Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan habitus kerja peserta Magang Bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan aplikasinya di dunia kerja. Peneliti berargumen bahwa pembentukan habitus mahasiswa melalui magang merupakan elemen sentral dalam fase persiapan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja. Hal ini dikarenakan habitus tersebut diperoleh melalui proses transisi dan adaptasi yang padat dari dunia perkuliahan ke dunia kerja. Terlebih lagi, dengan program MBKM yang menganjurkan peserta berpartisipasi penuh dalam pekerjaan, habitus-habitus tersebut dapat dibentuk dengan lebih matang. Studi-studi terdahulu cenderung memperlihatkan bahwa magang hanya merupakan sebuah program persiapan transisi memasuki dunia kerja namun tanpa menganalisis secara lebih khusus pada proses sosial dari adaptasi untuk memasuki dunia kerja. Keterbatasan ini ditopang pula oleh jenis program magang yang diamati oleh studi-studi tersebut, yakni jenis magang wajib singkat yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan kuliah. Dengan pendekatan kualitatif yakni wawancara mendalam terhadap peserta Magang Bersertifikat MBKM, peneliti menemukan bahwa pembentukan habitus peserta Magang MBKM didukung oleh beberapa hal, yakni budaya perusahaan, lingkungan pekerjaan, mentor yang membimbing, lingkungan tim, serta pekerjaan itu sendiri. Segala yang telah dilakukan oleh peserta melalui pelaksanaan program ini menjadi portofolio yang dilihat oleh perekrut. Hal ini disebut sebagai modal simbolik yang merupakan output dari partisipasi peserta dalam program Magang MBKM.

---

This research aims to understand the process of forming the work habitus of participants in the Magang Bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program and its application in the workplace. The researcher argues that the formation of student habitus through internships is a central element in the phase of preparing students to enter the workforce. This is because such habitus is acquired through a dense transition and adaptation process from academic life to the professional world. Furthermore, with the MBKM program encouraging participants to fully engage in work, these habitus can be more maturely developed. Previous studies tend to show that internships are merely a transitional preparation program for entering the workforce without specifically analyzing the social process of adaptation to the professional world. This limitation is also supported by the type of internships observed by these studies, which are short mandatory internships conducted alongside academic activities. With a qualitative approach, namely in-depth interviews with participants of the MBKM Certified Internship, the researcher found that the formation of habitus among MBKM Internship participants is supported by several factors, namely company culture, work environment, guiding mentors, team environment, and the work itself. Everything that participants have done through the implementation of this program becomes a portfolio seen by recruiters. This is referred to as symbolic capital, which is the output of participants' participation in the MBKM Internship program."

"Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat merupakan salah satu program prioritas Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi karena bertujuan untuk memberikan gambaran dunia kerja kepada mahasiswa. MSIB termasuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia mendapatkan Anugerah Pengirim Magang Kampus Merdeka terbanyak pada Tahun 2023 dari Direkrotat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Indonesia menggunakan teori implementasi kebijakan “Strategic Action Field Framework for Public Policy” oleh Stephanie Moulton dan Jodie R. Standfort. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif post positivist, Teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder dengan studi literatur, serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Universitas Indonesia sudah baik karena Universitas Indonesia telah membuat kebijakan turunan berupa Peraturan Nomor 24 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana dan Buku Pedoman Pelaksanaan MBKM di Universitas Indonesia. Adapun, terdapat unit yang menjadi koordinator untuk mengelola dan memastikan bahwa seluruh pihak yang ada di Universitas Indonesia berusaha untuk mendukung dan mengimplementasikan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat dengan optimal. Meskipun begitu, terdapat beberapa catatan penting seperti proses sistem sks yang belum selaras dari tiap program studi, pola kerja CIL (Center of Independent Learning) yang belum terbentuk, dan program studi yang belum informatif. Peneliti merekomendasikan untuk mengadakan survey kepada mahasiswa agar memberikan penilaian kepada program studi sebagai bahan evaluasi kinerja selama mengimplementasikan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Universitas Indonesia.

---

The Internship Program and Certified Independent Study are among the priority programs of the Directorate of Higher Education, Research, and Technology as they aim to provide students with insights into the working world. MSIB is part of the Independent Campus Freedom to Learn program regulated by the Minister of Education and Culture and Minister of Research and Technology Regulation Number 53 of 2023 on Quality Assurance of Higher Education. In 2023, the Universitas Indonesia received the most Internship Campus Freedom awards from the Directorate of Higher Education, Research, and Technology. Therefore, this research aims to analyze the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study in Indonesia using the policy implementation theory "Strategic Action Field Framework for Public Policy" by Stephanie Moulton and Jodie R. Standfort. The research method employed is qualitative post positivism, with data collection techniques involving primary data through in-depth interviews and secondary data through literature studies, along with qualitative analysis. The results of this research indicate that the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study at the University of Indonesia is well-executed, given that the university has established derivative policies such as Rector Regulation Number 24 of 2022 on the Implementation of Bachelor's Programs at the University of Indonesia and the Guidelines for Implementing MBKM at the University of Indonesia. There is a coordinating unit responsible for managing and ensuring that all stakeholders at the University of Indonesia strive to support and optimize the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study. However, there are some notable points such as the lack of alignment in the credit system processes across different study programs, the undeveloped CIL (Centre of Independent Learning) work pattern, and the lack of informativeness in some study programs. The researchers recommend conducting a survey among students to gather feedback on study programs as an evaluation tool for performance during the implementation of the Internship Program and Certified Independent Study at the University of Indonesia."

"Selama ini, pemagangan merupakan suatu bentuk pelatihan kerja dengan praktik pada industri secara langsung. Pemagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 hanya memandang pemagang sebagai pencari kerja dan orang yang bekerja dan akan ditingkatkan keterampilannya. Di sisi lain, Program Magang Kampus Merdeka merupakan program pemagangan bagi mahasiswa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai upaya dalam menghadapi jurang besar antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Harapannya adalah mahasiswa dapat menjadi lulusan yang siap kerja dan memenuhi kebutuhan dunia industri. Dengan adanya program tersebut, skripsi ini menganalisis permasalahan bagaimana pelindungan mahasiswa yang berada dalam pemagangan terkhususnya dengan hadirnya Program Magang Kampus Merdeka. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian doktriner yang menganalisis peraturan perundang-undangan dengan juga informasi lapangan sebagai pelengkap. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah Pelaksanaan Program Magang Merdeka tidak didasari oleh payung pelindungan yang memadai bagi pesertanya. Hal ini terlihat daripada banyaknya hak peserta yang dimaksud tidak sesuai antara praktik dan pedoman yang dirancang. Selain itu, kewajiban mitra perusahaan Magang Merdeka dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan tidak dapat dijalankan karena sejatinya konsep magang antara kedua instansi memiliki perbedaan yang signifikan. Sinergi program antar lembaga dan perumusan istilah magang yang jelas adalah keniscayaan agar dapat menciptakan kepastian hukum dan pelindungan yang memadai terkhususnya bagi peserta Magang Merdeka.

---

Internships have traditionally been a form of work training that involves direct practice within industries. Internships, according to Law No. 13 of 2003 and the Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020, regard interns solely as job seekers and workers who are expected to enhance their skills. On the other hand, the Kampus Merdeka Internship Program is an internship program for students initiated by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology as an effort to bridge the significant gap between education and the professional world. The goal is for students to become work-ready graduates who meet the needs of the industry. Given this program, this thesis analyzes the issue of how student protection in internships, especially within the context of the Kampus Merdeka Internship Program, is ensured. The research method used involves secondary data analysis, including regulations, books, official guidelines, previous research, and actual occurrences in the field regarding the phenomena in question. The conclusion of this issue is that the implementation of the Kampus Merdeka Internship Program lacks adequate protection for its participants. This is evident from the many participant rights that do not align with the designed guidelines and actual practices. Furthermore, the obligations of Kampus Merdeka partner companies to comply with labor regulations cannot be fully realized because the internship concepts between the two institutions differ significantly. Program synergy between institutions and the clear formulation of the term "internship" are essential to create legal certainty and adequate protection, particularly for Kampus Merdeka Internship participants."

"Selama ini, pemagangan merupakan suatu bentuk pelatihan kerja dengan praktik pada industri secara langsung. Pemagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 hanya memandang pemagang sebagai pencari kerja dan orang yang bekerja dan akan ditingkatkan keterampilannya. Di sisi lain, Program Magang Kampus Merdeka merupakan program pemagangan bagi mahasiswa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai upaya dalam menghadapi jurang besar antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Harapannya adalah mahasiswa dapat menjadi lulusan yang siap kerja dan memenuhi kebutuhan dunia industri. Dengan adanya program tersebut, skripsi ini menganalisis permasalahan bagaimana pelindungan mahasiswa yang berada dalam pemagangan terkhususnya dengan hadirnya Program Magang Kampus Merdeka. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian doktriner yang menganalisis peraturan perundang-undangan dengan juga informasi lapangan sebagai pelengkap. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah Pelaksanaan Program Magang Merdeka tidak didasari oleh payung pelindungan yang memadai bagi pesertanya. Hal ini terlihat daripada banyaknya hak peserta yang dimaksud tidak sesuai antara praktik dan pedoman yang dirancang. Selain itu, kewajiban mitra perusahaan Magang Merdeka dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan tidak dapat dijalankan karena sejatinya konsep magang antara kedua instansi memiliki perbedaan yang signifikan. Sinergi program antar lembaga dan perumusan istilah magang yang jelas adalah keniscayaan agar dapat menciptakan kepastian hukum dan pelindungan yang memadai terkhususnya bagi peserta Magang Merdeka.

---

Internships have traditionally been a form of work training that involves direct practice within industries. Internships, according to Law No. 13 of 2003 and the Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020, regard interns solely as job seekers and workers who are expected to enhance their skills. On the other hand, the Kampus Merdeka Internship Program is an internship program for students initiated by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology as an effort to bridge the significant gap between education and the professional world. The goal is for students to become work-ready graduates who meet the needs of the industry. Given this program, this thesis analyzes the issue of how student protection in internships, especially within the context of the Kampus Merdeka Internship Program, is ensured. The research method used involves secondary data analysis, including regulations, books, official guidelines, previous research, and actual occurrences in the field regarding the phenomena in question. The conclusion of this issue is that the implementation of the Kampus Merdeka Internship Program lacks adequate protection for its participants. This is evident from the many participant rights that do not align with the designed guidelines and actual practices. Furthermore, the obligations of Kampus Merdeka partner companies to comply with labor regulations cannot be fully realized because the internship concepts between the two institutions differ significantly. Program synergy between institutions and the clear formulation of the term "internship" are essential to create legal certainty and adequate protection, particularly for Kampus Merdeka Internship participants."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan yang dialami oleh mahasiswa yang mengikuti kegiatan Magang Bersertifikat Kampus Merdeka. Studi terdahulu menjelaskan bahwa mahasiswa sering dihadapkan dengan kondisi kerja yang rentan dalam kegiatan magang yang diikutinya. Studi terdahulu juga turut menjelaskan bahwa universitas, perusahaan, dan pemerintah memiliki peran dalam melanggengkan prekaritas yang terjadi pada mahasiswa melalui kegiatan magang. Meskipun demikian, studi-studi terdahulu melihat bahwa kerentanan (precariousness) hanya dilihat sebagai konsekuensi dari praktik produksi yang liberal di dalam  institusi-institusi ekonomi. Dalam penelitian ini, peneliti berargumen bahwa sistem konversi SKS dan magang akademis yang diinstusionalisasikan melalui program Magang Merdeka telah memunculkan kerentanan terselubung (hidden precariousness) sebagai akibat reduksionisme manfaat sosial pendidikan di dalam hubungan kerja (employment relations). Dengan kata lain, sistem pemagangan pendidikan telah menciptakan kerentanan (kondisi kerja yang rawan) baru baik di dalam dunia kerja sekaligus pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendalami kerentanan yang dialami oleh peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka.

---

This study aims at analyzing the precariousness experienced by students who take part in the Magang Merdeka program. Previous studies explained that students are often faced with precarious working conditions in the internships they participate in. Previous studies also explained that universities, companies, and the government have a role in perpetuating the precariousness that occur in students’ internships. Nonetheless, previous studies have seen that precariousness is only seen as a consequence of liberal production practices within economic institutions. In this study, researchers argue that the semester credit conversion system and institutionalized academic internship through the Magang Merdeka program have created hidden precariousness as a result of reductionism in the social benefits of education in employment relations. In other words, the educational apprenticeship system has created new precariousness (unsafe working conditions) both in the world of employment and in education. Therefore, this study uses a qualitative research method to explore the precariousness experienced by the Magang Merdeka program participants."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses program magang kampus merdeka di Bank XXX. Bank XXX merupakan bank sentral dan salah satu mitra program Kampus Merdeka. Program Kampus Merdeka diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri di luar program studinya. Program magang terdiri dari pembelajaran mandiri, penelitian, dan pengalaman kerja. Evaluasi program didasarkan pada teori pembelajaran dan model KSA (Knowledge, Skills, Attitude). Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa program magang ini dilaksanakan sesuai dengan model KSA. Program ini adalah program komprehensif yang memberikan banyak pengetahuan dan keterampilan baru dan membentuk sikap yang baik. Hal ini membentuk mahasiswa yang siap untuk bekerja. Selain itu, laporan magang ini juga memuat refleksi diri. Setelah melakukan refleksi diri, tindak lanjut yang dilakukan adalah memahami deskripsi pekerjaan yang akan diambil kelak, melamar ke perusahaan akuntan publik, dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris.

---

The purpose of this internship report is to evaluate the process of kampus merdeka internship program at Bank XXX. Bank XXX is a central bank and one of the partners of Kampus Merdeka Program. Kampus Merdeka Program is launched by the Minister of Education and Culture which aims to provide opportunities for students to learn and develop themselves outside their study program. The internship program consists of self-learning, research, and working experience. The evaluation of the program was based on the learning theories and KSA (Knowledge, Skills, Attitude) model. The results of the evaluation, concluded that this internship program are performed according to the KSA model. It is a comprehensive program that, after completion, bestows a lot of new knowledge and skills and forms a good attitude. This prepares students for the workforce. In addition, this internship report also includes the writer’s self-reflection. After self-reflecting the follow up actions are to understand job description of future job, apply to accounting firms, and increase English proficiency."

"Program pemagangan kampus merdeka merupakan program yang dimiliki oleh Kementrian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi yaitu sebuah program pemagangan yang dibuat untuk kegiatan pengembangan diri bagi pekerja maupun calon pekerja untuk menjadi kompeten ketika telah terjun ke pekerjaan yang sesungguhnya tetapi penyelenggara pemagangan sering kali tidak memenuhi hak-hak peserta pemagangan penelitian dalam tesis ini menggunakan metode pendekatan normatif. permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pemagangan program Kampus Merdeka oleh Kemendikbudristek, pemenuhan hak peserta magang program, dan penyelenggaraan pemagangan berdasarkan hukum yang berlaku baik dari segi pelaksanaan dan pemenuhan hak. kesimpulan dari permasalahan ini adalah Pelaksanaan pelaksanaan magang/ praktik kerja program kampus merdeka didasari dari 3 Pihak pelaksana yaitu Perguruan Tinggi/universitas, Mahasiswa, Mitra program Kampus Merdeka sebagai tempat pelaksanaan magang, kemudian pemenuhan hak dari peserta magang harus terlindungi, Penyelenggaraan pemagangan pada Mitra X dikatakan tidak sesuai karena hak peserta magang yang kurang lengkap Juga pada Perjanjian Pemagangan oleh Mitra dan Peserta Pemagangan tidak dituliskan jumlah nominal Uang Saku yang akan didapatkan oleh Peserta Magang dari pemagangan yang dilakukan.

---

Kampus Merdeka Internship Program is a program run by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology and the internship program is made for self-development activities for workers and prospective workers to become competent when they have entered a real job but the internship organizers often do not fulfill the rights of research apprentices in this thesis using normative approach methods. The problem in this study is how is the implementation of the Independent Campus program internship by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, the fulfillment of the rights of program interns, and the implementation of internships based on applicable law both in terms of implementation and fulfillment of rights. The conclusion of this problem is that the implementation of internships/work practices of the independent campus program is based on 3 implementing parties, namely Universities/universities, Students, Partners of the Independent Campus program as a place for implementing internships, then the fulfillment of the rights of apprentices must be protected, the implementation of internships at Mitra X is said to be inappropriate because the rights of apprentices are not complete Also in the Internship Agreement by Partners and Internship Participants is not stating the nominal amount of Pocket Money that will be earned by interns from the internships done."

"Kapitalisme dan neoliberalisme telah menguasai norma dan mewujud dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai bukti, saat ini pendidikan cenderung mengarahkan mahasiswa untuk menjadi sumber daya yang akan dimanfaatkan dalam proses industrialisasi. Oleh karena itu, neoliberalisme dapat dianggap sebagai "isme" yang mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia saat ini dan berkontribusi pada ketimpangan kelas yang meningkat. Fenomena ini menjadi faktor utama dalam program pemagangan MBKM yang bersifat eksploitatif. Dalam program pemagangan MBKM, terdapat hambatan struktural karena dominasi korporasi terhadap mahasiswa pekerja magang yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan eksistensi program magang MBKM yang menghasilkan eksploitasi terhadap mahasiswa pekerja magang dianalisis dengan teori kriminologi kritis. Metode penulisan dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif kritis yang menyadari perlunya memperbaiki ketidaksetaraan dengan memberikan prioritas kepada kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat. Data diambil dari beberapa subyek mahasiswa pekerja magang yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan lainnya. Selain itu, data juga didapatkan dari pelaksana program MBKM, yaitu perguruan tinggi dan program studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pekerja magang memiliki posisi yang powerless sehingga timbulnya eksploitasi yang dilakukan oleh pihak berkuasa, seperti korporasi dan lembaga negara/pemerintah. Selain itu, kurangnya koordinasi yang efisien antara program studi, perguruan tinggi, dan pemerintah juga menjadi masalah. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi mahasiswa pekerja magang secara teknis. Oleh karena itu, eksploitasi mahasiswa pekerja magang pada program pemagangan MBKM dianggap sebagai bentuk perbudakan modern. Perbudakan modern ini melibatkan pemanfaatan kekuasaan atau kerentanan, atau memberikan imbalan untuk persetujuan dari orang yang memiliki kontrol untuk tujuan eksploitasi.

---

Capitalism and neoliberalism have dominated the norms and materialized within the higher education system in Indonesia. As evidence, the current education tends to direct students to become resources utilized in the process of industrialization. Therefore, neoliberalism can be considered an "ism" that influences the current education system in Indonesia and contributes to the increasing class inequality. This phenomenon becomes a significant factor in the exploitative nature of the MBKM internship program. In the MBKM internship program, there are structural barriers due to the significant corporate dominance over student interns. The purpose of this research is to describe the existence of the MBKM internship program that leads to the exploitation of student interns, analyzed through critical criminology theory. The research methodology employed is critical qualitative method, which acknowledges the need to address inequality by prioritizing the most marginalized groups in society. Data is collected from various student intern subjects who have experienced exploitation and other forms of violence. Additionally, data is obtained from the program implementers, namely colleges and study programs. The research findings indicate that student interns hold a powerless position, leading to exploitation by authoritative entities, such as corporations and government institutions. Furthermore, the lack of efficient coordination between study programs, colleges, and the government exacerbates the issue, resulting in a lack of technical legal protection for student interns. Consequently, the exploitation of student interns in the MBKM internship program is regarded as a form of modern slavery. This modern slavery involves the use of power or vulnerability and offers incentives to obtain consent from those who have control over the situation."

"Program Kampus Mengajar sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang tertinggal. Pada kenyataannya banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasinya di provinsi DKI Jakarta. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi program Kampus Mengajar di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada pengujian teori model matrik ambiguitas dan konflik oleh Matland (1995). Penelitian ini berlandaskan pendekatan post-positivist, verifikasi teori pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 21 narasumber dan studi kepustakaan Hasil penelitian menunjukan bahwa proses implementasi program Kampus Mengajar dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu prapenugasan, penugasan, dan pasca penugasan serta menunjukan tercapainya substansi program dengan terpenuhinya 13 indikator yang ada, sehingga proses implementasi program Kampus Mengajar dapat dikatakan berjalan dengan baik.

---

The "Campus Teaching" program, as part of the Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) policy, is anticipated to contribute to the enhancement of education quality in lagging regions. However, the implementation of this program in the DKI Jakarta province has encountered several challenges. Consequently, this research aims to analyze the implementation of the "Campus Teaching" program in DKI Jakarta, employing Matland's (1995) ambiguity and conflict matrix model. Grounded in a post-positivist approach, theory verification is conducted through qualitative data collection, involving in-depth interviews with 21 informants and literature review. The research findings reveal that the implementation process of the "Campus Teaching" program unfolds in three stages: pre-assignment, assignment, and post-assignment. Furthermore, the study indicates the achievement of program substance by fulfilling all 13 existing indicators, suggesting that the implementation process of the "Campus Teaching" program is deemed successful."

"Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertujuan untuk memberikan hak belajar kepada mahasiswa di luar program studi selama tiga semester untuk menambah pengalaman serta wawasan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Kebijakan MBKM lahir ditandai dengan terbitnya Permendikbudikti No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia merupakan perguruan tinggi yang telah berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan MBKM itu telah dilangsungkan pada level fakultas yaitu pada Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia yang merupakan fakultas baru yang berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM menggunakan teori implementasi kebijakan publik “ A model of the Policy Implementation Process” yang merupakan teori dari Van Meter dan Van Horn. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode post-positivist, teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta data sekunder dengan menggunakan studi pustaka, serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan MBKM di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia sudah sangat baik karena setiap agen pelaksana kebijakan sangat aktif dan berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikannya. Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk menjadi perbaikan kedepannya yaitu untuk diarahkan pada perbaikan dalam koordinasi, komunikasi, dan evaluasi kebijakan yang belum maksimal; dan diperlukannya peraturan pelaksanaan MBKM di lingkungan Universitas Indonesia, sehingga program studi memiliki guideline dan tidak menginterpretasikan kebijakan MBKM secara sendiri-sendiri.

---

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Policy is a policy established by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) with the aim of granting students the right to study outside their study programs for three semesters to enhance their experience and insights, enabling them to adapt to the changing times. The MBKM policy was initiated with the issuance of MoECRT Regulation No. 3 of 2020 on National Standards for Higher Education. The University of Indonesia is a higher education institution committed to implementing the MBKM policy. Therefore, this research aims to provide an overview of how the implementation of the MBKM policy has taken place at the faculty level, specifically at the Faculty of Public Administration at the University of Indonesia, which is a newly established faculty fully committed to implementing the MBKM policy. The study utilizes the public policy implementation theory, "A Model of the Policy Implementation Process," by Van Meter and Van Horn. The research adopts a post-positivist approach, employing primary data collection through in-depth interviews and secondary data collection through literature reviews, with qualitative analysis. The results of this research indicate that the implementation of MBKM at the Faculty of Public Administration at the University of Indonesia has been quite effective, as each policy executor is actively involved in its implementation. However, there are certain aspects that need improvement in terms of coordination, communication, and policy evaluation. Additionally, there should be regulations governing the implementation of MBKM within the University of Indonesia to provide guidelines for study programs and prevent individual interpretations of the MBKM policy."