Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelindungan data pribadi artinya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi. Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia sebelumnya tidak dapat dikatakan cukup komprehensif sehingga membutuhkan adanya aturan yang kuat dan tegas untuk melindungi data pribadi konsumen dan menumbuhkan rasa kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Indonesia, untuk menganalisa dan mengetahui perbandingan hukum terhadap perlindungan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Malaysia dan Singapura dan untuk mengetahui upaya pembaharuan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Untuk menjaga privasi pelanggan, Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 atau dikenal dengan UU PDP yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran informasi pribadi pada Pasal 1 ayat (2), pasal 5 dan pasal 13 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia biasanya menjamin hak privasi pada pasal 29 ayat (1), 30, dan 32. Perbandingan hukum terhadap perlindungan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Malaysia dan Singapura diatur dalam Undang-Undang Data Pribagi. Singapura memiliki Do Not Call (DNC) Registry, sedangkan Malaysia tidak memilikinya. Ketika membandingkan undang-undang kedua negara mengenai perlindungan hukum hak privasi konsumen e-commerce. Pada saat yang sama, prinsip dan pedoman perlindungan hak privasi konsumen di Indonesia untuk transfer data internasional tidak tersedia. Upaya pembaharuan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Indonesia dapat dilakukan dengan memperbarui undang-undang privasi konsumen pada e-commerce, meliputi: Urgensi pembaharuan undang-undang perlindungan konsumen, Sifat e-commerce lintas batas negara, Memberikan sanksi kepada pelanggar, dan perjanjian atau kontrak. Urgensi pembaharuan Undang-Undang perlindungan konsumen Indonesia di era e-commerce diperlukan untuk mengatasi tantangan baru dalam praktik bisnis, terutama yang terkait dengan teknologi digital dan e-commerce, serta membutuhkan adaptasi hukum agar konsumen dapat terlindungi dari ancaman privasi data, keamanan siber, dan risiko lain yang muncul dalam transaksi online.

---

Personal data protection means providing legal protection for consumers in terms of collection, use and disclosure of personal data. Previously, legal protection of personal data in Indonesia could not be said to be comprehensive enough, requiring strong and firm regulations to protect consumers' personal data and foster a sense of consumer trust. This research aims to analyze and determine the legal protection of e-commerce consumer privacy rights in Indonesia, to analyze and determine the legal comparison of the legal protection of e-commerce consumer privacy rights in Malaysia and Singapore and to determine efforts to reform the e-commerce consumer privacy rights law in Indonesia. This research method uses a type of normative juridical research which is descriptive analysis. The research results show that the legal protection of the privacy rights of e-commerce consumers in Indonesia is regulated in the Law. To maintain customer privacy, the Republic of Indonesia passed Law Number 27 of 2022 or known as the PDP Law which regulates the collection, use and dissemination of personal information on Article 1 paragraph (2), article 5 and article 13 paragraph (1) and Law Number 8 of 1999 which regulates consumer protection. UU no. 39 of 1999 concerning Human Rights usually guarantees the right to privacy in articles 29 paragraphs (1), 30, and 32. Legal comparisons regarding the legal protection of e-commerce consumer privacy rights in Malaysia and Singapore are regulated in the Personal Data Law. Singapore has a Do Not Call (DNC) Registry, while Malaysia does not have one. When comparing the laws of the two countries regarding the legal protection of e-commerce consumer privacy rights. At the same time, principles and guidelines for protecting consumer privacy rights in Indonesia for international data transfers are not available. Efforts to reform the law on consumer privacy rights for e-commerce in Indonesia can be carried out by updating the consumer privacy law on e-commerce, including: The urgency of updating consumer protection laws, the nature of e-commerce across national borders, imposing sanctions on violators, and agreements or contract. The urgency of updating Indonesia's consumer protection law in the e-commerce era is needed to overcome new challenges in business practices, especially those related to digital technology and e-commerce, and requires legal adaptation so that consumers can be protected from threats to data privacy, cyber security and other risks that arise in online transactions."

"Dalam layanan E-commerce menimbulkan dampak negatif yaitu terjadi pencurian dan penjualan Data Pribadi konsumen pengguna layanan oleh pihak tidak bertanggungjawab. E-commerce dan Perlindungan Konsumen saling berkaitan, penting dalam praktik kegiatan e-commerce untuk menjaga kepercayaan konsumen selaku pengguna layanan, maka pelindungan data pribadi mendapat perhatian negara-negara di lingkup Kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini membahas terkait pengaturan Pelindungan Hak atas Data Pribadi sebagai bagian dari hak konsumen dalam penyelenggaraan E-commerce di Indonesia, pengaturan hak untuk memperbaiki data, hak atas penghapusan Data Pribadi, hak portabilitas data dalam konsep Pelindungan Data Pribadi di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan implementasi hak konsumen atas Pelindungan Data Pribadi di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam konteks E-commerce. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan komparatif. Adapun kesimpulannya yaitu  pengguna selaku konsumen berhak untuk mengetahui informasi yang jelas akan akuntabilitas, transparansi, proses pencegahan, dan penegakan hukum dalam kasus kebocoran Data Pribadi yang dialami dalam penyelenggara e-commerce. Masalah Pelindungan Data Pribadi menjadi isu di Negara Singapura dan Malaysia, dan pengaturan mengenai Tiga Hak diatas berbeda-beda. Dalam implementasi penegakan Pelindungan Data Pribadi, Singapura dan Malaysia memiliki organisasi khusus yang berwenang dalam penegakan hukumnya, sedangkan Indonesia berupaya membentuk Lembaga khusus untuk memastikan implementasi Pelindungan Data Pribadi

---

E-commerce services have a negative impact, namely the theft and sale of Personal Data of service users by irresponsible parties. E-commerce and Consumer Protection are interrelated, important in the practice of e-commerce activities to maintain consumer confidence as service users, then the protection of personal data gets the attention of countries in the scope of Southeast Asia Region. This research discusses the regulation of the Protection of the Right to Personal Data as part of consumer rights in the implementation of E-commerce in Indonesia, the regulation of the right to correct data, the right to erasure of Personal Data, the right to data portability in the concept of Personal Data Protection in Indonesia, Malaysia, and Singapore, and the implementation of consumer rights to Personal Data Protection in Indonesia, Malaysia, and Singapore in the context of E-commerce. This research method is normative law with Legislation and comparative approach. The conclusion is that users as consumers have the right to know clear information on accountability, transparency, prevention process, and law enforcement in the case of Personal Data leakage experienced in e-commerce providers. The issue of Personal Data Protection is an issue in Singapore and Malaysia, and the regulation of the Three Rights above is different. In the implementation of Personal Data Protection enforcement, Singapore and Malaysia have special organizations authorized to enforce the law, while Indonesia seeks to establish a special institution to ensure the implementation of Personal Data Protection."

"Meningkatnya aktivitas jual beli online (e-commerce) menyebabkan terjadinya pergeseran pada proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Web 2.0 membantu konsumen mencari informasi guna mengatasi ketidakpastian yang dirasakan ketika melakukan aktivitas belanja online. Informasi yang beredar pada platform web 2.0 disebut electronic word-of-mouth (eWOM). Proses komunikasi eWOM akan berbeda pada setiap konsumen dengan karakteristik yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik konsumen mempengaruhi komunikasi eWOM, serta mengetahui bagaimana pengaruh komunikasi eWOM terhadap pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan konsumen. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online. Kuesioner yang berhasil didapatkan berjumlah 397 dengan 325 data yang valid. Data diolah menggunakan teknik Structural Equation Modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik konsumen yang berpengaruh terhadap komunikasi eWOM hanyalah consumer involvement. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa informasi eWOM memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Hasil penelitian memberikan implikasi pada konsumen maupun pelaku bisnis e-commerce. Konsumen perlu meningkatkan kesadaran akan risiko dan pentingnya pengetahuan serta pengalaman sebelum melakukan pembelian online. Sementara itu, bagi pelaku bisnis e-commerce perlu menjaga hubungan baik dengan konsumen karena dapat mendorong terjadinya persebaran eWOM positif.

---

The increasing of e-commerce activities causes a shift in the process of consumer purchase decision. Web 2.0 technology helping consumers to search for information in order to cope with the uncertainty that is felt when doing online shopping activity. Information circulating on the Web 2.0 platform is called electronic word-of-mouth (eWOM). The process of eWOM communication will be different for consumer with different characteristic. The goal of this study is to determine how the consumer characteristic affect eWOM communication, and how eWOM communication affect consumer purchase decision. The data was collected by distributing online questionnaire. 397 questionnaires were collected with only 325 of them were valid. The data was processed using Structural Equation Modeling techniques. The result showed that the only consumer characteristic that influence eWOM communication is consumer involvement. The results also showed that eWOM has influence on consumer purchase decision. The results then have implications for consumers and e-commerce business. Consumers need to raise awareness of the risks and the importance of knowledge and experience before making an online purchase. Meanwhile, the e-commerce businesses need to maintain good relations with consumers because itcan lead to the spread of positive eWOM."

"UKM mempunyai peran penting sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, dimana UKM mendominasi pelaku usaha. Pada tahun 2019, dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 dan mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Indonesia telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk meminimalkan aktivitas di luar ruangan (PP No. 21, 2020). Wabah ini berdampak signifikan terhadap perekonomian seluruh dunia, termasuk Indonesia. Teknologi telah berkembang secara signifikan, dan e-commerce di Indonesia meningkat selama pandemi. Untuk bertahan, UKM perlu mengadopsi e-commerce selama pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi e-commerce dan dampak adopsi e-commerce terhadap penjualan UKM. Metode analisis jalur digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui dampak langsung dan tidak langsung dari pendidikan, masa beroperasi, PSBB, adopsi e-commerce dan pendapatan. Analisis jalur dipilih karena persamaan-persamaan dalam penelitian ini mempunyai hubungan sebab-akibat yang kompleks. Beberapa variabel mempunyai peran ganda, yaitu menjadi variabel bebas pada suatu persamaan dan menjadi variabel terikat pada persamaan lainnya. Data yang digunakan merupakan data cross-section yang mencakup 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2021 dari publikasi BPS. Pemrosesan data menggunakan Stata 17. Hasilnya menunjukkan bahwa masa operasi dan resistensi sosial berdampak positif terhadap adopsi e-commerce, namun tidak berdampak pada pendidikan. Lebih lanjut, adopsi e-commerce menunjukkan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi penjualan UKM.

---

SMEs have a critical role as a backbone of the Indonesian economy, where SMEs dominate the business player. In 2019, the world was hit by the Covid-19 pandemic, and it began to enter Indonesia in early 2020. Indonesia has implemented large-scale social restrictions (PSBB) to minimize outdoor activities (PP No. 21, 2020). This outbreak has had a significant impact on economies worldwide, including Indonesia. Technology has significantly developed, and e-commerce in Indonesia has increased during the pandemic. To survive, SMEs need to adopt e-commerce during the COVID-19 pandemic. This study aims to analyze factors that influence e-commerce adoption and the impact of e-commerce adoption on SMEs sales. The path analysis method was used in this research to determine the direct and indirect impacts of education, years of operation, PSBB, e-commerce adoption and income. Path analysis was chosen because the equations in this study have complex cause-and-effect relationships. Some variables have a dual role, namely being the independent variable in one equation and being the dependent variable in another equation. The data used is cross-section data covering 34 provinces in Indonesia from 2019 to 2021 from BPS publications. Data processing using Stata 17. The results show that years of operation and social resistance positively impact e-commerce adoption but not education. Furthermore, e-commerce adoption shows that it does not influence SMEs sales."

"ABSTRAKUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. E-commerce dapat memberikan kemudahan bagi UKM untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan akses ke pasar global, namun sayangnya hanya 9 dari UMKM indoensia yang telah mengadopsi e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan faktor ndash; faktor yang mempengaruhi keputusan UMKM Indonesia dalam mengadopsi e-commerce. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja Technology-Organization-Environment TOE , Technology Acceptance Model TAM , dan Diffusion of Innovation DOI . Survei kuesioner dilakukan untuk mengumpulkan data dari 157 pemilik UMKM Indonesia yang telah mengadopsi dan yang belum mengadopsi e-commerce. Data tersebut diolah dengan menggunakan metode regresi logistik untuk memperoleh variabel yang mempengaruhi pengadopsian teknologi e-commerce oleh UMKM Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa usia, keuntungan relatif, manfaat yang dirasakan, kemudahan penggunaan, dukungan manajemen puncak, kemampuan IT karyawan, tekanan dari pemasok / mitra kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemilik UMKM dalam mengadopsi e-commerce

---

ABSTRACT<>br>Small, and Medium Enterprises SMEs play a vital role in Indonesian economy. E commerce can make SMEs easier to gain competitive advantage and to access global markets, but unfortunately only 9 of Indonesian SMEs who have already adopted e commerce. This study investigates the factors that influence e commerce adoption among Indonesian SMEs using Technology Organization Environment TOE framework, Technology Acceptance Model TAM , and Diffusion of Innovation DOI . A questionnaire survey was conducted to collect data from adopters and non adopters of 157 owner of Indonesian SMEs. Data is examined using logistic regression to get which variabel affecting the e commerce adoption in Indonesian SMEs. The result reveal that variables of age, relative advantage, perceived usefulness, perceived ease of use, top management support, employee rsquo s IT knowledge, business partner pressure have significant impact on owner rsquo s decision to adopt e commerce."

"Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) akan menimbulkan dampak bagi perekonomian di Indonesia. Penerapan ini dapat menimbulkan kenaikan harga jual barang dan jasa sehingga akan berpengaruh pada minat beli masyarakat. Selain itu, hal ini juga akan berdampak pada kepercayaan konsumen terhadap para pihak penyedia layanan karena mereka dituntut untuk memungut PPN PMSE kepada para konsumen. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pajak konsumen barang dan jasa yang dikenakan PPN PMSE serta pengaruhnya terhadap minat beli dan kepercayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan berupa kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 280 responden dengan survei menggunakan kuesioner. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dan minat beli konsumen. Kemudian pemahaman pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Lalu pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Dan kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Hasil ini juga diakibatkan dari adanya variabel kontrol yaitu loyalitas, persepsi risiko, dan dukungan pemerintah

---

The application of the Value Added Tax on Trade Through the Electronic System (PPN PMSE) will have an impact on the economy in Indonesia. This application can lead to an increase in the selling price of goods and services so that it will affect people's buying interest. In addition, this will also have an impact on consumer confidence in service providers because they are required to collect PMSE VAT from consumers. Therefore, this study aims to analyze the level of knowledge, understanding, and awareness of consumer taxes on goods and services subject to PMSE VAT and their effect on buying interest and consumer confidence. The research method used is descriptive quantitative with purposive sampling technique. The sample used was 280 respondents with a survey using a questionnaire. The results of the study indicate that tax knowledge and tax awareness have a positive and significant effect on consumer confidence and buying interest. Then the understanding of tax has a negative and significant effect on consumer confidence. Then the understanding of taxes has no effect on consumer confidence. And consumer trust has a positive and significant effect on consumer buying interest. This result is also caused by the existence of control variables, namely loyalty, risk perception, and government support."

"E-commerce semakin berkembang pesat saat ini. Terdapat berbagai pilihan aplikasi e-commerce di Indonesia yang dapat digunakan oleh konsumen. E-commerce perlu memiliki kualitas layanan dan fitur yang berkualitas serta andal sehingga dapat unggul dari kompetitor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh e-service quality, personalization, E-WOM, dan customer support system (CSS) terhadap keberhasilan e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner online. Jumlah responden yang mengisi kuesioner penelitian ini sebanyak 108 responden. Responden pada penelitian ini merupakan pengguna e-commerce Shopee dari kalangan generasi milenial dan generasi Z. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear dan menggunakan software IBM SPSS Statistics 25 dalam mengolah data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-service quality, personalization, E-WOM, dan CSS masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan e-commerce. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa e-service quality, personalization, E-WOM, dan CSS secara simultan memiliki pengaruh terhadap e-commerce success. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, diantara keempat variabel independen pada penelitian ini, e-service quality merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan e-commerce.

---

E-commerce is rapidly growing nowadays. There are various options of e-commerce applications in Indonesia that can be used by consumers. E-commerce needs to have high-quality and reliable service quality and features in order to excel over competitors. This research aims to analyze the influence of e-service quality, personalization, E-WOM, and customer support system (CSS) on e-commerce success. This study uses a quantitative approach with data collection using an online questionnaire. The number of respondents who filled out the questionnaire is 108 respondents. The respondents in this research are Shopee users from the millennial generation and generation Z. This study uses linear regression analysis and is processed using IBM SPSS Statistics 25 software. The result of this study indicate that e-service quality, personalization, E-WOM, and CSS each have a positive and significant influence on e-commerce success. The result also show that e-service quality, personalization, E-WOM, and CSS simultaneously have an influence on e-commerce success. The result show that, among the four independent variables in this study, e-service quality is the variable that has the most infuence on e-commerce success."

"Transaksi digital semakin mendominasi sistem perdagangan di era ini. Pengenaan PPN atas konsumsi dalam Daerah Pabean, dikenakan tanpa melihat dari mana asal barang dan/atau jasa tersebut, termasuk yang berasal dari luar Daerah Pabean. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang tertuang di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan PPN PMSE di Indonesia yang ditinjau dari prinsip pemajakan atas e-commerce serta membandingkan pengenaan PPN PMSE di Indonesia dengan GST of Digital Services di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PPN PMSE di Indonesia masih belum memenuhi prinsip kepastian dan prinsip efektivitas karena atas sanksi yang diatur dalam PMK No. 48/PMK.03/2020 adalah sanksi yang diatur dalam UU KUP sementara yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE bukan merupakan BUT, selain itu hingga saat ini belum bisa melakukan monitoring, pengawasan, dan mendapatkan data pembanding untuk memastikan Pemungut PPN PMSE telah comply. Adapun terkait perbandingan dengan Indonesia-Singapura, ditemukan beberapa perbedaan yaitu Indonesia memungut PPN melalui mekanisme Penunjukan Pemungut PPN PMSE sedangkan di Singapura harus mendaftarkan diri secara mandiri apabila telah mencapai treshold. Kemudian, Singapura memiliki sistem pengawasan atas transaksi digital melalui mekanisme National Payment Gateway (NPG). Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk segera membuat peraturan yang jelas dan tidak multitafsir dan atas sistem pengawasan berupa NPG yang diterapkan di Singapura tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Negara Indonesia untuk memastikan bahwa para pemungut PPN PMSE telah comply.

---

Digital transactions increasingly dominate trading systems in this era. The imposition of VAT on consumption in the Customs Territory, imposed regardless of where the goods and/or services come from, including those from outside the Customs Territory. This study discusses the policy of Value Added Tax on the utilization of Intangible Taxable Goods (BKP) and/or Taxable Services (JKP) from outside the Customs Territory within the Customs Territory through Electronic System Trade (PMSE) contained in PMK No. 48/PMK.03/2020. This study aims to analyze the imposition of PMSE VAT in Indonesia which is reviewed from the principle of taxation on e-commerce and compare the imposition of VAT pmse in Indonesia with GST of Digital Services in Singapore. The research method used is a quantitative approach with a post positivist paradigm with descriptive research types. The types of data used are primary and secondary data with data collection techniques of literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of this study concluded that the application of VAT PMSE in Indonesia still does not meet the principle of certainty and principle of effectiveness because the sanctions stipulated in PMK No. 48/PMK.03/2020 are sanctions stipulated in the Kup Law while designated as PMSE VAT collectors are not PE, other than that until now have not been able to monitor, supervise, and obtain comparative data to ensure that pmse VAT collectors have complied. As for the comparison with Indonesia-Singapore, there are some differences, namely Indonesia collects VAT through the mechanism of Appointment of VAT Collectors PMSE while in Singapore must register independently if it has reached treshold. Then, Singapore has a surveillance system for digital transactions through the National Payment Gateway (NPG) mechanism. With these problems, the government is expected to immediately make clear and not multi-interpretation regulations and on the npg surveillance system implemented in Singapore can be used as a consideration for the State of Indonesia to ensure that the PMSE VAT collectors have complied."

"Industri 4.0 merupakan era industri yang memanfaatkan teknologi sehingga mempermudah kerja manusia di dalamnya. Pelayanan daring untuk konsumen pada era industri ini juga mempermudah pelaku usaha dimana saja tidak terkecuali sektor UMKM. Salah satu pengaruh dari Industi 4.0 adalah adanya social media dan E-commerce sebagai platform online. Seasons Boutique sebagai subjek penelitian ini merupakan salah satu UMKM yang menjual pakaian wanita tunik dan kaftan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model bisnis yang dimiliki Seasons Boutique dengan penambahan Channel melalui media sosial Instagram dan E-commerce. Melalui metoda kualitatif, data diperoleh dengan wawancara kepada pemilik UMKM dan konsumen, observasi dan diskusi kelompok terarah kepada calon konsumen. Berdasarkan data dan analisis, permasalahan Seasons Boutique saat ini adalah hanya memiliki stan di pameran sebagai Channel. Hasil dari penelitian ini adalah rangkaian langkah perbaikan yang dilakukan untuk menambah Channel pemasaran dari UMKM Seasons Boutique melalui Instagram dan E-commerce.

---

Industry 4.0 is an industrial era that utilizes technology to facilitate human work in it. Online services for consumers in this industrial era also make it easier for business owner everywhere, including the SME sector. One of the influences of Industry 4.0 is the existence of social media and E-commerce as online platforms. Seasons Boutique as the subject of this research is one of the SME that sells tunic and kaftan. This study aims business model development owned by Seasons Boutique by adding Channels through social media (Instagram) and E-commerce. Through qualitative methods, data were obtained by interviewing SME owners and consumers, observation and focus group discussions with potential customers. Based on data and analysis, Seasons Boutique’s problem is it only has a booth at the exhibition as a marketing channel. The results of this study are a series of corrective steps taken to add Channels of the Seasons Boutique through Instagram and E-commerce.

"

"Perdagangan elektronik memiliki perkembangan yang pesat di era ekonomi digital saat ini. Dengan adanya e-commerce model online marketplace, aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah dilakukan termasuk dikarenakan tersedia informasi produk atau konten yang diunggah penjual melalui penyedia online marketplace. Atas transaksi tersebut, terdapat penyerahan Jasa Kena Pajak oleh penyedia online marketplace kepada penjual online marketplace. Sehingga dibutuhkan analisis pengenaan PPN termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pengenaan atas jasa periklanan dan penyediaan tempat maupun waktu pada model online marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan ditunjukkan terdapat tiga skema yakni melalui pemotongan komisi, fitur prioritas, dan tanpa dikenakan biaya. Pada skema pemotongan komisi dan fitur prioritas sudah dikenakan PPN dengan pembebanan ditanggung oleh penyedia online marketplace. Pada skema tanpa dikenakan biaya memiliki implikasi pengenaan PPN atas jasa cuma-cuma namun hal ini sulit diterapkan karena nilai Dasar Pengenaan Pajak yang tidak mudah untuk ditentukan. Faktor pendukung atas pengenaan PPN ini adalah kepatuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan secara internal penyedia online marketplace. Faktor penghambat dalam pengenaan PPN jasa tersebut adalah terkait faktur pajak, sistem e-faktur, dan ketersediaan data. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya ketentuan PPN yang dapat menimbulkan kepastian, efisiensi, dan fleksibilitas dalam proses pengenaan PPN atas Jasa Kena Pajak tersebut.

---

Electronic commerce has a rapid development in the current era of the digital economy. With the e-commerce model online marketplace, economic activities have become easier to do including because of available product information or content uploaded by sellers through online marketplace providers. For these transactions, there is the delivery of Taxable Services by online marketplace providers to online marketplace sellers. So we need an analysis of the imposition of VAT, including supporting and inhibiting factors in the imposition of advertising services and the provision of place and time in the online marketplace model. The research method used is a qualitative method with qualitative data analysis techniques. From the results of in-depth interviews and literature studies, there are three schemes, namely through deduction of commissions, priority features, and no-fee charged. In the scheme of commission deduction and priority features already subject to VAT with burdens borne by the online marketplace provider. The no-fee scheme has implications for the imposition of VAT on free services, but this is difficult to apply because the value of the basic tax is not easy to determine. The supporting factors for the imposition of VAT are compliance as a Taxable Person and by internal of online marketplace provider. While the inhibiting factors in the imposition of VAT services are related to tax invoices, e-invoicing systems, and data availability. Therefore, there is a need for VAT provisions that can lead to certainty, efficiency, and flexibility in the process of imposing VAT on these Taxable Services."