Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan iklim telah menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian di Indonesia, khususnya bagi petani kopi yang rentan terhadap variabilitas cuaca. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur tentang asuransi pertanian berbasis indeks cuaca khususnya untuk komoditas kopi di Indonesia dan potensi konflik antara pemegang polis (petani) dan perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi pertanian berbasis indeks cuaca dapat diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan pelindungan yang adil dan efektif bagi petani. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (doktrinal). Data yang digunakan adalah data sekunder, dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi yang mengatur secara khusus asuransi berbasis indeks cuaca khususnya untuk komoditas kopi. Hal ini dapat memunculkan potensi konflik antara perusahaan asuransi dengan petani, diantaranya adalah adanya ketidaksetaraan penilaian risiko dalam penetapan indeks cuaca dan penentuan ambang batas klaim, yang dapat mengakibatkan petani kopi tidak dilindungi dengan baik dari praktik-praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan oleh perusahaan asuransi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi kebijakan publik dan strategi adaptasi iklim, serta mendorong penerapan asuransi pertanian berbasis indeks cuaca yang lebih luas di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas sektor perasuransian, diharapkan dapat menerbitkan peraturan yang dapat dijadikan dasar asuransi berbasis indeks cuaca.

---

Climate change has become a major challenge for the agricultural sector in Indonesia, especially for coffee farmers who are vulnerable to weather variability. This research aims to analyse the regulations governing weather index-based agricultural insurance especially for coffee commodities in Indonesia and potential conflicts between policyholders (farmers) and insurance companies in weather index-based agricultural insurance agreements can be identified and addressed to ensure fair and effective protection for farmers. The research method used is normative juridical research method (doctrinal). The data used is secondary data, and analysed with a qualitative approach. The results showed that there is no regulation that specifically regulates weather index-based insurance, especially for coffee commodities. This can lead to potential conflicts between insurance companies and farmers, including the inequality of risk assessment in determining the weather index and determining the claim threshold, which can result in coffee farmers not being properly protected from unfair or harmful business practices by insurance companies. The findings are expected to make important contributions to public policy and climate adaptation strategies, as well as encourage wider adoption of weather index-based agricultural insurance in Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), as the supervisor of the insurance sector, is expected to issue regulations that can be used as a basis for weather index-based insurance."

"Bertahannya kesesuaian lahan kopi dan kelayakan pendapatan hasil budidaya kopi bagi petani menjadi acuan keberlanjutan perkebunan kopi rakyat. Permasalahan dalam riset ini adalah adanya potensi perubahan kesesuian lahan untuk komoditas kopi karena perubahan iklim, dan belum layaknya pendapatan petani kopi rakyat. Tujuan dari riset ini adalah menganalisis perubahan kesesuaian lahan kopi, menganalisis tingkat kerentanan perubahan iklim sebagai acuan rancangan peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim pada petani kopi, dan peningkatan pendapatannya. Berdasarkan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif, diperoleh hasil bahwa terjadinya kenaikan temperatur, perubahan intensitas curah hujan dan lama bulan kering di tahun 2050 pada lokasi riset tidak mengakibatkan kehilangan kesesuaian lahan kopi. Arabika memiliki tingkat kerentanan perubahan iklim yang lebih tinggi dibandingkan robusta. Peningkatan pendapatan memiliki korelasi positif dengan peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim. Disimpulkan bahwa penting untuk melaksanakan upaya adaptasi perubahan iklim yang sejalan dengan peningkatan pendapatan untuk keberlanjutan perkebunan kopi rakyat, dengan mendorong partisipasi petani dan organisasi lokal.

---

The persistence of coffee land suitability and the feasibility of coffee cultivation income for farmers is a reference for the sustainability of smallholder coffee plantations. The problem in this research is the potential change in land suitability for coffee commodities due to climate change, and the inadequate income of smallholder coffee farmers. The purpose of this research is to analyze changes in the suitability of coffee fields, analyze the level of vulnerability of climate change as a reference design to increase climate change adaptation capacity of coffee farmers, and increase their income.

Based on the combined quantitative and qualitative methods, the results show that an increase in temperature, changes in rainfall intensity and dry month length in 2050 at the research location do not result in loss of suitability of coffee fields. Arabica has a higher level of vulnerability to climate change than Robusta. An increase in income has a positive correlation with an increase in the capacity to adapt to climate change. It was concluded that it is important to implement climate change adaptation efforts that are in line with increased incomes for the sustainability of community coffee plantations, by encouraging the participation of farmers and local organizations."

"Tulisan ini mengaji variasi antisipasi dan pengambilan keputusan dalam menyiasati kondisi konsekuensi perubahan iklim di masa depan berupa El Niño 2018/2019 pada proses pemelajaran agrometeorologi di Warung Ilmiah Lapangan. Fokus tulisan ini yakni melihat cara individu memvisualisasikan kondisi iklim dan lansekap pertaniannya di masa depan dengan berangkat dari pengalaman bertani serta pengetahuan yang sudah dimiliki dan mengombinasikannya dengan masukan unsur-unsur pengetahuan baru. Gambaran tersebut kemudian berpengaruh dalam membentuk ekspektasi dan strategi yang akan dilakukan untuk menyiasati kondisi tersebut. Lebih jauh tindakan akhir sebagai luaran (outcome) antisipasi tersebut menggambarkan cara pengambilan keputusan yang dilakukan dengan proses pertimbangan rasional dalam lingkup lingkungan hidup dan complex social milieu yang bersifat non-social vacuum.Penelitian ini menggunakan metode multi-sited ethnography dengan mengikuti individu, kisah hidup, pengalaman dan pengetahuan. Metode tersebut berguna untuk mendapatkan pemahaman interaksi individu dengan lingkungan hidupnya yang kontekstual dalam kondisi dan waktu tertentu. Tulisan ini menemukan adanya variasi kapasitas membayangkan ke depan dalam bentuk jangka pendek dan jangka panjang dan gambaran yang dihasilkan dari kombinasi pengetahuan yang sudah ada, data empiris pengamatan harian agroekosistem, serta skenario prakiraan iklim musiman. Hasil membayangkan tersebut kemudian membentuk ekspektasi dan strategi ke depan. Tulisan ini juga menemukan bahwa keputusan akhir atas antisipasi tidak selalu linier dengan apa yang diharapkan dan dirancang sebelumnya. Ada variasi keputusan yang tidak mengalami perubahan dengan ekspektasi sebelumnya, dan keputusan yang mengalami perubahan dari ekspektasi sebelumnya. Pertimbangan rasional individu didasari pada pertimbangan berbagai faktor sosio-kultural dan lingkungan hidup yang kontekstual

---

This thesis examines variations in farmers anticipation and decision making in dealing with the consequences of climate change in the form of El Niño 2018/2019 in the farmers agrometeorological learning in Science Field Shops (Warung Ilmiah Lapangan). The focus of this paper is looking at how individuals visualize climatic conditions and their agricultural landscapes in the future on the basis of farming experience and existing knowledge and combining them with the inputs of new knowledge elements. Farmers forseeing influences the expectations and strategies that will be carried out to deal with ongoing climate conditions. Furthermore, the final action as an outcome of farmer’s anticipation illustrates how decision making is carried out with based on rational choice within the complex social and environmental milieu that is non-social vacuum.

This research used a multi-sited ethnography method by following individuals, life stories, experiences and knowledge. The method is useful for gaining an understanding of the interaction of individuals with their contextual environment in certain conditions and times. This paper finds that there are variations in the capacity of foreseeing in the form of short-term and long-term periods generated from a combination of existing knowledge, empirical data on daily observations of agro-ecosystems, and seasonal climate forecast scenarios. The foreseeing visualization results shape farmer’s expectations and strategies. This paper also finds that the final decision of anticipation doesn’t always linear with what was expected and prior strategies. There are variations in decisions: one which did not change with previous expectations, and second decisions that changed from previous expectations. Rational considerations of individual farmers were based on consideration of various contextual socio-cultural and environmental factors."

"This study have been conducted in 2004 and taken place in East Java for five months from July throughout November 2004. Two locations were chosen as a sample for IPM-Farmer Field School namely Malang and Jombang districts. The objectives of research were: (a) to describe the adoption of IPM technology by farmers, (b) the economic visibility of farms and (c) the technical efficiency of farms between before and after IPM-FFS. This research used method of survey, primary data where collected from 80 farmers consisting of 40 IPM-Farmer Field School (alumni) and 40 non-alumni while secondary data were collected from the Office of Estate Crops, the Office of IPM Project, Central Agency of Statistics and Institutions of Research. The results showed that after IPM-FFS, the technology of integrated pest management have been applied by the most of farmers. The alumni (80%) and non-alumni (23%) have done the field observation regularly The alumni and non-alumni (32.5%) were able to distinguish some predators of pests and did not harm them. Most farmer have controlled pests with a method of preventive while the an-organic pesticide would be applied when the pests attack reached the economic threshold. The productivity of alumni after IPM-FFS increased 45.5 percent (from 1,128 to 1,641) and non-alumni increased 24.6 percent (from 872 to 1,087)kg/ha/year. Net income of alumni increased 40,7 percent (from Rp.3,7 to Rp 5,2) million/hectare/year. Through the application of IPM technology, the technical efficiencies of alumni increased 31,7 percent (from 0.63 to 0.81) and non-alumni increased 4,8 percent (from 0,63 to 0,66)."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu perubahan iklim global era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan iklim yang semakin nyata mengancam kehidupan manusia di muka bumi mendorong negara-negara untuk mengantisipasinya. Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun dibutuhkan kerja sama negaranegara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memeranginya. Kerja sama antara negara maju dan negara berkembang tampaknya tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya. Negara berkembang menuntut negara maju untuk bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang telah dihasilkan selama pembangunan industrinya hingga membawa kesuksesan ekonomi seperti yang tampak sekarang ini. Sementara negara maju menghimbau negara berkembang agar ikut berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan nyata mengantisipasi perubahan iklim karena tingkat emisinya yang terus meningkat. Kebijakan luar negeri Indonesia harus adaptif sesuai dengan kebutuhan bagi kepentingan nasionalnya. Indonesia senantiasa menunjukkan komitmennya sebagai negara yang mendukung terhadap isu perubahan iklim global dengan memelopori pertemuan-pertemuan internasional dalam rangka mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Protokol Kyoto , salah satunya UNFCCC. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim global banyak dipengaruhi oleh kondisi politik di lingkungan domestik dan lingkungan eksternal. Pemerintah Republik Indonesia berperan dalam mengelola dinamika politik yang terjadi untuk dapat dirumuskan menjadi sebuah kebijakan luar negeri mengenai perubahan iklim global.

---

This thesis is focusing on the Indonesian Foreign Policy in responding to global climate change issues era Susilo Bambang Yudhoyono during 2004-2008. Climate change has increasingly threatened the life people in this world. This problem has urged many countries to take actions. The climate change problem cannot be resolved by individual country, but it needs the cooperation among all countries in this world. However, the cooperation between developed and developing countries seems uneasy because of the differences of economics interests among them. In this issues, developing countries invoke developed countries to take responsibility for greenhouse gas emissions that have been generated during the development of their industries. Meanwhile, developed countries also call for developing countries to participate in this action as nowadays most developing countries also emit greenhouse gases more than developed countries. Indonesian Foreign policy have to adaptive for its national interest. Indonesia shows the commitment by supporting international meetings to decrease the emission as of Kyoto Protocol mandate, one of them is UNFCCC. Indonesian foreign policy in responding to global climate change more influences by domestic and external political conditions. The Indonesian government has central role in managing the dynamic domestic politic that can be formulated in foreign policy on global climate change."

"Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait isu perubahan iklim yang menyebabkan terganggunya aktivitas manusia, terutama pada aktivitas pertanian. Sektor pertanian merupakan segmen penting karena merupakan sumber pasokan pangan masyarakat Indonesia. Pemenuhan pasokan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia akan menentukan taraf kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode kajian literatur untuk menganalisis konsep successful adaptation pada kebijakan adaptasi perubahan iklim kementerian pertanian. Konsep ini digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

---

This study aims to provide an understanding of climate change issues that disrupts human activities, particularly in agricultural activities. Agricultural sector plays a big role in the nation because this sector mainly provides food supplies for the nation. Meeting the food supply as a basic human need will determine the level of community welfare. This paper uses literature review method to analyze the concept of successful adaptation in the climate change adaptation policy of the Ministry of Agriculture. This concept is used to see the extent of the government's success in maintaining national food security."

"Dalam perkembangan pengendalian perubahan iklim di dunia muncul mekanisme fleksibel yang diatur dalam Protokol Kyoto. Dalam perkembangannya terbentuk mekanisme mitigasi baru yaitu JCM sebagai mekanisme mitigasi yang diajukan Jepang kepada UNFCCC di bawah framework for various approaches. JCM sendiri merupakan mekanisme carbon offsetting yang dimana Jepang memberikan bantuan kepada negara berkembang untuk mengurangi karbon dengan timbal balik pemberian kredit karbon kepada Jepang. Dalam tulisan ini Penulis mencoba menelusuri bagaimana JCM itu diletakkan dalam pengaturan perubahan iklim global dan melihat bagaimana JCM diatur dan diimplementasikan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan serta data yang disediakan oleh instansi terkait. Temuan yang disampaikan dalam penelitian ini adalah aspek-aspek dari mitigasi perubahan iklim yang harus diperhatikan Indonesia jika ingin meningkatkan lagi kebermanfaatan dari mekanisme JCM atau ingin mengimplementasiken mekanisme mitigasi dengan bentuk carbon ofsetting lainnya.

---

In the development of climate change mitigation in the world, flexible mechanisms are created under the Kyoto Protocol. In its development, a new mitigation mechanism was formed, namely JCM as a mitigation mechanism proposed by Japan to the UNFCCC under the framework for various approaches. JCM itself is a carbon offsetting mechanism in which Japan provides assistance to developing countries to reduce carbon in exchange for giving carbon credits to Japan. In this paper, the author tries to explore how the JCM is put into global climate change regulation and see how JCM is regulated and implemented in climate change mitigation in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative research with a qualitative approach, and uses library materials and data made available by the relevant agencies. The findings presented in this study are aspects of climate change mitigation that Indonesia must pay attention to if it wants to increase the usefulness of the JCM mechanism or to implement mitigation mechanisms with other forms of carbon offsetting."

"Perubahan iklim yang semakin nyata mengancam kehidupan manusia di muka bumi mendorong negara-negara untuk mengantisipasinya. Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun dibutuhkan kerja sama negara-negara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memeranginya. Kerja sama antara negara maju dan negara berkembang tampaknya tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya. Negara berkembang menuntut negara maju untuk bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang telah dihasilkan selama pembangunan industrinya hingga membawa kesuksesan ekonomi seperti yang yang tampak sekarang ini. Sementara negara maju mengimbau agar negara berkembang ikut berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan nyata mengantisipasi perubahan iklim karena tingkat emisinya yang terus meningkat.Awal tahun 1990-an PBB menyepakati pembentukan UNFCCC sebagai wadah bagi pelaksanaan perundingan untuk menyusun mekanisme pencegahan dan penanganan perubahan iklim. Protokol Kyoto yang disusun sebagai mekanisme mengikat (legally binding) untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca tidak dapat berjalan efektif karena pertentangan kepentingan negara maju dan negara berkembang terkait dengan kepentingan ekonomi. Diantara negara maju, Jerman merespon isu perubahan iklim dengan kebijakankebijakan yang aktif dan progresif. Bersama Uni Eropa, Jerman senantiasa menunjukkan komitmennya dalam mengusulkan dan memelopori tindakantindakan konkret dalam rangka mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Protokol Kyoto. Kebijakan luar negeri Jerman yang progresif dalam menangani isu perubahan iklim lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi politik domestik. Sebagai negara demokrasi liberal, pemerintah federal Jerman berperan untuk mengelola dinamika politik domestik untuk dapat dirumuskan menjadi sebuah kebijakan luar negeri mengenai perubahan iklim global.Perundingan internasional dalam kerangka UNFCCC yang berlangsung setiap tahun pada kenyataannya telah menjadi wahana pertarungan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara maju berhadapan dengan negara berkembang. Ditengah kondisi tersebut, kebijakan luar negeri Jerman senantiasa mendinamisasi politik perubahan iklim dari kebuntuan-kebuntuan yang mengancam bubarnya kesepakatan global mengenai upaya memerangi perubahan iklim.

---

Climate change has increasingly threatened the life of people in this world. This problem has urged many countries to take actions. The climate change problem can not be resolved by individual country, but it needs the cooperation among all countries in this world.. However, the cooperation between developed and developing countries seems uneasy because of the differences of economic interests among them. In this issue, developing countries invoke developed countries to take responsibility for greenhouse gas emissions that have been generated during the development of their industries. Meanwhile, developed countries also call for developing countries to participate in this action as nowadays most developing countries also emit greenhouse gases more than developed countries.In early 1990s, the United Nations has approved the establishment of UNFCCC, forum under United Nations, as a tools for negotiation in order to arrange the mechanisms for the prevention and dealing with climate change issue. Kyoto Protocol is one of binding mechanism in order to reduce greenhouse gas emissions. However, it is not be effective because of conflict in economic interest between developed and developing coutries. Among developed countries, Germany has strong political leadership in responding to global climate change. German is also very active and progressive in developing its climate change policies. Germany with the EU always shows its strong commitment in recommending and pioneering actions in order to reduce emissions even more than as required in the Kyoto Protocol. German foreign policy in dealing with climate change is more influenced by domestic political conditions. As a liberal democratic country, the federal government has central role in managing the dynamic domestic politic that can be formulated in foreign policy on global climate change.International negotiation in the UNFCCC framework conducts every year. Nevertheless, this negotiation forum is used to fight the economic and political interests between developed and developing countries. In this condition, German foreign policy often comes up with progressive policy that avoids the impasse of global agreement efforts in combat climate change."