Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengawasan telah berkembang menjadi alat utama bagi negara untuk mengontrol warganya, mencerminkan transformasi ke dalam bentuk "panoptisisme baru". Konsep "panoptisisme baru" diambil dari bentuk perkembangan dari metafora Panoptikon yang mengintegrasikan teknologi canggih pengawasan untuk memonitor dan mengontrol masyarakat, memicu transformasi menjadi negara paranoid. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep "panoptisisme baru" yang telah berevolusi dari ruang fisik ke ruang digital dari tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengalaman AS dan Cina menggunakan teknologi pengawasan canggih untuk mendukung kontrol sosial dan keamanan nasional, hingga merefleksikannya ke Indonesia. Metodologi yang digunakan mencakup studi kepustakaan dan analisis isi, dengan fokus pada dokumen resmi oleh Amnesty International pada tahun 2024 terkait pembelian beberapa lembaga pemerintah Indonesia terhadap alat pengawasan massal canggih dari berbagai negara, seperti Israel dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pengalaman Amerika Serikat dan Cina terhadap penggunaan program pengawasan massal panoptisisme baru, kedua negara dapat diidentifikasi sebagai negara paranoid. Selanjutnya, refleksi kedua negara ini digunakan untuk mengkaji fenomena pembelian alat pengawasan dan kebijakan terkait pengawasan di Indonesia. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi alat pengawasan dan spyware digunakan secara ekstensif untuk mengumpulkan informasi berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia dan menjadi kejahatan negara.

---

Surveillance has evolved into a primary tool for states to control their citizens, reflecting a transformation into a form of "new panopticism." The concept of "new panopticism" is derived from the evolution of the Panopticon metaphor, integrating advanced surveillance technology to monitor and control society, leading to a transformation into a paranoid state. This research aims to thoroughly examine the concept of "new panopticism," which has evolved from physical to digital space in three countries: the United States, China, and Indonesia. The study analyzes how the experiences of the US and China in using advanced surveillance technology to support social control and national security can be reflected in Indonesia. The methodology includes literature review and content analysis, focusing on official documents by Amnesty International in 2024 regarding the purchase of advanced mass surveillance tools by several Indonesian government agencies from various countries, such as Israel and Germany.The findings indicate that from the experiences of the United States and China with the use of new panopticism mass surveillance programs, both countries can be identified as paranoid states. Furthermore, the reflection of these two countries is used to examine the phenomenon of surveillance tool purchases and related policies in Indonesia. The results and conclusions of this study show that surveillance technology and spyware are extensively used to collect information, potentially violating human rights and constituting state crime."

""This book examines how the Chinese state responds to the increasingly diverse civil society and maintains regime stability in a changing society. In recent years, the Chinese leadership has demonstrated great capability of adapting and developing sophisticated mechanisms of social control. The chapters in this book cover a wide range of these mechanisms, including co-opting social forces, managing population and migration, as well as controlling the media, trade unions, the internet, non-governmental organisations, and the cultural industries. The authors also discuss challenges the government is about to face and possible adjustments"

"Kegiatan usaha yang berlangsung dalam bidang multi-sided market, terutama yang melibatkan perusahaan berbentuk digital platforms pemberi layanan social networking service menunjukkan pola penguasaan pasar yang tinggi oleh beberapa perusahaan besar, dengan maraknya kegiatan akuisisi yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berbentuk startup. Kasus yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah kasus transaksi akuisisi oleh Facebook atas perusahaan Instagram dan WhatsApp yang kesemuanya bergerak dalam bidang yang serupa, dimana atas kasus ini terdapat perdebatan panjang dengan adanya gugatan yang dimasukkan oleh pihak penegak hukum persaingan usaha Amerika Serikat kepada pengadilan setempat untuk membatalkan transaksi bersangkutan akibat kekuatan monopoli yang dipegang oleh Facebook akibat kontrol terhadap 2 dari pesaing utamanya yang sudah berkembang pesat. Skripsi ini membahas mengenai tinjauan kasus terkait dilihat dari hukum persaingan usaha yang berlaku di Amerika Serikat dan melakukan perbandingan melalui analisis dengan hukum persaingan usaha Indonesia untuk melihat substansi penilaian terhadap transaksi yang dilakukan di masa lalu ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui penilaian dengan menggunakan panduan dari masing-masing hukum persaingan usaha, ditemukan bahwa dalam hukum persaingan usaha Amerika Serikat yang bersifat kualitatif transaksi ini seharusnya dapat dihentikan. Sedangkan, analisis menggunakan hukum persaingan usaha Indonesia menunjukkan bahwa metode penilaian yang digunakan masih terlalu menitikberatkan pada penilaian kuantitatif dengan melihat tingkat konsentrasi pasar sehingga risiko monopoli pasar akibat transaksi seperti dalam kasus ini sangat tinggi. Dengan demikian, dengan berdasarkan pada hasil analisis ini, disarankan bagi pihak penegak hukum persaingan usaha untuk melakukan peninjauan ulang terhadap metode penilaian transaksi akuisisi seperti dalam kasus.

---

Business activities that take place in the multi-sided market sector, especially those involving digital platforms providing social networking services, show a pattern of high market share by several large companies, with many transactions being carried out to acquire startups. The subject of discussion in this thesis is the acquisition of Instagram and WhatsApp by Facebook, all of which are engaged in the same field, where in this case there was an ongoing debate with the lawsuit filed by the United States’ Federal Trade Commission to cancel the transaction in question due to the monopoly power held by Facebook due to the control over 2 of its main competitors which has grown rapidly. This thesis discusses the related cases in terms of the applicable competition law in the United States and performs a comparison through analysis with Indonesian competition law to review the substance of the assessment of past transactions. By using a normative juridical research method, it was found that in the United States antitrust law, which is qualitative in nature, this transaction could have been stopped. Meanwhile, analysis using Indonesian competition law shows that the evaluation method used is still too focused on quantitative assessment by looking at the level of market concentration so that the risk of market monopoly due to transactions as in this case is very high. Thus, based on the results of this analysis, it is recommended for the antitrust law enforcement authorities to review the evaluation method of acquisition transactions as in the case."

"Amerika Serikat melakukan intervensi bersifat terbatas dalam intervensi kemanusian Libya pada tahun 2011, dengan tidak melakukan gelar pasukan darat. Intervensi kemanusiaan di Libya dapat dilihat sebagai sebuah kasus sekuritisasi Amerika Serikat terhadap objek referensi kemanusiaan di Libya. Tulisan ini melakukan analisis wacana atas sekuritisasi Amerika Serikat terhadap isu kemanusiaan di Libya, terutama dengan melihat perilaku speech act oleh aktor-aktor pemerintahan Amerika Serikat untuk menjustifikasi tindakannya melalui intertekstualitas yang membentuk diskursus atas kasus kemanusiaan di Libya, yang kemudian membentuk representasi identitas-identitas tertentu terkait dengan tindakan intervensi. Tulisan ini menggunakan critical discourse analysis untuk melihat perilaku aktor menarik legitimasi atas tindakannya, serta hubungan bahasan membentuk tindakan intervensi dan membuat opsi lain menjadi tidak terbayangkan. Dari gambaran bahasa yang membentuk tindakan ini, ditemukan bahwa tindakan yang dihasilkan memunculkan diskursus reaksioner sebagai tanggapan terhadapnya. Analisis wacana menemukan sifat keenganan dalam retorika speech acts yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Keenganan ini lah yang membentuk intervensi terbatas Amerika, sikap reluctant interventionism dari pemerintahan Obama, hingga membentuk diskursus “leading from behind” sebagai tanggapan terhadapnya.

---

United States of America did an intervention which is limited in nature, in the Libyan humanitarian intervention on 2011. Libyan humanitarian intervention was a case of securitization with United States as the actor and humanitarianism as the referent object. This writing did a discourse analysis on United States securitization on humanitarian issue in Libya, especially by paying attention to the speech act from United States government officials to justify its action through a form of intertextuality that shaped the discourse on the humanitarian case in Libya, which in turn shaped representations of certain identities related to an act of intervention. This writing used a critical discourse analysis to see actor’s behavior in drawing power to legitimize his or her designated act. The analysis also focused on the relation between language that shaped the act of intervention by also making other options become unimaginable. From the language and discourse that shaped the act, the analysis found that the act that was produced, had also produced reactionary discourses towards it. Discourse analysis found that there was a sense of reluctance inside the United States’ speech acts rhetorics. This “reluctance” shaped the very form of limited intervention, the behavior of reluctant interventionism from Obama’s administration, and created such discourse like “leading from behind” as a respond to this behavior."

"Retorika dikenal dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya dalam kajian filsasat, sastra, komunikasi politik, dan linguistik. Sejarah mencatat bahwa retorika telah menjadi kajian penting dalam pendidikan barat. Relasi kuasa menjadi salah satu hal utama yang dibicarakan dalam retorika politik. Barrack Obama merupakan presiden Amerika Serikat ke-44 yang memiliki kemampuan retorika yang diakui oleh dunia. Pada November 2010 silam, tujuh belas bulan setelah mewalat ke Mesir, Obama melakukan kunjungan ke Indonesia sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan Amerika dengan Islam. Ia memberikan pidatonya di Universitas Indonesia dengan mengangkat beberapa isu penting, seperti demokrasi, pembangunan, dan agama. Kompas.com (09/11/10) mencatat bahwa pidato Obama di UI adalah pidato besar yang pengaruhnya setara dengan pidato Obama ketika di Kairo, Mesir. Penelitian ini akan menganalisis strategi retorika pidato Obama di UI yang terekam dalam transkripsi Gedung Putih dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough sebagai teori utama, dan teori hegemoni Gramsci sebagai teori pendukung. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi retorika yang dibangun oleh Obama berusaha menguatkan hegemoni pihak penutur (AS) terhadap audiens sasarannya, yaitu bangsa Indonesia dan komunitas muslim di dunia.

---

Rhetoric is known in various disciplines, particularly in philosophy, literature, political communication, and linguistics studies. An examination of existing literature shows that rhetoric has become a fundamental area of study in western education. The topic power relation is one of the main things discussed in political rhetoric. Barrack Obama, the 44th President of the United States, has great rhetoric ability recognized throughout the world. In November 2010, seventeen months after visiting Egypt, Obama visited Indonesia as one of his efforts to repair the relations between U.S.A and Islam. He delivered his speech at the University of Indonesia, raising three main issues: democracy, development, and religion. Kompas.com (11/9/10) noted that Obama's speech at UI is a great one, whose influence is equivalent to his speech delivered in Cairo, Egypt. This study will analyze the rhetorical strategy of Obama's speech transcription released by the White House, using Critical Discourse Analysis (CDA) as the main theory, and Gramsci's hegemony as the supporting theory. The results showed that Obama's rhetorical strategy tended to reinforce the hegemony of the author (U.S.A) toward the target audiences, which are the Indonesians and the world Muslim communities."

"LATAR BELAKANG MASALAHKata domestik berasal dari bahasa latin "domus" yang berarti rumah atau sesuatu yang berurusan dengan keluarga. Ideologi kerumahtanggaan "ideology of domesticity" yang muncul dalam abad kesembilanbelas di Amerika erat kaitannya dengan menurunnya jumlah anak yang lahir dalam satu keluarga. Fenomena tersebut diikuti juga dengan perubahan sikap orang tua terhadap masa kanak-kanak dari anak-anak mereka. Anak-anak harus dipelihara dan diasuh dengan baik daripada diharuskan bekerja. Orang tua mulai melihat anak-anak mereka sebagai objek yang bergantung pada pemeliharaan, kasih sayang dan hams dilindungi. Ini menandakan kemunculan kerumahtanggaan keluarga kelas menengah (lihat Tamara K. Harenven, dalam L.S. Luedtke, 1987:247). Ideologi kerumahtanggaan tidak saja menempatkan anak sebagai pusat keluarga, tapi secara bertahap lebih memisahkan peranan ayah dan ibu. Michael Gordon (1978 : 3 - 4) mengutip pandangan Michael Novak mengenai pentingnya keluarga dalam satu masyarakat sebagai berikut "1. What strengthens the family strengthens society. 2. If things go well with the family, life is worth living, when the family falters, life falls apart." Dilihat dari pernyataan tersebut di atas, maka tampak bahwa masa depan keluarga ditentukan oleh keadaan domestiknya, dan keberhasilan satu keluarga akan merupakan satu kontribusi positif bagi masa depan satu bangsa. Dalam arti lain adalah bahwa keluarga merupakan inti (core) dari satu pembangunan bangsa atau kehidupan politik bangsa tersebut. Mark Lerner seperti dikutip oleh Le Masters dan John De Frain menyatakan dengan tepat "If the American family is sick, then the class system must also be sick, and the whole economy, the democratic idea, the passion for equality, the striving for happiness, ... the point is that the American family is part of the loyality and reflects its virtues as well as weakness" (Lihat Max Lerner, 1987, 1957: 551). Merujuk pada pandangan Novak yang dikutip oleh Gordon tersebut, maka pembentukan suatu keluarga yang ideal bagi masyarakat tampaknya bukan suatu yang baru bagi para ahli sosiologi atau antropologi. Plato misalnya, melihat masyarakat utopia yang diinginkannya terdiri dari kelas, komunisme..."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh perusahaan subsidiary di Indonesia dalam rangka memenuhi Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Skripsi ini juga melihat Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari kacamata pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok sebagai negara asal dari perusahaan subsidiary yang dibahas, dimana ketiga negara tersebut memiliki pemahaman dan peraturan yang berbeda mengenai Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam pembahasannya skripsi ini akan melihat pertentangan peraturan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional, dan bagaimana penerapan TJSL di Indonesia di tengah-tengah perbedaan peraturan ini. Selain itu skripsi ini juga akan menelaah mengenai hubungan pemerintah negara asal dengan perusahaan subsidiary yang ada di Indonesia, secara khusus dalam hal CSR. Terakhir pada skripsi ini juga akan dibahas mengenai kesamaan dan perbedaan konsep TJSL dan CSR, serta kelebihan dan kelemahan TJSL di Indonesia. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif.

---

This thesis focuses on the implementation of Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) done by multinational companies in Indonesia to meet the obligation set out in The Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company. This thesis also recognizes the different interpretation of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) adopted by the United States, United Kingdom, and the People’s Republic of China Government.

This thesis will then analyze how does that different interpretation plays out in the implementation of TJSL done by its subsidiary companies. This thesis will also cover the relationship between home countries and its subsidiary companies in Indonesia. The last issue covered in this thesis will talk about similarity and difference between TJSL and CSR, as well as the strength and weakness of TJSL in Indonesia. The research uses normative judicial study."

"Fokus dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana pandangan tiga paradigma dalam studi ilmu hubungan internasional terhadap keputusan Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan Meksiko dalam Merida Initiative. Melalui paradigma realisme menganalisis Merida Initiative sebagai kerangka rezim keamanan yang ingin dibentuk oleh Amerika Serikat., sedangkan paradigma neoliberalisme institusionalis melihat keuntungan yang diperoleh dari pembentukan institusi ini, sementara konstruktivisme lebih melihat kepada ide politisasi isu keamanan dan mengkonstruksi persepsi ancamanya kepada Amerika Serikat.

---

The focus of the writing of this paper is to show how three paradigms in the study of international relations sees the U.S. decision to cooperate with Mexico in the Merida Initiative. Realism perceive Merida Initiative as a framework to analyze the security regime to be formed by the United States., While neoliberal institutionalist paradigm notice the benefits of the establishment of this institution, while looking at the idea of ​​constructivism over the securitization of security issues in United States."