Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penatagunaan antibiotik merupakan salah satu strategi penting dalam mengurangi resistensi antimikroba. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan penggunaan antibiotik di RSUD Tarakan Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2021. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan di rumah sakit, observasi, dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan antibiotik di RSUD Tarakan Jakarta masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun struktur dan proses kebijakan telah diimplementasikan, kepatuhan terhadap pedoman penggunaan antibiotik masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi dan partisipasi dalam sosialisasi, serta kebutuhan untuk meningkatkan wewenang apoteker dalam memberikan rekomendasi terkait pemakaian antibiotik, menjadi kendala utama dalam penerapan kebijakan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penerapan kebijakan penggunaan antibiotik di RSUD Tarakan Jakarta sudah berjalan, masih diperlukan upaya peningkatan dalam hal sosialisasi dan perluasan kewenangan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah meningkatkan pelatihan dan sosialisasi mengenai kebijakan penggunaan antibiotik, memperkuat peran apoteker klinis, dan memperbaiki sistem insentif bagi tenaga medis.

---

Antibiotic stewardship is an important strategy in reducing antimicrobial resistance. This research aims to implement the antibiotic use policy at the Tarakan Hospital, Jakarta, based on Minister of Health Regulation Number 28 of 2021. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data was obtained through in-depth interviews with various stakeholders in the hospital, observations, and review of related documents. The research results show that the implementation of the antibiotic use policy at the Tarakan Hospital, Jakarta, still faces several challenges. Although policy structures and processes have been implemented, compliance with antibiotic use guidelines still needs to be improved. Factors such as lack of outreach and participation in outreach, as well as the need to increase official pharmacists in providing recommendations regarding antibiotic use, are the main obstacles in implementing this policy. This research concludes that although the antibiotic use policy at the Tarakan District Hospital in Jakarta is already in progress, there is still a need for increased efforts in terms of socialization and expansion of permits. Recommendations from this research are to increase training and outreach regarding antibiotic use policies, strengthen the role of clinical pharmacists, and improve the incentive system for medical personnel."

"Praktik Kerja Profesi Apoteker di RSUP Fatmawati bertujuan untuk menganalisis profil penggunaan antibiotik meropenem pada bulan Mei tahun 2023 di RSUP Fatmawati. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Tahapan kajian meliputi pengumpulan data pasien dari sistem informasi rumah sakit (ISIMRS), SIMGOS dan Open Labs, penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif dan penarikan kesimpulan. Hail kajian menunjukkan arakteristik pasien antibiotik meropenem di RSUP Fatmawati pada Bulan Mei Tahun 2023 mencakup 184 pasien, dengan mayoritas berjenis kelamin laki-laki dan berasal dari kelompok pasien geriatri (61-70 tahun) dengan kesudahan pasien pulang dari rumah sakit. Karakteristik peresepan antibiotik meropenem di RSUP Fatmawati pada Bulan Mei Tahun 2023 sebanyak 5669 vial meropenem dengan regimen dosis paling banyak yaitu 3x1 gram dan asal ruangan pasien yang diberikan antibiotik paling banyak yaitu gedung bougenville, lantai 4 - ICU. Hasil biakan kultur menunjukkan resistensi terhadap Acinetobacter baumannii

---

Pharmacist Professional Work Practices at Fatmawati Hospital aims to analyze the profile of use of the antibiotic meropenem in May 2023 at Fatmawati Hospital. The study was carried out using descriptive methods. The study stages include collecting patient data from the hospital information system (ISIMRS), SIMGOS and Open Labs, presenting the data in the form of descriptive tables and drawing conclusions. The results of the study show that the characteristics of meropenem antibiotic patients at Fatmawati General Hospital in May 2023 included 184 patients, the majority of whom were male and came from the geriatric patient group (61-70 years) with the patients later returning home from the hospital. Characteristics of meropenem antibiotic prescriptions at Fatmawati General Hospital in May 2023 were 5669 vials of meropenem with the highest dose regimen being 3x1 gram and the room where the most antibiotics were given was the Bougainville building, 4th floor - ICU. Culture results showed resistance to Acinetobacter baumannii."

"Pemantauan Terapi Obat (PTO) adalah kegiatan yang memastikan pengobatan yang diberikan kepada pasien efektif, aman, dan rasional. Pemantauan terapi obat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD), meminimalkan biaya pengobatan dan menghormati pilihan pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis drug related problems (DRPs) yang terjadi pada pengobatan pasien dan memberikan rekomendasi tindak lanjut menggunakan metode SOAP. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi langsung, pengambilan data, dan studi literatur. Kesimpulan Drug Related Problems (DRPs) yang ditemukan pada pasien Tn. BJP adalah Reaksi Obat yang Tidak Diinginkan (ROTD) dan interaksi obat. ROTD yang dialami pasien adalah hipokalemia yang dapat disebabkan karena penggunaan diuretik (furosemide dan spironolactone) yang berkepanjangan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit pada pasien. Terdapat tiga obat yang memiliki resiko interaksi obat, yaitu: Spironolactone + Valsartan (Kategori interaksi: major); Phenytoin + Amlodipine (Kategori interaksi: major); dan Aspirin + Clopidogrel (Kategori interaksi: moderate).

---

Monitoring (PTO) is an activity that ensures the treatment given to patients is effective, safe, and rational. Drug therapy monitoring aims to improve the effectiveness of therapy and minimize the risk of Unwanted Drug Reactions (ROTs), minimize treatment costs and respect patient choice. The purpose of this study is to analyze drug related problems (DRPs) that occur in the treatment of patients and provide follow-up recommendations using the SOAP method. The data collection method used in this study is by direct observation, data collection, and literature study. Conclusion Drug Related Problems (DRPs) found in Mr. BJP's patients are Unwanted Drug Reactions (ROTDs) and drug interactions. The ROTD experienced by patients is hypokalemia which can be caused due to prolonged use of diuretics (furosemide and spironolactone) that causes electrolyte imbalance in the patient. There are three drugs that have a risk of drug interactions, namely: Spironolactone + Valsartan (Interaction category: major); Phenytoin + Amlodipine (Interaction category: major); and Aspirin + Clopidogrel (Interaction category: moderate)."

"Rumah sakit secara umum yang menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan fungsinya sebagai institusi pelayanan kesehatan dalam upaya mengembangkan fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan berbagai hal, antara lain permintaan pasar yang semakin mengarah pada kualitas pelayanan, dicanangkannya pelayanan prima, kebijakan tentang pelayanan pasien miskin, akreditasi rumah sakit, lahirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maraknya Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai kontrol sosial.Penjabaran tentang fungsi sosial rumah sakit tersebut dapat diketahui dari Pasal 25 Permenkes Nomor 159 b tahun 1988 tentang Rumah Sakit Nasional Jo. SK Menkes Nomor 378 tahun 1993 tentang pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta, dinyatakan "Setiap rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosialnya dengan antara lain menyediakan fasilitas untuk merawat penderita yang tidak mampu. Bagi rumah sakit pemerintah sekurang-kurangnya 75% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia, sedangkan bagi rumah sakit swasta sekurang-kurangnya 25% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan Permenkes No. 159b tahun 1988 tentang penerapan fungsi sosial dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan tujuan khusus :Pemahaman kebijakan tentang fungsi sosial rumah sakit dalam kaitannya dengan penerapan fungsi sosial rumah sakit, pelaksanaan penerapan kebijakan fungsi sosial rumah sakit dan penilaian pelaksanaan Permenkes No. 159b /Menkes/Per/1111988 tentang penerapan fungsi sosial rumah sakit.Hasil penelitian menunjukk`an bahwa pemahaman manajer kesehatan terhadap kebijakan fungsi sosial ialah terjadi salah persepsi di pejabat Depkes, yaitu Permenkes 159b/Menkes/Per/1111988 telah diganti SK Menkes 582/Menkes/SK VII1997. Pemahaman dari RSUD Tarakan tentang kebijakan fungsi sosial rumah sakit hanya diketahui oleh level manajer 1 dan level manajer 2. Lever manejer 3 dan manajer 4 hampir seluruhnya baru tahu ada kebijakan fungsi sosial rumah sakit dan merasa hanya menjalankan kebijakan fungsi sosial rumah sakit sebagai perintah atasan. RSUD Tarakan telah melaksanakan fungsi sosial dengan tempat tidur kelas III 41,41% dengan BOR kelas 111 73,23%, klaim yang dikeluarkan untuk fungsi sosial rumah sakit 23,29% dari hasil pendapatan rumah sakit.Disarankan agar antara Permenkes 159blMenkeslPer/1111988 Pasal 25 dan SK Menkes RI No. 582/ MenkesISKIVI/1997 sehingga harus dilakukan peninjauan kembali 2 ketentuan yang menetapkan besarnya jumlah tempat tidur, meskipun RSUD Tarakan dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan Permenkes 159b tahun 1988 Pasal 25 ternyata dengan tempat tidur 41,41% BOR nya 73,23%. Hal ini dipertimbangkan agar rumah sakit dibebaskan untuk mengatur tempat tidur.

---

Analysis on Implementation of Hospital Social Function Policy Conducted in Tarakan Hospital, Central Jakarta Year 2004Hospitals face many challenges in implementing their function as health care institution related to the development of hospital social function and the duty to provide health care to the public. This complex situation is caused by market demand towards quality, prime service embark, policy on poor patient, hospital accreditation, Law No. 8/1999 on consumer's protection and the ever increasing number of NGO act as social control.

The Minister of Health Decree Number 159b/1988 Chapter 25 on National Hospital and Minister of Health Decree Number 378/1993 on the implementation of social function of private hospitals stated that every hospital should implement its social function by, among others, providing facilities to poor patients, at least 75% of bed capacity for state-owned hospital and at least 25% for private hospital.

This study objective is to analyze the implementation of Minister of Health Decree Number 159b/1988 on the implementation of hospital social function in Tarakan Hospital with specific objectives of investigating the understanding of the hospital social function among hospital managers, the implementation of hospital social function policy, and evaluation of Minister of Health Decree Number 159b/1988 on hospital social function implementation.

The study shows that there is misperception on social function policy among hospital managers the Minister of Health Decree Number 159b/1988 has been replaced by Minister of Health Decree Number 582/1997. Understanding of hospital social function were only perceived by level 1 and level 2 managers. Level 3 and 4 managers did not notice the policy as legal document and implement the policy based on superior's command only. Tarakan Hospital has been implemented its social function by providing 41.41% class III wards with BOR of 73.23%, the hospital also claimed that they spent 23.29% of its income for social function.

It is recommended to adjust and to review both the Minister of Health Decree Number 159b/1988 and the Minister of Health Decree Number 582/1997 as to not confuse hospital managers. Even though Tarakan Hospital was not complied to the Minister of Health Decree Number 159b/1988 but the hospital had provided 41.41% class III wards with BOR of 73.23%. It is also suggested that the hospital should given the freedom to determine the number of beds provided for social function.

References: 25 (1986-2003)"

"Pemantauan Terapi Obat (PTO) adalah kegiatan yang memastikan pengobatan yang diberikan kepada pasien efektif, aman, dan rasional. Pemantauan terapi obat mencakup pemantauan efikasi dan interaksi obat, efek toksik, serta kepatuhan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Masalah Terkait Obat (MTO) yang terjadi pada pengobatan pasien dan memberikan rekomendasi tindak lanjut menggunakan metode SOAP. Pengumpulan data pasien dilakukan dengan melihat data pasien pada rekam medis dan status pasien yang terdapat pada AVICENNA. Jenis data yang digunakan bersifat narasi, uraian serta penjelasan data dari informan baik lisan maupun perilaku subjek yang diamati di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemberian terapi obat ISDN tanpa indikasi, ketidaksesuaian dosis penggunaan omeprazole apabila dibandingkan berdasarkan dosis harian renal drug handbook. Kemudian terdapat pemilihan terapi yang kurang tepat dikarenakan adanya duplikasi terapi antihipertensi CCB dan kurang tepatnya pemilihan terapi antihipertensi yang digunakan pada pasien. Adanya potensi interaksi obat pada CaCO3 dengan nifedipie (adalat oros), amlodipine dan bisoprolol sehingga perlu dijeda dalam pemberian obat dan pemantauan tekanan darah pasien. Hasil analisis MTO diinterpretasikan dalam bentuk SOAP sebagai komunikasi tertulis untuk menyampaikan rekomendasi kepada dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP).

---

Drug Therapy Monitoring is an activity that ensures that the treatment given to patients is effective, safe and rational. Monitoring drug therapy includes monitoring drug efficacy and interactions, toxic effects, and patient compliance. This study aims to analyze Medication Related Problems that occur during patient treatment and provide follow-up recommendations using the SOAP method. Patient data is collected by looking at patient data in medical records and patient status in AVICENNA. The type of data used is narrative, description and explanation of data from informants both verbally and subject behavior observed in the field. The results of the study showed that ISDN drug therapy was given without indication, and there was a discrepancy in the dose of omeprazole when compared based on the daily dose of the renal drug handbook. Then there is inappropriate selection of therapy due to duplication of CCB antihypertensive therapy and inaccurate selection of antihypertensive therapy used in patients. There is a potential for drug interactions in CaCO3 with nifedipine (adalat oros), amlodipine and bisoprolol so it is necessary to pause in administering the drug and monitoring the patient's blood pressure. The results of the Medication Related Problems analysis are interpreted in SOAP form as written communication to convey recommendations to the doctor in charge of services (DPJP)"

"Pemantauan Terapi Obat (PTO) adalah suatu proses bertujuan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif dan rasional bagi pasien dengan cara pengkajian pilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respons terapi, reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD), dan rekomendasi perubahan atau alternatif terapi. Penelitian dilakukan di RSUD Tarakan Jakarta pada bulan Agustus 2023 dengan menggunakan metode studi deskriptif non-analitik. Data penelitian diambil dengan metode purposive sampling dari data rekam medis. Data dianalisis secara univariat dengan menganalisa profil pengobatan pasien sesuai dengan DRPs kemudian disajikan dalam bentuk persentase yang memuat tabel, angka, dan narasi. Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan pemantauan terapi obat pada pasien dengan gangrene, anemia gravis, hipertensi, dan diabetes melitus. Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap pemantauan terapi obat pada pasien, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa terapi pengobatan yang diterima oleh pasien cukup rasional. Namun, pemberian insulin yang terlalu tinggi perlu dipertimbangkan untuk diturunkan karena terjadi efek samping hipoglikemia

---

Therapeutic Drug Monitoring (TDM) is a process aimed at ensuring safe, effective, and rational drug therapy for patients by assessing drug selection, dosage, drug administration method, therapy response, adverse drug reactions (ADRs), and providing recommendations for changes or alternative therapy. This research was conducted at Tarakan Jakarta Regional General Hospital in August 2023 using a non-analytical descriptive study method. Research data were collected using purposive sampling method from medical record data. The data were analyzed univariately by analyzing the patient's medication profile according to Drug Related Problems (DRPs) then presented in the form of percentages containing tables, figures, and narratives. This study aims to conduct medication therapy monitoring in patients with gangrene, myasthenia gravis, hypertension, and diabetes mellitus. From the analysis of therapeutic drug monitoring in patients, it was concluded that the medication therapy received by the patients was quite rational. However, the administration of excessive insulin doses needs to be considered for reduction due to the occurrence of hypoglycemia side effects."

"Pemantauan Terapi Obat (PTO) merupakan salah satu pelayanan farmasi klinik dengan tujuan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Kendala yang dapat ditemukan ketika melakukan PTO adalah keterbatasan sumber daya manusia dan operasional di fasilitas kesehatan, sehingga PTO diprioritaskan sesuai dengan kondisi pasien, jenis obat, dan kompleksitas regimen. Pemantauan Terapi Obat pada laporan ini dilakukan terhadap pasien dengan diagnosis tuberkulosis paru, hemoptisis, dan diabetes melitus di RSUD Tarakan Jakarta. Hasil pemantauan terapi obat menunjukkan bahwa pasien Tn. S mengalami beberapa masalah terkait obat, termasuk interaksi obat, pemberian obat tanpa indikasi, pemberian obat tidak tepat, dan indikasi tanpa terapi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang sesuai untuk memperbaiki masalah terkait obat dan meningkatkan hasil terapi bagi pasien.

---

Medication Review (MR/PTO) is one of clinical pharmacy services to ensure safety, efficacy, and rationality of drug therapy for patients. Challenge that might be faces when conducting PTO are limited human and operational resources in healthcare facilities, hence PTO most important consideration includes patient condition, types of drugs, and complexity of the regimen. On this report, PTO is conducted on a patient diagnosed with pulmonary tuberculosis, hemoptysis, and diabetes mellitus at Tarakan Jakarta Provincial General Hospital. The results of medication review indicate that patient Mr. S experienced several drug-related problems, including drug interactions, prescribing without indication, inappropriate drug administration, and indication without therapy. Therefore, it is important to implement appropriate interventions to address drug-related problems and improve therapy outcomes for patients. Keywords: Drug Therapy Monitoring"

"Pemantauan Terapi Obat (PTO) merupakan salah satu pelayanan farmasi klinik dengan tujuan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Kendala yang dapat ditemukan ketika melakukan PTO adalah keterbatasan sumber daya manusia dan operasional di fasilitas kesehatan, sehingga PTO diprioritaskan sesuai dengan kondisi pasien, jenis obat, dan kompleksitas regimen. Pemantauan Terapi Obat pada laporan ini dilakukan terhadap pasien dengan diagnosis tuberkulosis paru, hemoptisis, dan diabetes melitus di RSUD Tarakan Jakarta. Hasil pemantauan terapi obat menunjukkan bahwa pasien Tn. S mengalami beberapa masalah terkait obat, termasuk interaksi obat, pemberian obat tanpa indikasi, pemberian obat tidak tepat, dan indikasi tanpa terapi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang sesuai untuk memperbaiki masalah terkait obat dan meningkatkan hasil terapi bagi pasien.

---

Medication Review (MR/PTO) is one of clinical pharmacy services to ensure safety, efficacy, and rationality of drug therapy for patients. Challenge that might be faces when conducting PTO are limited human and operational resources in healthcare facilities, hence PTO most important consideration includes patient condition, types of drugs, and complexity of the regimen. On this report, PTO is conducted on a patient diagnosed with pulmonary tuberculosis, hemoptysis, and diabetes mellitus at Tarakan Jakarta Provincial General Hospital. The results of medication review indicate that patient Mr. S experienced several drug-related problems, including drug interactions, prescribing without indication, inappropriate drug administration, and indication without therapy. Therefore, it is important to implement appropriate interventions to address drug-related problems and improve therapy outcomes for patients. Keywords: Drug Therapy Monitoring"

"ABSTRAKPenelitian ini memfokuskan kajian dalam pada bidang pendidikan dan pelatihan In House Training yang dilaksanakan di RSUD Tarakan Jakarta dan baru berjalan sekitar 2 tahun. Dalam proses penelitian ini, pelaksanaan diklat dilihat dari awal perencanaan diklat hingga pelaksanaan diklat tersebut.Selain itu penelitian ini juga ingin melihat bagaimana pelaksanaan diklat selama 2 tahun belakangan ini peneliti juga ingin mnegetahui kendala-kendala apa saja yang tejadi di dalam proses pelaksanaannya dan kendala yang dihadapi oleh penyelenggara diklat dalam pelaksanaan diklat In House Training. Untuk mengetahui obyektifitas pelaksanaan diklat In House Training tersebut, dilakukan wawancara, studi dokumen serta mempelajari dokumentasi yang telah tersedia sebagai data penelitian. Penelitian ini menggunakan metode post-postivis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasilnya adalah Bidang Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan menerapkan pendidikan dan pelatihan diklat In House Training untuk mengefisiensikan anggaran yang ada walaupun belum dapat berjalan secara efektif dan masih banyak terdapat hambatan. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh KSP Pendidikan dan Penelitian agar diklat In House Training dapat berjalan lebih baik. Seperti instruktur tetap widyaiswara, sarana dan prasarana yang lebih baik dan lain sebagainya. Ada dua hambatan di dalam penyelenggaraan diklat In House Training di RSUD Tarakan yang ditemukan yaitu hambatan sumber daya manusia trainer atau instruktur dan anggaran. Pada masa yang akan datang diharapkan RSUD Tarakan mampu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat agar dapat melayani pasien lebih baik.

---

ABSTRACTThis study focuses on the study of human resources development, especially in the field of education and training of In House Training conducted in Tarakan Hospital Jakarta and has been running for about 2 years. In the process of this research, the implementation of the training is seen from the beginning of the training plan until the implementation of the training. In addition, this research also wants to see how the implementation of training for the last 2 years researchers also want to know what constraints occur in the implementation process and the constraints faced by training providers in the implementation of In House Ttraining training. To find out the objectivity of In House Training training implementation, conducted interviews, document studies and studying the documentation that has been available as research data.This research uses pure post postivist method. Data collection techniques used are in depth interviews and document studies. The result is field Education and Research of RSUD Tarakan implements education and training training In House Training to efficient existing budget although not yet can run effectively and there are still many obstacles. There are several things that must be prepared by KSP Education and Research for In House Training can run better. Such as fixed instructors widyaiswara , better facilities and infrastructure and so forth. For the next stage of innovation Pusdiklat Kemnaker not ready. There are two obstacles in the implementation of In House Training in Tarakan Hospital which is found that is the obstacles of human resources trainer or instructor and budget. In the future Tarakan Hospital is expected to be able to prepare qualified human resources who have followed the education and training or training in order to serve patients better. "

"Bedah ortopedi adalah suatu tindakan bedah untuk memulihkan kondisi disfungsi muskuloskeletal.Infeksi Luka Operasi (ILO) adalah infeksi pada luka operasi atau organ/ruang yang terjadi dalam 30 hari setelah operasi atau dalam kurun 1 tahun apabila terdapat implan. Salah satu cara pencegahan ILO adalah dengan menggunakan antibiotik profilaksis. Namun, penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menimbulkan resistensi antibiotik yang sangat merugikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan mengevaluasi kerasionalan penggunaan antibiotik profilaksis bedah ortopedi di RSAL Dr. Mintohardjo Jakarta Pusat periode tahun 2012. Penelitian dilakukan dengan desain potong lintang dan metode retrospektif dengan mengambil dan mengumpulkan data dari dokumen rekam medis pasien yang menjalani operasi ortopedi selama tahun 2012. Sebanyak 163 sampel yang diperoleh terdiri dari laki-laki 73% dan perempuan 27% dengan rentang usia dibawah 12 tahun 9,8%, 12-25 tahun 23,3%, 26-65 tahun 28,9% dan diatas 65 tahun 8,0%. Antibiotik profilaksis yang sering digunakan adalah seftriakson 87,8%, gentamisin 3,7%, sefotaksim 3,7%, sefoporakson 1,2%, siprofloksasin 1,2%, fosfomisin 0,6%, meropenem 0,6%, dan vankomisin 0,6%. Sebanyak 55,8% antibiotik yang diberikan sudah tepat waktu, sedangkan sebanyak 93,9% antibiotik tidak tepat obat. Terdapat 8 kasus ILO (4,9%) dari seluruh pasien bedah ortopedi yang mendapat antibiotik profilaksis. Jenis mikroorganisme yang paling sering ditemukan di RSAL Dr. Mintohardjo, Jakarta, adalah Eschericia coli (23,08%), Coliform (18,62%), Staphylococcus aureus sp. (18%). Pseudomonas Sp. (12,15%) dan Alkaligenes Sp (9,31%). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan antibiotik profilaksis bedah ortopedi di RSAL Dr. Mintohardjo tidak rasional. Hasil yang diperoleh dari uji kai kuadrat menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jenis antibiotik profilaksis yang digunakan dengan kondisi pasien pasca operasi.

---

Orthopedic surgery is a surgery to recover muskuloskeletal dysfunction. The Surgical Site Infection (SSI) is an infection of the surgical wound or organ / space that occurs within 30 days after surgery or within 1 year if an implant there. One way to prevent SSI is by using prophylaxis antibiotics. However, improper use of antibiotics can lead to antibiotic resistance wich is very harmfull. The purpose of this study was to collect data and evaluate the rational use of prophylaxis antibiotic in orthopedic surgery at RSAL Dr. Mintohardjo Central Jakarta in 2012. The study was designed cross sectional and conducted retrospectively by taking and collecting data from the medical record document of patients who were undergoing orthopedic surgery during 2012. A total of 163 samples consisted of men 73% and women 27% with an age range under 12 years 9.8%, 12-25 years 23.3%, 26-65 years 58.9% and over 65 years 8.0%. Prophylaxis antibiotics which common used were ceftriaxone 87.8%, gentamycin 3.7%, cefotaxime 3.7%, cefoporaxone 1.2%, siprofloksasin 1.2%, fosfomycin 0.6%, meropenem 0.6%, and vancomycin 0.6%. A total of 55.8% of these prophylaxis antibiotics were given on time, and 93.9% of them were not appropriate drugs. There were 8 SSI cases or 4.9% of all orthopedic surgical patients who received prophylaxis antibiotics. The types of microorganisms which most frequently found at RSAL Dr. Mintohardjo Central Jakarta was Eschericia coli (23.08%), Coliform (18.62%), Staphylococcus aureus sp. (18%). Pseudomonas Sp. (12.15%) and Alkaligenes Sp (9.31%). From these results we could concluded that the use of prophylaxis antibiotics in orthopedic surgery RSAL Dr. Mintohardjo was irrational. Data were tested by chi square test and the results showed that there were a relationship between the types of antibiotic used with patient’s condition after surgery."