Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan pengalaman-pengalaman perempuan dalam laporan “Aku Ingin Lari Jauh: Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia” dari Human Rights Watch (2021), penulis hendak menunjukkan bahwa banyak perempuan yang dibatasi oleh aturan berbusana jilbab, yang dicetuskan oleh sejumlah institusi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Dampaknya, banyak perempuan yang merasa tertekan, tidak mendapatkan kebebasan atas hidupnya, hingga kemunculan masalah kesehatan. Berdasarkan perspektif feminis, kasus pemaksaan penggunaan dan/atau pelarangan atribut jilbab terhadap perempuan bisa menunjukkan opresi atau penindasan terhadap perempuan. Melalui kerangka teori lima wajah penindasan milik Iris Marion Young, penelitian ini berusaha mengeksplorasi bentuk-bentuk opresi dalam pengaturan berbusana yang dilakukan oleh sejumlah pihak berkuasa terhadap perempuan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pemaksaan jilbab, sehingga tidak membahas pemaknaan atau praktik penggunaan jilbab secara luas, melainkan dibatasi pada kasus-kasus yang didokumentasikan oleh Human Rights Watch. Dengan menggunakan metode penelusuran literatur serta analisis menggunakan perspektif feminism standpoint epistemology dan serialitas Young terhadap data dari riset Human Rights, penelitian ini akan menjelaskan bahwa regulasi serta bentuk-bentuk pengaturan berpakaian pada perempuan telah menunjukkan adanya opresi yang membatasi serta merugikan perempuan.

---

According to the experiences of women in Human Rights Watch's report "I Wanted to Run Away: Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia" (2021), I as the writer intend to show that many women are restricted by the hijab dress code, which is imposed by several governmental and educational institutions in Indonesia. As a result, many women experience depression, a lack of control over their lives, and other health issues. Based on a feminist perspective, situations of forced to use and/or restriction to wear jilbab can indicate oppression against women. Through Iris Marion Young's five faces of oppression theoretical framework, this research explores the forms of oppression in the dress code regulation made by several powerful parties in Indonesia. This research focuses on the imposition of the jilbab, which does not address the broader meaning or practice of wearing the hijab but is limited to the cases documented by Human Rights Watch. Using literature review methods and analysis from a feminist standpoint epistemology perspective and Young’s seriality on data from Human Rights Watch’s report, this study will explain that the regulations and forms of dress code imposed on women indicate the existence of oppression that restricts and harms women."

"Tulisan ini mengangkat tentang pentingnya pengalaman dalam merumuskan identitas politik perempuan, sesuatu yang krusial ketika pejabat publik menentukan kebijakan seperti apa yang tepat dan sesuai untuk kelompok perempuan. Dengan latar belakang wajah politik yang seringkali tampil dalam balutan maskulinitas, momentum keterbukaan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan affirmative action di Indonesia disambut dengan hangat sebagai sesuatu yang positif untuk melawan diskriminasi yang selama ini dialami perempuan. Persoalan yang muncul adalah para pelaku politik terjebak euforia dari representasi gender tanpa memahami persoalan substansial yang mereka hadapi. Data dalam penulisan ini dikumpulkan melalui penelusuran studi pustaka, pengumpulan data publikasi lembaga serta artikel daring. Data tersebut dianalisis menggunakan perspektif pemikiran Iris Marion Young tentang serialitas pengalaman perempuan. Tulisan ini mengungkap sesuatu yang transendental, bahwa ada “normalisasi” atribut atas pengalaman dan definisi perempuan. Melalui penelitian ini terlihat bahwa tren peningkatan kuantitas dari representasi perempuan di parlemen bukanlah hal yang paling dibutuhkan, melainkan pengakuan negara atas identitas politik perempuan yang kemudian akan merekonstruksi pola pikir sistem politik serta para perwakilan perempuan politis yang ada di Indonesia saat ini. Implikasinya, harus dilakukan redefinisi atas makna identitas perempuan oleh negara agar ruang publik yang telah direbut melalui kebijakan affirmative action tidak hanya diisi oleh lip service, namun juga mampu mencapai tujuan awalnya, yakni menciptakan keadilan dan kondisi politik yang anti-diskriminasi.

---

This paper raises the importance of experience in formulating women's political identity, it is something crucial when public officials determine what policies are appropriate for women's groups. With a background in the face of politics that often appears in covered  with of masculinity, the momentum of open political participation of women through the affirmative action policy in Indonesia was warmly welcomed as something positive to fight the discrimination that had been experienced by women. The problem that arises is that political actors are trapped in euphoria from gender representation without understanding the substantial problems they face. The data in this writing was collected through literature study searches as well as collection of institutional publication data and online articles. The data was analyzed using the perspective of Iris Marion Young's thoughts on the seriality of women's experiences. This paper reveals something transcendental, that there is a "normalization" of attributes and experiences of women. Through this research it can be seen that it is not the trend of increasing the quantity of women representatives in parliament that is needed, but the state's recognition of women's political identity which will later reconstruct the mindset of the political system and representatives of political women in Indonesia today. The implication, redefinition must be made on the meaning of women's identity by the state so that the public sphere that has been seized through the affirmative action policy is not only filled by lip service, but is also able to achieve its original goal, namely to create justice and anti-discrimination political conditions."

"Adopsi teknologi QR Code Indonesian Standard (QRIS) dapat mempermudah transaksi pembayaran dan meningkatkan efisiensi UMKM. Namun, QRIS belum sepenuhnya diadopsi oleh UMKM di Indonesia, tercermin dari tingkat adopsi yang relatif rendah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan framework Technology, Organization, Environment (TOE) untuk menganalisis pengaruh faktor TOE terhadap adopsi QRIS dan dampaknya terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini menggunakan self-administered questionnaire untuk memperoleh data dari 299 UMKM di Indonesia. Pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan Smart PLS3.0 digunakan untuk menilai hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian. Temuan menunjukkan bahwa adopsi QRIS ditentukan oleh faktor organisasi dan lingkungan, sedangkan faktor teknologi tidak berpengaruh signifikan. Lebih lanjut, penelitian ini membuktikan bahwa adopsi QRIS berdampak signifikan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan pentingnya kolaborasi antara regulator dan Penyedia Layanan Pembayaran untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan adopsi QRIS.

---

Adoption of QR Code Indonesian Standard (QRIS) technology can simplify payment transactions and improves MSMEs' efficiency. However, QRIS has not been fully adopted by MSMEs in Indonesia, reflected by a relatively low adoption rate. Therefore, this study uses the Technology, Organization, Environment (TOE) framework to analyse the influence of TOE factors on QRIS adoption and the impact on the MSMEs performance. This study used questionnaires gathered from 299 MSMEs in Indonesia and Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach to assess the hypotheses. The findings show that the adoption of QRIS is determined by organisational and environmental factors, while technological factors have no significant effect. Furthermore, this study proves that QRIS adoption has a significant impact on the MSMEs performance. Based on the findings, this study suggests the importance of collaboration between regulators and Payment Service Providers to provide education and assistance to MSMEs to increase the adoption Fof QRIS."

"Skripsi ini membahas hanbok sebagai salah satu identitas Bangsa Korea, dengan melihat bagian-bagian yang dimilikinya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur hanbok yang terdiri dari bentuk, warna, simbol, bahan dan aksesorisnya yang menggambarkan identitas bangsa Korea.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah pakaian yang telah memiliki sejarah panjang ini menjadi pakaian tradisional Korea yang tentu saja mewakili Korea, meskipun telah mendapat berbagai pengaruh tetapi masih tetap bisa mempertahankan ciri khasnya dengan begitu masih dapat dikenali sebagai hanbok.

---

This thesis discusses Hanbok as Korean Identity, looking through the five important parts of the dress. The purpose of this study is to know how the five important parts, such as form or the style of the dress, the color, symbol, the material of the dress and ornament can describe Korean identity. This research is qualitative descriptive.

The result of this study is this dress, which have a long history became a traditional costume of Korea, representing this country. Although it has accepted many influences, this dress still can maintain the characteristics and still can be recognized as Hanbok."

"Artikel ini merupakan penelitian analisis filosofis mengenai childfree yang dipolitisasi terhadap tubuh perempuan ditinjau melalui teori politik seksual Kate Millett. Adanya sistem patriarki yang berkuasa mengendalikan kehidupan sosial-politik, perlahan mengancam eksistensi tubuh perempuan. Bentuk dari politisasi patriarki telah mengakar pada ranah ideologis, biologis, dan sosiologis yang mempengaruhi pengalaman perempuan. Upaya revolusi seksual yang sudah dilakukan masih mendapati polemik yang begitu besar, sehingga patriarki belum maksimal dimusnahkan. Penulis menggunakan metode riset feminis yang bertujuan untuk mencari contoh pengalaman perempuan yang memiliki kaitan dengan persoalan politik seksual, childfree, dan motherhood. Selain itu, ada metode kritik feminis yang digunakan sebagai alat mengkritisi sistem patriarki yang telah mendiskriminasi kehidupan perempuan, baik itu haknya, pilihannya, atau tubuhnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan adanya tindakan politis yang dilakukan oleh sistem patriarki terhadap perempuan childfree melalui konsepsi motherhood.

---

This article is a philosophical analysis research on the politicized childfree of women's bodies in terms of Kate Millett's theory of sexual politics. The existence of a patriarchal system that controls socio-political life slowly threatens the existence of women's bodies. This form of patriarchal politicization has its roots in the ideological, biological, and sociological domains that influence women's experiences. The efforts of sexual revolution that have been carried out still find such a big polemic, so that patriarchy has not been maximally annihilated. The author uses a feminist research method that aims to find examples of women's experiences that are related to issues of sexual politics, childfreedom, and motherhood. In addition, there is a method of feminist criticism that is used as a tool to criticize the patriarchal system that has discriminated against women's lives, be it their rights, choices, or bodies. Based on the research conducted, the authors found that there were political actions carried out by the patriarchal system against childfree women through the conception of motherhood."

"Fokus penelitian kualitatif berperspektif feminis ini adalah menjelaskan dekonstruksi tubuh dan seksualitas perempuan yang hidup dalam masyarakat patriarkat dan berkasta di Bali yang dilakukan Oka Rusmini. Penelitian ini menggunakan pendekatan praktik penulisan feminin Cixous juga teori seks dan kekuasaan milik Foucault. Terdapat tiga temuan, yaitu pertama, perempuan Bali yang hidup dalam sistem patriarkat dan kasta diposisikan sebagai warga kelas dua. Lebih jauh lagi, perempuan Sudra mengalami diskriminasi ganda karena posisinya berada paling rendah dalam tatanan kasta Bali. Kedua, adat budaya Bali yang patriarkat mengkonstruksi tubuh dan seksualitas perempuan sebagai objek dari hasrat laki-laki. Hasrat perempuan dikonstruksi sebagai liyan dari hasrat laki-laki. Oka merekonstruksi nilai tersebut dengan menampilkan tokoh perempuan yang berani untuk mengekspresikan hasrat seksual sekaligus menikmati eksplorasi tubuh dan seksualitas mereka. Ketiga, munculnya dekonstruksi tubuh dan seksualitas dalam kelima prosa Oka Rusmini menunjukkan konsistensi Oka dalam mengkritisi dan mendobrak konstruksi nilai dan seksualitas perempuan Bali yang selama ini dikungkung dalam mitos dan tabu seksual oleh penulisan maskulin. Dalam prosa-prosanya, Oka menggambarkan perempuan Bali sebagai perempuan yang memiliki otonomi atas tubuh dan seksualitas sendiri

---

The focus of this qualitative feminist study is to explicate Oka Rusmini’s deconstruction of women’s body and sexuality in the caste system in Balinese society as written in her five prose works. Using Cixous’ feminine writing approach as well as Foucault’s sex and power theory as the framework to analyze her works, I came with three findings. Firstly, Balinese women who live in patriarchal and caste society are considered assecond class citizens. In addition to that, Sudra’s women in particular are going through multiple discriminations due to their gender and low rank in the caste system in Bali. Secondly, the patriarchal society constructed women’s body and sexuality as the object of desire of men. Women’s desire was constructed as ‘the Other’ of men’s desire. Through her works, Oka reconstructed these values by creating women characters who dare to express their sexual desire and enjoy the exploration of their body and sexuality. Thirdly, the emergence of the deconstructed women’s body and sexuality in all of her works show her consistency in criticizing and breaking the values of women’s body and sexuality that have always been restricted by myth and sexual taboo in masculine writing. In her works, Balinese women were reconstructed as women who have autonomy for their own body and sexuality."

"Dalam suatu pengiriman pesan melalui media komputer, dapat terjadi gangguan yang menyebabkan adanya error dalam pesan yang diterima. Untuk mengatasi error tersebut, digunakan suatu kode yang disebut errorcorrecting code. Salah satu contoh error-correcting code yang sederhana adalah kode Hamming.Kode Hamming merupakan himpunan error-correcting code yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengoreksi bit error yang dapat terjadi saat data komputer dipindahkan atau disimpan. Kode Hamming yang paling sering digunakan adalah kode Hamming (7,4) dan kode Hamming (8,4). Kode Hamming (7,4) adalah kode yang menyandikan 4 data bit menjadi 7 bit dengan menambahkan 3 parity bits. Dan kode Hamming (8,4) merupakan perluasan dari kode Hamming (7,4), yaitu dengan menambahkan satu parity bit lagi, sehingga kode ini menyandikan 4 data bit menjadi 8 bit dengan menambahkan 4 parity bits.Kode Hamming (7,4) hanya dapat digunakan untuk mengoreksi 1-error, sementara kode Hamming (8,4) dapat digunakan untuk mengoreksi 1-error dan mendeteksi 2-error."

"Kembalinya popularitas jual beli pakaian bekas berhubungan dengan minat konsumen terhadap sustainability. Selain tren sustainability, tren vintage didorong kecenderungan konsumen untuk mencari authenticity dan nilai keunikan melalui pakaian bekas membawa perubahan terhadap perilaku pembelian pakaian bekas. Penelitian ini menganalisis hubungan antara environmentalisme, kesederhanaan dan kebutuhan akan keunikan terhadap minat beli pakaian bekas. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode simple random sampling dengan kuesioner online. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara environmentalisme dan kebutuhan akan keunikan terhadap minat beli pakaian bekas.

---

The return of the popularity of used clothing is related to consumer’s growing interest in sustainability. In addition to sustainability trends, the comeback of the vintage trend encouraged by consumers' tendency to seek authenticity and unique value through used clothing brings changes to their consumer behavior. This study discusses the influence between environmentalism, frugality, need for uniqueness and purchase intention of second-hand clothes. This quantitative study uses simple random sampling with an online survey. This study found that there was a significant influence between environmentalism and the need for uniqueness to purchase of used clothing."

"Inovasi dalam sistem pembayaran digital membawa efektivitas bagi proses transaksi pembayaran. Hal tersebut didukung dengan inisiatif Bank Indonesia dalam menciptakan kanal pembayaran standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) yang saat ini daat dilaksanakan secara lintas batas negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS Lintas Negara, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS Lintas Negara. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan standar nasional QRIS Lintas Negara mengacu pada peraturan induk yakni PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 21/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Adapun pengaturan lebih lanjut terkait penyelenggaraan QRIS diatur dalam PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 23/8/PADG/2021. Dalam hal perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran melalui QRIS Lintas Negara, dibawahi dengan pengaturan hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS diwujudkan melalui mitigasi risiko dalam sistem pembayaran, baik melalui standarisasi monitoring, penerapan standar keamanan informasi, maupun perlindungan konsumen. Selain itu, penyedia jasa pembayaran juga wajib menerapkan mitigasi risiko terhadap keamanan sistem pembayaran secara internal.

---

Innovations in digital payment systems bring effectiveness to the payment transaction process. This is supported by Bank Indonesia's initiative to create a national standard payment channel Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) which currently can be implemented across national borders. Based on this, this study aims to examine arrangements regarding the cross-border QRIS digital payment system, as well as legal protection for consumers in cross-border QRIS payment transactions. To answer these problems, this study uses a doctrinal research method with a qualitative approach in conducting data analysis. The results of this study indicate that the regulation of cross-border QRIS national standards refers to the principal rules, namely PBI Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment Systems and PBI Number 21/11/PBI/2021 concerning National Payment System Standards. Further arrangements for implementing QRIS are regulated in PADG Number 21/8/PADG/2019 concerning the Implementation of the National Standard Quick Response Code for Payments as amended by PADG Number 23/8/PADG/2021. In terms of consumer protection in payment transactions through Cross-Country QRIS, it is subordinated to the legal provisions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Legal protection for consumers in QRIS payment transactions is realized through risk mitigation in the payment system, both through standardization of monitoring, application of information security standards, and consumer protection. In addition, payment service providers are also required to implement risk mitigation for payment system security internally."

"Forking-path adalah salah satu variasi alur cerita dalam genre film modular narrative yang menyajikan kompleksitas naratif. Percabangan alur yang menjadi beberapa realitas merupakan salah satu ciri struktur narasi forking-path. Salah satu film yang menampilkan variasi alur forking path adalah Sliding Doors (1998) karya Peter Howitt. Terdapat dua Realitas pada film tersebut yang menampilkan subjektivitas perempuan dengan kemunculan berdasarkan kompleksitas yang berbeda. Penelitian ini akan menunjukkan terbentuknya kesadaran subjektivitas perempuan yang muncul dalam dua realitas berdasarkan hubungan antartokoh dan tindakan tokoh utama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan analisis struktural menggunakan teori genre modular narrative Allan Cameron, dan selanjutnya analisis ideologi teks dengan menggunakan teori feminisme eksistensial Simone de Beauvoir. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam dua realitas, Helen, sebagai tokoh utama, memperlihatkan konsistensi dalam memperkuat subjektivitas diri pada tataran yang sama, yaitu dengan cara bekerja, membangun intersubjektivitas, dan berkontribusi dalam ranah sosial. Posisi film Sliding Doors (1998) menunjukkan keberpihakan kepada perempuan. Ketika perempuan banyak dihadapkan pada konstruksi sosial yang membatasi, film ini muncul sebagai upaya memberi pilihan dan memperkuat ruang perempuan dalam membentuk independensi diri.

---

Forking-path is a type of modular narrative genre film that presents narrative complexity. The branching of the plot into several realities is one of the characteristics of the forking-path narrative structure. One of the films that presents two different realities appears in the film Sliding Doors (1998) by Peter Howitt. Two Realities in the film displays the subjectivity of women that appears based on different complexities. This research will show the awareness of women's subjectivity that appears in two realities based on the relationship between characters and the actions of the main character. The method used in this study is structural analysis using Allan Cameron's modular narrative genre theory, and then ideological analysis of the text using Simone de Beauvoir's existentialist feminist theory. The findings of this study indicate that in the two realities, Helen, as the main character, shows consistency in strengthening self-subjectivity at the same level, namely by working, building intersubjectivity, and contributing in the social realm. The position of the film Sliding Doors (1998) shows partiality to women. When many women are faced with limiting social constructs, this film appears as an effort to strengthen women's space in forming self-independence."