Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pencemaran udara di DKI Jakarta telah menjadi isu kritis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Jakarta. Tingginya konsentrasi partikel PM2.5 dan polutan lainnya telah menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan menurunkan kualitas hidup warga Jakarta. Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, penegakan hukum lingkungan masih belum berhasil dalam mengatasi masalah pencemaran udara secara menyeluruh. Tulisan ini ini bertujuan untuk menganalisis peran gugatan warga sebagai bentuk partisipasi publik dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan di Jakarta. Penelitian ini berfokus pada kasus gugatan Koalisi Ibukota terhadap pemerintah yang gagal menangani polusi udara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan tinjauan literatur dan analisis dokumen. Analisis digunakan untuk mengekstraksi informasi relevan dari berbagai sumber tertulis, termasuk dokumen hukum, laporan pemerintah, dan artikel akademik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa gugatan warga memainkan peran penting dalam memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih serius terhadap polusi udara. Putusan pengadilan yang memenangkan Koalisi Ibukota telah mengarah pada standar emisi yang lebih ketat dan peningkatan pemantauan sumber polusi. Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tulisan ini menjelasksan bahwa partisipasi publik melalui mekanisme gugatan warga dapat menjadi alat yang efektif dalam penegakan hukum lingkungan. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi, koordinasi antar lembaga, dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam upaya pengendalian pencemaran udara.

---

Air pollution in DKI Jakarta has become a critical issue affecting the lives of Jakarta's residents. The high concentration of PM2.5 particles and other pollutants has led to various respiratory diseases and diminished the quality of life for Jakarta's inhabitants. Although various policies and regulations have been implemented by the government, environmental law enforcement has yet to successfully address the air pollution problem comprehensively. This paper aims to analyze the role of citizen lawsuits as a form of public participation in strengthening environmental law enforcement in Jakarta. The study focuses on the case of the IBUKOTA Coalition's lawsuit against the government for failing to handle air pollution. This research employs a qualitative approach, conducting literature reviews and document analysis. The analysis is used to extract relevant information from various written sources, including legal documents, government reports, and academic articles. The findings reveal that citizen lawsuits play a crucial role in compelling the government to take more serious action against air pollution. The court's ruling in favor of the IBUKOTA Coalition has led to stricter emission standards and enhanced monitoring of pollution sources. However, challenges remain in the implementation of these policies. This paper explains that public participation through the mechanism of citizen lawsuits can be an effective tool in environmental law enforcement. The government needs to enhance transparency, inter-agency coordination, and actively involve the community in efforts to control air pollution."

"Dalam tulisan ini, analisis dilihat dengan menggunakan pemikiran Goyes, southern green criminology. Dengan southern green criminology, permasalahan pencamaran udara akibat keberadaan emisi gas buang yang coba ditangani menggunakan kebijakan pemerintah lokal DKI Jakarta, yakni Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019. Tulisan ini berfokus dalam membahas Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 sebagai bentuk kebijakan untuk memperbaiki kualitas udara sebagai akibat dari pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 hadir sebagai respon dari Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya menarik perhatian publik karena kondisi pencemaran udara di kota Jakarta. Pencemaran udara khususnya yang terjadi di daerah perkotaan menjadi salah satu sumber masalah kesehatan bagi masyarakat. Melalui analisis terhadap data impor kendaraan bermotor yang digunakan, dapat dikatakan bahwa penyebab utama pencemaran udara di lingkungan perkotaan adalah tingkat emisi gas yang berasal dari kendaraan.

---

In this paper, the analysis is viewed using the thinking of Goyes, southern green criminology. With southern green criminology, the problem of air pollution due to the presence of exhaust emissions is being tried to be handled using DKI Jakarta local government policies, namely DKI Jakarta Governor Instruction Number 66 of 2019. This paper focuses on discussing DKI Jakarta Governor Instruction Number 66 of 2019 as a form of policy to improve air quality as a result of air pollution caused by motorized vehicles. DKI Jakarta Governor's Instruction Number 66 of 2019 comes as a response from the DKI Jakarta Provincial Government which previously attracted public attention due to the condition of air pollution in the city of Jakarta. Air pollution, especially in urban areas, is a source of health problems for the community. Through an analysis of the import data of motorized vehicles used, it can be said that the main cause of air pollution in urban areas is the level of gas emissions from vehicles."

"ABSTRACTPENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH DKI JAKARTA. Jakartaadalah kota metropolitan seluas 650 km2 dengan penduduk 9.341.000 jiwa pada tahun 1996. Jumlah penduduk sebesar itu dengan mobilitas tinggi memiliki potensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Hasil penelitian BAPEDAL dan LPM-ITB pada tahun 1992 menunjukkan bahwa sektor transportasi di DKI Jakarta memberikan sumbangan terbesar yaitu 67,1 % diikuti sektor industri sebesar 18.9 % untuk parameter pencemar berupa CO, SOx, NOX partikular, dan HC. Penelitian lainnya memberikan indikasi bahwa pertambahan kendaraan di Wilayah DKI Jakarta ialah 11.79 %. sedangkan penambahan panjang jalan hanya 2.5 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa pencemaran udara terkait dengan sektor transportasi dan industri. Pemerintah DKI Jakarta melalui Biro Bina Lingkungan Hidup dan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (sekarang BAPEDALDA) DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa program yang terkait pengendalian pencemaran udara; misalnya Program Udara Bersih (PRODASIH). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat dalam UUD 1945, GBHN (1998-2003), REPELITA VI dan UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai peraturan pelaksanaan, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (sekarang Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan Gubernur Kepala DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa surat keputusan yang mengatur pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara perlu dikendalikan karena udara yang tercemar menimbulkan dampak kesehatan seperti gangguan saluran pernafasan, gangguan metabotisme, gangguan pertumbuhan dan perkembangan sampai kepada kematian. Dampak pencemaran yang bersifat gtobal ialah timbulnya efek rumah kaca dan penipisan lapisan Ozon. Program pengendalian pencemaran udara yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut ialah tidak/belum adanya peraturan perundang-undangan yang mampu menampung permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian pencemaran udara, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, benturan kepentingan penanggung jawab kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara dengan institusi pengendalian pencemaran udara (lingkungan) adanya pertimbangan ekonomi dan teknologi, belum adanya kesamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum/peraturan di bidang pencemaran udara (lingkungan) serta masih lemahnya kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas udara. Dengan melihat kendala-kendala tersebut maka diperlukan keterpaduan kegiatan di semua institusi di bawah Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat. penyamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan pecemaran udara. pengembangan kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup . peningkatan kualitas sumber daya manusia para personil BAPEDAL Daerah (opeasional sekarang masih dilaksanakan oleh Biro BLH dan KPPL), mengusahakan ketersediaan dana dan pengenalan teknologi yang mampu menurunkan pencemaran udara santa dibarengi dengan penerapan kepastian dan penegakan hukum. Dengan upaya itu diharapkan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

---

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kapasitas pengambilan keputusan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip good environmental governance terutama dalam pengendalian pencemaran udara. Teori yang digunakan adalah konsep good environmental governance (GEG) yang didalamnya terdapat tujuh prinsip bagaimana membangun tata kelola lingkungan yang baik. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah sebagian besar memenuhi prinsip GEG karena sudah berdasarkan prinsip deliberative, efficeient, science-based, dan risk-based namun terdapat prinsip yang belum dilaksanakan secara maksimal yaitu transparent, accountable, open and balance. Hal ini disebabkan kapasitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan lingkungan hidup mengalami beberapa kendala seperti terbatasnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian pencemaran udara, terbatasnya perangkat hukum dan kewenangan, hubungan antar SKPD, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta, serta jumlah dan kualitas sumber daya manusia.

---

ABSTRACTThis research aims to describe decision making capacity by DKI Jakarta Province Government on how to manage environment based on Good Environmental Governance (GEG) principal, especially on air pollution. The research use the concept of good environmental governance in which there are seven principles of how build good environmental governance. The approach was post positivist using literature review and depth interview. Most of the results meet GEG principles which are deliberative, efficient, science-based, dan risk-based, but there are principles have not been implemented maximally which are transparent, accountable, open and balance. It is due to the capacity of Jakarta?s Provincial Government in environmental management having some obstacles such as public awareness limitation related to air pollution control importance, a set of law and authority limitation, relationship inter-SKPD, relationship between central government and province government, and quantity and quality of human resource"

"Kondisi perkotaan dengan ciri pergerakan penduduk yang dinamis antar bagian kota berlangsung secara alamiah mengikuti perkembangan kota itu sendiri. Di sisi Iain wilayah perkotaan memiiiki struktur tersendiri yang bisa saja berbeda antara kota yang satu dengan Iainnya.Dalam perkembangannya, bagian kota yang tadinya bersifat pedesaan berubah menjadi bersifat kota dengan ciri utama perkembangan pemukiman baik pemukiman penduduk umumnya, maupun karena ada investasi pihak swasta berupa perumahan dan real estate. Perkembangan ini lazim didapatkan pada daerah pinggiran kota. Akan tetapi, di sisi lain kegiatan ekonomi sumber penghasilan penduduk wilayah ini masih terdapat di pusat kota, dan pemenuhan kebutuhan sehari-haripun masih mengandalkan pusat kota sehingga terjadi dinamika penduduk dari wilayah pinggiran ke pusat kota. Implikasi selanjutnya adalah meningkatnya kegiatan transportasi dari pinggiran kota ke pusat kota.Pergerakan penduduk yang dinamis tersebut baik antar bagian kota maupun antar kota satu dengan lainnya menimbulkan pertumbuhan pada sektor lalu lintas. Pertumbuhan sektor lalu lintas beragam baik kuantitas maupun sarana angkutannya. Besarnya-kecilnya tingkat pertumbuhan sektor lalu-lintas dan jenis kendaraan bermotor yang digunakan dapat menunjukkan besar-kecilnya gas buangan emisi kendaraan bermotor, dan besar-kecilnya jumlah gas buangan emisi itu merupakan potensi pencemaran udara.Tiap bagian kota menunjukkan pola lalu lintasnya sendiri yang dapat saja berbeda dengan wilayah kota lainnya. Sedangkan di sisi Iain jenis kendaraan dan bahan bakar yang digunakan beragam. Kondisi ini menimbulkan beragam pula potensi pencemaran udara akibat pola lalu lintas masyarakat pada bagian-bagian kota. Dengan demikian tentu berbeda juga kontribusi masyarakat terhadap pencemaran udara akibat kegiatan lalu-Iintasnya pada masing-masing bagian kota tersebut. Akhirnya ada bagian kota dengan kontribusi masyarakat yang tinggi pada pencemaran udara dan ada yang rendah. Kondisi itu diduga berkaitan dengan struktur kota dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pola lalu lintas masyarakat pada masing-masing bagian kota dan bagaimana kontribusi masyarakat pada pencemaran udara akibat pola ilalu lintasnya.Emisi gas buang kendaraan bermotor terbesar dari hasil penelitian ini adalah gas karbonmonoksida (CO), gas ini lebih mudah berikatan dengan hemoglobin dibanding oksigen sehingga gas ini cukup berbahaya.Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa semakin tinggi tingkat sosial semakin tinggi pula tingkat emisi yang diberikan, hal ini dapat dilihat dari perbandingan orang-orang yang tinggal di Iingkungan mewah, lingkungan padat teratur, Iingkungan padat tidak teratur dan lingkungan jarang. Orang-orang yang tinggai dilingkungan mewah memberikan kontribusi emisi gas buang yang sangat tinggi, baik untuk kegiatan bekerja, sekolah, belanja dan sosial. Hal ini terjadi karena semakin tinggi tingkat sosialnya semakin besar tingkat kepemilikan kendaraan pribadi dan semakin tinggi pula tingkat pemakaian satu orang satu mobil.Gender juga mempunyai pengaruh terhadap hasil emisi gas buang kendaraan bermotor, pria lebih banyak memberikan kontribusi emisi gas buang dibanding wanita kecuali orang-orang yang tinggal di lingkungan mewah, yaitu menunjukan ratio yang sama antara pria dan wanita.Tingkat aksesibilitas juga mempengaruhi jumlahi emisi gas buang kendaraan bermotor, tingkat aksesibilitas dinilai dari hal yaitu tingkat jalan dan jarak pemukiman ke fasilitas kota. Seharusnya semakin dekat suatu pemukiman dengan fasilitas kota dan semakin tinggi tingkat jalannya akan semakin kecil kontribusii emisi gas buangnya, namun di kota Depok yang terjadi adaiah sebaliknya. Orang-orang yang tinggal di pemukiman mewah tetap memberikan kontribusi emisi gas buang yang cukup tinggi untuk keperluan belanja, sekolah, dan sosial, hal ini diperkirakan karena mereka cenderung menggunakan kendaraan pribadi untuk keperluan tersebut.Secara umum jumlah kontribusi emisi gas buang sangat dipengaruhi oleh:1) pola berkendaraan2) pola kegiatan3) tingkat sosial4) gender dan5) aksesibilitasHasil penelitian dapat disimpulkan :1) Kondisi sosial ekonomi sangat menentukan besar kecilnya kontribusi terhadap emisi gas buangan. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi cenderung semakin besar kontribusi emisi gas buangan.2) Jenis kegiatan masyarakat yang paling besar memberikan kontribusi terhadap emisi gas buangan adalah bekerja.3) Secara umum laki-Iaki memberikan kontribusi terhadap emisi gas buangan lebih besar dibandingkan perempuan, kecuali di pemukiman mewah relatif seimbang antara laki-Iaki dan perempuan.4) Pemukiman mewah memberikan kontribusi emisi gas buangan perorang per bulan paling besar, dan pemukiman padat tidak teratur memberikan kontribusi emisi gas buangan paling kecil.5) Secara umum aksesibilitas kota menentukan besar kecilnya kontribusi emisi gas buang, kecuali di pemukiman mewah dan di beberapa pemukiman padat teratur.Tingkat kontribusi masyarakat terhadap emisi gas buang berbanding terbalik dengan tingkat aksesibilitas. Terjadi kecenderungan semakin tinggi aksesibilitas kota semakin rendah kontribusi masyarakat terhadap emisi gas buang dan sebaliknya.

---

Urban condition with the dynamic movement of people within part of the city is following the growth of the city, naturally. On the other hand, each city has its own structure that could be different among the others. In its growth, the part of the city that is in rural can be changed into urban condition, this changes can be happened naturally or caused by a private investment on housing and real estate. This progress can be seen in sub urban side of the city. But, on the other side the main economic activity still on the centre of city and the fulfill of their needs daily still on city centre, and it will makes a people movement from sub urban side to the city. The next impact is, the increase on transportation activitis. This dynamic citizen movement make a traffic type, this traffic case might different in the amount and the vehicles type, the traffic amount will shows the volume of vehicle emission- intensities of the emission related to the air pollution.Each part of the city has its own traffic type and it can be different with the other part. In the other side the use of fuel can be different, this can make a various adverse impact to air quality in each part of town. With this condition, people contribution to the gas emission can be different. At last, there's a few side of the city gives high contribution and the others not. This condition related to urban structure and social economic level.The researchs results shown that the biggest emission is carbon monoxide (CO), this kind of gas is dangerous as it's more easier to make the better bonding with hemoglobin then the oxygen.The result also has shown that the higher social economic level of the people give a high emission level, it can be seen on the comparison of people who lived in luxurous neighborhood, density populated neighborhood, un regulated neighborhood and rare habitation neighborhood. People who lived in luxurous neighborhood gives the highest emission whether it's on working, school shopping and social activity, this condition might happened because in luxurous community each person has one car.Gender also has influenced to the emission, man generate more emission than woman, except the people who lives in luxurous neighborhood which has the equal ratio among man and woman.The accessibility level also gives impact to the amount of emission, the accessibility level measured from two kind factors, level of the street and distance the neighborhood to city facility. The closer neighborhood to the city facility should gives a least amount of emission, but in Depok. It's contrary. The people who lived in Iuxurous neighborhood still contribute high emission for the need of shopping, school and social life activity, it happens because they tend to use their private vehicle for those kind activities.ln general, amount of vehicle emission influenced by:- traflic type- activities type- social level- gender and- accessibility"

"Pencemaran udara merupakan masalah menahun yang tak kunjung usai di DKI Jakarta. Pada tahun 2023, pencemaran udara di DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik, karena kualitas udara yang terus memburuk di kategori tidak sehat hingga beracun. Hal tersebut tentunya memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan. Sehingga dalam hal ini berbagai advokasi yang dilakukan oleh kelompok terdampak berusaha untuk terus meningkatkan awareness di kalangan masyarakat, dan menekan pemerintah agar segera mengatasi permasalahan tersebut. Namun, setelah berbagai upaya advokasi dilakukan, faktanya belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap kualitas udara di DKI Jakarta. Sehingga peneliti ingin melihat sejauh mana kekuatan advokasi kebijakan yang sudah dijalankan oleh kelompok terdampak dalam usahanya untuk mengadvokasikan permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta. Di mana dalam proses menganalisis, peneliti menggunakan 4 dimensi dari teori Advocacy That Build Power. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kekuatan advokasi kebijakan terhadap isu pencemaran udara di DKI Jakarta sudah masuk ke dalam kategori “sedang” dapat terlihat dari 162 responden atau 53,3% yang mendukung hal tersebut. Kemudian dapat dicerminkan dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mengadvokasikan isu pencemaran udara di DKI Jakarta melalui berbagai strategi seperti kampanye, aksi, diskusi publik, dan menggugat permasalahan ke pengadilan. Hal pendukung lainnya juga dapat dilihat dari respons Pemprov DKI Jakarta dalam menangani permasalahan tersebut. Namun, memang permasalahan tersebut harus mendapatkan perhatian lebih, karena masih buruknya kualitas udara di DKI Jakarta beberapa waktu kebelakang, yang menandakan masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, untuk menangani permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta perlu untuk membangun kerja sama dan komitmen dari seluruh aktor yang terlibat, sehingga tercipta kualitas udara yang baik di DKI Jakarta.  

---

Air pollution is a chronic problem in DKI Jakarta. In 2023, air pollution in DKI Jakarta was again in the public spotlight, as air quality continued to deteriorate in the unhealthy to toxic category. This certainly has a negative impact on society and the environment. So in this case, various advocacy carried out by affected groups tried to continue to increase awareness among the public, and put pressure on the government to immediately overcome these problems. However, after various advocacy efforts have been made, the fact is that there has not been a significant change in air quality in DKI Jakarta. So the researcher wants to see the extent of the strength of policy advocacy that has been carried out by affected groups in their efforts to advocate for air pollution problems in DKI Jakarta. In the process of analyzing, researchers used 4 dimensions of the Advocacy That Build Power theory. Furthermore, this research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques. The results of the study show that the strength of policy advocacy on the issue of air pollution in DKI Jakarta has fallen into the "medium" category, it can be seen from 162 respondents or 53.3% who support this. Then it can be reflected in the increasing involvement of the community in advocating the issue of air pollution in DKI Jakarta through various strategies such as campaigns, actions, public discussions, and suing the problem to the court. Other supporting things can also be seen from the response of the DKI Jakarta Provincial Government in dealing with these problems. However, the problem must get more attention, because the air quality in DKI Jakarta is still poor some time back, which indicates that there are still problems that must be resolved. Therefore, to deal with air pollution problems in DKI Jakarta, it is necessary to build cooperation and commitment from all actors involved, so as to create good air quality in DKI Jakarta. "

"Tugas karya akhir ini meninjau terkait kejahatan lingkungan yang telah terjadi selama bertahun-tahun hingga menimbulkan jumlah kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Dalam menganalisis fenomena pencemaran limbah B3 slag aluminium ini, penulis menggunakan perspektif green criminology untuk menelaah jenis kejahatan yang dilakukan ini. Tulisan ini menggunakan data sekunder dan observasi lapangan yang dilakukan secara singkat pada saat penulis melakukan kegiatan magang, data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan perspektif green criminology. Tulisan ini berfokus pada fenomena pencemaran lingkungan limbah B3 slag aluminium di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang telah berlangsung lama lebih dari 40 tahun dan jumlah limbah yang tersebar secara sembarangan di area lahan terbuka mencapai 100 juta ton hingga menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup lainnya. Hasil dari analisis ini akan menunjukkan bahwa kegiatan produksi slag aluminium yang terdapat di Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur merupakan kegiatan yang menghasilkan limbah B3 sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

---

This final project reviews environmental crimes that have occurred over the years to cause enormous amounts of damage and losses. In analyzing the phenomenon of aluminum slag hazardous waste pollution, the authors use the perspective of green criminology to examine the types of crimes committed. This paper uses secondary data and field observations which were carried out briefly when the author was doing an internship, the data obtained was then further analyzed using a green criminological perspective. This paper focuses on the environmental pollution phenomenon of hazardous aluminum slag waste in Sumobito District and Kesamben District, Jombang Regency, East Java, which has been going on for more than 40 years and the amount of waste that is spread haphazardly in open land areas reaches 100 million tons, causing losses to other living things. The results of this analysis will show that aluminum slag production activities in Kesamben and Sumobito Districts, Jombang Regency, East Java are activities that produce hazardous waste which causes environmental pollution."

"Pembangunan di Indonesia terus berlangsung dari Pelita ke Pelita, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping manfaat yang diperoleh dari pembangunan berbagai industri, bagi kesejahteraan masyarakat, risiko yang ditimbulkan berupa dampak atau pencemaran lingkungan pada air, tanah dan udara sangat mengganggu, bahkan merusak lingkungan hidup. Lebih jauh, akibat pencemaran industri atau pabrik dapat merugikan kesehatan manusia dalam bentuk gangguan kesehatan sebagai akibat dampak udara yang tidak sehat, seperti radang, saluran pernapasan, gangguan pada mata, kulit, dan sebagainya.Namun dalam upaya menghadapi dampak pencemaran lingkungan dalam hal ini pencemaran udara, perilaku manusia dipengaruhi oleh persepsinya terhadap lingkungannya. Dalam hal ini persepsi masyarakat menjadi penting karena merupakan langkah awal dalam mencari strategi dan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai langkah dini, penelitian ini dilaksanakan dengan memakai pendekatan-pendekatan kualitatif melalui wawancara (interview), Focus Group Discussion (FGD) untuk memutuskan variabel-variabel yang secara kolektif akan menggambarkan profit sosial ekonomi-budaya penduduk seperti: umur, status sosial ekonomi, pendidikan, jarak dengan sumber pencemaran, adat istiadat/kebiasaan, kelembagaan sosial, lama tinggal.Kecamatan Palimanan terdiri atas 18 desa. Dari 18 Desa tersebut, ditentukan desa Palimanan Barat sebagai lokasi penelitian. Desa Palimanan Barat, yang terdiri dari 15 dusun, dipilih atas dasar pertimbangan bahwa desa tersebut paling memenuhi kriteria sebagai lokasi penelitian, karena keberadaan pabrik-pabrik kapur, semen dan peleburan aki bekas, yang diperkirakan sebagai penyebab utama pencemaran udara.Jumlah responden semula adalah 170, yaitu 2,1% darijumlah populasi desa, sebanyak 8192 KK. Responden adalah kepala keluarga atau anggota keluarga, dipilih secara \Dari 170 Kuesioner, ternyata sebanyak 24 (0,3%) kuesioner cacat, sehingga tak dapat diolah. Karena itu analisis data didasarkan atas 146 kuesioner (1.8%). Pengertian persepsi terhadap lingkungan adalah bagaimana individu memandang dan memahami lingkungannya, persepsi terbentuk karena proses penerimaan sejumlah sensasi melalui bekerjanya sistem saraf, sehingga kita dapat mengenal dan menyusun suatu pola.Latar belakang masyarakat seperti lama tinggal, umur, pendidikan dan kemampuan ekonomi ikut menentukan persepsi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa umumnya masyarakat mempersepsikan lingkungannya semakin kotor, namun mereka tak mempunyai daya upaya untuk menghindar dari kejadian pencemaran udara lebih jauh mereka berperilaku acuh tak acuh, dan bahkan cenderung pasrah.Lingkungan yang dipersepsikan sebagai di luar batas-batas toleransi individu menimbulkan stress dan individu yang bersangkutan akan berusaha melakukan penyesuaian diri (coping) dan beradaptasi.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :-Ada hubungan antara persepsi tentang pencemaran udara dengan perilaku penduduk terhadap kondisi lingkungan hidupnya dengan alternatif tidak ada hubungan.Perbedaan persepsi terhadap pencemaran udara yang disebabkan oleh pabrik kapur dan pabrik semen serta peleburan aki bekas, dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi, seperti mata pencaharian dan kesempatan kerja, serta jarak tempat tinggal dengan keberadaan pabrik.

---

The national development goes on from one to further stages of Repelita, in line with the development of science and technology. Beside the many positive yields gained from various industrial developments in the frame of increasing people's welfare, various risks stemming from the activities in the form of land, water and air pollutions are in fact very disturbing, even degrading the quality of the living environment. Previous observations revealed that industrial plants pollutions are increasingly giving adverse impact on human health in the form of physical disturbances resulting from foul and dirty air such as bronchitis, eye irritation, throat ache, skin allergy, etc.

In practice, in his efforts to face environmental pollution, in this respect air pollution, human behavior is mainly influenced by his own perception on his environment. Hence people's perception is very important to be dealt with, as it serves as a critical step in the finding of strategy and efforts in the field of environmental management.

In the first step, a preliminary survey was carried out using qualitative approach, visualizing focus group discussion and interview, in order to determine certain variables which will collectively give people's socio-economic profile such as age, economic status, education, distance from pollution sources, custom/tradition, local institutions, and length of stay.

The second step of the research was carried out through primary data collection through interviews with the help of questionnaires and depth interviews with selected resource persons, supported by observation. Relevant secondary data were obtained at the level of district, Sub-district, village, and sub-village.

The sub-district of Palimanan constitutes of 18 villages. Out of the 18 villages, the West Palimanan was purposively selected as area of study. This village, consisting of 15 sub-villages was selected on the basis that it meets the criteria of research area, i.e. the existences of limestone?s quarries and plants, cement plants, and used batteries melting plants, which were assumed as the major sources of the local air pollution. A number of 170 respondents, consisting of head and member of households were proportionally and randomly selected out of the whole population of the 15 sub-villages. But post to questionnaires selection, it was found out that 24 questionnaires were invalid to be included in the data procession, so that data analysis was carried out based on 146 questionnaires.

The whole research was guided by a single hypothesis: there is correlation between people's perception on air pollution with their attitude and behavior toward their environment, with alternative no correlation.

Theoretically, man's perception on his environment refers to how he views and understands his environment. Perception is then built through the process of receipt of a number of sensations by the operation of the nerves system, enabling him identifies and constructs a certain pattern. People's distinguished background such as age, education, culture, length of stay, and economic capacity help his perception construction.

Data analysis collectively revealed that in general people perceive that their air environment has been increasingly polluted with the existence of the above-mentioned industrial activities. Nevertheless they show no further efforts to stay away from the pollution events, many of them even tend to succumb themselves to the situation. Environmental air pollution, which is perceived as beyond the limits of individual tolerance, accumulatively create stresses, and as has been proved in the research, people voluntarily cope with and adapt himself to the situation.

Different perception on air pollution events generated by the limestone?s and cement plants and the used batteries melting plants were proved to have been influenced by socio-economic factors such as occupation, employment opportunities and access to employment, length of stay, distance from the plants. In the context of environmental management, it was concluded that efforts to overcome and manage the situation can be approached from the aspects of spatial and land use planning, community participation, strict law enforcement, and regional/local institutions."

"Ekspor maupun PMA merupakan pendorong peningkatan output (pertumbuhan ekonomi). Namun ekspor dan PMA Indonesia yang masih banyak dilakukan pada sektor industri pengolahan, dapat menimbulkan dampak buruk salah satunya berupa pencemaran udara dari berbagai jenis polutan yang dikeluarkan oleh aktivitas sektor industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekspor dan PMA industri penyumbang polusi terhadap pencemaran udara di Indonesia menggunakan data 26 kota di Indonesia. Periode pengamatan dilakukan secara bulanan sejak Agustus 2019 hingga Februari 2020 yaitu saat stasiun pemantauan kualitas udara telah memiliki titik pantau di 26 kota. Dari pengolahan data menggunakan metode data panel fixed effect, diperoleh hasil bahwa ekspor dari total pelaku Ekspor di 7 industri penyumbang polutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap polusi udara O3. Sementara itu aktivitas ekspor di 7 industri dari hasil produksi PMA di wilayah pengamatan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan pada semua variabel polutan yang diamati. PMA signifikan mempengaruhi polusi PM2,5. Pertumbuhan ekonomi signifikan meningkatkan polusi O3, PM10 dan PM2,5. Adanya aktivitas industri di wilayah dengan pangsa PDRB Industri pengolahan yang tinggi dan memiliki Pelabuhan ekspor utama menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan dengan kenaikan polusi CO, PM10 dan PM2,5. Sementara itu kepadatan penduduk tidak memberikan pengaruh signifikan pada dependen variabel. Meskipun rata-rata partikulat O3 serta PM10 masih berada di bawah ambang batas KLHK dan WHO, namun pemantauan tetap perlu ditingkatkan diantaranya melalui pemanfaatan kendaraan umum serta terus menggalakkan ketentuan yang dapat mengakselerasi penggunaan energi ramah lingkungan di sektor industri.

---

Exports and FDI are drivers of increased output (economic growth). However, Indonesia's exports and FDI, which are still mostly carried out in the industrial processing sector, can have adverse effects, one of which is air pollution from various types of pollutants released by industrial sector activities. This study aims to determine the influence of exports and FDI of polluting industries on air pollution in Indonesia using data from 26 cities in Indonesia. Our monthly observation begins from August 2019 until February 2020, this is the period when the air quality monitoring stations have already been set up in 26 cities in Indonesia. From data processing using the fixed effect panel data method, the result is that exports from a total of export actors in 7 pollutant contributing industries have a positive and significant effect on O3 air pollution. Meanwhile, export activities in 7 industries from FDI production in the observation area did not show a significant relationship to all the pollutant variables observed. FDI significantly affects PM2.5 pollution. Significant economic growth increases O3, PM10 and PM2.5 pollution. The presence of industrial activity in areas with a high share of GRDP in the manufacturing industry and having major export ports shows a positive and significant relationship with CO, PM10 and PM2.5 pollution. Meanwhile, population density does not have a significant effect on the dependent variable. Even though the average O3 and PM10 particulates are still below the KLHK and WHO thresholds, monitoring still needs to be improved, among others through the use of public transportation and continuing to promote provisions that can accelerate the use of environmentally friendly energy in the industrial sector."