Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis mengenai legalitas Badan Usaha untuk menjadi Pelanggan Aset Kripto di Indonesia sehubungan dengan larangan Badan Usaha untuk menjadi Pelanggan Aset Kripto sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Bahwa bila membandingkan pada regulasi yang ada di Negara lain yaitu Singapura, Thailand, dan Jerman, ketiganya mengizinkan Badan Usaha untuk dapat menjadi Pelanggan Aset Kripto, saat ini masih terdapat disharmonisasi peraturan tentang Aset Kripto di Indonesia baik antara ketentuan larangan Pelanggan Aset Kripto berbentuk Badan Usaha dan diperbolehkannya adanya legal arrangement bagi Pelanggan Aset Kripto, serta adanya peraturan mengenai pajak Aset Kripto yang menyebutkan bahwa penjual dan pembeli Aset Kripto dapat berupa individu maupun Badan Usaha. Bahwa disisi lain adanya mekanisme jual beli Aset Kripto melalui exchanger luar negeri dan DeFi exchange juga menjadi opsi bagi Badan Usaha untuk secara legal memiliki Aset Kripto menyebabkan pasar Aset Kripto di Indonesia saat ini belum dapat digunakan secara maksimal.

---

This thesis analyzes the legality of Business Entities becoming Crypto Asset Customers in Indonesia in connection with the prohibition on Business Entities becoming Crypto Asset Customers as regulated in Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation Number 13 of 2022 concerning Amendments to CoFTRA Regulation Number 8 of 2021 concerning Guidelines for Organizing Trading Physical Market for Crypto Assets (Crypto Assets) on the Futures Exchange. Whereas if we compare the existing regulations with other countries, namely Singapore, Thailand and Germany, all of the three allow Business Entities to become Crypto Asset Customers, currently there is still disharmony in the regulations regarding Crypto Assets in Indonesia, including the provisions prohibiting Crypto Asset Customers in the form of Business Entities. and allowing legal arrangements for Crypto Asset Customers, as well as regulations regarding Crypto Asset tax which state that sellers and buyers of Crypto Assets can be individuals or Business Entities. On the other hand, the existence of a mechanism for buying and selling Crypto Assets through foreign exchangers and DeFi exchange is also an option for Business Entities to legally own Crypto Assets, which means that the Crypto Asset market in Indonesia cannot currently be used optimally."

"Cryptocurrency dapat diklasifikasikan sebagai bentuk aset digital berbasis atau mata uang virtual pada jaringan yang didistribusikan, dan banyak cryptocurrency adalah jaringan terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain. Menurut Badan Pengatur dan Perdagangan Berjangka Komoditas (“Bappebti”) mata uang kripto dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa yang akan datang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10/2011. Setelah mempertimbangkan perdagangan aset kripto sebagai komoditas. Bappebti mengeluarkan peraturan yang memberikan skema peraturan umum terperinci tentang pengoperasian pasar berjangka aset kripto fisik melalui Peraturan Bappebti No. 5/2019 tentang Ketentuan Teknis yang Mengatur Perdagangan Berjangka Fisik Aset Crypto. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana regulasi mengenai prinsip mengenal nasabah dalam kaitannya dengan Anti Pencucian Uang dan pencegahan pendanaann terorisme serta rekomendasi FATF dalam perdagangan aset kripto? 2) Bagaimana implementasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme oleh Tokocrypto? Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Bappebti No.5 / 2019 serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Bappebti sebagai regulator untuk ketentuan teknis perdagangan aset kripto telah menerapkan langkahlangkah manajemen risiko sekaligus menetapkan persyaratan manajemen risiko untuk semua pihak yang terlibat, seperti melakukan Uji Tuntas Pelanggan (“CDD”).

---

Cryptocurrencies can be classified as a form of digital asset based or virtual currency on network that is distributed across, and many cryptocurrencies are decentralized network based on blockchain technology. According to Commodity Futures Trading and Regulatory Agency (“Bappebti”) cryptocurrencies are considered as commodity which can be traded in future exchanges, in respect to Law Number 32 of 1997 about Commodity Futures Trading as amended by Law Number 10 /2011. After having considered crypto assets trading as a commodity. Bappebti issued a regulation which provide a detailed general regulatory scheme on the operation of the physical crypto-asset futures market through Bappebti Regulation No. 5/2019 on Technical Provisions Governing Physical Futures Trading of Crypto Assets. This thesis has the research question of 1) How is the regulation regarding to Know Your Customer Principle in relation to anti-money laundering and counter terrorism financing policy and FATF Recommendations on physical trading of crypto asset? 2) How is the implementation of Know Your Customer Principles in combating money laundering and counter terrorism financing program by Tokocrypto? This thesis uses the normative juridical research method, based on regulation stated in Bappebti Regulation No. 5/2019 as well as other laws such as prevention and eradication of money laundering crime and prevention and eradication of terrorism financing. Bappebti as the regulator for the technical provision of crypto asset trading has both implemented risk management measures as well as stipulating risk management requirements for all parties involved, such as performing Customer Due Dilligence (“CDD”)."

"Ada dua kasus penting yang sangat perlu kita perhatikan dalam perjalanan keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Pertama, kasus Indomobil yang berakhir pada dibatalkannya putusan KPPU karena prosedur formalitas putusannya dianggap menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan. Kedua, adalah kasus Garuda yang sampai saat ini masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung (MA). Dalam kasus garuda putusan KPPU dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan KPPU diharuskan melakukan pemeriksaan tambahan, sedangkan KPPU sendiri tidak dapat melakukan pemeriksaan tambahan karena tidak terdapat petunjuk dari pengadilan tentang bukti apa yang harus ditambahkan. Dan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2003 pun tidak dijelaskan bagaimana pemeriksaan tambahan tersebut harus dilakukan.Kesimpangsiuran penegakkan hukum tersebut diatas tentunya sangat tidak menguntungkan dari segi efektivitas UU No. 5/1999 dan juga tidak akan pernah memperbaiki sistem hukum nasional kita. Hal ini merupakan tantangan khususnya bagi komunitas hukum dalam menyamakan cara pandang terhadap UU No. 5/199 sehingga kerancuan diatas dapat dihindari dan membangun budaya pembaharuan sistem hukum bisnis di Indonesia.Tujuan penulis mengangkat permasalahan tersebut adalah untuk mengkaji tentang kompetensi dan yurisdiksi KPPU, sebagai Lembaga Penegak Hukum Persaingan di Indonesia berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam perspektif dua disiplin ilmu yaitu ilmu Ekonomi dan Ilmu Hukum Persaingan Usaha.Sebagai penutup, penulis berusaha untuk menyimpulkan keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perspektif Badan Peradilan Umum berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dan penulis juga berupaya untuk memberikan informasi mengenai batasan-batasan tugas dan kewenangan KPPU berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai hukum materiil penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia."

"Salah satu pilar dari ekonomi kerakyatan adalah keberadaan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) yang selama ini menjadi tumpuan sebagian tenaga kerja di Indonesia. Usaha Kecil Menengah tersebut banyak dikerjakan oleh sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia karena beberapa alasan, antara lain jumlah modal yang relatif sedikit. Dengan karakteristik semacam itu jujumlah pertumbuhan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) menjadi sangat besar dan secara otomatis mendonorkan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Bagi individu Usaha Kecil Menengah ( UKM ) bantuan teknis yang meliputi pembenahan internal manajemen, visi usaha dan pemupukan permodalan menjadi kata kunci untuk dapat lebih siaga menghadapi tantangan perubahan, pemerintah, sektor perbankan, dunia akademik dan masyarakat madani lain perlu aktuif untuk meningkatkan rasa percaya diri Usaha Kecil Menengah dalam menghadapi persaingan tidak sehat dan monopoli terselubung yang masih merajalela , sehingga ekspektasi kederadaan dalam percaturan dunia usaha dapat tercipta, sehingga keadilan sosial dan kesejahteraan bangsa dapat dicapai.

---

One of Pillar from economic society is Small-Middle of Efforts for along time have the base big parties employee in Indonesia. Small-Middle of Efforts that much to doing by many parties economic player in Indonesia cause any reason, but price accumulations little relatively. With caracteristic such that raise of accumulation Small-Middle Efforts become much many and automatic usual is grant absorb employee too much. To Small-Middle Enterprise principally including of managing internal recovery, efforts to vision and financing be keyword for have to alert against to reform, government, banking, intelectual, and civil society proactive to built of confidence Small-middle of Efforts within against competitions and monopoly, until expectation of civilazation within bussiness world will created, until social fairness and welfare nation have to get it."

"Untuk menjadi investor di pasar modal, maka investor dapat menjadi nasabah dengan membuka rekening efek di perusahaan efek khususnya yang menjalankan usaha sebagai perantara pedagang efek. Investor agar dana investasinya aman dan menguntungkan perlu memperhatikan perusahaan efek yang memiliki reputasi baik, volume transaksi besar dan kemudian telah memiliki izin dan registrasi yang valid oleh Bapepam-LK. Namun ada kalanya terdapat resiko yang tidak terduga dalam berinvestasi dengan menjadi nasabah di perusahaan efek. Selain resiko investasi efek di pasar modal, juga terdapat potensi resiko dari kejahatan pasar modal yakni penyalahgunaan dana investasi di rekening efek milik nasabah yang dilakukan oleh perusahaan efek baik melalui pialangnya maupun anggota direksi (direktur) perusahaan efek. Menjadi persoalan pokok dalam skripsi ini ialah siapa pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kejahatan penyalahgunaan dana nasabah ini? mengapa perusahaan efek yang menyalahgunakan dana nasabah cenderung cukup hanya dikenakan sanksi administratif oleh Bapepam-LK dan sanksi pidana terhadap pelakunya baik pialang maupun direktur perusahaan efek yang bersalah? dapatkah sanksi demikian mengembalikan kerugian nasabah? Jika dicermati Pasal 31 Undang-Undang Pasar Modal, dijelaskan bahwa Perusahaan efek bertanggungjawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur perusahaan tersebut. Dengan berlakunya ketentuan ini, seolah hanya perusahaan efek sebagai suatu entitas badan hukum saja yang harus bertanggungjawab terhadap semua masalah dan kerugian yang timbul dari pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan direktur perusahaan efek?. Perlu adanya pertanggungjawaban pribadi direktur yang menyalahgunakan dana nasabah didasari pemberlakuan doktrin piercing the corporate veil dengan mengenyampingkan sifat pertanggungjawaban terbatas perusahaan. Berdasarkan hasil analisa dalam penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa direksi perusahaan efek dapat diberlakukan doktrin piercing the corporate veil jika direktur terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (tort) seperti penggelapan atau transfer modal secara ilegal dan terbukti melanggar prinsip fiduciary duty (yang diatur secara alternatif dan tidak kumulatif).

---

Abstract

For a person to become an investor in the capital market an action of opening a stock account in a securities company is necessary especially a company conducting business as a securities broker dealer. The investor for the assuring the security of his investments should appoint a stock exchange company with excellent reputation, conducting high volume transactions and having obtained a permit and valid registration from Bapepam-LK. But the existences of an unexpected risk in investment are still present by the appointment of a securities company. Other than the risk of investment usually encountered in the stock exchange, there is the risk of stock exchange criminal acts such as the misuse of investment funds by the securities company, the company broker or the Director of the company. The subject of this thesis is to define the counterpart mostly responsible in the cases of misuse of investment funds, the reason of the consideration of sufficiency in the inflicting of administrative sanction regarding the securities company by Bapepam-LK while attributing penal sanction regarding the convicted brokers and or company directors. Does the sanction necessarily benefit to the losses incurred by the clients?. According to Article 31 of the Law concerning the Capital Market, it is stated that a securities company could be held responsible towards all activities conducted by the company director related to stock exchanges. The wording of the article implies that the company as an entity is solely responsible of the actions conducted by the company director. A personal responsibility of the director could be applied if the piercing the corporate veil doctrine is applied derogating the limited liability character of the company. The result obtained based on the analyses of the present thesis concludes that the piercing the corporate veil doctrine could be applied if the director has been proven guilty of conducting an action categorized as a tort such as misuse or illegal transfer of capital and proven of having breached the principle of fiduciary duty (regulated in terms of alternative and not cumulative)."

"Suatu negara dapat menjangkau para Pelaku Usaha asing, terutama yang didirikan dan berkedudukan di luar negeri serta tidak melakukan kegiatan ekonomi di negaranya tetapi memiliki dampak bagi perekonomian dalam negeri dengan Prinsip Ekstrateritorial hukum persaingan usaha. Hingga kini terjadi perdebatan ada tidaknya dasar Prinsip Ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha kita. Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan sejumlah putusan yang menjatuhkan sanksi kepada Pelaku Usaha asing dengan putusan nomor 07/KPPU-L/2004 sebagai putusan pertamanya. Dalam rangka mengetahui dasar penjatuhan sanksi dalam putusan tersebut, dilakukanlah suatu penelitian hukum yuridis normatif dengan pengolahan data secara kualitatif untuk mengetahui peran prinsip ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan keabsahan penjatuhan sanksi dalam putusan Nomor 07/KPPU-L/2004. Hasilnya diketahui bahwa kedua pelaku usaha asing dalam putusan tersebut, Goldman Sachs dan Frontline, Ltd mampu memenuhi definisi pelaku usaha sebab sesuai dengan unsur melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia meskipun tidak didirikan dan berkedudukan di tanah air. Terpenuhinya unsur-unsur yang diperlukan membuat penjatuhan sanksi dalam putusan tersebut adalah sah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, baik putusan itu maupun peraturan yang ada tidak memberikan jalan keluar penegakan hukum persaingan usaha bagi Pelaku Usaha yang tidak memenuhi unsur didirikan, berkedudukan, dan melakukan kegiatan di Indonesia padahal perbuatannya melanggar ketentuan hukum persaingan usaha dan menimbulkan dampak bagi negara kita. Fakta ini membawa evaluasi bahwa Indonesia sejatinya masih memerlukan sejumlah ketentuan dalam menunjang keberlakukan Prinsip Ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha.

---

A country can reach out to foreign Business Actors, especially those that are established and domiciled abroad and do not carry out economic activities in their country but have an impact on the domestic economy with the Extraterritorial Principles of business competition law. Until now there has been a debate whether there is a basis for extraterritorial principles in our business competition law. The Business Competition Supervisory Commission has issued a number of decisions imposing sanctions on foreign Business Actors with decision number 07/KPPU-L/2004 as its first decision. In order to find out the basis for imposing sanctions in the decision, a normative juridical law study was carried out by processing qualitative data to determine the role of extraterritorial principles in Indonesian business competition law and the validity of the imposition of sanctions in decision Number 07/KPPU-L/2004. As a result, it is known that the two foreign business actors in the decision, Goldman Sachs and Frontline, Ltd, are able to meet the definition of business actors because they are in accordance with the element of carrying out activities within the jurisdiction of Indonesia even though they are not established and domiciled in Indonesia. The fulfillment of the necessary elements makes the imposition of sanctions in the decision valid according to the applicable provisions. However, neither this decision nor existing regulations provides a way out for enforcing business competition law for Business Actors who do not meet the elements of being established, domiciled, and carry out activities in Indonesia even though their actions violate the provisions of business competition law and have an impact on our country. This fact leads to an evaluation that Indonesia actually still needs a number of provisions to support the enforcement of the Extraterritorial Principles in business competition law."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tanggung jawab komisaris utama yang melakukan transaksi pengalihan saham dan aset dalam perseroan dan kekuatan hukum akta perjanjian jual beli saham dan aset yang mereka buat. Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Direktur dalam perseroan telah meninggal dunia, tetapi ia juga memiliki saham dalam perseroan. Saham yang dimilikinya kemudian beralih menjadi bagian ahli waris yaitu anak dan istrinya. Dalam transaksi pengalihan saham dan aset dalam perseroan ini, komisaris utama mewakili diri sendiri sebagai pemilik saham dan selaku ibu yang mewakili anaknya yang di bawah umur. Jual beli terhadap saham dan aset tersebut dilakukan oleh komisaris utama dan pihak luar yang bukan merupakan organ maupun pemegang saham dalam perseroan. Akta perjanjian jual beli yang telah mereka buat dapat dibatalkan, karena salah satu syarat sah dalam perjanjian yaitu cakap hukum, tidak terpenuhi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibilities of chief commissioner who did the transfer of shares and assets of the company and deed legal power purchase agrrement the transfer of shares and assets of the company. The method of writing this thesis is normative. Director of the company had died, but he also has a stake in the company. Its shares later becoming part of the heirs of his wife and children. In exchange for the transfer of shares and assets in the company, chiefcommissioner representing oneself as a shareholder and as the mother who represents the minor child. The sale and purchase of the shares and assets are done by the commissioner and the outsiders who are not organ or shareholders in the company. Deed of sale and purchase agreements they have made can be canceled, because one of the conditions in the agreement are legally capable of law, are not met."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pelindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi aset kripto di Indonesia; bagaimana upaya kolaboratif antara Pemerintah, Otoritas Pengawas, dan Pelaku Industri Kripto untuk meningkatkan efektivitas pengaturan kripto dalam mengembangkan ekosistem finansial di Indonesia; dan bagaimana tanggung jawab Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) kepada Investor Kripto serta peran Pemerintah dan Otoritas Pengawas dalam hal terjadi PFAK yang menjadi Ilegal. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian adalah pelindungan hukum industri kripto telah terlindungi dengan hadirnya Bursa Berjangka, Lembaga Kliring, dan Kustodian yang hak dan kewajibannya diatur dalam Perbappebti 13 Tahun 2020 juncto Perbappebti 8 Tahun 2021 serta diatur juga hak dan kewajiban PFAK dan Investor Kripto dalam perjanjian pelanggan. Pelindungan hukum lainnya dijamin dalam UUPDP, UUITE, dan UUPPSK. Namun terdapat kelemahan yaitu dalam perspektif syariah, kripto dianggap haram karena unsur perjudian dan ketidakpastian nilai. Namun dengan pesatnya industri kripto perlu diatur regulasinya. Kementerian Perdagangan, OJK, Pelaku Industri Kripto, dan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan kolaborasi namun harus ditingkatkan karena terdapat tantangan seperti peralihan tugas kepada OJK, literasi dan edukasi yang tidak hanya di kota besar saja, pelindungan data pribadi, hingga sifat terbuka dari aparat penegak hukum. Peluangnya yaitu potensi token lokal menjadi ‘go international’, potensi pendapatan pajak, dan potensi kripto menjadi virtual currency. Apabila izin usaha PFAK dicabut, PFAK harus mengembalikan aset investor dalam jangka waktu tertentu sedangkan Pemerintah berperan melakukan pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, dan pengumuman public serta Pemerintah mendorong pembentukan lembaga kliring yang menjamin 70% dana yang berhasil di deposit dan kustodian menjamin 70% aset kripto yang berhasil ditransaksikan. Peran OJK adalah mengajukan permohonan pailit kepada PFAK walaupun dirasa tidak implementatif karena dikhawatirkan OJK bersifat subjektif. Upaya hukum yang dapat ditempuh Investor Kripto adalah penyelesaian jalur non-litigasi melalui LAPS-SJK dan BAKTI serta jalur litigasi diajukan gugatan wanprestasi kepada PFAK melalui Pengadilan Negeri.

---

This thesis analyzes how the legal protection of investors who invest in crypto assets in Indonesia; how collaborative efforts between the Government, Supervisory Authorities, and Crypto Industry Players to increase the effectiveness of crypto regulation in developing the financial ecosystem in Indonesia; and how the responsibility of Crypto Asset Physical Traders (PFAK) to Crypto Investors as well as the role of the Government and Supervisory Authorities in the event of PFAK becoming Illegal. This paper is prepared using doctrinal research method. The result of the research is that the legal protection of the crypto industry has been protected by the presence of the Futures Exchange, Clearing House, and Custodian whose rights and obligations are regulated in Perbappebti 13 of 2020 in conjunction with Perbappebti 8 of 2021 and also regulates the rights and obligations of PFAK and Crypto Investors in customer agreements. Other legal protections are guaranteed in UUPDP, UUITE, and UUPPSK. However, there are weaknesses, from a sharia perspective, crypto is considered haram because of the element of gambling and uncertainty of value. However, with the rapid development of the crypto industry, it is necessary to regulate it. The Ministry of Trade, OJK, Crypto Industry Players, and related Ministries/Institutions have collaborated but must be improved because there are challenges such as the transfer of duties to OJK, literacy and education that are not only in big cities, protection of personal data, and the open nature of law enforcement officials. The opportunities are the potential for local tokens to 'go international', potential tax revenue, and the potential for crypto to become virtual currency. If PFAK's business license is revoked, PFAK must return investor assets within a certain period of time while the Government has the role of freezing business licenses, revoking business licenses, and public announcements and the Government encourages the establishment of clearing houses that guarantee 70% of successfully deposited funds and custodians guarantee 70% of successfully transacted crypto assets. OJK's role is to submit a bankruptcy application to PFAK even though it is deemed not implementable because it is feared that OJK is subjective. Legal action that can be taken by Crypto Investors are non-litigation settlement through LAPS-SJK and BAKTI and litigation filed a default suit against PFAK through the District Court."

"

Berkembangnya cryptocurrency atau mata uang kripto yang menggunakan teknologi kriptografi merupakan suatu inovasi termutakhir di bidang finansial. Eksistensi cryptocurrency memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan sebuah transaksi. Dengan menggunakan teknologi blockchain dan sistem peer-to-peer memungkinkan para penggunanya untuk bertransaksi secara anonim. Keunggulan yang dimiliki oleh cryptocurrency tersebut, sejalan dengan perkembangannya, membuat para pelaku kejahatan memanfaatkannya untuk menciptakan metode pencucian uang yang baru. Oleh karena itu, Financial Action Task Force on Money Laundering selaku lembaga internasional yang mengembangkan kebijakan untuk memerangi pencucian uang mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dirujuk oleh negara-negara dalam membuat kebijakan terkait dengan potensi kejahatan pencucian uang melalui cryptocurrency ini. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir kejahatan pencucian uang melalui cryptocurrency dengan merekomendasikan negara-negara untuk merumuskan kebijakan dengan melakukan pendekatan Risk-Based Approach yang menciptakan kolaborasi secara proaktif dalam berbagi informasi mengenai risiko pencucian uang dalam sebuah ekosistem cryptocurrency. Hal demikian menimbulkan suatu pertanyaan besar apakah instrumen hukum pencucian uang yang ada di Indonesia sudah cukup dan relevan dalam menghadapi perkembangan kejahatan tersebut. Dengan demikian, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tipologi dan juga metodologi pencucian uang melalui cryptocurrency serta cara pencegahannya, yang nantinya dapat dijadikan rujukan bagi para regulator dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kejahatan pencucian uang pada sektor ini.

---

The development of cryptocurrency using cryptographic technology is the latest innovation in the financial sector. The existence of cryptocurrency provides various simplicities for its users in conducting a transaction. By using blockchain technology and peer-to-peer system, it allows its users to conduct transaction anonymously. The advantages of cryptocurrency are, in line with its development, making criminals use them to create new money laundering methods. Therefore, the Financial Action Task Force on Money Laundering as an international institution that develops policies to combat money laundering issues recommendations that can be referenced by any countries in making policies related to money laundering potential through cryptocurrency. The recommendation aims to minimize money laundering through cryptocurrency by recommending countries to formulate policies by adopting a Risk-Based Approach that creates proactive collaboration in sharing information about the risks of money laundering in a cryptocurrency ecosystem. This raises a big question whether the legal instruments of money laundering in Indonesia are sufficient and relevant in dealing with the development of these crimes. Thus, by using juridical-normative research methods, this research aims to explore the typology and methodology of money laundering through cryptocurrency and how to prevent it, which later can be used as a reference for regulator in making adjustments to the development of money laundering through this sector.

"