Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun PPPSRS diberikan status sebagai badan hukum. Namun dalam undang-undang ini tidak ditemukan ketentuan mengenai Pengurus, apalagi pengaturan mengenai organ badan hukum lainnya. Padahal seharusnya karakteristik suatu badan hukum adalah memiliki pengaturan organ yang lengkap. Permasalahan ini praktis berlanjut pada sejauh mana tanggung jawab Pengurus terhadap Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh PPPSRS. Bahkan isu tidak adanya kejelasan tanggung jawab Pengurus ini muncul dalam kasus hukum antara pemilik atau penghuni Sarusun melawan Pengurus PPPSRS, dengan dalil bahwa Pengurus dimintakan pertanggungjawaban karena dituduh terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, topik ini menarik untuk diangkat dengan tujuan menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai Tanggung Jawab Perbuatan Hukum Pengurus PPPSRS dalam mewakili PPPSRS, berdasarkan keterbatasan peraturan yang ada dan sedikit teori hukum badan hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ditemukan bahwa Pengurus tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk perbuatan hukum beheren PPPSRS yang telah dilakukan sesuai dengan prinsip pengurusan PPPSRS, namun bertanggung jawab secara pribadi untuk perbuatan hukum beschikking yang diambil secara melawan hukum. Ditemukan juga bahwa majelis hakim sudah menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas bagi Pengurus PPPSRS.

---

In Law No. 20 of 2011 on Strata Units (UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun), the Association of Owners and Occupants of Strata Units (PPPSRS) is granted legal status. However, this law does not provide any provisions regarding the Management Board, let alone regulations regarding other organs of the legal entity. In fact, the characteristics of a legal entity should include a complete organ regulation. This problem practically continues to the extent of the Management Board's responsibility for the legal acts carried out by the PPPSRS. Even the issue of the lack of clarity of the Management Board's responsibility emerged in a legal case between the owner or occupant of the Strata Unit against the Management Board of the PPPSRS, with the argument that the Management Board was asked to be accountable for being accused of proven unlawful acts as referred to in Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata). Therefore, it is interesting to raise this issue with the aim of producing a systematic explanation of the Legal Liability of the Management Board of the PPPSRS in representing the PPPSRS, based on the limitations of existing regulations and a little legal theory of legal entities in Indonesia. This research uses a statutory approach and a case approach. The research results are that the Management Board is not personally liable for the legal acts of managing the PPPSRS that have been carried out in accordance with the management principles of the PPPSRS, but is personally liable for the unlawful legal acts that are taken. It was also found that the panel of judges has applied the principle of limited liability for the Management Board of the PPPSRS."

"Skripsi ini membahas tentang pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, ditinjau dari prinsip-prinsip good governance. Pelayanan Rusunawa Pulo Gebang dilaksanakan oleh UPRS Wilayah III Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori good governance dalam pelayanan publik dengan pendekatan positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif terhadap dimensi-dimensi good governance.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPRS Wilayah III belum memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Rusunawa Pulo Gebang. UPRS Wilayah III juga mengalami kendala dalam mewujudkan prinsip good governance, yakni tidak adanya sistem elektronik pendukung dalam pelayanan, terutama dalam pelayanan administrasi sehingga menyebabkan penyimpangan di lapangan dan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang. Selain itu, UPRS Wilayah III juga menghadapi kendala kekurangan SDM sebagai pengawas rusunawa, yakni penanggung jawab lokasi (penjalok).

---

This undergraduate thesis discusses about the services at Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, East Jakarta, reviewed by the principles of good governance. Rusunawa Pulo Gebang services performed by UPRS Region III in Agency of Housing and Local Government Buildings of DKI Jakarta Province. This study uses the theory of good governance in the public service with positivist approach and qualitative data collection techniques. The data analysis technique uses descriptive analysis technique of the dimensions of good governance.

The results of this study indicate that UPRS Region III has not comply the principles of good governance in service in Rusunawa Pulo Gebang. UPRS Region III also has a problem in realizing the principles of good governance, that is the absence of supporting electronic systems in services, especially in administrative services, causing irregularities in the implementation field and many people have difficulty in accessing information about services in Rusunawa Pulo Gebang. In addition, UPRS Region III also faces a lack of human resources as rusunawa supervisors, that is penanggung jawab lokasi (penjalok)."

"Rumah susun merupakan padanan dan kata flat/ apartement. Flat / apartment yang berasal dari bahasa Inggris berarti rumah yang bertingkat .Menurut UU No.16 Th 1985 mengenai Rumah Susun, pengertian rumah susun adalah: Bangunan bertingkat yang di bangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian ? bagian yang distrukturkan secara fiingsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan - satuan yang masing - masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian ? bagian bersama, beranda bersama dan tanah bersama.Rumah susun di Indonesia, khususnya di kota - kota besar seperti Jakarta merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat. Berdasarkan data tentang penduduk tahun 1997, menyatakan 60 % penduduk kota adalah masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah.Dengan demikian perumahan yang disediakan di kota ? kota besar diprioritaskan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sesuai dengan tujuan dan pembangunan rumah susun itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 16 Th. 1985, adalah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan tujuan tersebut, maka Pemda DKI dan Perum Perumnas dan pihak swasta memprioritaskan membangun rumah susun di daerah pemukiman yang biasanya merupakan pemukiman yang padat dan kumuh. Penghuni yang diprioritaskan untuk mendiami rumah susun tersebut adalah penghuni yang terkena peremajaan lingkungan perumahan tersebut. Masyarakat itu digolongkan ke dalam masyarakat berpenghasilan rendah.Peneiltian ditujukan untuk melihat adanya hubungan secara kuantitatif melalui analisis regresi berganda peran karakteristik disain pada pembangunan rumah susun sederhana. Penelitian menggunakan sampel dan proyek pembangunan rumah susun sederhana di Jakarta. Data sekunder didapat dan Pemda DKI,Perum Perumnas dan Litbang Pemukiman PU Cipta Karya, data primer didapat dan hash catatan wawancara dengan Konsultan (Arsitek) dan Survey lapangan rumah susun yang ada di Jakarta.Hasil model regresi didapatkan bahwa ada korelasi yang positif antara vaniabel-variabel kualitas Karakteristik Perancangan pada pembangunan rumah susun."

"Pembangunan rumah susun masih kurang memperhatikan aspekmanusia yang menghuninya, sehingga timbul ketidaksesuaian. Untukitu pembangunan rumah susun perlu didukung oleh penelitianterhadap rumah susun yang telah dibangun dan ditempati, terlebihterhadap penghuni rumah susunnya. Penelitian yang dilakukanmenitikberatkan kepada aspek Arsitektur Lingkungan dan Perilaku.Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari hubungan timbal-balik(korelasi) antara Iingkungan Hsik arsitektur rumah susun denganperilaku penghuni rumah susun tersebut, dengan fokus penelitianberupa persepsi penghuni, tingkat kepuasan terhadap Iingkungan fisik rumah susun dan tingkat kebetahan untuk terus menetap di rumahsusun. Mencari kaitan antara fokus penelitian (persepsi, kepuasan,dan kebetahan) dengan karakteristik penghuni dan karakteristiklingkungan. Di samping itu juga untuk mengevaluasi rancangan rumahsusun yang ada dengan memperhatikan aspek kajian arsitekturlingkungan dan perilaku.Penelitian ini dilaksanakan di rumah susun sederhana tahap I dantahap IIA yang dibangun oleh Perum Perumnas di Kota Baru BandarKemayoran, terdiri dari beberapa tipe unit, yaitu tipe F-18, F-18 Baru,F-21, F-36, F-36 Baru dan tipe F-42, dengan total keseluruhanbangunan 57 blok. Sampel penelitian adalah Kepala Keluarga atauIbu Rumah Tangga dari unit rumah susun yang terpilih secara acakterstrata (Stratified Random Sampling) sebanyak 136 buahresponden.

---

AbstractThe development of flats so far still has not looked into the aspect ofpeople who reside it. In later stage mismatch occur between physicalenvironment of the flats and its residents. Because of that thedevelopment of flats needs to be supported by research of existinginhabited flats, especially towards the flats residents. The conductedresearch put emphasizes on environmental architecture and behavioraspect.The aim of this research is to seek correlation between physicalarchitectural environment of flats and the behavior of its residents,where research is focused on perception of residents, level ofsatisfaction of physical environment of flats and level of contentment tocontinue staying in flats. To seek for correlation between focus ofresearch (perception, satisfaction and contentment) withcharacteristics of residents and environment. Moreover, to evaluatethe design of existing flats with respects of environmental architectureand behavior.This research is conducted at low cost flat stage land IIA which is builtby Perum Perumnas at Kota Baru Bandar Kemayoran. Comprises oftype F-18, New F-18, F-21, F-36, New F-36 and type F-42, with totalbuilding of 57 blocks. Sample for research Head of Families orHousewives from flats unit which chosen by methods of StratitiedRandom Sampling as many as 136 respondents.The method for Data Collecting is by using questionnaire,comprehensive interview, walk-through evaluation, tield observation,evaluation of secondary data and interview with related person orbodies.Data Analysis Technique with frequency distribution table, CrossTabulation, and Bivariate Correlation ( Moment Pearson Correlation )and Contingency Coeflicient to probe hypothesis. For Data AnalysisSPSS Program Windows-based Operating System version 9."

"Untuk mengatasi masalah pemukiman yang kurang layak baik dari segi sosial. kesehatan dan efisiensi, pemerintah telah membangun perumahan berupa rumah susun, Namun sering terjadi permasalahan penyediaan air bersih di rumah susun, khususnya pada perancangan instalasi perpipaannya. Rumah susun empat lantai dengan 17 blok di Sarijadi, Bandung mempunyai beberapa masalah dalam instalasi perpipaannya. Debit atau konsumsi air bersih yang diperlukan pada setiap blok rumah susun (4 lantai, 40 rumah) adalah 3,644 m3(jam. Sistem distribusi aliran yang digunakan sebagian besar adalah dengan sistem gravitasi kecuali pada blok P dengan tanglci di bawah. Dari perhitungan diperoleh kapasitas tangki di atas gedung adalah 4,525 m3/blak. diameter pipa tekan (discharge),d, = 0,0569 m. sedangkan diameter untuk pipa hisap(suction) d, = 0,0635 m. Daya pampa yang diperlukan untuk mengangkut air dari tanglci bawah pada setiap blok adalah 1 x 1,5 kW."

"Keterbatasan lahan yang dapat digunakan sebagai pemukiman di Jakarta sebagai akibat dari pembangunan kota yang sangt pesat, menyebabkan sarana hunian yang Iayak menjadi mahal dan sulit didapatkan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan, antara Iain dengan menyediakan rumah susun sederhana bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Namun penyediaan mmah susun sederhana bagi masyarakat perkotaan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga harus dilakukan penghematan agar biaya bangunan dapat ditekan serendah mungkin.Untuk menghemat biaya pembangunan rumah susun sederhana, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pemilihan sistem struktur yang tepat, karena pekerjaan struktur membutuhkan biaya paling besar dibandingkan dengan pekerjaan lainnya dalam sebuah bangunan.Pada penulisan ini akan membahas tentang sistem struklur yang khusus dibuat untuk menghemat biaya pembangunan pada rumah susun sederhana, terutama yang dibangun oleh Perum Perumnas."

"ABSTRAKBerkembang pesatnya perekenomian yang terjadi pada kota-kota besar terutama wilayah Ibu Kota Jakarta, menjadikan kota tersebut sebagai wilayah padat penduduk serta kurangnya lahan atau tata ruang untuk wilayah pemukiman yang layak bagi penduduk tersebut. Menyingkapi hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memanfaatkan ruang dan tanah yang ada untuk dibangun Rumah Susun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Dalam tulisan ini mengambil studi kasus mengenai Peralihan Pengikatan Perjanjian Jual Beli atas unit Apartemen Green Pramuka yang belum bersertipikat dari Pemilik Pertama kepada Pihak Ketiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yurudis normatif dengan menggunakan data sekunder.Penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu Peralihan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan dengan Addendum oleh Pemilik Pertama kepada Pihak Ketiga adalah kurang tepat karena addendum tersebut bertujuan untuk mengalihkan Hak dan Kewajiban dari Pemilik Pertama kepada Pihak Ketiga bukan menambahkan atau merubah ketentuan dalam perjanjian, pada dasarnya addendum tidak mengubah para pihak dalam perjanjian akan tetapi hanya menambahkan atau mengubah suatu ketentuan baru sehingga menghasilkan klausul-klausul baru dalam suatu perjanjian dengan demikian hal tersebut kurang tepat diterapkan dalam kasus yang dibahas oleh penulis. Oleh karena itu konstruksi hukum yang tepat dalam Peralihan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut yakni dilakukan dengan cara pembaharuan hutang atau Novasi Subjektif Aktif yang berdasarkan Pasal 1413 KUHPerdata menyatakan bahwa novasi subjektif aktif terjadi apabila kedudukan kreditor dalam perikatan yang lama diganti oleh pihak ketiga sebagai kreditor dalam perikatan yang baru dan mengakibatkan perikatan yang lama hapus demi hukum dan selanjutnya dibuat/dibentuk suatu perikatan baru antara kreditor baru dengan debitor.

---

ABSTRACT

A rapidly growing economy which happens in a big city especially Jakarta, it becomes that city as a less densely populated cities and residental area. In accordance of article 3 statute 20,2011 about flats, the governments of capital city Jakarta using an empty space and land to build flats which is utilize rhe space and land effectively and efficiently. And also provide an open green area. In this thesis, writer takes a case about ?transitional agreement sale and purchase agreement of Green Pramuka apartment?which is uncertified from first to third parties. The approaching method of this research is juridical normative, and the data obtained from secondary data.

This research concluded that a transitional agreement sale and purchase agreement conducted with an addendum by the first to third parties is less precise because the aim of the addendum is to assign its rights and obligations not to add or change the terms. Basically addendum doesn?t change the parties to the agreement but it will only add or change a new provision to produce new clause in an agreement so it less appropiate to be applied in the cases discussed by the writer. Therefore, the legal construction precise in the transitional agreement sale and purchase agreement by debt renewal or novation subjective sourced of article 1413 of civil code states that a novation subjective active occurs when the position of creditor in the long engagement is replaced by a third party as a creditor in the new engagement as a result a long engagement null and void and subsequently created a new engagement between the new creditors to debtors."