Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Presiden memiliki insentif untuk memengaruhi berita dan dapat menyebarkan informasi secara strategis. Strategi ini berupaya untuk memengaruhi kongres dengan cara mendekati khalayak dengan “going public”. Meskipun demikian, seorang presiden tidak berarti berhasil secara umum untuk memengaruhi media berita. Berbagai kondisi dapat membatasi pengaruh presiden terhadap media berita. Kegiatan-kegiatan ini juga dapat memberikan kesempatan bagi Presiden untuk berinteraksi dengan masyarakat; atau aktivitas lainnya, seperti “go local” untuk memengaruhi liputan media mengenai pemerintahannya, seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi strategi komunikasi kepresidenan yang disusun dengan baik sehingga dapat mempengaruhi jenis isu yang diliput media. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis hubungan antara praktik kehumasan dengan jurnalis yang memengaruhi keberhasilan penyebarluasan informasi, serta menunjukkan realitas yang ada antara humas dengan media yang tergabung sebagai Wartawan Istana Kepresidenan. Pada penelitian ini, digunakan paradigma post-positivisme, dengan pendekatan kualitatif, serta model Interefikasi dan teori agenda setting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Interefikasi dapat dikembangkan dengan menambahkan aspek agenda media, pada media dan humas. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa humas perlu bersikap refleksif terhadap kebutuhan media, agar dapat merumuskan strategi-strategi kehumasan pemerintah, yang dilihat dari sudut pandang jurnalis.

---

The president has an incentive to influence the news and can disseminate information strategically. This strategy seeks to influence the congress by approaching the audience by "going public". However, a president is by no means generally successful at influencing the news media. Various conditions can limit the president's influence over the news media. These activities can also provide opportunities for the President to interact with the community; or other activities, such as “going local” to influence media coverage of his government, as done by President Jokowi. These activities become a well-crafted presidential communication strategy that can influence the types of issues covered by the media. This research aims to provide an analysis of the relationship between public relations practices and journalists which influences the success of information dissemination, as well as showing the reality that exists between public relations and the media who are members of the Presidential Palace Journalists. In this research, a post-positivism paradigm was used, with a qualitative approach, as well as the Intereffication model and agenda setting theory. The research results show that the Intereffication model can be developed by adding aspects of the media agenda, in the media and public relations. The results of the research recommend that Public Relations needs to be reflexive to the needs of the media, in order to formulate government public relations strategies, seen from a journalist's perspective."

"Analisis Situasi Jasa Marga, sebagai operator jalan tol terbesar se-Indonesia dan sebagai bagian dari Kementerian PUPR turut andil dalam program sosialisasi elektronifikasi jalan tol. Penerapan elektronifikasi di jalan tol penetrasinya masih sekitar 24 hingga tahun 2017. Tujuan operasional yang ingin dicapai oleh Jasa Marga berupa mengubah kebiasaan pengguna jalan tol untuk beralih ke transaksi non tunai. Dalam melakukan program sosialisasi, tim Media Relations Corporate Communication Jasa Marga telah membuat berbagai macam aktivitas media relations, namun selama ini belum adanya riset kehumasan untuk mengevaluasi program tersebut.TujuanMelihat output kegiatan penyebaran berita di media online yang dihasilkan dari press release yang diterbitkan oleh Jasa Marga dan melihat kesesuaian penerimaan pesan antara press release dan berita yang dituliskan oleh media.StrategiMedia ContentAnalysisKhalayak SasaranSeluruh pengguna jalan tolPesan KunciTransaksi dengan uang elektronik lebih cepat, mudah, dan praktis.Jadwal ProgramMaret - Mei 2018Program: Laporan Monitoring EvaluasiTotal Anggaran: Rp.8.925.000RekomendasiMembuat program evaluasi sejenis untuk program komunikasi lainnya secara berkala dan dilakukan hingga ke tahap outcome.

---

Situation Analysis Jasa Marga, as the biggest toll road operator in Indonesia and as a part of Ministry of Public Works and Public Housing, joining in contribution of Toll Road Electronification Socialization Program. The penetration of implementation of electronification in toll road still around 24 until 2017. The operational objectives to be achieved by Jasa Marga are to change the habits of toll road users to switch to cashless payment. In conducting the socialization program, Media Relations Team of Corporate Communication Department of Jasa Marga has made various media relations activities, but there has been no PR research to evaluate the program.ObjectivesSeeing the output of news spread activities in online media resulting from press releases issued by Jasa Marga and seeing the suitability of receiving messages between press releases and news generated by the media.StrategyMedia Content AnalysisTarget AudienceAll toll road usersKey MessagesTransactions with electronic money are faster, easier and more practical.ScheduleMarch - May 2018Program: Monitoring Evaluation Report Budget: Rp.8.925.000RecommendationEstablish a similar evaluation program for other communication programs on a regular basis and is carried out to the outcome stage."

"Skripsi ini membahas mengenai produk media liability insurance yang dipercaya dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan kebebasan pers bagi jurnalis di Indonesia. Permasalahan dalam skripsi menitikberatkan pada fakta semakin maraknya gugatan yang ditujukan kepada jurnalis karena pemberitaan yang dibuatnya, yang membuat profesi jurnalis tergolong high risk. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana produk ini mampu memberikan perlindungan atas gugatan terhadap jurnalis, bentuk pengalihan risiko, dan hubungan hukum yang terkandung di dalamnya, serta membandingkan keberlakuannya di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa media liability insurance memberikan perlindungan non-litigasi berupa ganti kerugian terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh tertanggung, dengan opsi ruang lingkup pertanggungan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan tertanggung selama hal tersebut tidak dikecualikan untuk dipertanggungkan. Penelitian menunjukan bahwa keberlakuan media liability insurance membawa dampak positif bagi kebebasan pers bagi jurnalis di Amerika Serikat, sehingga Penulis menyarankan agar produk ini segera diterapkan di Indonesia karena mampu menjadi solusi yang baik untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan calon tertanggung jurnalis serta kebebasan pers di Indonesia.

---

This thesis examines the media liability insurance product, which is thought to be a form of press freedom protection for journalists in Indonesia. The issue in this thesis is that more and more lawsuits are being filed against journalists as a result of the news they publish, classifying the journalist profession as high risk. The goal of this thesis is to determine how this product can protect journalists from lawsuits, the form of risk transfer, and the legal relationships contained therein, as well as to compare its validity in the United States. This research was written using a normative juridical research method with descriptive analytical research. The findings indicate that media liability insurance provides non-litigation protection in the form of compensation for third parties harmed by the insured, with options for the scope of coverage varying according to the insured's needs as long as it is not excluded from being insured. According to research, the use of media liability insurance has a positive impact on press freedom for journalists in the United States; therefore, the author recommends that this product be implemented immediately in Indonesia because it can be a good solution to improve the protection and welfare of prospective insured journalists as well as press freedom in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana menghalangi hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan atau informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam kaitannya dengan kekerasan terhadap wartawan. Beberapa hal yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ruang lingkup Pasal 18 ayat ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam kaitannya dengan kekerasan terhadap wartawan, dan penerapan pasal tersebut dalam putusan hakim atas kasus kekerasan terhadap wartawan. Selanjutnya pembahasan dilengkapi dengan rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara narasumber yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa dalam yang termasuk lingkup Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah segala tindakan yang berakibat pada terhalangnya hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan atau informasi, termasuk di dalamnya kekerasan terhadap wartawan pada saat proses peliputan. Dalam penerapannya, belum ada kesamaan penafsiran dari aparat penegak hukum mengenai lingkup pasal ini sehingga variasi penggunaan peraturan antara KUHP dan UU Pers masih banyak terjadi. Untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap wartawan perlu ditingkatkan kesadaran atas pentingnya kebebasan pers pada seluruh kalangan.

---

This thesis discusses about the criminal act of violating journalists’ rights to seek for, gain, and spread ideas or information as ruled in Article 18 Sub. (1) Pres Act 1999 in its association with violence against journalists. Several points to be discussed in this study include the scope of in Article 18 Sub. (1) Pres Act 1999 in its association with violence against journalists, as well as its implementation on judges’ decisions on the cases of violence against journalists. The discussion is enriched with the recommendations for solving the cases of violence against journalists in Indonesia. The study uses literature review added by juridical-normative interviews with a qualitative approach that results in descriptive-analytical data.

This study concludes that those which are included in Article 18 Sub. (1) Pres Act 1999 are any acts that creates barriers for press rights to seek for, gain, and spread knowledge or information, inclusive of violence against journalists during the process of news-gathering. There is still no mutual commentary among law-enforcing institutions about the scope of this article; therefore, there are differences among criminal code (KUHP) and press act in terms of its usage. The awareness of the importance of freedom of press needs to be increased in order to solve the cases of violence against journalists."

"Skripsi ini berusaha untuk memaparkan dan menganalisis strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh kandidat calon presiden Nicolas Sarkozy pada pemilu presiden Perancis tahun 2007. Penulis berasumsi kefektifan strategi komunikasi politik yang dilakukan Nicolas Sarkozy dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial masyarakat Perancis yang tengah mengalami perubahan, serta kedekatannya dengan para penguasa media massa di Prancis. Meningkatnya pemilih mengambang dan menurunnya identifikasi partai juga menjadi konteks pemilihan strategi komunikasi Nicolas Sarkozy. Dalam menganalisis fenomena ini penulis menggunakan teori dan konsep marketing politik, kampanye politik, Soundbites dan Imagesbite serta identifikasi partai untuk menganalisis strategi aktor politik dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik pemilih.

---

This thesis aims to describe and analyze Nicolas Sarkozy's political communication strategies in France presidential election 2007. The writer assumes the effectiveness of political communication strategies undertaken by Nicolas Sarkozy influenced by the political and social situation of French society, and also the proximity to the rulers of the mass media ind France. Increased floating voters and declined of party identification also one of the context of Nicolas Sarkozy's political communication strategies. In anlyzing this phenomenon the writer uses the theories and concepts of politcal marketing, political campaign, soundbites and imagebites and party identification to analyze the strategies of political actors in conveying political massages to the voters."

"Tesis ini mendiskripsikan stategi komunikasi Presiden SBY dengan rakyat melalui PO BOX & SMS 9949. Strategi komunikasi politik yang digunakan melalui PO BOX & SMS 9949 adalah menjalin komunikasi dengan rakyat dengan pesan persuasif yang dilakukan dengan metode penyampaian yang informative dan persuasive, yaitu bentuk dan isi pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan cara memberi penerangan dengan menyampaikan pesan yang sesuai kepentingan politik SBY. PO BOX dan SMS 9949 menjadi salah satu media komunikasi interpersonal Presiden SBY, yang berupaya mengelola citra diri (self image) atau pencitraan. Upaya memanfaatkan SMS dan POX 9949 sebagai pencitraan, antara lain dapat dilihat dari surat jawaban Staf Khusus Presiden kepada pengirim surat, dan pidato yang sangat persuasif dan menggiring opini bahwa presiden telah bekerja sesuai dengan harapan rakyat. Dalam konteks komunikasi presiden dengan rakyat melalui media SMS dan PO BOX 9949, unsur attention (perhatian), interest (minat), desire (hasrat) sudah terpenuhi. Namun, pada tataran decision (keputusan) dan action (tindakan) sangat minim atau tidak optimal sehingga tidak menimbulkan efek politik yang tinggi kepada rakyat. Bahkan, komunikasi interpersonal yang face to face, SBY juga tidak dapat membuktikan decision dan action dari komunikasinya, sehingga komunikasi SBY hanya memberikan harapan belaka tapi minim realisasi.

---

This thesis describes the communication strategy of the President to the people through SMS & PO BOX 9949. The Political communication strategies used by PO BOX & SMS 9949 is to establish communication with people with persuasive messages carried by delivery methods informative and persuasive, that influencing audiences. SMS and PO BOX 9949 become the President interpersonal communication media, which seeks to manage self-image or political imagery. Efforts to utilize SMS and POX 9949 as imaging, among others, can be seen from a letter of response to the President's special staff sending letters, and speeches were very persuasive and lead opinion that the president has been working in accordance with the expectations of the people. In the context of presidential communication with the people through the medium of PO BOX and SMS 9949, elements of attention, interest, desire are submitted. However, at the level of decision and action is minimal or not optimally. In fact, face to face communication, also can not prove the decision and action of the communication."

"Komunikasi internal yang efektif sangat penting dalam keberhasilan organisasi termasuk dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pemerintahan, yang kemudian akan berimplikasi kepada komunikasi publik organisasi tersebut. Penelitian ini akan mengekplorasi proses komunikasi internal yang terjadi, peranan setiap anggota dan hambatan dalam mengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR. Paradigma dalam penelitian ini adalah post-positivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan teknik wawancara kepada empat orang narasumber yang bertanggung jawab mengelola pengaduan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi internal di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara berjenjang. Arah aliran informasi yang terjadi ada yang bersifat satu arah dan dua arah dengan menggunakan berbagai mode komunikasi demi tercapainya komunikasi yang berkualitas. Subbagian Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina Marga berperan sebagai gate keeper informasi dan petugas Kompu Balai berperan sebagai bridge dalam komunikasi organisasi yang terbentuk. Kesimpulan penelitian antara lain, bahwa pengaduan masyarakat masih belum terkelola dengan baik karena beberapa hambatan seperti hambatan penafsiran makna informasi, hambatan geografis, tekanan pekerjaan lain, kurangnya SDM, pimpinan yang kurang mendukung, belum adanya SOP resmi dan penerapan TIK yang tidak menyeluruh.

---

Effective internal communication is very important in the success of an organization, including in carrying out its duties and functions in government, which will have implications for the organization's public communication. This research will explore the internal communication process, the role of each member and the obstacles in managing public complaints within the Directorate General of Highways, Ministry of PUPR. The paradigm in this research is post-positivist. This research uses a qualitative approach with a case study method. Researchers collected data by conducting interview techniques with four sources responsible for managing public complaints. This research indicates that internal communication at the Directorate General of Highways in managing public complaints is carried out in stages. The direction of information flow is one-way and two-way using various communication modes to achieve quality communication. The Public Communication Subdivision of Directorate General of Highways acts as a gatekeeper for information and the Kompu Balai officers act as a bridge in the communication of the organization being formed. The research conclusion is that public complaints are still not managed well due to several obstacles such as barriers to interpreting the meaning of information, geographical barriers, other work pressures, lack of human resources, lack of supportive leadership, lack of official SOPs and incomplete implementation of ICT."

"Penelitian ini menyelidiki strategi komunikasi pada Humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mengelola resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di media sosial Instagram Kementerian PUPR. Metode penelitian studi kasus ini melibatkan wawancara mendalam dengan Humas Kementerian PUPR di Biro Komunikasi Publik dan Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Satgas IKN) serta pengamatan oleh peneliti pada komentar resistensi masyarakat dalam unggahan konten #IKNkita di akun @kemenpupr. Dari hasil analisis menggunakan konsep strategi mengelola resistance to change dari Kotter dan Schlesinger, temuan menunjukkan bahwa alasan resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan IKN paling kuat adalah alasan kesalahpahaman dan kurang kepercayaan. Alasan kedua adalah penilaian yang berbeda, alasan ketiga adalah kepentingan diri sendiri yang sempit, terakhir adalah alasan toleransi berubah yang rendah. Strategi komunikasi Humas PUPR dalam mengelola resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan IKN di Instagram dengan pembuatan tagar #IKNkita, penjadwalan khusus untuk konten #IKNkita dan pembuatan konten #IKNkita. Pendekatan yang digunakan dalam konten #IKNkita yang telah digunakan oleh Humas PUPR adalah pendidikan dan komunikasi, partisipasi dan keterlibatan, fasilitasi dan dukungan, serta negosiasi dan kesepakatan. Selain itu, Humas PUPR juga menerapkan strategi ‘no response’ terhadap komentar-komentar negatif. Humas PUPR tidak pernah menggunakan pendekatan manipulasi, kooptasi dan paksaan untuk mengelola resistensi terhadap kebijakan pemindahan IKN dalam konten #IKNkita di Instagram.

---

This research investigates the digital communication strategies employed by Government Public Relations (GPR) of the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) in managing public resistance towards the State Capital City relocation policy (IKN) on the Instagram social media platform of the Ministry of PUPR. This case study research method involves in-depth interviews with the GPR of the Ministry of PUPR and the Chairperson of the IKN Development Implementation Task Force (Satgas IKN), alongside the researcher's observations on public resistance comments within the #IKNkita content posts on the @kemenpupr account. Through the analysis using Kotter and Schlesinger's concept of managing resistance to change, the findings indicate that the strongest reasons for public resistance to the IKN relocation policy are misunderstanding and lack of trust. The second reason is differing assessments, the third is parochial self-interest, and lastly, low tolerance for change. The approach used in #IKNkita content that has been used by the GPR of the Ministry of PUPR is education and communication, participation and involvement, facilitation and support, as well as negotiation and agreement. Apart from that, the GPR of the Ministry of PUPR also implemented a 'no response' strategy for negative comments. The GPR of the Ministry of PUPR has never used manipulation, co-optation and coercion approaches to manage resistance to the IKN relocation policy in #IKNkita content on Instagram.

"

"ABSTRAKLatar Belakang: Difteri merupakan salah satu penyakit menular dan sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di beberapa wilayah. Difteri merupakan penyakit yang sering menyebabkan kematian, karena racun yang dihasilkan oleh bakteri Corynebacterium diphterie. Bakteri membuat toksin apabila bakteri terinfeksi oleh coryne bacteriophage yang mengandung diphterie eksotoksin. Berdasarkan masalah yang terjadi di Kabupaten Cianjur mulai pada tahun 2013 ditemukan penderita difteri sebanyak 6 kasus dan 1 orang meninggal dengan Case Fatality Rate sebesar 17%. Sedangkan pada tahun 2015 ditemukan penderita difteri sebanyak 3 kasus. Kemudian pada tahun 2017 terdapat 15 pasien difteri yang ditangani RSUD Cianjur beberapa diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena jumlah penderita meningkat sedangkan ruang isolasi terbatas. Salah satu daerah yang terjadi KLB yaitu tepatnya di wilayah kerja Puskesmas Cijedil. Data vaksinasi yang di dapat di Puskesmas Cijedil yaitu berjumlah 86 bayi laki-laki dan 87 bayi perempuan sehingga jumlahnya 173 bayi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang sudah mendapatkn vaksinasi DPT 1 dan HB1 untuk kategori bayi laki laki berjumlah 71 atau 82,6 % dan kategori bayi perempuan berjumlah 84 atau 96,6 % yang sudah mendapatkan imunisasi DPT1 dan HB1. Metode: Penelitian ini mengunakan desain metode kualitatif yang mempelajari tentang peningkatan praktek imunisasi difteri pada ibu balita di Puskesmas Cijedil,Dinas Kesehatan kabupaten cianjur mulai bulan Februari sampai Maret 2019 dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan ibu balita dan petugas kesehatan, kader posyandu. Hasil: hasil penelitian menunjukan bahwa adanya peningkatan praktek imunisasi pada ibu balita di Desa Cijedil tahun 2019. Kesimpulan dan Saran: dari hasil wawancara mendalam menggunakan kuesioner di dapatkan bahwa ibu balita terkait pengerahuan ibu balita tentang imunisasi difteri dan pencegahan difteri menunjukan adanya peningkatan praktek imunisasi difteri. Disarankan kepada petugas Petugas promosi kesehatan Dinas Kesehaan Cianjur agar lebih ditingkatkan lagi kunjungan imunisasi setiap satu bulan sekali agar peserta imunisasi difteri dapat mengerti betul tentang pencegahan penyakit difteri.

---

ABSTRACTBackground: Diphtheria is an infectious disease and often results in outbreaks in several regions. Diphtheria is a disease that often causes death, because of poisons produced by the Corynebacterium diphterie bacteria. Bacteria make toxins if bacteria are infected by coryne bacteriophage containing diphtheria exotoxin. Based on the problems that occurred in Cianjur Regency, starting in 2013, there were 6 cases of diphtheria sufferers and 1 person died with a Case Fatality Rate of 17%. Whereas in 2015 there were 3 cases of diphtheria sufferers. Then in 2017 there were 15 diphtheria patients treated by Cianjur General Hospital some of whom were referred to Hasan Sadikin Hospital Bandung because the number of sufferers increased while the isolation room was limited. One area that occurred outbreaks is precisely in the working area of the Cijedil Health Center. Vaccination data obtained at Cijedil Community Health Center amounted to 86 male and 87 female infants so that there were 173 male and female infants, while those who had received DPT 1 and HB1 vaccinations for 71 male or male categories of male infants and the category of female infants was 84 or 96.6% who had received DPT1 and HB1 immunization. Method: This study used a qualitative method design that studied the improvement of diphtheria immunization practices in mothers under five at Cijedil Health Center, cianjur district health office from February to March 2019 and data collection was conducted through interviews with mothers of toddlers and health workers, posyandu cadres.Results:. The results of the study showed that there was an increase in immunization practices for under-five mothers in Cijedil Village in 2019. Conclusions and Suggestions: from the results of in-depth interviews using questionnaires to find that mothers of children under five related to the delivery of mothers and diphtheria prevention showed an increase practice of diphtheria immunization. It is recommended to the Cianjur Health Office Health Officer to increase immunization visits once a month so that diphtheria immunization participants can fully understand the prevention of diphtheria."