Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah landasan hukum yang mengatur proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana. Hal ini direpresentasikan melalui sebuah film dokumenter Ice Cold yang menggambarkan proses peradilan pidana terhadap Jessica Kumala Wongso atas kasus pembunuhan penggunaan racun sianida. Studi kasus kriminologi visual terhadap film ini dilakukan dengan mengumpulkan data tangkapan layar dan dibahas menggunakan pemikiran konstruksionisme sosial oleh Surette. Analisis dengan metode visual yang dilakukan dalam tulisan ini mengkaji penggambaran partisipan dan prosedur hukum acara pidana dalam rangkaian proses peradilan pidana. Melalui analisis visual terhadap film dokumenter ini ditemukan perbedaan yang terjadi dalam konteks peradilan pidana tersebut dibandingkan dengan praktik sistem peradilan pidana pada umumnya.

---

The criminal justice system in Indonesia serves as the legal framework regulating the enforcement of laws against criminal offenses. This is exemplified in the documentary film Ice Cold, which portrays the criminal justice proceedings involving Jessica Kumala Wongso in the cyanide murder case. A visual criminology case study of this film was conducted by collecting screenshot data and discussing it through the lens of Surette's social constructionism. The visual analysis in this study examines the depiction of participants and procedures within the criminal justice process as presented in the documentary. This analysis reveals significant differences between the portrayed criminal justice processes and the general practices within Indonesia's criminal justice system."

"Kemunculan situs kencan daring membuka peluang baru bagi para penipu untuk melakukan variasi metode dalam aksi penipuannya, hal itu dapat dilihat dengan meningkatnya kasus online romance scam. Online romance scam terkadang digambarkan sebagai bentuk baru dari kejahatan, tetapi sebenarnya ini adalah cara terbaru dari kejahatan yang sudah ada. Tulisan ini akan memberikan tinjauan kriminologis tentang fenomena kejahatan online romance scam di aplikasi kencan daring dengan menggunakan Space Transition Theory dan Scammers Persuasive Techniques Model melalui penggambaran kasus di film dokumenter ‘The Tinder Swindler’. Metode yang digunakan adalah teknik analisis isi kualitatif, yang berguna untuk memahami isi, informasi, dan juga makna yang terkandung dalam media berupa film dan serial televisi. Hasil analisis menunjukan bahwa online romance scam terjadi karena ruang siber memberikan keuntungan bagi para penipu karena adanya fleksibilitas identitas, sifat ruang dan waktu yang dinamis, dan kurangnya pencegahan di dunia maya. Selain itu, kejahatan ini selalu berhubungan dengan pencurian identitas. Tulisan ini juga menemukan bahwa pelaku dalam film The Tinder Swindler menggunakan tujuh tahap untuk menipu korbannya. Tahap merawat korban adalah tahap yang paling penting bagi pelaku untuk mendapat kepercayaan korban. Kemudian, pelaku online romance scam menipu dalam jumlah uang yang besar dan menimbulkan kerugian psikologis yang serius bagi korban.

---

The presence of online dating sites opens up new opportunities for fraudsters to carry out various methods in their fraudulent action, this can be seen by the increase of online romance scam cases. Online romance scam is sometimes portrayed as a new form of crime, but in fact it is the latest addition to an existing crime. This paper will provide a criminological review of online romance scam in online dating sites using the Space Transition Theory and the Scammers Persuasive Techniques Model through the representation on the documentary film, ‘The Tinder Swindler’. The method used is a qualitative content analysis technique, which is useful for understanding the content, information, and the meaning contained in the media in the form of films and television series. The results of analysis show that online romance scam occur because cyberspace provides many advantages for fraudsters due to the flexibility of identities, dynamic space and time, and the lack of deterrence in cyberspace. Moreover, this crime is always associated with identity theft. This paper also finds that the perpetrator in ‘The Tinder Swindler’ uses seven steps to deceive his victims. The stage of grooming the victim is the most important stage for the perpetrator to gain the victim's trust. Afterward, the perpetrators of online romance scam defraud large amounts of money and inflict serious psychological harm for the victims."

"Tulisan ini berupaya menjelaskan film dokumenter The True Cost melalui pendekatan kriminologi visual. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah film dokumenter The True Cost memposisikan fast fashion sebagai bentuk kejahatan lingkungan terhadap negara-negara yang tidak atau belum maju (Global South). The True Cost merupakan film dokumenter yang rilis pada tahun 2015 dengan Andrew Morgan sebagai sutradaranya. Film ini menampilkan mengenai kenyataan di balik murahnya fast fashion. Fast fashion sebagai bentuk kejahatan lingkungan dianalisis menggunakan teori Southern Green Criminology oleh Goyes. Teori ini melihat bahwa fast fashion sebagai bentuk kejahatan lingkungan diciptakan oleh Global North dengan mengorbankan Global South. Hasil analisis menunjukkan bahwa murahnya fast fashion ternyata dibayar mahal oleh kerusakan lingkungan di kawasan Global South. Film dokumenter ini memperlihatkan fast fashion sebagai kejahatan lingkungan yang merugikan manusia, hewan, dan ekosistem. Berbagai macam kejahatan lingkungan tersebut ditemukan dari proses produksi dan siklus akhir fast fashion, dimana keduanya terjadi di Global South.

---

This paper attempts to explain The True Cost documentary film through a visual criminology approach. The aim is to answer the question of how The True Cost documentary film positions fast fashion as a form of environmental crime against countries that are not or have not yet developed (the Global South). The True Cost is a documentary film released in 2015 with Andrew Morgan as the director. This film shows the reality behind the cheapness of fast fashion. Fast fashion as an environmental crime is analyzed using the Southern Green Criminology theory by Goyes. This theory sees that fast fashion as a form of environmental crime was created by the Global North at the expense of the Global South. The results show that the cheapness of fast fashion is paid for by environmental damage in the Global South. This documentary film shows fast fashion as an environmental crime that harms humans, animals, and ecosystems. Various kinds of environmental crimes are found in the production process and the final cycle of fast fashion, both of which occur in the Global South."

"ONE OK ROCK 18祭 ～1000人の奇跡 We are～ adalah video dokumenter yang diproduksi oleh NHK dan disiarkan pada 9 Januari 2017 di NHK TV General dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri serta semangat para remaja berusia 17 – 19 tahun. Video dokumenter ini menampilkan wawancara langsung pada remaja yang berkaitan dengan ikigai. Berdasarkan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wujud ikigai pada remaja serta mengetahui apakah terdapat perubahan pada remaja setelah menemukan ikigai mereka. Teori yang digunakan adalah teori ikigai milik Gordon Mathews (1996) yang kemudian dianalisis dengan metode mise en scene berdasarkan tanda dalam gambar yang diambil. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesamaan dalam memperoleh ikigai pada remaja, yaitu dengan jiko jitsugen. Kemudian ditemukan lima wujud ikigai dalam video dokumenter yang dianalisis, yaitu karir, olahraga, klub sekolah, passion, dan teman. Ditemukan juga perubahan yang terjadi pada 2 dari 7 remaja dalam video dokumenter yang dianalisis setelah mereka menemukan ikigai, yaitu remaja cenderung lebih senang, bersemangat, postur tubuh mereka tegap, dan lebih bekerja keras. Dokumenter ini tidak hanya berperan dalam membantu mengatasi hikikomori pada remaja, tetapi juga berperan sebagai motivasi untuk remaja menuju pendewasaan mereka.

---

ONE OK ROCK 18祭～1000人の奇跡 We are～ is a video documentary produced by NHK and broadcast on January 9, 2017 on NHK TV General with the aim of boosting the confidence and spirit of teenagers aged 17-19. The video documentary features live interviews with teenagers related to ikigai. Based on that, this study aims to identify the form of ikigai in teenagers and find out whether there are changes in teenagers after finding their ikigai. The theory used is Gordon Mathews' ikigai theory (1996) which is then analyzed using the mise en scene method based on the signs in the pictures taken. The results showed that there are similarities in obtaining ikigai in teenagers, namely with jiko jitsugen. Then five forms of ikigai were found in the documentary videos analyzed, namely career, sports, school clubs, passion, and friends. It was also found that changes occurred in 2 out of 7 teenagers in the documentary videos analyzed after they found ikigai, namely teenagers tend to be happier, excited, their posture is firm, and they work harder. This documentary not only plays a role in helping to overcome hikikomori in teenagers, but also serves as a motivation for teenagers towards their coming of age."

"ABSTRAKTulisan ini adalah suatu kajian mengenai tindakan vigilantism di dalam masyarakat sebagai suatu perwujudan dari rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan otoritas yang ada. Adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku merupakan suatu permasalahan sosial yang serius dan memerlukan perhatian tersendiri. Di dalam permasalahan ini, rasa ketidakpercayaan terhadap hukum dan otoritas yang ada dijadikan sebagai pemicu dalam memberikan reaksi sosial informal terhadap pelaku tindak kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Reaksi sosial informal yang diberikan oleh masyarakat adalah berupa kekerasan. Teori Kriminologi Anarkis dijadikan sebagai teori utama dalam membahas permasalahan ini, dengan didasari anggapan bahwa hukum yang ada dijalankan secara tidak efektif. Sumber data sekunder seperti berita, artikel ilmiah, dan laporan survey resmi dijadikan sebagai dasar dalam melakukan analisis terkait kajian ini. Kesimpulan dari tulisan ini adalah teori kriminologi anarkis dapat digunakan untuk melihat dan menjelaskan realita dari fenomena vigilantism sebagai sebuah bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada.

---

ABSTRACTThis paper is a study of the act of vigilantism in society as a form of public distrust of the existing laws and authority. The existence of public distrust of the existing law is a serious social problem and requires its own attention. In this case, public distrust of existing law and authority becomes the trigger in providing informal social reactions to the perpetrators of criminal acts in society. Informal social reactions provided by the community are in a form of violence. Anarchist Criminology Theory is used as the main theory in discussing this issue, based on the assumption that law is not executed effectively. Secondary data sources such as news, scientific articles, and official survey reports serve as a basis for analyzing the review. The conclusion of this paper is anarchist criminology theory can be used to view and explain the reality of the phenomenon of vigilantism as a form of public distrust of the existing law."

"ABSTRAKEtika seringkali menjadi masalah yang membentur pembuat film dokumenter. Dilema terjadi antara mana yang harus atau tidak harus dimasukkan ke dalam film, hingga perlakuan sang sutradara terhadap narasumber dokumenternya. Salah satu kasus yang cukup ramai di tahun 2012 adalah pengakuan dari Anwar Congo, tokoh utama di film The Act of Killing, bahwa Ia merasa ditipu dan menganggap film yang dibuat oleh Joshua Oppenheimer tentangnya lebih banyak merugikan dirinya. Sehingga terlihat bahwa ada indikasi pelanggaran etika di dalam film ini.Namun pendapat lain akan muncul ketika membawa perspektif utilitarianisme dalam keputusan Joshua untuk membuat film The Act of Killing, bukan untuk menyulut kemarahan orang Indonesia atau untuk membuka apa yang sering disebut luka lama, melainkan mencoba menyelesaikan perihal masalah sejarah yang tidak diceritakan secara lengkap atau perihal penindasan terhadap kelompok tertentu yang masih meninggalkan luka hingga sekarang.Analisis etika yang dilakukan ingin melihat apakah terbukti The Act of Killing sebagai film dokumenter melanggar beberapa nilai etika film dokumenter dan kemudian melihat etika tersebut dalam perspektif utilitarianisme, apakah tak apa melanggar etika jika untuk sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat bagi banyak orang.ABSTRACT

---

Ethics often become a problem that afflicts documentary filmmaker. The Dilemma of ethics occurs between what are should or should not be included in the film, to how the director treats the sources. One significant case on this subject appears in 2012, when Anwar Congo, the main cast of The Act of Killing, confesses that he felt cheated and considers that the film made by Joshua Oppenheimer about him brings notoriety. Thus, it is apparent that there are indications of a violation of ethics in The Act of Killing movie.However, another opinion will arise when viewing Joshua rsquo s decision to make The Act of Killing from the perspective of utilitarianism. The film is not intended to ignite the anger of Indonesian people or to open the lsquo old wounds rsquo , but rather trying to resolve the subject matter of history that was not told in full package, or about oppression against certain groups that still left them traumatized.The analysis wanted to see the proof that there are some violations of documentary ethical values in The Act of Killing and then look at the ethics from the perspective of utilitarianism, does it still violate ethics when it brings something more substantial and beneficial for many people."

"Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan jaminan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam pemenuhan dan penjaminan atas hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, telah di atur sebuah sistem berupa prinsip keadilan restoratif atau restorative justice yang merupakan upaya penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan di luar dari proses peradilan di persidangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, telah diatur sebuah proses yang disebut diversi. Penulis ingin memberikan penjelasan dan melakukan penelitian sejauh mana peran Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak diterapkan berdasarkan Undang-undang SPPA yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.Penulis melihat bahwa di dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum yang masih terus berproses mempelajari upaya keadilan restoratif dan justru masih banyak orang atau masyarakat yang tidak tahu hak-hak anak di dalam sebuah proses hukum yang dijaminkan pada undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatan keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dinilai sangat penting di dalam menjamin hak-hak anak berhadapan dengan hukum.

---

The Bill Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has provided guarantees for the rights of children in conflict with the law. In fulfilling and guaranteeing the rights of children in conflict with the law, a system has been set up in the form of the principle of restorative justice, which is a law enforcement effort in resolving cases that can be used as an instrument of recovery outside of the judicial process at trial. Based on this law, a process called diversion has been regulated. The author wants to provide an explanation and conduct research to what extent the role of Probation and Parole Officer in assisting and supervising the process of resolving children's criminal cases is implemented based on the SPPA Law which provides a guarantee of legal certainty for children in conflict with the law.

The author sees that in practice, there are still many law enforcement officers who are still in the process of studying restorative justice efforts and in fact there are still many people or communities who do not know about children's rights in the legal process guaranteed by this law. Therefore, strengthening the existence of Probation and Parole Officer is considered very important in ensuring children's rights in dealing with the law."