Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis kebijakan pembinaan teritorial TNI AD yang telah diterapkan di Kota Bandung untuk pencegahan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembinaan teritorial TNI AD untuk pencegahan konflik sosial di Kodim 0618/Kota Bandung dengan menggunakan teori Grindle (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dan metode kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan teritorial telah berjalan dengan optimal. Kebijakan yang dibuat pada tingkat strategis telah diimplementasikan dengan baik, begitu juga keputusan pada tingkat operasional. Implementasi kebijakan ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan, antara lain TNI AD, Polri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, yang bekerja sama untuk menciptakan suasana yang damai dan tenteram. Komunikasi yang intens antar lembaga stakeholder dan penguasaan wilayah oleh Babinsa telah meningkatkan kepercayaan masyarakat, melebihi target yang diharapkan. Implementasi pencegahan konflik sosial di lapangan dengan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama yang dilakukan bersama dengan unsur Forkopimcam dan Forkopimda juga telah terjalin dengan baik. Hasil penelitian ini menyarankan untuk melaksanakan program pembinaan yang melibatkan masyarakat dan memperkuat perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembinaan teritorial secara berkelanjutan.

---

This research analyzes the territorial development policy of the Indonesian Army (TNI AD) that has been implemented in Bandung City to prevent social conflicts. The aim of this study is to analyze the implementation of the territorial development policy of the Indonesian Army for the prevention of social conflicts in Kodim 0618/Bandung City using Grindle’s theory (2017). This research uses a post-positivist approach and qualitative methods, with data collected through interviews and literature studies. The analysis results show that the implementation of the territorial development policy has been optimal. Policies made at the strategic level have been well implemented, as have decisions at the operational level. The implementation of this policy involves several stakeholders, including the Indonesian Army, the Police, the Local Government, and the community, who work together to create a peaceful and serene atmosphere. Intensive communication between stakeholder institutions and territorial control by Babinsa has increased public trust, exceeding the expected targets. The implementation of social conflict prevention in the field through synergy, collaboration, and cooperation with Forkopimcam and Forkopimda elements has also been well established. This study suggests implementing development programs involving the community and strengthening the planning, implementation, and evaluation of territorial development programs on an ongoing basis."

"Pusbekangad sebagai salah satu bagian vital dalam satuan TNI AD yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa bagi Angkatan Darat dalam penerapannya ternyata belum sepenuhnya baik dan memenuhi standar seperti pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku serta belum adanya evaluasi terkait kesuksesan dari implementasi e-procurement. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SPSE TNI AD sebagai implementasi e-procurement dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan konsep Critical Success Factor melalui pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Analisis dari hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif menghasilkan temuan bahwa kesuksesan dalam penerapan SPSE di Pusbekangad masih belum sepenuhnya tercipta. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas individu dan organisasi di Pusbekangad disertai dengan peningkatan kualitas sistem aplikasi LPSE dan regulasi terperinci yang dibuat oleh pemangku kebijakan guna mendorong terciptanya kesuksesan dalam menerapkan SPSE.

---

Pusbekangad as a vital part of TNI AD unit that carries out the process of procurement of goods and services for the army in its application has not been fully good and meets standards such as the implementation of goods/services procurement activities that are not in accordance with applicable regulations and there has been no evaluation related to the success of e-procurement implementation. This research aims to analyze the application of SPSE TNI AD as an e-procurement implementation in carrying out goods and services procurement activities using the Critical Success Factor concept through a post-positivist approach and using qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. Analysis of the research results presented descriptively resulted in findings that success in the implementation of SPSE at Pusbekangad is still not fully created. Therefore, it is necessary to improve the quality of individuals and organizations in Pusbekangad accompanied by improving the quality of the LPSE application system and detailed regulations made by policy makers to encourage the creation of success in implementing SPSE."

"Kebijakan pemerintah menaikkan tarif tol tahun 2007 dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum, Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan penyelenggara jalan tol yang dikaitkan dengan kenaikan tarif tol dan juga tentang bagaimana pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol khususnya Pasal 8 mengenai Standar Pelayanan Minimum yang merupakan bagian perlindungan konsumen.Perlindungan konsumen adalah sebagai hal yang paling pokok sebab konsumen merupakan objek penerima dampak kenaikan tarif tol sehingga perlu diketahui bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada konsumen dalam memilih kebijakan menaikkan tarif tol. Perlu diketahui keterlibatan konsumen dalam Pengambilan keputusan untuk menaikkan tarif tol, keterlibatan konsumen dinilai hal yang penting sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa: Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang mengatur tentang mekanisme penetapan tarif tol, kenaikan tarif tol berdampak terhadap masyarakat banyak sebagai konsumen untuk itu pemerintah perlu memperkuat posisi dalam pengambilan kebijakan tersebut sebagai upaya melakukan perlindungan konsumen

---

The government's policy to increase toll rates in 2007 in this case the Minister of Public Works. 38 of 2004 concerning Roads and Government Regulation no. 15 of 2005 concerning Toll Roads, especially Article 8 concerning Minimum Service Standards which are part of consumer protection. Consumer protection is the most basic thing because consumers are the recipients of the impact of the increase in toll rates so it is necessary to know the form of protection provided by the government to consumers in choosing policies to increase toll roads. toll rates. It should be noted that consumer involvement in decision-making to increase toll rates, consumer involvement is considered important as stated in Article 2 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection it is stated that: Consumer Protection is based on benefits, balance justice, consumer safety and security, and legal certainty. Law No. 38 of 2004 concerning Roads which regulates the mechanism for setting toll rates, the increase in toll rates has an impact on the general public as consumers. Therefore, the government needs to strengthen its position in making these policies as an effort to protect consumers."

"Indonesia dan Singapura telah menyepakati dua buah perjanjian penetapan garis batas laut teritorial di Selat Singapura, masing-masing disepakati pada tahun 1973 dan 2009. Proses delimitasi dalam kedua perjanjian tersebut dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 15 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan menggunakan metode delimitasi garis median termodifikasi. Kedua perjanjian tersebut memberikan kepastian mengenai wilayah laut territorial Indonesia dan Singapura di mana kedua negara memiliki kedaulatan. Adanya kepastian hukum mengenai laut teritorial Indonesia di Selat Singapura berujung pada munculnya implikasi-implikasi dalam aspek keamanan dan keselamatan Indonesia sebagai negara pantai, keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Singapura, dan lingkungan laut.

---

Indonesia and Singapore have agreed on two bilateral treaties regarding the delimitation of the territorial seas in the Strait of Singapore, each was agreed in the year 0f 1973 and 2009. The delimitation process in the two treaties were done in accordance with Article 15 of United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 and used the modified median line as the delimitation method. The two treaties gave legal certainty regarding the area of territorial seas of Indonesia and Singapore, in which both States have the ability to exercise sovereignty. The legal certainty on Indonesia's territorial sea in the Strait of Singapore leads to the implications in the aspects of security and safety of Indonesia as a coastal State, security and safety of navigation in the Strait of Malacca, and marine environment."

"Penggunaan strategi zona abu-abu oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan merupakan pendekatan yang disengaja yang bertujuan untuk memajukan klaim teritorialnya sambil menghindari konflik militer langsung. Strategi ini melibatkan penggunaan cara-cara nonmiliter, seperti mengerahkan kapal penjaga pantai, membangun pulau-pulau buatan, dan memanfaatkan milisi maritim, untuk menegaskan kendali atas wilayah-wilayah yang disengketakan. Dengan tetap berada di bawah ambang batas peperangan konvensional, Tiongkok bertujuan untuk memperkuat posisinya tanpa memprovokasi pembalasan yang signifikan dari para penggugat saingan atau kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat. Taktik zona abu-abu memungkinkan Tiongkok untuk mengonsolidasikan klaim teritorialnya, menjaga rute perdagangan maritim yang penting, dan mengamankan sumber daya alam yang berharga, semuanya sambil meminimalkan risiko meningkatnya ketegangan. Pendekatan ini juga mendukung tujuan geopolitik dan ekonomi Tiongkok yang lebih luas, termasuk mengejar dominasi regional dan peremajaan nasional. Melalui strategi zona abu-abu, Tiongkok berupaya untuk membentuk kembali tatanan regional, menantang norma-norma internasional, dan memproyeksikan kekuatan dengan cara yang membatasi intervensi eksternal dan mempertahankan fleksibilitas strategisnya.

---

China's use of a gray-zone strategy in the South China Sea is a deliberate approach aimed at advancing its territorial claims while avoiding direct military conflict. This strategy involves employing non-military means, such as deploying coast guard vessels, constructing artificial islands, and utilizing maritime militias, to assert control over contested areas. By staying below, the threshold of conventional warfare, China aims to strengthen its position without provoking significant retaliation from rival claimants or external powers like the United States. The gray-zone strategy allows China to consolidate its territorial claims, safeguard crucial maritime trade routes, and secure valuable natural resources, all while minimizing the risks of escalating tensions. This approach also supports China’s broader geopolitical and economic goals, including the pursuit of regional dominance and national rejuvenation. Through the gray-zone strategy, China seeks to reshape the regional order, challenge international norms, and project power in a way that limits external intervention and preserves its strategic flexibility."

"Tuntutan tugas Bintara Pembina Desa (Babinsa) semakin tinggi dari pimpinan TNI AD. Tugas seorang Babinsa di wilayah perkotaan semakin kompleks, karena karakteristik masyarakatnya yang individualistik, heterogen dan sangat dinamis. Dikaitkan dengan lima kemampuan teritorial yang harus dimiliki oleh Babinsa, ditemukan bahwa kemampuan Babinsa tergolong rendah pada dimensi kemampuan temu cepat lapor cepat di tiga Komando Rayon Militer (Koramil) wilayah kota Bandung, khususnya kemampuan analisis sosial. Dalam jangka pendek, pengembangan kemampuan analisis sosial terhadap Babinsa adalah dengan memberikan kesadaran terhadap setting sosial. Strategi intervensi yang diterapkan adalah teknik appreciative inquiry dan pelatihan, yang direncanakan selama dua jam dalam waktu enam hari kerja. Intervensi dilakukan pada Babinsa di Koramil ?X? sebagai kelompok eksperimen dan terdapat kelompok Babinsa yang menjadi kelompok kontrol. Pengukuran dampak perubahan dari intervensi menggunakan kuesioner pra dan paska pelatihan yang dilakukan sebelum intervensi dan seminggu setelah intervensi pada kelompok eksperimen dan kontrol. Selain itu dilakukan pula pengukuran secara kualitatif berupa wawancara dan focus group discussion. Berdasarkan analisis statistik uji nilai t dengan membandingkan rata-rata dari kelompok eksperimen dan kontrol menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang signifikan pada kelompok eksperimen terkait kesadaran Babinsa terhadap perannya dalam setting sosial. Selanjutnya, berdasarkan analisis dampak penerapan program intervensi sejenis terhadap kelompok Babinsa lain diketahui bahwa program intervensi tersebut diprediksi secara signifikan akan memiliki dampak yang besar bila diterapkan pada kelompok Babinsa lainnya yang berada dalam wilayah perkotaan.

---

Villagers NCO (Babinsa) have the higher task demands from the Chief of Army. The task of a Babinsa in urban areas increasingly complex, due to the characteristics of the people who individualistic, heterogeneous and highly dynamic. Associated with the five territorial ability to be possessed by Babinsa in territorial development task, it was found that the ability Babinsa is low on the dimensions reported rapid retrieval capabilities quickly in three-District Military Command (Koramil) Bandung region, in particular the ability of social analysis. In the short term, the development of social analysis capabilities to Babinsa is to bring awareness to the social setting. Intervention strategies are implemented appreciative inquiry techniques and training, planned for two hours within six working days. Interventions performed on Babinsa in Koramil 'X' as the experimental group and there Babinsa group that became the control group. Measurement of the impact of the change intervention using pre-and post-training questionnaires were conducted before the intervention and one week after the intervention in the experimental and control groups. Measurements will be conducted qualitative interviews and focus group discussions. Based on statistical analysis t test by comparing the value of the average of the experimental and control groups showed that significant changes in the experimental group Babinsa awareness related to his role in a social setting. Furthermore, based on the analysis of the impact of the intervention program similar to other known Babinsa groups that the intervention program significantly predicted would have a great impact when applied to groups other Babinsa located in urban areas."