Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sekarang ini, dalam lingkup fandom daring, berkembang kelompok yang dikenal sebagai anti-shippers atau antis. Kelompok tersebut memiliki pemahaman bahwa ketertarikan dan imajinasi fiksional mencerminkan moralitas mereka di dunia nyata. Dengan anggapan tersebut, antis melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan pada anggota fandom yang dianggap tidak bermoral. Penelitian ini mencoba menelaaah bagaimana perilaku demikian dapat dikatakan sebagai moral panic dan bagaimana perilaku ini dilihat dalam kriminologi budaya. Sebanyak total 896 post di media sosial X dalam kurun 2020-2024 dikumpulkan dan dikode secara kualitatif menggunakan analisis konten. Penelitian ini menemukan perilaku antis ini memenuhi aspek-aspek moral panic, di mana terdapat kekhawatiran mendalam pada sesuatu yang dianggap sebagai menyimpang, pembesar-besaran masalah, persetujuan bahwa masalah tersebut nyata dan harus segera diatasi, dan rasa permusuhan pada bagian fandom yang dianggap menyimpang. Selain itu, kekhawatiran ini pasang surut, di mana terdapat perbedaan perilaku kekerasan oleh antis yang diobservasi pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Menggunakan sudut pandang kriminologi budaya, dapat dikatakan antis mengkriminalisasi budaya yang telah ada dalam fandom dengan perilaku kekerasan yang sendirinya juga menjadi bagian dari budaya fandom. Antis sebagai bagian media baru memiliki konstruksi makna sendiri atas konsep kejahatan, serta menggunakan agenda political correctness. Penggunaan agenda tersebut digunakan untuk memposisikan diri sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan moral mana yang benar dan yang tidak. Penggunaan kata-kata yang serius seperti pedofil sebagai senjata untuk membungkam konten fiksional yang dianggap menyimpang dikhawatirkan membuat maknanya berkurang dan merugikan bagi pihak yang secara keliru diberi stigma pelaku tindak kejahatan demikian.

---

Recently in online fandom space, there is an emerging group which contends that fictional interests and imaginations are indications of their morality in real life, known as anti-shippers or antis. With that belief, antis use violence and violent threats to those deemed immoral in the larger fandom space. This thesis examine how those behavior can be identified as a moral panic and how this behavior can be seen from cultural criminological lens. A total of 896 posts in social media X from 2020-2024 were evaluated and coded, utilizing content analysis. This thesis shows that the anti behavior fulfills aspects of moral panic, in which a deep concern of something deemed as a problem results in exaggeration of the problem itself, a consensus that the problem is real and something should be done, and hostility to those deemed as the problem. From cultural criminological lens, antis criminalize the fandom culture using violence, which in itself inevitably a part of fandom culture. As a part of new media, antis has their own construction of crime, using politically correct agendas to position themselves as morally pure people who has the authority to decide who is evil and who is not. Usage of heavy words such as “pedophile” as a weapon to silence fictional content regarded as deviant could result in the reduction of the meaning and could harm people who were wrongfully stigmatized as such."

"Financial Distress yang dibahas dalam tesis ini adalah financial distress yang terjadi akibat perusahaan yang diteliti mengalami ketidakmampuan melunasi hutang dalam bentuk L/C impor, di mana L/C-nya berbentuk UPAS Usance, L/C (Usance LIC Payable At Sight). Karena antara perusahaan yang diteliti dengan pihak kreditor tidak mencapai suatu kesepakatan dan karena Bank/kreditor yang bersangkutan direkapitalisasi oleh pemerintah, maka akhimya kasus ini diserahkan ke BPPN. Hingga saat ini, perusahaan yang diteliti masih berada di BPPN dan sedang dalam tahap review.Atau biasa disingkat dengan L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu Bank atas permintaan importir langganan Bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir yang memberi hak kepada eksportir yang bersangkutan untuk menarik wesel-wesel atas importer bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. Seterusnya Bank bersangkutan menjamin untuk mengakseptir (accept) atau menghonorir wesel yang ditarik itu asal saja sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat tersebut.Sedangkan Financial Distress yang dialami oleh suatu perusahaan dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk mengukur Financial Distress dilakukan dengan analisa terhadap faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal tersebut. Faktor-faktor internal akan dianalisa antara lain melalui cash flow, degree of indebtedness, debt service dan nilai Z-score. Sedangkan faktor-faktor eksternal akan dianalisis melalui kerugian kurs dan bunga hutang L/C.Berdasarkan hasil penelitian, faktor eksternal lebih banyak pengaruhnya dalam mempengaruhi terjadinya Financial Distress, terutama faktor kerugian kurs yang sangat besar yang diakibatkan oleh dispute dengan kreditor, di mana kreditor berpedoman pada peraturan pemerintah (Menko EKUIN) yang mengatur setiap perbankan nasional harus mengkonversi hutang yang berbentuk dolar ke rupiah.Seperti dikatakan oleh Ross, Westerfield, dan Jaffe dalam buku "Corporate Finance", perusahaan yang mengalami kondisi Financial Distress akan berusaha menangani masalah Financial Distress dengan solusi antara lain melalui negosiasi dengan pihak bank dan kreditor-kreditor lain. Maka untuk perusahaan yang diteliti, juga telah melakukan hal yang sama, namun karena kedua belah pihak tidak mencapai suatu kesepakatan, akhirnya pihak kreditor (Bank BNI) menyerahkan kasus ini ke BPPN."

"Reaksi sosial yang diberikan terhadap suatu kenakalan anak sangat menarik untuk dibahas. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada tidak hanya merubah bentuk dari kenakalan atau bahkan kejahatan itu sendiri, melainkan juga bentuk reaksi sosial yang diberikan kepadanya. Penelitian ini secara kualitatif membahas virtual moral panic dan digital vigilantism yang diberikan sebagai reaksi terhadap juvenile cyber delinquency yang dilakukan oleh seorang anak di dalam sosial media. Berdasarkan data yang telah diperoleh, penelitian ini menemukan bahwa (1) tindakan yang dilakukan ditujukan untuk memberikan efek jera kepada anak, (2) memberikan rasa aman terhadap komunitas, serta (3) terdapat penjelasan hubungan virtual moral panic yang dapat menyebabkan digital vigilantism."

"Masalah pemilahan sampah di Indonesia masih belum tuntas. Salah satu faktor yang diduga berperan dan belum banyak diteliti adalah peranan moral. Penelitian ini bertujuan  mengkaji peranan berbagai jenis fondasi moral, yaitu fondasi moral Care/Harm, Fairness/Cheating, Loyalty/Betrayal, Authority/Subversion, dan Sanctity/Degradation, terhadap perilaku memilah sampah. Berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa moral memiliki peranan besar dalam memprediksi perilaku pro-lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode korelasional dan regresi. Partisipan penelitian ini meliputi mahasiswa yang berdomisili di Jabodetabek, terkhusus mahasiswa dari universitas yang memiliki fasilitas Tempat Sampah Terpilah (TST) di lingkungan kampusnya. Hasil dari penelitian ini menunjukan tidak adanya korelasi antara seluruh jenis fondasi moral dengan perilaku memilah sampah yang diukur secara self-report (p > 0.05). Namun, fondasi moral Care/Harm mampu memprediksi secara signifikan perilaku memilah sampah yang diukur melalui pengetahuan kategorisasi sampah (µR2 = 0.017; µF(1, 225) = 3.937; p < 0.05). Pengetahuan kategorisasi sampah diketahui juga memprediksi perilaku memilah sampah secara self-report (I² =0.146, t(230) = 2.236, p < 0.1). Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pengetahuan kategorisasi sampah yang tepat dalam memprediksi perilaku memilah sampah.

---

The waste sorting problem in Indonesia has not been resolved yet. One factor presumed to have a role and has not been widely studied is morals. This research was conducted to determine the role of Care/Harm, Fairness/Cheating, Loyalty/Betrayal, Authority/Subversion, and Sanctity/Degradation moral foundations towards waste sorting behavior. Previous studies had indicated that morals were a strong predictor of pro-environmental behavior. This study used correlational and regression methods. Participants in this study included students who lived in the Greater Jakarta area, especially students from universities that had Segregated Waste Bins facilities in their campus environment. The results of this study indicated that there was no correlation among all types of moral foundations and self-reported waste sorting behavior (p >.05). However, Care/Harm foundation was significantly predicting waste sorting behavior measured by knowledge of waste categorization (µR2 = 0.017; µF(1, 225) = 3.937; p <.05). Waste sorting behavior measured through knowledge of waste categorization also significantly predicted the self-reported waste sorting behavior (I² =0.146, t(230) = 2.236, p <.1). The implication of this research was the importance of knowledge of proper waste categorization in predicting waste sorting behavior."

"Skripsi ini membahas nilai-nilai moral di dalam Babad Ponorogo. Nilai-nilai moral ini dianalisis untuk mencari jati diri masyarakat ponorogo. Teori yang digunakan adalah teori sistem nilai budaya yang dikemukakan oleh C. Kluckhohn (1961), sedangkan metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Pada Babad Ponorogo, ada 17 nilai moral yang diperoleh. Ketujuh-belas nilai moral tersebut mencakup hakekat hidup yaitu keimanan, keadilan, demokrasi, kerukunan, bersyukur, berprasangka baik, menjauhkan diri dari hawa napsu, dan kesabaran; hakekat karya manusia nilai moral yaitu gotong-royong, keadilan, keberanian, kemandirian, amanah, dan rajin bekerja; persepsi manusia tentang waktu nilai moralnya yaitu bersikap realistis; pandangan manusia terhadap alam sekitar dengan menghargai alam; hakekat hubungan manusia dengan sesama yaitu amanah, keadilan, tidak pamrih, tolong-menolong, rendah hati, dan kejujuran. Nilai-nilai moral yang terdapat di dalam Babad Ponorogo tersebut dapat dijadikan sebagai jati diri masyarakat Ponorogo.

---

This thesis discusses the moral values in the Babad Ponorogo. These moral values are being analyzed to find the identity of Ponorogo's community. The theory that being used is the theory of cultural value system by C. Kluckhohn (1961) and the methodelogical that being used is analytical descriptive. Babad Ponorogo has seventeen moral values. These seventeen moral values includes the essence of life: faith, justice, democracy, harmony, gratitude, prejudiced good, stay away from the passions, and patience; the essence of the moral values of human work are mutual help, justice, courage, independence, trust, and diligent work; human perception of time for being realistic; human view of the environment with respect for nature; the essence of human relationships with others that are trustworthy, fairness, no strings attached, mutual help, humility, and honesty. Moral values contained in the Babad Ponorogo can be used as identity Ponorogo society."

"Perilaku moral hazard tertanggung merupakan permasalahan serius industri perasuransian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat moral hazard pada tertanggung asuransi syariah dan asuransi konvensional. Penelitian ini juga mengevaluasi penerapan hukum syariah dalam kaitannya terhadap tingkat moral hazard tertanggung asuransi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan bulanan penolakan klaim pada divisi roda dua PT. Asuransi XYZ. dari Januari 2008 hingga Desember 2008. Uji hipotesis menggunakan metode compare mean independen samples ttest.Dari hasil penelitian dan analisis ditemukan bahwa dengan pendekatan laporan klaim, ditemukan perbedaan hasil perhitungan tingkat moral hazard pada kelompok tertanggung asuransi syariah dan konvensional. Sedangkan dengan pendekatan polis aktif dari hasil uji hipotesis tidak terdapat perbedaan hasil perhitungan tingkat moral hazard pada kedua kelompok tertanggung. Lebih jauh lagi konsep asuransi syariah dapat dijadikan solusi bagi problematika moral hazard tertanggung.

---

Moral hazard behaviour of consumer is a serious problem in insurance industry. This research aims to test the differences between moral hazard proportion in consumer of sharia insurance and modern insurance. This research also evaluates wheather the sharia law application is able to reduce moral hazard behaviour of insurance consumer. Data used in this research are monthly report of rejected claim in two wheeler division PT Asuransi XYZ from January 2008 to December 2008. Compare mean independent samples t-test method is used in testing hypothesis.The analytical result of this research show that there is significant difference in the moral hazard proportion calculation using first method where the reported claim as a divider factor. In other method, there is no difference in the moral hazard proportion using live policy as a divider factor. Furthermore, sharia insurance concept could be a solution for moral hazard of insurance consumer."

"Advertising industry in Indonesia is growing faster than ever, but the truth is, when we talk about morality in advertising, it is terrified. We can see that from some advertisements which has women as talents. There is never going to be the good advertisements, or the bad advertisement, especially when they are judged only by 'true or false'. But, advertisement can be evaluated by the etiquette manner (polite or impolite), and by moral manner (morale or immorale; human dignity, conscience, and justice). It is critical to concern on moral reality. At least four factor should be concemed: human dignity, conscience, justice, and faith to God. Adveritisement should not be seen only as commercial and publication tools that requires aesthetical stuff. It is should be seen also as a moral substance. Therefore, advertisement which uses woman talent taken into some accounts: (1) the reflection of woman's role and attitude change proportionally and contextually, (2) it is not allowed to picture woman and place her to be harrased, exploited, prettified, and as an object that anyhow could decrease her dignity, (3) the equality of gender should not be confronted or biased in whole ordinary day aspect ."