Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Guna mengikis permasalahan kemiskinan di Indonesia, pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan zakat dan perpajakan sebagai dua sumber penerimaan. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar preferensi Wajib Pajak Orang Pribadi atas penerapan zakat sebagai unsur pengurang pajak dalam sistem Pajak Penghasilan. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data secara mix method yang menghasilkan 106 responden yang didapatkan melalui convenience sampling dan 5 narasumber wawancara mendalam. Adapun lokus dari penelitian adalah DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyetujui (~60%) atas penerapan zakat sebagai tax relief, dimana dimensi kepuasan atas pelayanan Lembaga zakat memberikan pengaruh positif yang signifikan sedangkan dimensi motivasi menunjukkan hasil sebaliknya. Meskipun tinggi, realisasi dari penggunaan zakat sebagai tax relief masih terbilang kecil disebabkan beberapa hal, seperti risiko pemeriksaan atas status Lebih Bayar, pengurangan pajak yang dirasa kurang memuaskan, serta pemahaman agama yang berkembang di masyarakat terhadap zakat dan pajak. Upaya perbaikan perlu dilakukan secara bersama, khususnya institusi perpajakan dan zakat sebagai ujung tombak atas pengelolaan dua dana tersebut.

---

In order to eradicate the problem of poverty in Indonesia, the government seeks to integrate zakat and taxation as two sources of revenue. The purpose of this research is to find out how big the preferences of individual taxpayers regarding the application of zakat as a tax deduction element in the income tax system. The researcher used a quantitative approach with mixed method data collection which resulted in 106 respondents who were obtained through convenience sampling and 5 in-depth interviews with informants. The site of this research is DKI Jakarta as the capital city of Indonesia, which is predominantly Muslim. The results of this study indicate that the majority of respondents agree (~ 60%) on the application of zakat as a tax relief, where the dimensions of satisfaction with the services of zakat institutions have a significant positive effect while the dimensions of motivation show the opposite result. Meanwhile, the realization of the use of zakat as a tax relief is still relatively small due to several things, such as the risk of due diligence by tax office to overpayment status, tax deductions that are considered unsatisfactory, and religious understanding in society towards zakat and taxes. Improvement efforts need to be carried out together, especially taxation and zakat institutions as the spearheads of the management of the two funds."

"Laporan magang ini menjelaskan dan mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan individu orang pribadi pada tahun 2021. Subjek yang digunakan dalam laporan ini merupakan Warga Negara Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja di Indonesia, penghasilan dari pekerjaan di Amerika Serikat, dan penghasilan dividen. Laporan ini juga akan menjelaskan perhitungan pajak terutang bagi suami-istri yang menjalankan kewajiban pajak secara Memilih Terpisah (MT). Hasil akhir dari laporan magang ini akan menggambarkan perhitungan pajak yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

This internship report explains and evaluate the individual income tax calculation for the year 2021. The subject in this report is an Indonesian Citizen that earn income from employers in Indonesia, income from employer in the United States, and dividend income. This report will also explain about the calculation of the tax payable for husband-wife that carry their own tax obligation with Married File Separately. The result from this report shows that the practice of tax treatment and the calculation in accordance with tax regulation that has been determined in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Pemeriksa dan PT. ABC atas sengketa koreksi tentang service charge serta menganalisis implikasi pajak yang timbul dalam sengketa koreksi atas service charge ini. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, teori akuntansi dan konsep penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah menurut pendapat Pemeriksa, service charge yang diterima dari transaksi sewa hotel harus diakui sebagai penghasilan PT. ABC karena service charge tersebut merupakan bagian yang melekat pada penerimaan utama PT. ABC dan implikasi pajak yang timbul adalah atas komponen service charge tersebut dikenakan pajak di level perusahaan dan karyawan karena Pemeriksa tidak melakukan penyesuaian pada biaya operasional. Sementara menurut PT. ABC service charge merupakan utang kepada karyawan karena substansi service charge merupakan hak karyawan sehingga tidak berhak diakui sebagai penghasilan PT. ABC, dimana hal ini menyebabkan ketidaksesuaian menurut ketentuan pajak karena PT. ABC diwajibkan untuk memotong PPh 21 karyawan. Oleh karena itu, disajikan skema alternatif dimana Wajib Pajak dapat mengubah skema pencatatan atas service charge atau dengan melakukan rekonsiliasi fiskal.

---

This study aims to analyze the argumentation between fiscus and PT. ABC for fiscal adjustment dispute regarding service charge as well as analyzing the tax implications arising in the correction dispute regarding service charge. The analysis conducted in this study uses the theory of tax collection systems, tax audits, accounting theories and revenue concepts. The method used in this research is descriptive qualitative by conducting in depth interviews. The results of this study are according to the fiscus' argument, service charge received from a hotel rental transaction must be recognized as revenue of PT. ABC because the service charge is an integral part of PT. ABC and the tax implications arising are that the service charge component is taxed at the company and employee level because the fiscus does not make adjustments to operational costs. Meanwhile according to PT. ABC service charge is a liability to the employee because the substance of the service charge is the employees right so it is not entitled to be recognized as revenue of PT. ABC, where this might cause dispute according to the tax regulations because PT. ABC is required to withold personal employee income tax. Therefore, alternative schemes is presented where the Taxpayer can change the scheme used to record transaction related to service charge or by conducting fiscal reconciliation each year."

"Tujuan penelitian ini adalah mengkaji batasan dan konsep taxpayers friendly dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tabun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh 2008). Penelitian ini adalah penelitian kualilalif deskriptif karena berpijak pada penjelasan dan argumentasi nonmatematis dan nonstatistik dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain. UU PPh 2008 memberikan perlakuan yang lebih adil kepada wajib pajak, kesederhanaan dalam penerapan kebijakan pajak penghasilan, kepastian hukum dan netralitas. Selain itu, UU PPh 2008 memberikan banyak insentif, antara lain pernbebasan objek pajak, perluasan biaya pengurang penghasilan bruto, pengurangan dan penyederhanaan tarif dan berbagai stimulus untuk investasi dan dunia usaha. Berdasarkan penelitian, UU PPh 2008 terbukti telah mencerminkan kriteria utama yang terkandung dalam konsep taxpayers friendly, yaltu keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak, Kriteria umum adalah keadilan, kesederhanaan, kepastian dan netralitas sedangkan kriteria khususnya dalam UU PPh 2008 adalah pengurangan beban wajib pajak melalui kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), penerapan reward and punishment yang seimbang dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan penerapan konsep taxpayers friendly dalam UU PPh 2008 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak dalam jangka panjang pun juga meningkat. Keberadaan UU PPh 2008 juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di antara negara-negara ASEAN dalam hal kebijakan perpajakan atas penghasilan. Penelitian ini menyarankan perlunya edukasi dan sosialisasi UU PPh 2008 dengan terencana dan dikelola dengan baik agar diketahui dan dipahami masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini juga menyarankan perlunya kontinuitas pengembangan konsep taxpayers friendly dan implementasinya dalam tiap undang-undang perpajakan Indonesia untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dalam jangka panjang.

---

"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana praktik perlakuan PPh atas penerapan PSAK 73 Sewa dan dampak perpajakannya, kemudian mengevaluasinya sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan. Selain itu, evaluasi juga mempertimbangkan perbandingan perlakuan PPh atas sewa di beberapa negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis regulasi dan hasil wawancara dengan wajib pajak, konsultan, dan regulator. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar otoritas pajak memberikan penegasan terhadap rekonsiliasi fiskal atas penerapan PSAK 73 Sewa, komponen dalam perhitungan DER sebagai dampak penerapan PSAK 73 Sewa, serta mengatur nilai bruto persewaan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan final Pasal 4 ayat (2) sewa tanah/bangunan.

---

This study aims to analyze how the practice of treating income tax on the application of PSAK 73 Leases and its taxation impact, then evaluates it so that it can provide policy recommendations. In addition, the evaluation also considers a comparison of the treatment of income tax on leases in several countries. This study uses a qualitative descriptive approach by analyzing regulations and the results of interviews with taxpayers, consultants, and regulators. The results of this study recommend that the tax authorities provide confirmation of the fiscal reconciliation on the implementation of PSAK 73 Leases, components in the calculation of DER as a result of the implementation of PSAK 73 Leases and regulate the gross rental value which is the tax base of the Final Income Tax Article 4 paragraph (2) land/building leases."

"Percepatan restitusi Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi WPOP dengan menjamin proses penyelesaian dalam 15 (lima belas) hari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan percepatan restitusi PPh pada WPOP apakah telah memenuhi asas pemungutan pajak the four maxims, yaitu asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan, dan asas ekonomi. Sampel penelitian ini terdiri dari orang pribadi dengan kriteria WPOP yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2022 yang dipilih dengan pendekatan simple random sampling. Penelitian ini menggunakan data primer berasal dari penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Untuk pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, skala likert digunakan untuk membantu dalam analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan percepatan restitusi PPh bagi WPOP telah memenuhi asas asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan, dan asas ekonomi. Namun, terdapat beberap hal yang perlu diperbaiki dalam pemahaman WPOP tentang administrasi perpajakan percepatan restitusi PPh bagi WPOP.

---

Acceleration of tax refund for individual taxpayers is Indonesia government’s facility to a preliminary refund of Income Tax overpayment for Individual Taxpayers by guaranteeing the settlement process within 15 (fifteen) working days. This study aims to analyze how the accelerated income tax refund for individual taxpayers are implemented based on the four maxims principle, namely equality, certainty, convenience, and economy. The survei sample consisted of individuals with the individual taxpayer’s criteria who had submitted the2022 individual income tax return selected with a simple random sampling approach. This study uses primary data derived from the distributing questionnaire and in-depth interviews. Likert scale is used to assist in data analysis for tests conducted in this study. The results of this study indicate that the application of accelerated income tax restitution for WPOP has fulfilled the principles of equality, certainty, convenience, and economy. However, there are several things that need to be improved in terms of individual taxpayer's understanding of tax administration to accelerate income tax refunds for individual taxpayers."

"Potensi penerimaan pajak dari High Net Worth Individual (HNWI) masih dapat dioptimalkan dikarenakan persentase penerimaannya masih lebih kecil dari WP Badan sehingga unit khusus yang mengadministrasikan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) HNWI memiliki peranan yang cukup penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemungutan Pajak Penghasilan HNWI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil menunjukkan pemungutan PPh WP OP HNWI di KPP WP Besar Empat kurang efektif berdasarkan kerangka evaluasi teori efektivitas organisasi (Campbell, 1974). Keberhasilan program bernilai belum efektif dikarenakan masih terdapat Wajib Pajak Nonefektif dan beberapa Klasifikasi Lapangan Usaha tidak menggambarkan HNWI. Keberhasilan sasaran belum efektif dalam pertumbuhan penerimaan PPh WP OP HNWI namun kepatuhan WP OP HNWI bernilai efektif. Kualitas input dan output juga cukup efektif dengan sedikitnya jumlah SP2DK dari Account Representative yang diusulkan pemeriksaan namun porsi pemeriksaan terhadap WP OP dari pemeriksa masih rendah. Porsi penerimaan PPh WP OP HNWI dari target masih rendah sehingga dinilai kurang efektif.

---

Potential tax revenue from High Net Worth Individuals (HNWI) can be optimized since the percentage of its revenue still lower than Corporate Tax revenue thus special unit administrating HNWI has a significant role. The aim of this study is to analyze the optimization of Income Tax collection from HNWI at the Tax Service Office (KPP) of the Large Tax Office Four (LTO 4). This research uses a qualitative method with descriptive analysis. The results indicate that the collection of Income Tax from Individual Taxpayers from HNWI at the LTO 4 is less effective based on the evaluation framework of organizational effectiveness theory (Campbell, 1974). The success of the program is deemed not yet effective due to the presence of non-effective Taxpayers and some Business Field Classifications that do not depict HNWI. The success of the objectives is not yet effective in the growth of income tax revenue from WP OP HNWI but effective in the compliance of WP OP HNWI. The quality of input and output is also quite effective with a small number of proposed SP2DK (Tax Audit Reports from Account Representative) for examination but the proportion of tax audit by Auditor is still remaining low to the HNWI. The proportion of Income Tax revenue from WP OP HNWI compared to the target is still low, hence considered less effective."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Insentif Pajak Peghasilan Impor dalam menjaga produktivitas wajib pajak konstruksi di KPP Madya Kota Bekasi pada Masa Pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan mix-method, yang meliputi metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif mengadopsi analisis difference-in-differences. Metode tersebut mengukur pengaruh perlakuan rata-rata terhadap produktivitas wajib pajak konstruksi sebelum dan sesudah pelaksanaan. Untuk memperkuat analisis kuantitatif, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berupa wawancara mendalam untuk mengkonfirmasi hasil analisis kuantitatif. Sektor konstruksi dipilih sebagai objek penelitian karena menjadi sektor yang paling ditargetkan oleh Pemerintah dalam kebijakan insentif. Sementara itu, penelitian ini memilih KPP Madya Kota Bekasi karena mengalami penurunan produktivitas paling rendah selama masa Pandemi. Studi menyimpulkan bahwa Insentif Pajak Penghasilan Impor tidak efektif dalam menjaga produktivitas wajib pajak konstruksi di KPP Madya Kota Bekasi. Keefektifan yang tidak signifikan tersebut disebabkan oleh tingkat utilisasi yang rendah, dengan 96% wajib pajak konstruksi tidak memanfaatkan insentif tersebut. Rendahnya utilisasi ini disebabkan kurangnya minat dari wajib pajak konstruksi dan nilai insentif pajak yang relatif kecil. Namun, insentif pajak ini dapat secara efektif mempertahankan Produktivitas Total Factor dan Produktivitas Tenaga Kerja dari wajib pajak konstruksi yang memanfaatkan insentif tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memantau tingkat pemanfaatan dan mengukur efektivitas insentif pajak sebelum mempertimbangkan penerapannya kembali apabila terjadi penurunan produktivitas wajib pajak konstruksi.

---

This study aims to evaluate the effectiveness of the Income Tax Incentive on Imports in maintaining the productivity of construction taxpayers in the Kota Bekasi Medium Tax Office during the Pandemic. It uses a post-positivism approach with a mixed method, which includes quantitative and qualitative methods. The quantitative method adopts the difference-in-differences analysis. Such a method measures the average treatment effect of the construction taxpayers’ productivity before and after the implementation. To strengthen the quantitative analysis, this thesis uses qualitative analysis in the form of in-depth interviews to confirm the quantitative result. The construction sector is selected as the research object since it becomes the Government’s most targeted sector under the incentive policy. Meanwhile, this study selected the Kota Bekasi Medium Tax Office because it faced the lowest decline during the Pandemic. The study concludes that the Income Tax Incentive on Imports is insignificantly effective in maintaining the productivity of construction taxpayers in the Kota Bekasi Medium Tax Office. This insignificant effectiveness is attributed to the low utilisation rate, with 96% of construction taxpayers not utilising the incentive. The low utilisation is due to a lack of interest from construction taxpayers and the limited value of the tax incentive. However, such an incentive could effectively maintain the Total Factor Productivity and Labour Productivity of the construction taxpayers utilising the incentive. Therefore, this study recommends that the Government monitor utilisation levels and promptly assess the tax incentive's effectiveness before considering its re-implementation during construction taxpayers’ productivity decline."