Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This internship report discusses the evaluation of the service for filling Annual Tax Returns for individual taxpayers, especially forms 1770S and 1770SS, at the Pratama Tax Services Office. This evaluation was conducted to see the services' suitability with the established regulatory standards. The evaluation results conclude that the Pratama Tax Services Office reporting services forms 1770S and 1770SS to individual taxpayers has followed the applicable regulations. Furthermore, the report highlights areas of improvement and provides recommendations to enhance the efficiency and user experience of the tax filing process.

---

Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi, khususnya 1770S dan 1770SS di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian layanan yang diberikan dengan standar regulasi yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama telah memberikan pelayanan pelaporan form 1770S dan 1770SS kepada wajib pajak orang pribadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, laporan ini menyoroti area yang perlu diperbaiki dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna dalam proses pengisian pajak."

"ABSTRACTTax amnesty tahun 2016 mengundang pro dan kontra. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya perilaku Wajib Pajak terhadap tax amnesty. Skripsi ini menggunakan Theory of Planned Behavior. Tujuan penelitian adalah mengetahui perilaku Wajib Pajak orang pribadi terhadap kebijakan tax amnesty. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan instrumen kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dan perceived behavior control berpengaruh positif terhadap intention dalam mengikuti atau tidak mengikuti tax amnesty, sementara Subjective norm tidak berpengaruh positif terhadap intention mengikuti atau tidak mengikuti tax amnesty. Dengan demikian, evaluasi positif terhadap tax amnesty dan ketersediaan sumber daya dan kesempatan bagi seseorang untuk mengikuti tax amnesty mempengaruhi intensi seseorang untuk mengikuti tax amnesty.

---

ABSTRACTTax Amnesty has pros and cons in its implementation. This raises the question of how taxpayers actually behave towards tax amnesty. One of the models which can be used to measure people rsquo s behavior on government rsquo s policy is Theory of Planned Behavior. The purpose of this research is to find out individual taxpayers rsquo perception about the Tax Amnesty policy. This research was quantitative research and using questionnare as its instrument. The result shows attitude and perceived behavior control positively affected intention and subjective norm not positively affected intention on following Tax Amnesty. Thus, the happiness or proudness when following Tax Amnesty and resource availability and chance to following Tax Amnesty were affecting taxpayers rsquo intention to followed Tax Amnesty."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang peraturan perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan dari KPP dan ketegasan sanksi perpajakan yang diberikan oleh kantor pajak dengan peningkatan kepatuhan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan metode Regresi Linear Berganda, mengambil sampel sebanyak 200, dilakukan kepada Wajib Pajak selaku pengusaha restoran yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan KPP dan ketegasan sanksi perpajakan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan kepatuhan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

---

This study was conducted to determine the effects of understanding tax laws, improving the quality of services tax office primary and sanctions provided by the assertiveness tax office with increased tax compliance in annual income tax SPT Reporting of Individual Taxpayers reporting on Tax Office Primary Bogor.

This research used Double Linear Regression Method, takes 200 person for the sample, this was conducted to taxpayers as well as restaurant’s owner who registered in the Tax Office Primary Bogor.

This result, it was concluded that an understanding of tax laws, improving the quality of services tax office primary and sanctions provided had a significant relationship with increasing tax compliance in annual income tax SPT Reporting."

"ABSTRACTPenerimaan pajak di Indonesia yang masih rendah mendorong Dirjen pajak melakukan reformasi perpajakan demi meningkatkan pelayanan untuk mendapatkan pendapatan negara dari pajak yag lebih tinggi. Pembentukan 10 pilot project perbaikan pelayanan dengan KPP Pratama Serpong menempati urutan terendah dalam tax ratio. Penelitian ini membahas mengenai Kualitas Pelayanan Pajak di KPP Pratama Serpong dengan menggunakan teori dari Gronroos untuk mencari indicator kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner yang deisebar kepada Wajib Pajak KPP Pratama Serpong. Pajak seagai sumber penerimaan negara terbesar saat ini sepatutnya dioptimalkan pendapatannya untuk mendukung pembangunan negara. Hasil dari penelitian ini menunjukan Wajib Pajak masih merasakan kesulitan dalam hal melaporkan pajak masing-masing, terutama terkait pelayanan langsung oleh petugas. Kurang sigapnya petugas serta tidak tersedianya petugas yang memadai dinilai menjadi sebuah kekurangan yang patut diperbaiki. Selain itu, sikap petugas kepada Wajib Pajak yang kurang bersahabat juga menjadi ketidaknyamanan tersendiri. Disisi lain banyak Wajib Pajak yang baru sekali datang ke KPP Pratama untuk melaporkan SPT dan tidak tahu bagaimana sistematika dalam melaporkan SPT.

---

ABSTRACTQuality Analysis Tax Service of Individual Taxpayer Low tax revenues u in Indonesia and encourage the Directorate General of Taxation to reform taxation to improve services to obtain state revenues from higher taxes. The establishment of 10 pilot project service improvements with KPP Pratama Serpong ranks lowest in thetax ratio. This study discusses The Quality of Tax Service in KPP Pratama Serpong by using theory from Gronroos to find the indicator of service quality. This study uses a quantitative approach through questionaires distributed to taxpayers KPP Pratama Serpong. Taxes as the largest revenue source of the country at this time should be optimized revenue to support the developmentof country. The results of this study indicate taxpayer still feel difficulty in terms of reporting their own taxes, especially related to direct services by officers. The lack of alertness of the officers and the unavailability of adequate officers is considered to be a deficiency that should be improved. In addition, the attitude of officer to taxpayers who are less friendly also be a discomfort. On the other hand many new taxpayer wants came to KPP Pratama to report the SPT and do not know how to systematics in reporting tax return."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejumlah faktor yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai dalam melayani wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Faktor-faktor yang diteliti yaitu kompensasi, budaya organisasi dan penilaian kinerja. Ketiga faktor tersebut merupakan variabel yang dinilai potensial dalam mempengaruhi motivasi kerja pegawai.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei korelasional dengan melibatkan sampel sebanyak 98 orang yang diambil dengan teknik sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data menggunakan statistik inferensial, meliputi koefisien korelasi, koefisien determinasi, uj t, uji F dan regresi yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi, budaya organisasi, dan penilaian kinerja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai dalam melayani wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompensasi, semakin baik budaya organisasi dan semakin baik penilaian kinerja, maka semakin tinggi motivasi kerja; sebaliknya semakin rendah kompensasi, semakin buruk budaya organisasi dan semakin buruk penilaian kinerja, maka semakin rendah motivasi kerja pegawai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompensasi, budaya organisasi, dan penilaian kinerja merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi kerja pegawai.Berdasarkan hasil penelitian ini maka kompensasi, budaya organisasi dan penilaian kinerja perlu diperbaiki dalam upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai. Perbaikan kompensasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan aktual pegawai dalam memberikan kompensasi dalam bentuk insentif dan tunjangan khusus, seperti dalam bentuk tunjangan kendaraan dan perumahan. Budaya organisasi dapat diperbaiki dengan berusaha mengimplementasikan nilai-nilai budaya organisasi yang selama ini terbukti dapat memotivasi pegawai dalam bekerja dan berusaha mengakomodasi nilai nilai budaya baru yang dipandang lebih menjanjikan motivasi kerja seraya meninggalkan nilai-nilai budaya organisasi tidak mendukung terbangunnya motivasi kerja. Sementara untuk penilaian kinerja dapat dilakukan dengan cara menyempurnakan kriteria penilaian kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan yang menjamin obyektivitas dengan mangakomodir aspirasi pegawai.

---

The objective of this research is to identify some factors which affect the working motivation of employees in serving taxpayers at Jakarta Menteng Satu Tax Office. Factors which are analyzed include compensation, organizational culture and performance assessment. These three factors are variables which are considered potential in affecting the employee?s working motivation.

The research method applied is the correlational survey method which involve samples of 98 persons which were taken by a census technique. The data collection was done by using questionnaires whose validity and reliability have been tested. The analysis of data applies the inferential statistic, including the correlation coefficient, determination coefficient, t-test, F-test and regression and uses the SPSS version 13.0. The results of the research indicate that the compensation, organizational culture and performance assessment, either individually or collectively, have significant effect to the working motivation of the employees in serving taxpayers at Jakarta Menteng Satu Tax Office. It means that the higher the compensation, better organizational culture and the performance assessment, the higher the working motivation will be. On the other hand, the lower the compensation, the worse organizational culture and performance assessment, the lower the working motivation will be. It can be therefore concluded that the compensation, organizational culture and performance assessment are factors which significantly affect the working motivation of the employees.

Based on the results of the research, the compensation, organizational culture and performance assessment need to be improved in an effort to increase the working motivation of the employees. Compensation improvement can be done by considering the actual needs of employees in providing the compensation in the form of incentive and special allowances such as transport and housing allowances. The organizational culture can be improved by implementing the organization?s cultural values which have been proved to be able to motivate employees at work and accommodating the new cultural values which are believed to be able to improve their working motivation and at the same time, removing the organization?s cultural values which have failed to improve the working motivation of the employees. Meanwhile, the performance assessment can be done by improving the performance assessment criteria on a sustainable basis by accommodating the aspiration of employees which promotes the objectivity."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sifat inovasi relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability terhadap keputusan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan dalam menggunakan e-filing. Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner secara manual dan online, dan berhasil mendapatkan 219 responden. Metode pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dan cross section analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relative advantage, trialability, dan observability, berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan e-filing. Sementara itu, compatibility dan complexity tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan penggunaan e-filing.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of the attributes of innovation relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability on the decision of individual taxpayers registered in KPP Pratama Pekalongan in using e filing. This study was conducted by distributing questionnaires in manual and online forms, and managed to get 219 respondents. Hypothesis testing method is done by using multiple regression and cross section analysis. The results showed that relative advantage, trialability, and observability, significantly influence the decision of e filing usage. Meanwhile, compatibility and complexity have no influence on the decision of e filing usage."

"Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan eksisting statistik, dan menggunakan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan sebesar 65,6% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok.

---

This final assignment discusses the Effect Of The Tax Collection Action with A Forced Letter To Taxpayers Compliance In Tax Service Office Primary Of Depok. The aim of the research is to determine how much the effect of the tax collection action with a forced letter to taxpayers compliance In Tax Service Office Primary Of Depok the method of this research was quantitative with existing statistic and using descriptive interpretative. The results of this study are: tax collection with a forced letter has a strong influence of 65,6% on the taxpayers compliance in Tax Service Office Primary Of Depok."

"Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja. Kepatuhan pajak diukur dari kepatuhan formal dengan data pelaporan SPT Tahunan 2012 dan 2013, serta kepatuhan material dengan data ketidakpatuhan penerbitan Faktur PPN Tahun 2012 dan 2013. Uji statistik kuantitatif Mann Whitney U Test menghasilkan secara formal Wajib Pajak Auditee KAP lebih patuh dengan nilai yang signifikan, sedangkan secara material lebih patuh dengan nilai yang tidak signifikan. Penelitian juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan metode kualitatif teknik wawancara langsung ke beberapa Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP serta praktisi perpajakan yang kompeten di bahasan kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan pajak Wajib Pajak Auditee KAP lebih tinggi dari Wajib Pajak Non-Auditee KAP didominasi factor kebijakan/budaya perusahaan untuk patuh. Terakhir, penelitian juga menganalisis teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi pajak atas Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan teknik wawancara ke beberapa Account Representative pada KPP Pratama Jakarta Koja dan KPP Madya Jakarta Utara. Hasil wawancara menunjukkan adanya teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi berbeda yang lebih efektif untuk kedua kelompok Wajib Pajak tersebut.

---

This research analyzes tax compliance level of Public Accounting Firm’s Auditee and Un-Auditee Taxpayers that is registered in Small Tax Office of Jakarta Koja. Tax compliance is measured by formal compliance in tax return 2012 and 2013 reporting, and material compliance in uncompliance data related to the issuance of Value Added Tax Invoice in 2012 and 2013. The quantitative statistical test of Mann Whitney U Test results that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers is more adherent formally with significant value but materially with not significant value. The research also analyzes both taxpayer groups compliance factors with qualitative methods of direct interview to some of both taxpayer groups and tax practitioners who are competent in this discussion. The results show that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers compliance is higher than the other dominated by policy/corporate culture to comply. Finally, the study also analyzes the techniques of supervision and tax potential exploration on both taxpayer groups with interview techniques to some of Account Representative on Small Tax Office of Jakarta Koja and Middle Tax Office of North Jakarta. Interview results indicate the presence of surveillance techniques and different potential exploration is more effectively done by Account Representative."

"Tesis ini membahas berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektifitas praktik penggalian potensi pajak berbasis profil dan SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh Account Representative di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk meningkatkan efektifitas penggalian potensi pajak berbasis profil terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, penyediaan data yang memadai dan akurat melalui berbagai macam cara harus lebih dioptimalkan; penyediaan sarana dan prasarana seperti aplikasi sistem informasi yang memadai harus dilakukan; pengurangan beban kerja AR harus segera direalisasikan; peningkatan kompetensi AR perlu terus diupayakan dan juga pengayaan metode analisis profil WP melalui pendekatan pemeriksaan perlu untuk diterapkan.

---

The focus of this study is finding out all of problems that influence efectivity of tax intensification based on taxpayer profile and tax return that reported by individual taxpayer, which done by account representative in KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. The metodology of this research is qualitative research with descriptive design.

The results of this research suggested that to increase effectivity of tax intensification based on taxpayer profile of individual taxpayer, adequateness and accuracy of data supply must be served optimally; effective information system application must be applied; reduction of overload working burden of account representative must be realized; increasing of account representative's competency must be reached trough continuelly trainning and enrichment of taxpayer?s profile analyzing methodes with tax audit approach must be applicated."

"Ketentuan baru dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan adanya perhitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam Pasal 25 ayat (7) yang perhitungannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan, terakhir dengan Nomor 8/KMK/03./2002 tanggal 8 Maret 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 171/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002. Dalam ketentuan terakhir tersebut diatur mengenai klasifikasi yang tergolong Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, tarif pajak yang berlaku, perlakuan atas pembayaran PPh Pasal 25, perlakuan kompensasi kerugian dan tindakan pengawasannya.Tesis ini disusun berdasarkan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kelapa Gading. Pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen meliputi studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kepala Seksi PPh Orang Pribadi KPP Jakarta Kelapa Gading, Kepala Seksi PPh Orang Pribadi I Direktorat Pajak Penghasilan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta kuisioner bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.Kerangka teori yang digunakan adalah azas-azas dalam pemungutan pajak, prinsip keadilan horizontal dan vertikal dalam perpajakan dan global taxation. Dari penelitian ini diperoleh data yaitu terdapat kendala dalam menetapkan klasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang masih rendah, kontribusi penerimaannya yang masih rendah, tindakan pengawasan yang masih menghadapi kendala karena kurangnya koordinasi, dan bagi Wajib Pajak ketentuan ini tidak mencerminkan keadilan karena adanya pengecualian jenis usaha, besarnya tarif, perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 sebagai pelunasan.Analisis terhadap data-data tersebut di atas menghasilkan kesimpulan bahwa ada ketidakadilan horizontal maupun vertikal dalam ketentuan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Pembedaan jenis usaha dalam klasif kasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak sesuai dengan azas globality. Pengenaan tarif sebesar 2 % dan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak tidak sesuai dengan prinsip progression dan net income. Perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 sebagai pelunasan tidak sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 25 UU Pajak Penghasilan yaitu sebagai angsuran pajak. Untuk itu, diharapkan agar ketentuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dapat ditinjau kembali. Klasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu hendaknya tidak membedakan suatu jenis usaha tertentu, perlakuan PPh Pasal 25 ayat (7) sebagai pelunasan hendaknya ditiadakan. Perlu diterbitkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas dan tugas berkaitan dengan definisi "Penghasilan Lain" dalam pasal perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 dan prosedur dalam tindakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

---

One of the new provisions in The Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax, as been amended finally to Law Number 17 of 2000 namely concerning calculation of tax installment for any Particular Individual Entrepreneur in Article 25 paragraph (7) whose calculations is further regulated through The Decree of The Minister of Finance, finally into Number: 8/KMK/03. /2002 dated March 8, 2002 in conjunction with The Decree of Director General of Tax number: 171/PJ/2002 dated March 28. 2002. In such final provision, it is regulated on classification of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer, the prevailing tax tariff, application on payment of income tax Article 25, loss compensation application and its control action.This thesis is drawn up pursuant to research by using policy research with analyzes descriptive method. The Research was made at Kelapa Gading Jakarta Tax Service Office. Data collection for the purpose of analyzes was obtained through document evaluation comprising bibliography study and site research that shall cover interview with officials in vicinity of Directorate General of Tax and questioner distributed to Particular Individual Entrepreneur Taxpayer.Theoretical reference applied is the principles in tax collection, horizontal and vertical justice principle within general taxation and global taxation. In this research, data obtained comprises hindrance in stipulating classification of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer, compliance rate of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer which is still low, control action still face hindrances due to poor coordination, and for Taxpayer, this provision does not reflects justice aspects due to exception of business type, rate, application of Article 25 Income Tax payment as the settlement.Analyzes against such aforementioned data has resulted in conclusion that there is vertical and horizontal injustice in provision concerning Particular Individual Entrepreneur Taxpayer. Unequal treatment of business type of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer Classifications is not in accordance with global principles, rate of 2% and gross circulation as the base of tax impose is not in accordance with the principle of unequal treatment for the unequal and net income. Payment treatment of Tax Income Article 25 as the settlement is not conforming to basic principles set forth in Article 25 Law of Income Tax namely as the tax installment. Therefore it is advisable that provision on Tax Income Article 25 for Particular Individual Entrepreneur Taxpayer is to be re-evaluated. Classifications of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer shall not treat unequally on the particular type of business, application of Income Tax Article 25 paragraph (7) as the settlement shall be revoked, more transparent and confirmed implemental regulation is to be applied concerning other income definition in treatment of Article 25 Income Tax payment and procedure in controlling the compliance aspect of Tax Payer."