Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan penilaian Metcash, distributor grosir Australia terkemuka dalam bahan makanan, minuman keras, dan perangkat keras, mengungkapkan ROIC 2023 sebesar 13,78%, didorong oleh perputaran aset yang tinggi. Meskipun berada di bawah tolok ukur kebutuhan pokok konsumen sebesar 15,8%, Metcash mengungguli pesaing Woolworths dan Coles. Perusahaan menunjukkan pertumbuhan pendapatan rata-rata yang kuat sebesar 4,94% dari 2019 hingga 2023, didukung oleh akuisisi strategis seperti Total Tools. Metcash mempertahankan margin keuntungan yang stabil dan modal kerja yang positif, mencerminkan kesehatan keuangan yang kuat. Berbagai metode penilaian, termasuk Penilaian Pendapatan, Arus Kas Bebas, dan Rasio PE, menyarankan harga saham antara $ 5,03 dan $ 9,04, dengan metode Penilaian Penghasilan merekomendasikan BELI pada $ 9,04 per saham. Kehadiran pasar Metcash yang beragam, pemanfaatan aset yang efektif, dan investasi strategis memposisikannya untuk pertumbuhan jangka panjang, menjadikannya investasi yang menjanjikan.

---

This valuation report on Metcash Ltd., a leading Australian wholesale distributor in groceries, liquor, and hardware, reveals its 2023 ROIC at 13.78%, driven by high asset turnover. Despite being below the consumer staples benchmark of 15.8%, Metcash outperforms competitors Woolworths and Coles. The company shows a robust average revenue growth of 4.94% from 2019 to 2023, bolstered by strategic acquisitions like Total Tools. Metcash maintains steady profit margins and positive working capital, reflecting strong financial health. Various valuation methods, including Earnings Valuation, Free Cash Flow, and PE Ratios, suggest share prices between $5.03 and $9.04, with the Earnings Valuation method recommending a BUY at $9.04 per share. Metcash's diversified market presence, effective asset utilization, and strategic investments position it for long-term growth, making it a promising investment."

"Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya tindakan yang menimbulkan kerugian negara/daerah dan/atau mengandung unsur pelanggaran hukum pidana. Pemeriksa investigasi dengan penguasaan dalam bidang akuntansi dan audit investigasi/audit kecurangan akan berperan dalam mengungkapkan penyimpangan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, baik dari segi kualitas maupun dapat memperpendek waktu pengungkapannya. Dengan kemampuan investigatif dari pemeriksa, akan memperkuat bukti akuntansi menjadi bukti yang dapat digunakan di pengadilan atau yang dikenal dengan istilah alat bukti. Pada Tahun 2015 BPK menerbitkan Keputusan BPK Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara. Pedoman tersebut diterbitkan untuk memastikan pengelolaan pemeriksaan investigatif dirancang, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan secara efektif pada setiap tahapan, sehingga menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan investigatif yang sesuai dengan standar. Pedoman tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sama kepada para pemeriksa atas pelaksanaan pemeriksaan investigatif dari awal hingga akhir pemeriksaan sehingga hasilnya dapat memberikan pemahaman yang seragam bagi para pengguna informasi, terutama para penegak hukum yang akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan investigatif dan menggunakannya dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang ditetapkan oleh BPK apakah telah memenuhi kebutuhan penyusunannya sebagai pedoman pemeriksaan yang memadai untuk menunjang tugas BPK sebagai pemeriksa keuangan negara dan pendukung pembangunan negara yang bersih dari korupsi dengan mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara/daerah atau adanya pelanggaran terhadap hukum pidana. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif evaluatif. Peneliti menguraikan dengan detail landasan teori mengenai pemeriksaan investigatif. Penulis menggambarkan dengan lengkap petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan serta Fraud Examiners Manual (FEM) milik Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Setelah pemaparan landasan teori, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif BPK dan Fraud Examiners Manual, penulis melakukan analisis atas petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang dimiliki Badan Pemeriksa Keuangan dengan menggunakan Fraud Examiners Manual milik ACFE sebagai praktik pembanding serta guideline international lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara yang cukup signifikan antara petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan dan FEM ACFE. Perbedaan tersebut terdapat pada ruang lingkup, tujuan, struktur penulisan, metodologi, rencana respon, sumber informasi awal, pengujian hipotesis, kemungkinan kebutuhan penegak hukum, dan pedoman teknis secara rinci. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memutakhirkan dan menyempurnakan PPPIB; antara lain menambah kualitas pemeriksaan investigatif terutama dalam hal pemilihan objek pemeriksaan, menetapkan kualifikasi minimal untuk dapat menjadi pemeriksa dalam sebuah tim pemeriksaan investigatif, mengakomodir perubahan dan penyempurnaan hipotesis apabila terdapat informasi baru yang diperoleh, memberikan panduan mengenai penetapan ruang lingkup dan rentang waktu investigasi pada bagian petunjuk pemeriksaan dan menguraikan metode, prosedur, dan/atau teknis pemeriksaan investigatif secara rinci.

---

Article 13 of Law Number 15 Year 2004 concerning the Audit of Management and Responsibility of State Finances states that Audit Board of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) can perform an investigative audit to reveal actions that cause state/regional losses and/or contain elements of criminal law violations. Investigative auditors with mastery in the field of accounting and investigations/fraud audits will play an important role in revealing state financial irregularities that indicate corruption, both in terms of quality and shorten the time of disclosure. Investigative ability of the auditor, will strengthen the accounting paperwork into evidence that can be used in court or known as evidence. In 2015 BPK issued BPK Decree No. 9 of 2015 concerning Guidelines for Conducting Investigative Audit and Calculation of State Losses. The guideline was issued to ensure that the management of investigative audits was designed, organized, carried out and controlled effectively at each stage, so that the quality of investigative audit results was in accordance with the standards. The guideline is expected to be able to provide auditors with the same understanding of implementing investigative audits from the beginning to the end, so that the results can provide a uniformed understanding for users of information, especially law enforcers who will follow up on the results of investigative audits and use them in the litigation process. This study conducted to provide an overview of the instructions for carrying out investigative audit determined by the BPK, whether it has met the needs of an adequate audit guideline to support the BPK's task as a state financial auditor and supporter of state development that clean from corruption by revealing indications of state/regional losses or existence of criminal law violation. This research was conducted using evaluative descriptive research methods. Researchers describe in detail the theoretical basis for investigative audit. The author describes in full the instructions for carrying out investigative audit on the Supreme Audit Board and the Fraud Examiners Manual (FEM) belong to the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). After explaining the theoretical basis, instructions for carrying out investigative audits of the BPK and the FEM, the authors conducted an analysis of the instructions for carrying out an investigative audit held by the Supreme Audit Board using ACFE's Fraud Examiners Manual as a comparison practice and other international guidelines. The results showed that there was a significant difference between the instructions for carrying out investigative audit at the Supreme Audit Board and FEM ACFE. The differences are in the scope, objectives, writing structure, methodology, response plan, initial source of information, hypothesis testing, possible law enforcement needs, and detailed technical guidelines. There are a number of things that can be done to update and improve PPPIB; including increasing the quality of investigative audits, especially in terms of the selection of audit objects, establishing minimum qualifications to be an auditor in an investigative audit team, accommodating changes and refining hypotheses when new information is obtained, providing guidance on determining the scope and timeframe of investigations in the section audit instructions and outlining the methods, procedures, and / or technical audit of the investigation in detail."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan audit kinerja pada Satuan Kerja Kementerian Kehutanan, implikasi dari perubahan pemberlakuan audit operasional menjadi audit kinerja, dan manfaat serta efektivitas audit kinerja dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern Kementerian Kehutanan. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja telah memberikan manfaat berupa peningkatan sistem pengendalian intern Kementerian Kehutanan, hal ini terlihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan yaitu penurunan temuan audit berupa kelemahan administrasi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, hambatan kelancaran tugas serta penurunan potensi kerugian negara dan ditunjang dengan peningkatan akuntabilitas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Kehutanan melalui opini/pendapat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelas dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012.

---

The purpose of this study is to investigate the application of a performance audit on the Ministry of Forestry Task Force, the implications of changes in the implementation of the operational audit to audit performance, and the benefits and effectiveness of performance audit in improving the quality of internal control system of the Ministry of Forestry. This research is a qualitative descriptive design. The results clarify that the performance audit has provided benefits in improved internal control systems of Forestry Ministry, it is seen from the Key Performance Indicators (KPI) of the Inspectorate General of the Ministry of Forestry is decreasing administrative weaknesses in the form of audit findings, compliance with laws and regulations, barriers to fluency task and decrease the potential loss of state and supported by increased accountability Financial Statements (LK) through the Ministry of Forestry opinion/opinions issued by the Supreme Audit Agency (BPK) Republic of Indonesia in the Inspection Report (LHP) to the financial statements is unqualified (WTP) with Clarifying paragraphs and unqualified (WTP) for the Financial Statements for 2011 and 2012."

"Laporan ini akan membahas implementasi Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat metode penilaian kerja non finansial pada perusahaan kesehatan bernama Alliance Healthcare Network (AHN), sebuah perusahaan yang berkonsentrasi pada sektor kesehatan melalui integrasi jaringan kesehatan pada rumah sakit non profit, pelayanan kesehatan, dan agen kesehatan lainnya. Perusahaan ini baru saja mengaplikasikan sistem kesehatan terkini (EHR). Pada laporan ini, kita akan menjawab pertanyaan seputar bagaimana BSC dapat memotivasi para dokter untuk menggunakan sistem baru ini. Terlebih lagi, kita akan menampilkan sebuah BSC yang kami percaya merupakan yang terbaik untuk AHN dalam kasus ini. Pada akhir laporan, kami akan membahas kelayakan dari BSC ini, seperti misalnya kelemahan dari BSC.

---

This report will discuss about the implementation of Balanced Scorecard (BSC) as a non-financial performance measures tool in a healthcare company named Alliance Healthcare Network (AHN) which is a company which is devoted to the ministry of healing through an integrated health delivery network of non-profit hospitals, healthcare services, and other agencies. The company then brought a new healthcare system (EHR) into the organisation. In this report, we will tackle a question about how BSC can motivate physicians to use the new system. Furthermore, we will present a BSC that we believed is the best for AHN in this case. At the end of this report, we will discuss about the appropriateness of this BSC, such as its limitations."

"Salah satu upaya untuk meningkatkan investasi daerah pada tiap provinsi berupa peningkatan kenerja investasi daerah. Hal ini dapat di lakukan diantaranya melalui peningkatan tingkat keterbukaan perdagangan serta peningkatan kualitas maupun kapasitas infrastruktur. Oleh karena itu penelitian ini dirancang untuk : (1) menganalisa besarnya pengaruh faktor penentu kencrja investasi daerah; (2) menentukan jenis-jenis faktor penentu kenerja investasi da rah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pemben tu kan investasi daerah; (3) memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam rangka menangkap peluang masuknya investasi, mengopti malkan faktor-faktor penentu daya tarik yang dimiliki serta melakukan evaluasi kebijakan terhadap peningkatan kinerja investasi secara keseluruhan. Metode estimasi yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Metode dan analisis dalam penelitian ini didasarkan pada hastl­ hasil penelitian sebelumnya.Penelitian ini menggunakan data 26' Propinsi di seluruh Indonesia (diasumsikan bahwa Propinsi Timor-Ti mur telah memisahkan diri dari Indonesia (NK.RI) dan beberapa propinsi belum melakukan pemekaran untuk memudahkan pengolahan data) periode tahun 2001-2006 yang berasal dari Badan Pusat statistik (BPS) Pusat. Hasil analisis menunjukkan model yang paling sesuai untuk estimasi ini adalah Fixed Effect Models dengan struktur varian covarian dari residual heterokedastik. Nilai koefisien regresi merupakan elastisitas masing-masing input yaitu keterbukaan perdagangan (0.060), panjang jalan (0.245), listrik (0.052), telepon (0.126) serta air bersih (0.014). Total dari elastisitas merupakan skala ekonomi. Tingkat keterbukaan perdagangan serta ketersediaan infrastruktur.

---

A Regional investment performance improvement has become an effort to increasing regional investment on each province. It Shall be conducted through trade exposure level enhancement and infrastructure capacity or quality improvement. Therefore this research is designed to : (1) analyzi ng determinant factor influence of regional investment performance(2) defining varies determinant factor of regional investment performance that provide major contri bution to regional investment plan;(3) providing any input to regional government regarding to drag any investment en try, by optimizing determinant factors of attraction and conducti ng a policy evaluation towards investment performance improvement thoroughly. Data panel regression analysis are used with estimation method. Analysis and Method on this research is based on prior observation results.Research is applying 26 province data th roughout Indonesia territory ( it is assumed that East Timor province has separated themselves from Indonesia (NKRI) and several province that has not performing an expansion to enable data process) year period 2001 2006 analysis demonstrate that most congruous model for estimation is Fixed Effect Models with covariant variant structure of beterochedastic resid ual. Regression co efficient value of an elasticity on each input is trade exposure (0.060), length of road (0,245), electricity (0.052), telephone (0.126) and mineral water (0.014)."

"ABSTRACTOrganisasi sektor publik mempunyai tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana pelayanan yang diberikan tidak berorientasi kepada profit. Namun pada kenyataannya masih banyak pelayanan yang belum menghasilkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan serta penilaian pencapaian kinerja yang dilakukan belum menggambarkan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis model perumusan strategis, sasaran strategis dan pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melakukan kajian dan analisis terhadap perencanaan strategis dan pengelolaan kinerja dengan mengacu kepada literatur dan teori yang berkaitan dengan analisis penelitian.Hasil analisis menyimpulkan bahwa: 1) Perumusan strategis Ditjen PHU sudah sesuai dengan karakteristik organisasi sektor publik, 2) Sasaran strategis pada rencana strategis Ditjen PHU belum bersifat komprehensif dan belum koheren sehingga hubungan sebab akibat antara berbagai sasaran strategis masih terbatas, 3) Pengukuran kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya menerapkan manajemen berbasis kinerja dan hasil (outcome) yang dihasilkan belum menunjukan tingkat capaian kinerja yang sesungguhnya, oleh karena itu Ditjen PHU perlu melakukan penyempurnaan perumusan strategis, memperluas cakupan sasaran strategis dan perbaikan penilaian terhadap hasil capaian kinerja.

---

ABSTRACTPublic sector organizations have a primary purpose of providing services to the community in which the service provided is not profit- oriented. However, in reality there are many services that cannot generate public satisfaction towards the services provided as well as the achievement of performance appraisal done yet describe the achievement of organizational goals and objectives. This thesis aims to analyze models of strategic formulation, strategic objectives and performance measurement of the Directorate General of Hajj and Umrah (DG PHU) by using the Balanced Scorecard approach.The method used is descriptive method qualitative with case study approach. Descriptive method qualitative with case study approach to conduct a study and analysis of strategic planning and performance management with reference to the literature and theory related to the research analysis.The results of the analysis conclude that : 1) the strategic formulation DG PHU is in conformity with the characteristics of public sector organizations, 2) strategic goal in the strategic plan of PHU DG isn?t comprehensive ye and not coherent so that a causal relationship between the various strategic objectives is limited, 3) performance measurement do not fully implement the performance-based management and results (outcomes ) produced not show the actual level of performance achievement yet, therefore DG PHU needs to perform strategic formulation improvements, expand the scope of the strategic objectives and improved assessment of the performance achievements ."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh efektivitas Board of Directors dan komite audit terhadap risiko perusahaan secara langsung dan secara tidak langsung melalui kualitas IR. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Sampel yang digunakan adalah 143 perusahaan yang terdaftar di Johannesburg Stock Exchange (Afrika Selatan) dengan 4 tahun pengamatan yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Structural Equation Model digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas BOD dan komite audit secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko perusahaan. Efektivitas BOD dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas IR, dan kualitas IR tidak berpengaruh terhadap risiko perusahan secara langsung. Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas IR tidak dapat memediasi pengaruh efektivitas BOD dan komite audit terhadap risiko perusahaan karena penerapan IR hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan regulasi.

---

ABSTRACT This study aims to provide empirical evidence on the effect of the board of directors and audit committee effectiveness on firm risk directly and indirectly through IR quality. This study is a quantitative research and used panel data. The sample used is 143 listed companies on the Johannesburg Stock Exchange (South Africa) with 4 years observation that is from 2014 to 2017. Structural Equation Model is used to analyze data and test hypotheses. The results of this study found that BOD and audit committee effectiveness has a significant negative effect on firm risk directly. BOD and audit committee effectiveness has not affect IR quality, and IR quality has not affect firm risk directly. This study also found that IR quality can not mediate the effect BOD and audit committee effectiveness on firm risk because IR implementation is only used to comply with regulatory requirements. "

"Laporan ini membahas mengenai risiko terutama risiko audit yang dihadapi olehWesfarmers Ltd sebagai bisnis konglomerat dalam melakukan bisnis yang dapat mempengaruhi prosedur audit.Dengan menganalisa risiko tersebut, tindakan lebih lanjut yang dapat mencegah kedua risiko bisnis dan risiko audit dapat dilakukan. Laporan ini juga membahas mengenai Key Audit Matter (KAM) yang relevan untuk dimasukkan ke dalam laporan audit.

---

The report elaborates the risks, especially audit risks, that are faced by Wesfarmes Ltd as a conglomerate business in doing its business, which affected the auditing procedures. By analyzing these risks, the further actions that may prevent both business risks and audit risks may be taken. The report also discusses the Key Audit Matter that is relevant to be included in the audit report."