Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan justice collaborator di dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam penerapan status justice collaborator di dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.798/Pid.b/PN.Jkt.Sel. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Penerapan justice collaborator semula muncul dalam United Nations Convention Against Corruption 2003, di dalam UNCAC sebutan justice collaborator muncul untuk memerangi kasus-kasus pidana yang sulit dipecahkan hingga memerlukan orang dari dalam kasus tersebut yang bisa memberikan keterangan untuk membuka seterang-terangnya kasus tersebut, UNCAC 2003 ini kemudian di ratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi. Penerapan justice collaborator ini kemudian dijelaskan tentang bagaimana penerapan, batasan serta pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta didukung peraturan mengatur teknis justice collaborator bari para penegak hukumseperti di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistle blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) dan juga Peraturan Bersama Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011; Nomor: PER-045/A/JA/12/2011; Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor: 4 Tahun 2011. Dalam praktiknya penerapan justice collaborator di Indonesia bisa diterapkan di dalam kasus tindak pidana umum, penerapan ini membuka banyak kemungkinan penyelesaian masalah pidana yang sulit dipecahkan.

---

This article analyzes how justice collaborator is applied in criminal law provisions in Indonesia, especially in the application of justice collaborator status in the murder case of Brigadier Yosua in South Jakarta District Court Decision No.798/Pid.b/PN.Jkt.Sel. This article was prepared using doctrinal research methods. The application of justice collaborator originally appeared in the 2003 United Nations Convention Against Corruption, in UNCAC the term justice collaborator emerged to fight criminal cases that were difficult to solve and required people from within the case who could provide information to reveal the case as clearly as possible, UNCAC 2003 This was then ratified into Law Number 7 of 2006 concerning the UN Convention Against Corruption. The application of justice collaborator is then explained about how to apply, limitations and exceptions in Law Number 7 of 2006 concerning the UN Convention Anti-Corruption, Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, and supported by regulations governing technical justice collaborators for law enforcers, such as in the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011 concerning the Treatment of Criminal Whistleblowers and Cooperating Witnesses (justice collaborators) and also Joint Regulation Number: M.HH- 11.HM.03.02.th.2011; Number: PER-045/A/JA/12/2011; Number: 1 of 2011; Number: KEPB-02/01-55/12/2011; Number: 4 of 2011. In practice, the application of justice collaborator in Indonesia can be applied in general criminal cases, this application opens up many possibilities for resolving criminal problems that are difficult to solve."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah moral credential dapat mempengaruhi reaksi sosial non-formal, terutama sikap sanksi masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukan individu atau kelompok yang memiliki moral credential yang kuat cenderung mendapatkan tanggapan bersifat toleran dari masyarakat Penelitian ini melakukan hal yang sama, menggunakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai figur yang memiliki moral credential dan telah melakukan pelanggaran berupa gratifikasi. Penelitian dilaksanakan menggunakan population-based survey experiment (P-BSE), melibatkan 432 partisipan berumur 18 hingga 45 tahun untuk membandingkan kondisi moral credential v. kondisi non-moral credential dan kondisi moral credential serta moral stake v. kondisi non-moral credential serta moral stake. Hasil analisis temuan data menyatakan moral credential tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap reaksi sosial non-formal dalam konteks kasus kejahatan gratifikasi oleh PNS.

---

The purpose of this study is to see the effect of moral credentials toward societal response, specifically punitive attitudes. Previous studies have shown individuals or groups with moral credentials tend to receive lenient societal response when they commit a transgression. This study is undertaking the same topic, focusing on State Civil Apparatus (PNS) as a figure possessing moral credentials and has commited transgression in the form of gratification. This study uses population-based survey experiment (P-BSE), and involves 432 participants ages from 18 to 45 years to compare between moral credential condition v. non-moral credential condition and moral credential with moral stake v. non-moral credential with moral stake.Results of analysis shows moral credentials doesn’t have a significant impact on societal response in the context of gratification crimes of State’s Civil Apparatus."

"Di dalam media massa masih banyak ditemukan iklan-iklan klenik yang menawarkan jasa santet untuk membuat orang lain celaka. Dengan zaman yang sudah modern ini sangat disayangkan masih terdapat masyarakat yang meyakini kemampuan dukun santet tersebut. Kepercayaan masyarakat inilah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup keuntungan dengan melakukan tindak kejahatan. Fenomena tersebut hingga kini masih menjadi polemik berkepanjangan, serta menyebabkan keresahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2016, Tim Panitia Kerja RUU KUHP melakukan pembahasan RUU KUHP yang di dalamnya turut membahas pasal 295 yang mengatur pemidanaan pada pelaku santet. Di balik substansi dari pasal tersebut, terdapat serangkaian analisis yang berkaitan dengan kriminologi budaya dalam menjelaskan proses terjadinya kejahatan tersebut. Penulisan tugas karya akhir ini bertujuan menganalisis substansi Pasal 295 RUU KUHP perihal tindak kejahatan gaib dengan kajian kriminologi budaya serta konsep-konsep lainnya yang relevan dengan tema yang diangkat.

---

In the mass media are still found a lot of clerical ads that offer services witchcraft for other people woe. With the modern era is very unfortunate there are still people who I believe the witch doctor. This community 39 s trust is used by certain parties to make a profit by committing a crime. The phenomenon is still a prolonged polemic, and extinction of social unrest in public life. In 2016, the Working Committee Team of the Criminal Code Bill does a draft Penal Code of the article chapter which regulates criminal prosecution of the witchcraft. Behind the substance of the chapter, there is. It deals with cultural criminology in explaining such processes. The writing of this final work is of its nature. Translation of the article of the Criminal Code Bill concerning the occult crime with the publication of cultural criminology as well as other concepts relevant to the theme raised."

"ABSTRAKTesis ini membahas kedudukan justice collaborator dalam sistem peradilanpidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridisnormatif. Implementasi penerapan Justice Collaborator pada 2 (dua) kasus yakniAgus Condro Prayitno dan Kosasih Abbas dibahas sebagai bahan analisis dalamtesis ini. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa Agus Condro memilikiperan yang signifikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkapkasus tersebut sehingga mendapatkan keringanan hukuman namun pada saat AgusCondro dijatuhi hukuman, belum ada peraturan mengenai Justice Collaborator.Berbeda dengan kasus Kosasih Abbas, ia ditetapkan oleh Komisi PemberantasanKorupsi Republik Indonesia (KPK RI) sebagai Justice Collaborator karenakooperatif pada saat penyidikan. Namun pada saat dijatuhi hukuman, majelishakim berpandangan berbeda, majelis tidak mempertimbangkan ia sebagai JusticeCollaborator. Kedepan dibutuhkan formulasi dan konsepsi dalam pengaturanJustice Collaborator dalam proses hukum pidana sebagai upaya pembaharuanhukum pidana di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the position of the justice collaborator in the criminal justicesystem in Indonesia. The research method in use is normative juridical.Implementation of the application justice collaborator in two (2) cases namelyAgus Condro Prayitno and Kosasih Abbas discussed for analysis of materials inthis thesis. From the analysis result concluded that Agus Condro have asignificantly role as a witness who cooperated to get relief. but at the time wassentenced Agus Condro, there are no regulations about justice collaborator. Incontrast to case of Kosasih Abbas, he is defined by The Corruption EradicationCommision of Indonesia Republic (KPK RI) as a justice collaborator because ofcooperative as the investigation, but at the time of sentenced he panel ofjudgesargued differently, the panel did not consider he as justice collaborator. Inteh future, it will be needed formulation and conception in the setting of justicecolaborator in the process criminal law as effort to reform the criminal law inIndonesian."

"Hingga saat ini, masih dikatakan belum adanya kepastian hukum bagi pelaku kejahatan yang membantu ataupun berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, yang mana hal tersebut bisa membantu dalam penuntasan suatu kasus tindak pidana. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan definisi dari Justice Collaborator adalah saksi pelaku merujuk pada individu yang berstatus tersangka, terdakwa, atau narapidana yang berkolaborasi dengan aparat penegak hukum guna membongkar suatu tindak kejahatan dalam perkara yang sama, yang memiliki peran sebagai saksi dalam memberikan keterangan terkait suatu peristiwa tindak pidana, serta menjadi peranan penting atau kunci dalam penegakan hukum yang mana dapat mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam tulisan ini, ingin mendalami Bagaimana implementasi peran Justice Collaborator pada pelaku tindak pidana pembunuhan ditinjau dari kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.b/2022/PN JKT.SEL. atau kasus Richard Eliezer yang mana Majelis Hakim menentukan pelaku utama pembunuhan untuk dijadikan Justice Collaborator. Dalam penelitian ini akan menuangkan beberapa pendapat-pendapat mengenai kasus pembunuhan ini dari berbagai sisi, menganalisis undang-undang yang diterapkan dari Majelis Hakim, serta kasus sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara hukum, dan kasus yang dipakai dalam penelitian harus memiliki kesamaan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Temuan dari tulisan ini adalah masih banyaknya pihak yang berpendapat bertentangan mengenai kasus Richard Eliezer, dan juga ditemukan bahwa Majelis hakim tidak menguraikan secara jelas mengenai peran masing-masing pihak yang juga merupakan terdakwa. Selain itu, setelah menelaah lebih dalam penulis tidak meneukan tercerminnya pelaku utama dalam pertimbangan Majelis hakim dalam peristiwa tindak pidana pembunuhan kasus ini. Serta, menemukan dan mengurai juga mengenai adanya relasi kuasa dalam kasus Richard Eliezer. Sehingga, Implementasi regulasi harus juga lebih diperjelas terkait dari makna “pelaku utama” dalam peraturan Justice Collaborator.

---

Until now, it is still said that there is no legal certainty for criminals who help or collaborate with law enforcement officials, which can help in solving a criminal case. Article 1 point 2 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection states the definition of a Justice Collaborator is a witness who refers to an individual who has the status of a suspect, defendant, or convict who collaborates with law enforcement officials to uncover a crime in the same case, who has a role as a witness in providing information related to a criminal event, and becomes an important or key role in law enforcement which can reveal a crime that occurred. In this paper, we want to explore how the implementation of the role of Justice Collaborator on the perpetrator of the crime of murder is reviewed from the South Jakarta District Court Decision Number 798/Pid.b/2022/PN JKT.SEL. or the Richard Eliezer case where the Panel of Judges determined the main perpetrator of the murder to be a Justice Collaborator. This study will present several opinions regarding this murder case from various sides, analyze the laws applied by the Panel of Judges, and cases as guidelines for resolving legal cases, and cases used in research must have similarities that have permanent legal force. The findings of this paper are that there are still many conflicting opinions regarding the Richard Eliezer case, and it was also found that the judges did not clearly outline the role of each party who was also a defendant. In addition, after examining more deeply, the author did not find the main perpetrator reflected in the considerations of the Panel of Judges in the criminal act of murder in this case. As well as, finding and analyzing the existence of power relations in the Richard Eliezer case. Thus, the implementation of regulations must also be clarified regarding the meaning of the “main perpetrator” in the Justice Collaborator regulation. "

"Media massa memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat, media dapat memberikan opini tersendiri terhadap suatu peristiwa terutama kejahatan, Vincent Sacco (1955) menjelaskan bahwa media dapat melakukan kontekstualisasi terhadap suatu peristiwa kejahatan melalui tiga aspek utama diantaranya; Collecting, Sorting, dan Contextualization. Ketiga aspek tersebut berusaha untuk menjelaskan proses kontekstualisasi berupa frame terhadap peristiwa yang ingin diangkat oleh media. Salah satu contoh kasus yang memiliki unsur media framing adalah kasus pembunuhan Mirna Wayan Salihin dengan menggunakan sianida dalam kopi, dengan tertuduh Jessica Kumala Wongso. Beberapa penelitian sebidang menjelaskan bahwa dalam perjalanan kasus ini terdapat framing yang dilakukan oleh media terhadap Jessica. Dalam mengidentifikasi frame-frame tersebut tercipta perangkat analisis frame salah satunya adalah model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pan dan Kosicki menggunakan perangkat ini untuk mengidentifikasi bagaimana realitas dari suatu isu permasalahan sosial dikonstruksi oleh media. Hasil dari kajian ini ingin memperlihatkan bahwa proses pembuatan berita oleh media (opini media) terhadap suatu peristiwa kejahatan dapat mengonstruksi persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut, yang dapat berujung pada munculnya praktik trial by the press

---

Mass media has a strong influence in society, the media can provide its own opinion on an event especially crime, Vincent Sacco (1955) explained that the media can contextualize a crime through three main aspects including; Collecting, Sorting, and Contextualization. These three aspects attempt to explain the contextualization process in the form of a frame for the events the media wants to raise. One example of a case that has elements of media framing is the murder case of Mirna Wayan Salihin using cyanide in coffee, with the accused Jessica Kumala Wongso. Several studies in one level explained that in the course of this case, there was a framing made by the media against Jessica. In identifying the frames, a frame analysis tool was created, one of which is the Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki model. Pan and Kosicki use this tool to identify how the reality of a social problem issue is constructed by the media. The results of this study want to show that the process of making news by the media (media opinion) on a crime can construct public perceptions of the case, which can lead to the emergence of trial by the press practice"

"ABSTRAKTesis ini membahas konsep justice collaborator dalam praktik sistem peradilanpidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridisnormatif. Pada mulanya Justice Collaborator hanya dikenal dalam Praktik SistemPeradilan Pidana Indonesia. Analisa penerapan konsep Justice Collaborator atas 3(tiga) kasus yakni Agus Condro Prayitno, Kosasih Abbas dan dibahas ThomasClaudius Ali Junaidi sebagai bahan analisis dalam tesis ini. Dari hasil analisisdiperoleh kesimpulan bahwa terdapat ketidakseragaman pemahaman dari parapenegak hukum dalam menerapkan Konsep Justice Collaborator dalam PraktikSistem Peradilan Pidana Indonesia. Untuk itu ada beberapa kriteria untuk dapatdijadikan Justice Collaborator yaitu: tindak pidana yang akan diungkap merupakantindak pidana serius dan/atau terorganisir; bukan pelaku utama dalam tindak pidanayang akan diungkapnya; memberikan keterangan sebagai saksi di dalam prosesperadilan; Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yangbersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan;inisiatif dari pelaku kejahatan tersebut untuk mengakui perbuatannya dan bersediamembantu aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara dimaksud; Pelakukejahatan membuat perjanjian mengenai kedudukan nya sebagai Justice Collaboratordengan Jaksa Penuntut Umum. Kedepan dibutuhkan formulasi dan konsepsipengaturan Justice Collaborator dalam proses hukum pidana sebagai upayapembaharuan hukum pidana di Indonesia serta integrasi antar penegak hukum untukmewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang well-done-integrated dalam menerapkanKonsep Justice Collaborator

---

ABSTRACTThis thesis discusses the concept of justice collaborator in the practice of theIndonesian criminal justice system. The method used is a normative juridicalresearch. Justice Collaborator at first known only in Indonesia Practice CriminalJustice System. Analysis of the application of the concept of Justice Collaborator onthree (3) cases namely Agus Condro Prayitno, Kosasih Abbas and Thomas ClaudiusAli Junaidi discussed as material analysis in this thesis. From the analysis weconcluded that there is a variation on the understanding among the law enforcementofficer in applying the concept of Justice Collaborator in Practice Criminal JusticeSystem. There are several criteria to fullfiled as Justice Collaborator, namely: acriminal act that will be revealed is a serious criminal offense and / or organized; notthe main offender in the crime that will revealed; testified as a witness in the court;Prosecution lawsuit alleges that the offender has provided information and evidenceis very significant; initiative of the offender to confess and willing to assist lawenforcement officer to uncover the case; offender made an agreement regarding hisposition as Justice Collaborator with the Public Prosecutor. In the future there isshould be a formulation and conception of Justice Collaborator in the process ofcriminal law as an effort to reform the criminal law in Indonesia as well as theintegration among law enforcement officer to created the well-done-integratedCriminal Justice System in applying the concept of Justice Collaborator."

"Penulisan dari tugas karya akhir ini membahas mengenai Program perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK terhadap Justice Collaborator tindak pidana korupsi. Program tersebut dijalankan oleh LPSK sebagai upaya pemberantasan korupsi dengan melindungi Justice Collaborator agar ia dapat bersaksi di pengadilan. Melalui tahapan-tahapan perlindungan seperti pra-perlindungan, perlindungan, dan post-perlindungan, penulis menganalis menggunakan kebijakan kriminal, Sistem Peradilan Pidana, dan konsep program sebagai dasar analisa terhadap perlindungan kepada Justice Collaborator tindak pidana korupsi. Hasil yang diberikan kemudian adalah keberhasilan program perlindungan kepada Justice Collaborator tindak pidana korupsi.

---

This final paper writing about the Program given by Witness and Victim Protection Agency LPSK to Justice Collaborator of corruption crime. The program conducted by LPSK as an effort to eradicate corruption by protecting Justice Collaborator so that he can testify in court. Through these protection steps, pre protection, protection, and post protection, the authors analyze with criminal policy, criminal justice system, and program concept as the basis for the analysis of the protection of the Justice Collaborator of corruption. The result given later is the success of the protection program to the Justice Collaborator of corruption."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana upaya mengantisipasi disparitas yang tidak bertanggungjawab pada tindak pidana tertentu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya terhadap praktik pembentukan pedoman pemidanaan terhadap tindak pidana tertentu yang diberikan wewenangnya kepada Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini dihasilkan praktik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dinilai tidak tepat dengan tiga argumentasi yaitu ketidakidealan Mahkamah Agung dalam membuat Pedoman Pemidanaan yang diatur secara rigid apabila merujuk pada praktik baik di negara civil law maupun common law, proses perumusan serta pembentukan PERMA Pedoman Pemidanaan, dan hubungan hakim dengan PERMA Pedoman Pemidanaan. Untuk mengatasi ketidakidealan tersebut, sebenarnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama mengenal Pedoman Tuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan akan tetapi pedoman tersebut berbentuk Surat Edaran dan Pedoman yang ditujukan untuk internal Kejaksaan saja. Praktik Pedoman Tuntutan tersebut dinilai lebih tepat sebagai upaya untuk mengantisipasi disparitas yang tidak bertanggungjawab dengan empat argumentasi yaitu budaya kerja yang ada di Kejaksaan, sistem perumusan dan pembentukan pedoman tuntutan, hubungan Jaksa dengan pedoman tuntutan, dan hubungan Hakim dengan surat tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk mengatasi kekurangan dari praktik tersebut, maka sebaiknya pedoman tuntutan dibentuk ke dalam Peraturan Kejaksaan karena sifat peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar agar hakim dapat menggunakan rujukan tersebut sebagai sumber hukum dalam menjatuhkan suatu putusan pidana.

---

This paper analyzes how efforts to anticipate unwarranted disparity of certain crime in the criminal justice system of Indonesia, especially regarding the practice of forming guideline for sentencing certain crime which are given authority to the Supreme Court in the form of Supreme Court Regulations (PERMA). This article was prepared using doctrinal research methods. In this research, it was found that the practice carried out by the Supreme Court is considered inappropriate with three arguments, namely the Supreme Court's lack of idealism in making Sentencing Guideline which are regulated rigidly when referring to on practice in both civil law and common law countries, the process of formulating and establishing PERMA Sentencing Guideline, and the relationship between judges and PERMA Sentencing Guideline. To overcome this lack of ideality, in fact the criminal justice system in Indonesia has long been familiar with the Prosecution Guideline which are owned by the Prosecutor's Office, but these guidelines are in the form of Circulars and Guidelines which are intended for internal Prosecutors only. The practice of the Claims Guidelines is considered more appropriate as an effort to anticipate unwarranted disparity with four arguments, namely the work culture in the Prosecutor's Office, the system for formulating and forming prosecution guideline, the relationship between the Prosecutor and the prosecution guideline, and the Judge's relationship with the demand letter submitted by the General Prosecutors. To overcome the shortcomings of this practice, it would be better if the prosecution guidelines were formed into the Prosecutor's Regulations because the nature of the regulations is generally binding and has the potential to be enforceable so that judges can use these references as a source of law in handing down criminal sentencing."

"Skripsi ini membahas kewenangan hakim dalam penetapan justice collaborator yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Justice collaborator adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penetapan justice collaborator terhadap Abdul Khoir, Kosasih Abbas serta rekomendasi LPSK terkait penetapan justice collaborator kepada Hendra Saputra dibahas sebagai bahan analisis dalam skripsi ini. Hasil dari analisis diperoleh bahwa status justice collaborator yang dimiliki oleh para pelaku tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan pidana. Padahal para terdakwa telah membantu penegak hukum untuk membongkar tindak pidana serta pelaku lainnya. Oleh karena itu seharusnya mereka dapat diberikan sebuah penghargaan seperti keringanan hukuman atau perlakuan khusus lainnya. Padahal SEMA No. 04 Tahun 2011 telah menjelaskan jika hakim menemukan seseorang yang dikategorikan sebagai justice collaborator wajib dipertimbangkan untuk memberikan keringanan hukuman. Oleh sebab itu perlunya suatu pengaturan yang lebih terperinci untuk mengatur penerapan dari mekanisme justice collaborator.

---

This study focuses on a judge authority in determining justice collaborator status which has been established by Corruption Eradication Commission. Justice collaborator is a witness and also the offenders of crime who willing to help law enforcement officers revealing a crime or the occurrence of crime in order to restore the stolen asset or the result of crime to the country by providing information to law enforcement officials and testifying in judicial process. Normative juridical method is used to analyze the data. The determination of justice collaborator status to Abdul Khoir, Kosasih Abbas and recommendations from Witness and Victim Protection Agency to Hendra Saputra will be analysis cases in this thesis.

The analysis showed that the justice collaborator status possessed by these offenders are not considered by the judge when offering or giving a commutation. Eventhough, the defendants helped law enforcement to dismantle criminal offenses. Therefore, they should be given an award like commutation or other preferential treatment. Whereas, Circular Letter from Supreme Court Number 04 2011 explained if the judge found a person who is classified as a justice collaborator shall be considered to provide the commutation. Hence, we need more detailed regulation to regulate the mechanism of justice collaborator."