Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji resiliensi komunitas terhadap bencana banjir dalam panggung konsep smart city di salah satu kelurahan terpadat dan paling rawan banjir di DKI Jakarta. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung melihat smart city dari perspektif arsitektur kota berbasis infrastruktur teknologi. Namun, seiring waktu, semakin banyak studi yang mengangkat smart city dari sudut pandang sosial. Beberapa penelitian bahkan mulai mengaitkan smart city dengan konsep-konsep yang menekankan peran manusia, bukan hanya infrastruktur fisik kota. Meskipun demikian, studi-studi terdahulu belum banyak yang mengeksplorasi hubungan antara resiliensi komunitas terhadap bencana banjir dalam konteks smart city. Penelitian ini berargumen bahwa komunitas di Kampung Melayu yang terdampak banjir memiliki tingkat resiliensi yang meningkat seiring dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Resiliensi ini tidak dapat dipisahkan dari intervensi teknologi, informasi, dan komunikasi yang terintegrasi dengan pengetahuan lokal. Untuk menguji argumen ini, digunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas di Kampung Melayu memiliki pengetahuan lokal yang diperoleh dari pengalaman menghadapi banjir dan mereka berhasil mengintegrasikan pengetahuan tersebut dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini juga menemukan peran penting kepemimpinan lokal yang mendukung resiliensi komunitas melalui kepemimpinan yang adaptif dan reaktif. Dengan demikian, penelitian ini merefleksikan model konseptual smart city yang berpusat pada smart people di mana tidak selalu berkaitan dengan infrastruktur canggih, melainkan menekankan pentingnya pengetahuan lokal sosial, aset komunitas, dan partisipasi aktif warga dalam pengelolaan bencana banjir di Kampung Melayu.

---

This study examines community resilience to flood disasters within the framework of the smart city concept in one of the most densely populated and flood-prone urban villages in Jakarta. Previous research has tended to view smart cities from an urban architecture perspective based on technological infrastructure. However, over time, there has been a growing number of studies that approach smart cities from a social standpoint. Some studies have even started linking smart cities with concepts that emphasize the role of humans, rather than merely the physical city infrastructure. Nonetheless, earlier studies have not extensively explored the relationship between community resilience to flood disasters and the context of smart cities. This research argues that the community in Kampung Melayu, which is affected by floods, exhibits increased resilience with the implementation of information and communication technology. This resilience is inseparable from the integration of technology, information, and communication with local knowledge. To test this argument, a qualitative method with a case study design through in-depth interviews was employed. The results of the study show that the community in Kampung Melayu possesses local knowledge derived from their experience in facing floods, and they have successfully integrated this knowledge with the use of information and communication technology. The research also found the significant role of local leadership in supporting community resilience through adaptive and reactive leadership. Thus, this study reflects a conceptual model of a smart city centered on smart people, which is not always related to advanced infrastructure but emphasizes the importance of local social knowledge, community assets, and active citizen participation in flood disaster management in Kampung Melayu."

"Tata letak geografis Indonesia yang berada pada posisi rawan bencana menyebabkan pentingnya penerapan program pengurangan risiko bencana berbasis inklusif. Di sisi lain, program ini terintegrasi pada perencanaan pembangunan jangka panjang. Salah satunya wilayah yang menerapkan program pengurangan risiko bencana, yakni Kabupaten Sleman. Sleman menempati urutan pertama dalam kepadatan masyarakat dan jumlah komunitas disabilitas terbanyak dibandingkan Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta. Tetapi dalam implementasinya banyak kendala yang dihadapi, seperti tingkat pemahaman yang masih melihat disabilitas sebagai individu yang tidak berdaya, aksesibilitas yang minim, sehingga menyebabkan keterpaparan bencana yang tidak proporsional. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program pengurangan risiko bencana dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi program di Kabupaten Sleman. Pendekatan postpositivism digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa sebagian besar adanya kesesuaian program dengan penerima manfaat, program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian penerima manfaat dengan organisasi pelaksana karena banyaknya program yang telah melibatkan komunitas disabilitas sebagai assessor terkait aksesibilitas yang diberikan dan pelatihan inklusivitas pada para implementor program. Di sisi lain, sinergitas terhadap organisasi penyandang disabilitas dan organisasi pelaksana mulai masif dilakukan. Seiring waktu berjalan, pemerintah pun mulai mengubah mindset dalam memandang disabilitas sebagai kelompok berisiko tinggi yang perlu ditingkatkan kapasitasnya, meskipun belum secara merata pemahaman ini. Beberapa faktor pendorong dalam program ini ialah adanya komitmen dari pimpinan dalam memberikan setiap kebutuhan disabilitas, pelibatan disabilitas mulai dari pembentukan program hingga tahap evaluasi. Namun faktor penghambat dari ragam disabilitas dan ilmu pengetahuan yang terbatas menjadi kendala terbesar pada implementasi program pengurangan risiko bencana berbasis inklusif ini.

---

Indonesia’s disaster-prone geographic condition makes it imperative for the government to implement an inclusive disaster risk reduction program. On the other hand, such program has been integrated into the national long term development plan. One of the regencies that implements a disaster risk reduction program is the Sleman Regency. Sleman ranks first in population density and the number of disability communities when compared to other regencies/cities in D.I. Yogyakarta. However, its implementation faces numerous obstacles, such as low level of understanding, that views disabled people as helpless individuals, and minimum accessibility, which result in a disproportionate exposure to disasters. This thesis aims to describe the implementation of disaster risk reduction program in Sleman Regency and analyze the factors which facilitate and inhibit program implementation. This research utilizes a post-positivism approach, with qualitative data collection method. This thesis found that for the most part, the program is compatible with the beneficiaries and implementing organizations. Such can also be said for the beneficiaries and implementing organizations. The reason for the compatibility is because the program has brought in the disability communities to act as assessors for matters related to accessibility and conducted inclusivity training for program implementers. The synergy between disability and implementing organizations has increased. Over time, the government has changed its mindset and started to view disability communities as a high-risk group which require capacity building, although such understanding is not yet widespread. Some of the driving factors are the leadership’s commitment in providing the needs of the disability communities and the involvement of disability communities in all stages of the program, from formulation until evaluation. On the other hand, the inhibiting factors for this inclusive disaster risk reduction program are the different types of disabilities and limited knowledge of program implementers regarding disability."

"Tesis ini membahas mengenai pengurangan risiko bencana oleh masyarakat, dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi penelitian studi kasus. Dusun Bronggang, Desa Argomulyo merupakan salah satu area yang terdampak erupsi Merapi pada akhir tahun 2010. Penelitian ini memotret bagaimana proses pengurangan risiko bencana dilakukan di wilayah itu pada masa paska bencana. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai kunci dalam pengurangan risiko bencana, selain peningkatan kapasitas dan pengurangan kerentanan untuk meminimalkan risiko bencana. Penelitian ini berpendapat bahwa pengurangan risiko bencana merupakan urusan semua orang dan membutuhkan kontribusi berbagai, meskipun peran kuncinya ada di tingkat masyarakat.

---

Theis thesis discusses community managed disaster risk reduction, by using qualitative research methodology and case study writing strategy. Dusun Bronggang, Desa Argomulyo, Kabupaten Sleman was one of most devastated area affected by Merapi eruption in 2010. This research draws how the process of disaster risk reduction was conducted by community in post disaster phase. Community participation is regarded as the crucial key in reducing disaster risk. This thesis also argues that disaster is everybody business and it needs all stakeholders contribution, eventhough community participation is the most crucial one."

"Why did the people of the Zambesi Delta affected by severe flooding return early to their homes or even choose to not evacuate? How is the forced resettlement of small-scale farmers living along the foothills of an active volcano on the Philippines impacting on their day-to-day livelihood routines? Making sense of such questions and observations is only possible by understanding how the decision-making of societies at risk is embedded in culture, and how intervention measures acknowledge, or neglect, cultural settings. The social construction of risk is being given increasing priority in understand how people experience and prioritize hazards in their own lives and how vulnerability can be reduced, and resilience increased, at a local level.Culture and Disasters adopts an interdisciplinary approach to explore this cultural dimension of disaster, with contributions from leading international experts within the field. Section I provides discussion of theoretical considerations and practical research to better understand the important of culture in hazards and disasters. Culture can be interpreted widely with many different perspectives; this enables us to critically consider the cultural boundedness of research itself, as well as the complexities of incorporating various interpretations into DRR. If culture is omitted, related issues of adaptation, coping, intervention, knowledge and power relations cannot be fully grasped. Section II explores what aspects of culture shape resilience? How have people operationalized culture in every day life to establish DRR practice? What constitutes a resilient culture and what role does culture play in a society’s decision making? It is natural for people to seek refuge in tried and trust methods of disaster mitigation, however, culture and belief systems are constantly evolving. How these coping strategies can be introduced into DRR therefore poses a challenging question. Finally, Section III examines the effectiveness of key scientific frameworks for understanding the role of culture in disaster risk reduction and management. DRR includes a range of norms and breaking these through an understanding of cultural will challenge established theoretical and empirical frameworks."

"Forum Pengurangan Resiko Bencana merupakan organisasi yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam hal pengurangan resiko bencana salah satunya pada tahap kesiapsiagaan bencana. Selama ini Forum PRB hanya ada sampai tingkat kabupaten/kota, di Kabupaten Garut terdapat Forum PRB sampai tingkat desa yang berada di Desa Pasawahan. Forum PRB Desa Pasawahan merupakan forum yang mewadahi unsur-unsur masyarakat yang berfokus pada pengurangan resiko bencana. Untuk itu dalam skripsi ini akan membahas mengenai peran forum pengurangan resiko bencana (PRB) Desa Pasawahan Kabupaten Garut dalam upaya meningkatan kesiapsiagaan bencana. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif dengan desain deskriptif, teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Forum PRB Desa Pasawahan melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan untuk menciptakan kesiapsiagaan bencana seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan, membuat kebijakan dan perencanaan untuk merespon keadaan darurat, membuat sistem peringatan bencana dan memobiliasi sumber daya.

---

Disaster Risk Reduction Forum is an organization set up to assist the government in terms of disaster risk reduction at stage one emergency preparedness. During this Forum PRB only until the district / city level, in Garut regency are Forum PRB to the village level in the village Pasawahan. PRB Forum Pasawahan Village is a forum that embodies elements of society that focuses on disaster risk reduction. Therefore in this paper will discuss the role of the forum on disaster risk reduction (DRR) Pasawahan Desa Garut district in an effort to improve disaster preparedness. Qualitative approach is used with a descriptive design and data collection methods are in depth interview, documentation study, and field observation. PRB Forum in Pasawahan Village is an organization formed independently by the community with the purpose of reducing high disaster risk in Pasawahan Village. The presence of PRB forum on a village level became an interesting attention to conduct disaster preparedness in Pasawahan Village, which has a high disaster potential. The result of this research shows is PRB Forum in Pasawahan Village conducted a series of preparedness to create a disaster preparedness."

"Berdasarkan data geologi, sejak tahun 2009 para ahli telah memeperkirakan bahwa di kepulauan mentawai akan terjadi gempa bumi besar (megathrust) dengan magnitude 8,9 skala richter dan 10 menit setelahnya akan terjadi tsunami di kepulauan tersebut. Pada menit ke 35, tsunami setinggi 10 meter akan sampai di kota padang yang berjarak 2,5 Km dari garis pantai, tergantung topografi daratannya. Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Padang termasuk salah satu wilayah yang terancam oleh megathryst Mentawai karena terletak hanya +_ 800 meter dari garis pantai. Untuk mengetahui seberapa tinggi resiko bencana gempa bumi di Lanud Padang, telah dilakukan penelitian dengan cara menilai bahay gempa bumi , kerentanan bangunan , dan kapasitas masyarakat, sedangkan untuk mengetahui seberapa tinggi resiko dan dampak bencana tsunami dilakukan penilaian bahaya tsunami dan waktu evakuasi tsunami . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah integrasi data dari system informasi geografis, citra potret udara dan observasi di lapangan. Penilaian bahaya gempa bumi merupakan perpaduan informasi antara geologi Lanud dengan nilai indeks siesmik Sumatra Barat. Penilaian kerentanan bangunan melalui observasi dengan menggunakan metode Rapid Visual Screning (RVS) of bulding for potential seismic hazard yang dikembangkan oleh Federal Emergency Management Agency (FEMA) . Penilaian kapasitas masyarakat melalui wawancara dan kuisoner terhadap variable kesadaran dan kesiapsiagaan. Penilaian bahaya tsunami dilakukan dengan memadukan informasi melalui elevasi permukaan laha, kelas kerawanan tsunami Kota Padang dan ketinggian air landasan Tsunami. Penilaian waktu evakuasi Tsunami dilakukan dengan memadukan informasi mengenai simulasi evakuasi bahaya tsunami dan klasifikasi waktu evakuasi. Berdasarkan hasil analisa , penilaian resiko bencana gempa bumi menghasilkan 5(lima) kelas indeks risiko yang sangat rendah (0-0,240), rendah (0,241-0,480), sedang (0,481-0,720), tinggi (0,721-0,960) dan sangat tinggi (0.961-1,200). Penilaian dampak bencana tsunami menhasilkan lima kelas indeks dampak yaitu sangat rendah (0-1,17_)rendah (1,171-1,710), sedang (1,711-2,250_, tinggi (2,251-2,790) dan sangat tinggi (2,791-3,360). Upaya pengurangan risiskko dilakukan dengan menitikberatkan pada peningkatkan infrastruktur dan peningkatan kapasitas dapat mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi ?tsunami."

"Latar belakang penelitian ini menanggapi dampak dari bencana banjir tiap tahunnya di Jakarta Utara khususnya di Kelurahan Marunda, terutama berkaitan dengan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB). Kondisi Kelurahan Marunda sendiri yang memiliki luas 791,69 Ha dan 9 RW ini sangat rawan banjir baik itu akibat luapan air dari kali maupun akibat rob. tercatat Siklus terpanjang pasang surut terjadi selama 18,6 tahun dan siklus pendek terjadi selama 12 jam, 24 hari, 6 bulan dan 1 tahun. selain itu ketinggian daratan yang rendah sepanjang 2 m dl serta penurunan laju muka tanah di Kelurahan Marunda yang mencapai 0,12 m per tahun, adapun penurunan ini menyebabkan total kenaikan permukaan air laut mencapai 2,28 m pada tahun 2030.Kondisi ini menyebabkan potensi genangan di kawasan industri di Kelurahan Marunda yang sangat strategis karena dekat dengan pelabuhan mencapai 171 Ha atau tertinggi di Jakarta Utara melebihi derah lain seperti Penjaringan, Pejagalan, dan Pademangan. Hal ini tentunya dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Oleh karenanya pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Marunda bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di Kelurahan Marunda. Namun kondisi masyarakat Kelurahan Marunda yang mayoritas bekerja di sector industry menjadi tantangan tersendiri terutama dalam hal partisipasi dalam kegiatan kebencanaan.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan peranan dari kepengurusan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Marunda, terutama dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi banjir.Metode yang disgunakan adalah wawancara mendalam, obserevasi, dan dokumentasi. Narasumber dari penelitian berjumlah 7 (Tujuh orang) dengan kriteria antara lain Pejabat di Kementerian sosial, pengurus KSB, Tagana, dan warga Kelurahan Marunda. Teori yang digunakan antara lain teori manajemen bencana, teori pengembangan masyarakat, teori partisipasi masyarakat, teori pengembangan komunitas, dan teori ketahanan sosial.Hasil penelitian menunjukan bahwa kesiapsiagaan warga kelurahan Marunda dan juga komponen dari Kampung Siaga Bencana (KSB) terutama dalam berbagai tahapan kegiatan manajemen bencana (Pra Bencana, Saat Bencana, dan Pasca Bencana) sudah sangat baik. Namun jika dilihat dari dimensi ketahanan sosial baik itu partisipasi masyarakat maupun potensi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat sendiri masih sangat rendah baik itu dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan KSB maupun ketika sosialisasi keberadaan KSB itu sendiri.

---

The background of this study respond to the impact of floods each year in North Jakarta, especially in Marunda, especially with regard to the establishment of the village of Disaster (KSB). Marunda own condition which has an area of 791.69 hectares and 9 RW is highly prone to flooding due to overflowing water either of time or due to rob. The longest recorded cycle of ups and downs occurred during 18.6 years and shorter cycles occur for 12 hours, 24 days, 6 months and 1 year. in addition to the low level of land along the 2 m dl as well as a decrease in the rate of advance of land in Marunda which reached 0.12 m per year, while this decrease brings the total rise in sea levels reached 2.28 m in 2030.

This condition causes the potential inundation in the industrial area in Marunda very strategic because it is close to the port reached 171 hectares, the highest in North Jakarta exceed derah such as Networking, Slaughter, and Pademangan. This is certainly a tremendous impact for the community. Therefore, the establishment of the village of Disaster (KSB) in Marunda aims to increase community preparedness in Marunda in the face of floods. However condition Marunda the majority community work in industry sector is a challenge, especially in terms of participation in the activities of disaster.

This study is a qualitative research describe the role of stewardship of the village of Disaster (KSB) in Marunda, especially in improving community preparedness to face floods. Disgunakan method is in-depth interviews, obserevasi, and documentation. Speakers from research amounted to 7 (seven people) with the following criteria Officials at the Ministry of social, KSB board, Tagana, and residents Marunda. The theory used, among others, the theory of disaster management, community development theory, the theory of community participation, community development theory, and the theory of social resilience.

The results showed that preparedness Marunda village residents and also a component of the village of Disaster (KSB), especially in the various phases of disaster management activities (Pre Disasters, When Disaster, and post-disaster) has been very good. However, if viewed from either the social security dimension of community participation and community potential."

"Sektor Pendidikan adalah salah satu layanan dasar yang seringkali terkena dampak bencana seperti rusaknya bangunan, sarana dan prasarana sekolah, dan terhentinya kegiatan belajar mengajar. Upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana di sekolah perlu keterlibatan semua aktor termasuk anak-anak. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dapat digunakan dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Saat ini belum banyak penelitian tentang pelibatan anak-anak dalam kesiapsiagaan bencana di Jakarta. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis perkembangan SPAB di DKI Jakarta dan keterlibatan anak dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengambilan data secara kualitatif dan kuantitatif. Adanya peraturan gubernur DKI Jakarta dan Peraturan Menteri Pendidikan tentang pelaksanaan program SPAB tidak membuat satuan pendidikan melaksanakan program SPAB secara komprehensif. Pelaksanaan pilar satu tentang fasilitas aman bencana lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan pelaksanaan kedua pilar lainnya. Keahlian dan keterampilan fasilitator, dukungan dan motivasi, serta pemilihan waktu merupakan faktor yang dapat menghambat dan mendukung keterlibatan anak.

---

The education sector is often affected by disasters, such as damage to school buildings, facilities, infrastructure, and disruptions to teaching and learning activities. It is crucial for all stakeholders, including children, to be involved in school disaster preparedness efforts. The Disaster Safe Education Unit (SPAB) program can help to improve it. More research on the involvement of children in disaster preparedness in Jakarta is needed. This study aims to analyze the progress of SPAB in DKI Jakarta and the involvement of children in its implementation, using a qualitative approach with both qualitative and quantitative data collection methods. Despite regulations regarding the implementation of the SPAB program, education units still need to implement the program entirely. Pillar One, which focuses on disaster-safe facilities, is implemented more than the other two pillars. Facilitator expertise and skills, support, motivation, and timing are all factors that can either hinder or support child participation."

"Pemerintah DKI Jakarta adalah pelopor penerapan konsep smart city di Indonesia sejak tahun 2014. Smart city secara sederhana merujuk pada penggunaan teknologi digital oleh pemerintah kota untuk meningkatkan pelayanan bagi warganya. Salah satu yang diinisiasi Pemerintah DKI Jakarta adalah aplikasi smartphone bernama Jakarta Kini (JAKI). Melalui aplikasi ini Pemerintah DKI berharap warga menerima, memanfaatkan, berpartisipasi, dan turut berkontribusi dalam pembangunan kota. Agar mampu memanfaatkan teknologi untuk terlibat dalam lingkungan smart city, diasumsikan oleh berbagai kajian perkotaan tentang pentingnya “smart citizen”, alias masyarakat yang terliterasi digital. Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh penerapan aplikasi JAKI terhadap partisipasi warga DKI Jakarta. Teori urban teknopolitik dan tangga partisipasi digunakan untuk menganalisis pengaruh di antara keduanya. Teori urban teknopolitik mengungkapkan bahwa adanya pengaruh penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan kota terhadap peningkatan partisipasi warga. Sementara, konsep tangga partisipasi menjelaskan indikator dan klasifikasi tiap tahap peningkatan partisipasi warga. Data dikumpulkan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan wawancara. Dari penelitian tersebut didapati hasil bahwa JAKI sebagai suatu inovasi teknologi dalam smart city berpengaruh terhadap tingkat partisipasi warga walaupun masih tahap partisipasi rendah. Warga yang memiliki aplikasi JAKI memiliki kesempatan untuk menggunakan fitur di JAKI dan mencapai tangga partisipasi informing & consultation. Hanya saja, capaian tangga partisipasi warga ini akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang warga.

---

DKI Jakarta government has been a pioneer in implementing the smart city concept in Indonesia since 2014. Smart city, simply refers to the use of digital technology by the city government to improve services for its citizens. One of the initiatives initiated by the DKI Jakarta Government is a smartphone application called Jakarta Kini (JAKI). Through this application, DKI Government hopes that citizens will accept, use, participate, and contribute to city development. In order to be able to utilize technology and involved in the smart city environment, various urban studies have assumed the importance of "smart citizens", a.k.a digitally literate people. This study explores the impact of implementing the JAKI application on the participation of DKI Jakarta citizens. Urban technopolitics theory and participation ladder are used to analyze the influence between them. Urban technopolitics theory reveals that there is an effect of using technology in urban governance to increase citizen participation. Meanwhile, the concept of the ladder of participation explains the indicators and classification of each stage of increasing citizen participation. Data were collected using qualitative methods through literature studies and interviews. From this research it was found that JAKI as a technological innovation in smart city has an effect on the level of citizen participation even though it is still at a low level of participation. Citizens who have JAKI application have the opportunity to use features in JAKI and reach the informing & consultation levels on participation ladder. But, this citizen participation ladder levels are also influenced by the background of the citizens."