam kenyataannya dilakukan oleh para pihak dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen."

"Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengendalian banjir di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk : Pertama menyusun target mengenai berapa titik banjir yang harus berkurang setiap tahunnya dengan adanya kebijakan pengendalian banjir di Jakarta; Kedua adanya pembagian secara Proporsional antara alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir, Ketiga koordinasi dilaksanakan secara rutin dan intensif; Keempat Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir dengan pendekatan struktural harus dibarengi dengan pendekatan non structural. Upaya- upaya non struktural harus menjadi prioritas dalam penanganan banjir di Jakarta karena Implementasi Kebijakan Pengendalian banjir di Jakarta membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Kelima, dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir di Jakarta perlu dibarengi dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum mengingat masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan.

---

The objective of this study is to analysis which factors that influence the implementation of flood control policies in DKI Jakarta. The study is a descriptive study using qualitative methods. The researcher suggested that the Central Government and Provincial Government of DKI Jakarta; First composing targets in several flooding points, which should be reduced each year with the existence of flood control policies in Jakarta; Second there is a proportional distribution between budget allocation to build the infrastructure and flood control facilities, Third the coordination is performed routinely and intensively; Fourth, the implementation of Flood Control policies with structural approach should be accompanied with non-structural approach. Non-structural efforts should be a priority in handling floods in Jakarta because the implementation of Flood Control Policies in Jakarta requires the support and participation of community. Fifth, the implementation of Flood Control Policies in Jakarta should be accompanied with surveillance and law enforcement due to the lack of awareness of the people in keeping and maintaining the environment."

"Banjir di DKI Jakarta telah menjadi momok meresahkan bagi masyarakat DKI Jakarta itu sendiri dan sekelilingnya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 mengusung konsep baru dalam pengendalian banjir, yaitu naturalisasi sebagai antitesis normalisasi yang dianggap lebih baik. Naturalisasi menjanjikan tidak adanya penggusuran, meskipun secara teknis naturalisasi tetap membutuhkan pembebasan lahan. Akhirnya, realisasi naturalisasi pun terkesan sulit berprogres. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan implementasi kebijakan pengendali banjir melalui program naturalisasi di Provinsi DKI Jakarta menggunakan model konflik-ambiguitas kebijakan Matland (1995). Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasilnya adalah implementasi kebijakan pengendalian banjir melalui naturalisasi tergolong implementasi simbolik. Hal tersebut ditandai dengan konflik vertikal antara Kementerian PUPR dan Pemerintah DKI karena perbedaan preferensi, konflik horizontal terkait alokasi antara zona hijau dan zona biru, serta adanya potensi konflik yang besar antara Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat terkait penggusuran. Di sisi lain, ambiguitas kebijakan ditunjukkan dengan ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam mengawasi berjalannya kebijakan dalam mencapai tujuan pengendalian banjir karena target bersifat bottom-up dan berorientasi output, tidak secara spesifik menentukan outcome dari naturalisasi, serta tidak adanya standar baku dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir melalui naturalisasi. Ambiguitas ini menyebabkan output tidak dapat diprediksi, seperti pembangunan yang akhirnya lebih kepada beautifikasi daripada naturalisasi.

---

Floods in DKI Jakarta have become a troubling specter for the people of DKI Jakarta itself and its surroundings. In response to this, the Governor of DKI Jakarta for the 2017-2022 period brought up a new concept in flood control, namely naturalization as the antithesis of normalization which is considered better. Naturalization promises no eviction, although technically naturalization still requires land acquisition. Finally, the realization of naturalization seems difficult to progress. Based on this, this thesis aims to analyze and describe the implementation of flood control policies through the naturalization program in the DKI Jakarta Province using the conflict-ambiguity model of the Matland policy (1995). The research approach used in this study is postpositivist with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The result is that the implementation of flood control policies through naturalization is classified as a symbolic implementation. This is marked by vertical conflicts between the Ministry of of Public Works and Housing and the DKI Government due to differences in preferences, horizontal conflicts related to the allocation between the green and blue zones, and the potential for large conflicts between the DKI Jakarta Government and the community regarding evictions. On the other hand, policy ambiguity is indicated by the inability of policy makers to oversee the implementation of policies in achieving flood control goals because the targets are bottomup and output-oriented, do not specifically determine the outcome of naturalization, and the absence of standardized standards in the development of flood control infrastructure through naturalization. This ambiguity leads to unpredictable output, such as development which ultimately leads to beautification rather than naturalization."

"Penyederhanaan birokrasi pada instansi pemerintah dilakukan dengan pemangkasan struktur organisasi menjadi dua level, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Tindak Lanjut penyederhanaan birokrasi dilakukan di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan memperhatikan karakteristik DKI Jakarta dan memperhatikan arahan pimpinan untuk memastikan jalannya pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal. Sampai dengan Tahun 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan terus memproses penyusunan kebijakan turunan penyesuaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivis dan penelitian dilakukan dengan metode kualitatif untuk mendalami implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dikemukakan menggunakan teori Merilee S. Grindle (1980). Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan sekretariat daerah belum sepenuhnya sesuai dengan model kebijakan yang diamanatkan pemerintah pusat dengan adanya pembentukan unit kerja non struktural yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penyederhanaan birokrasi di Sekretariat Daerah belum dapat memberikan dampak yang positif terhadap percepatan pengambilan keputusan. Sementara dalam implementasinya banyak hambatan-hambatan seperti kesenjangan TPP antara Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural, masih menjalankan pola organisasi yang kaku dan tidak fleksibel, terbatasnya Jabatan fungsional yang sesuai tugas dan fungsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyederhanaan birokrasi seperti adanya pengaruh kepentingan pimpinan untuk memastikan pelayanan publik tidak terhambat dan karakteristik organisasi Setda DKI Jakarta yang berbeda dengan Perangkat Daerah lain. Perubahan yang terjadi dengan adanya penyederhanaan birokrasi masih bersifat administratif dan legalistik dan belum berdampak pada percepatan pengambilan keputusan dan percepatan pelayanan publik.

---

Simplification of bureaucracy in government agencies was carried out by cutting the organizational structure into two levels, equalizing positions and adjusting work systems. The follow-up to the bureaucratic simplification carried out at the DKI Jakarta Provincial Secretariat was carried out by paying attention to the characteristics of DKI Jakarta and paying attention to the leadership's directions to ensure that public services continued to run optimally. Until 2023, the DKI Jakarta Provincial Government is still following up on the bureaucratic simplification policy by continuing to process the preparation of derivative policies to adjust the work system to simplify the bureaucracy. This research uses a post-positivist paradigm and the research was carried out using qualitative methods to explore the implementation of bureaucratic simplification policies, the factors that influence the implementation of bureaucratic simplification policies and obstacles in implementing bureaucratic simplification policies at the DKI Jakarta Provincial Secretariat which were put forward using Merilee S's theory. Grindle (1980). The research results show that the implementation of the bureaucratic simplification policy within the regional secretariat is not fully in accordance with the policy model mandated by the central government with the establishment of non-structural work units as stipulated in Governor Regulation Number 57 of 2022 concerning Organization and Work Procedures of Regional Apparatus. The research results show that the bureaucratic simplification policy at the Regional Secretariat has not been able to have a positive impact on accelerating decision making. Meanwhile, in its implementation there are many obstacles such as the TPP gap between Functional Positions and Structural Positions, still implementing a rigid and inflexible organizational pattern, limited functional positions that suit their duties and functions. Factors that influence bureaucratic simplification policies include the influence of leadership interests in ensuring that public services are not hampered and the organizational characteristics of the DKI Jakarta Regional Secretariat which are different from other regional apparatus. The changes that occur with the simplification of the bureaucracy are still administrative and legalistic in nature and have not had an impact on accelerating decision making and accelerating public services."

"Penyelenggaraan pelayanan KB bergerak telah dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya memberikan akses pelayanan KB bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Laporan capaian kinerja Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 menunjukan capaian keberhasilan dari target pada tahun 2019 sebesar 31,31% berhasil mencapai realisasi hingga 35,61% dengan salah satu alasan keberhasilan karena mudahnya akses mendapatkan pelayanan KB. Implementasi kebijakan pelayanan KB bergerak perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaannya. Menurut George C. Edwards III (1980) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi serta disposisi/sikap.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan komunikasi kebijakan cukup efektif dilakukan melalui jalur koordinasi provinsi dengan kabupaten/kota administratif karena didukung oleh status otonomi tunggal pada tingkat provinsi. Pada unsur struktur birokrasi telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian kewenangan yang jelas. Pada unsur sikap adanya komitmen terhadap target kinerja pada pencapaian peserta KB MKJP serta adanya pemberian insentif bagi pelaksana. Pada unsur sumber daya terdapat faktor yang dapat menjadi penghambat yaitu sumber daya tenaga petugas lapangan KB yang jumlahnya mulai berkurang dengan beban kerja yang bertambah.

---

The implementation of mobile family planning services has been implemented in DKI Jakarta Province as an effort to provide access to family planning services for people who need it, especially Long Acting Methods (LAM) services. The report on the performance achievements of the DKI Jakarta Province empowerment, child protection and population control agency in 2019 shows the achievement of the success of the 2019 target of 31,31%, which has succeeded in achieving up to 35,61% with one of the reasons for success because of the easy access to family planning services. The implementation of the mobile family planning service policy needs to be analyzed to determine the success in its implementation. According to George C. Edwards III (1980), there are four factors that influence the successful implementation of public policies, namely communication, resources, bureaucratic structures and dispositions. The approach used in this research is a qualitative approach with descriptive research type. The results of the study found that policy communication was quite effective through provincial coordination with administrative districts/cities because it was supported by a single autonomy status at the provincial level. The elements of the bureaucratic structure have available Standard Operating Procedures (SOP) and a clear division of authority. In the attitude element, there is a commitment to performance targets on the achievement of Long Acting Methods (LAM) participants as well as the provision of incentives for the implementers. In the resource element, there are factors that can be an obstacle, namely the number of family planning field officers who are starting to decrease with an increased workload."

"Skripsi ini menggambarkan kondisi aktual dari implementasi kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta. Penelitian ini berangkat dari adanya undang-undang yang mengatur standar sebuah bangunan gedung dibangun, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Selain itu, dengan adanya permasalahan pemenuhan hak kesehatan yang dialami oleh para penyandang disabilitas, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas kesehatan Puskesmas DKI Jakarta. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Bhuyan et al. (2010), peneliti melakukan penelitian terkait pengimplementasian kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas dengan berdasarkan pada 7 dimensi, yaitu The Policy, Its Formulation and Dissemination; Social, Political and Economic Context; Leadership for Policy Implementation; Stakeholder Involvement in Policy Implementation; Planning for Implementation and Resource Mobilization; Operations and Services; dan Feedback on Progress and Result. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Dengan data yang didapatkan peneliti melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta telah diupayakan untuk dilakukan berdasarkan dimensi-dimensi yang dikemukakan, meski masih banyak hal yang perlu untuk diperbaiki. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan pengimplementasian kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta untuk beberapa pihak.

---

This thesis describes the actual condition of the implementation of the policy for disability-friendly building in Public Health Centers (Puskesmas) in DKI Jakarta. The research is based on the existing law that regulates the standards for constructing a building, namely Law Number 28 of 2002 concerning Buildings. Additionally, considering the issues related to the fulfilment of health rights experienced by people with disabilities, DKI Jakarta as the capital city has made efforts to facilitate the needs of people with disabilities in utilizing the healthcare facilities of Puskesmas DKI Jakarta. Applying the Policy Implementation theory by Bhuyan et al. (2010), the researcher conducted a study on the implementation of the policy for disability-friendly building based on seven dimensions: The Policy, Its Formulation and Dissemination; Social, Political and Economic Context; Leadership for Policy Implementation; Stakeholder Involvement in Policy Implementation; Planning for Implementation and Resource Mobilization; Operations and Services; and Feedback on Progress and Result. This research employed a post-positivist approach with qualitative data collection methods. Using data obtained through in-depth interviews and literature review, the results of the study indicate that the implementation of the policy for disability-friendly building in Puskesmas DKI Jakarta has been attempted based on the presented dimensions, although there are still many areas that need improvement. Considering these findings, the researcher provides several recommendations for enhancing the implementation of the policy for disability-friendly building in Puskesmas DKI Jakarta for various stakeholders."

"Masih tingginya proporsi Multi Basiller (MB) diatas 80 persen dari tahun 2009 sampai 2012 di Provinsi DKI Jakarta, mengindikasikan bahwa peluang penularan penyakit kusta cukup tinggi dan program pengendalian penyakit kusta masih belum berjalan optimal sesuai dengan kebijakan pengendalian penyakit kusta. Mengidentifikasi permasalahan implementasi pengendalian penyakit kusta ditinjau dari aspek aktor, konteks, konten dan proses. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa dari aspek aktor, konteks, konten dan proses belum berjalan baik yang mengakibatkan program nasional dan di Propinsi DKI Jakarta belum searah sehingga target pengendalian penyakit kusta belum tercapai.Saran sebagai program memerlukan pengembangan karena dari ketersediaan tenaga dan dana belum memadai serta belum ada kebijakan teknis pengendalian penyakit kusta. Kesimpulan : Pengendalian penyakit kusta memerlukan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan agar tercapai target pengendalian penyakit kusta yaitu kebijakan. Oleh karena itu disarankan pelaksanaan pengendalian dilaksanakan secara komprehensif dari pusat, dinas kesehatan, sudin sampai level puskesmas serta menetapkan tujuan pengendalian penyakit kusta dalam bentuk eliminasi atau eradikasi dan kebijakan teknis pengendalian penyakit kusta.

---

The proportion of multibacillary (MB) leprosy in the Province of Jakarta Special Capital Region from 2009 to 2012 is well above 80 percent. This indicates that the risk of contracting leprosy among urban people is still high and that leprosy control programs have not brought significant improvement. Current programs have limited capacity to reach the objectives specified in leprosy control policies. The purpose of this study is to identify the problems in current leprosy control programs in terms of actors, contexts, contents, and process. This study applies the qualitative method.

Results show that all aspects of leprosy control programs (actor, context, content, and process) are still far from satisfactory. It is also found that leprosy control programs, both at national and provincial levels, lack effective coordination, which prevent them from achieving their objectives. This study analyzes leprosy control programs using four variables: actor, context, content, and process, which are found to be unsatisfactory because of lack of coordination.

This finding clearly suggests that a considerable improvement needs to be carried out for a more effective leprosy control programs in Indonesia. However, there remain three main obstacles: unqualified human resources, insufficient fund, and lack of practical policies on leprosy control. These setbacks call for more comprehensive and practical guidelines and regulations to improve the quality of leprosy control programs at all levels of bureaucracy, from the central government to local Public Health Centers. Additionally, policymakers also need to define the right approach for leprosy control programs?either elimination or eradication? and to develop a more comprehensive and practical policies on leprosy control."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Post Positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analik. Peneliti menganalisis Implementasi Penggunaan Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori Edward III. Pendekatan dalam teori implementasi kebijakan berkembang dari top-down ke bottom-up. Karena kedua pendekatan dianggap penting, maka munculah pendekatan hibrida, Pendekatan bottom-up khususnya dianggap penting saat ini dengan munculnya prinsip good governance yang mempertimbangkan pemangku kepentingan/stakeholders dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat permasalahan pada faktor kesiapan masyarakat dalam menerima bantuan Program Kartu Jakarta Pintar.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the factors that influence the implementation of Jakarta Card Smart Policy in DKI Jakarta Province. The research approach used is Post Positivist. Data were collected by in depth interviews, observations, and document studies. This research is a descriptive analytical research. Researchers analyzed the Implementation of Smart Card Use Jakarta based on Edward III theory. The approach in theory of policy implementation evolves from top down to bottom up. Since both approaches are important, hybrid approaches are emerging. Bottom up approaches are particularly important today with the emergence of good governance principles that take into account stakeholders in policy implementation. The results showed that there was a problem in the community 39 s readiness factor in receiving the assistance of Smart Card Program Jakarta."

"Label pangan memiliki peranan yang penting dalam memengaruhi keputusan konsumenuntuk membeli produk pangan. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakansebagai upaya menjamin keamanan pangan melalui pencantuman informasi yang benardan jelas pada label pangan antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentangPangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Namun, implementasi kebijakan tersebut belumberjalan optimal dan masih banyak ditemukan pelanggaran label khususnya produkyang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM pangan. Penelitianini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakanlabel pangan pada UMKM pangan di Jakarta dan Semarang. Penelitan ini dilakukandengan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan stakeholder melaluiwawancara mendalam serta fokus grup diskusi FGD . Dilakukan content analysisuntuk menyimpulkan fenomena tematik yang dilengkapi dengan observasi terhadap 12produk UMKM di Jakarta dan 7 produk UMKM di Semarang sebagai bentuk triangulasiuntuk menjaga validitas data. Analisis diperdalam dengan framework implementasikebijakan Edward III meliputi empat variabel yang mempengaruhi implementasikebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasilobservasi terhadap label UMKM pangan mendapatkan produk yang Tidak MemenuhiKetentuan TMK di Jakarta 91,6 dan Semarang 85,7 dengan pelanggarantertinggi adalah tidak tercantumnya keterangan kode produksi. Rendahnya penerapankebijakan label pangan antara lain disebabkan kurangnya dukungan pemerintahsehingga membatasi frekuensi sosialisasi, alokasi sumber daya, monitoring dan evaluasijuga memengaruhi koordinasi lintas sektor yang menyebabkan rendahnya keberhasilanprogram pengawasan dan pembinaan UMKM pangan. Penerapan kebijakan labelpangan pada UMKM pangan di Jakarta dan Semarang belum berjalan optimal yangdibuktikan dengan masih tingginya pelanggaran terhadap pencantuman keterangan padalabel. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat frekuensi komunikasi,alokasi sumber daya, monitoring dan evaluasi serta koordinasi lintas sektor agar prosesimplementasi kebijakan oleh UMKM pangan baik di Jakarta maupun Semarang dapatberjalan optimal.Kata kunci:Implementasi kebijakan, label pangan, UMKM pangan.

---

Food labels have an important role in affecting consumer decisions when purchasing aproduct. The government has set various policies in an effort to ensure food safetythrough correct and clear labelling, including Law No. 18 of 2012 on Food, GovernmentRegulation No. 69 of 1999 on Food Labelling and Advertisement, and Head of NationalAgency for Drug and Food Control Regulation No. 27 of 2017 on Food ProductRegistration. However, implementation of these policies is not optimal and manyviolations occur especially in Micro, Small, and Medium Food Enterprises MSME .This research is aimed analyzing the factors that affect the implementation of foodlabelling policies in food MSME in Jakarta and Semarang. This is a qualitative studyaimed at identifying stakeholder views through in depth interviews and Focused GroupDiscussions FGD . Content analysis was performed to determine the thematicphenomena, completed with observation of 12 MSME products in Jakarta and 7products in Semarang as a form of triangulation to maintain data validity. Analysis wasdetailed by framework implementation of Edward III policy which includes fourvariables that affect the implementation of a policy ndash communication, resources,disposition, and bureaucracy structure. Observations of MSME food labels revealedmajor violations in Jakarta 91.6 and Semarang 85.7 as production codes werenot printed on the labels. This low rate of policy implementation was caused by the lackof government support which limited socialization frequency, resource allocation,monitoring and evaluation that also affected coordination across sectors that caused alow success rate of the monitoring and maintenance program for food MSME.Implementation of food labeling policies in food MSME in Jakarta and Semarang is notoptimal as proven by the high rate of violations towards items to be posted on foodlabels. Therefore, the government should enhance the frequency of communication,resource allocation, monitoring and evaluation, as well as coordination across sectors toensure optimum implementation of the policy in Jakarta and SemarangKey words Implementation of policies, food labelling, food MSME"