Pencemaran udara di DKI Jakarta telah menjadi isu kritis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Jakarta. Tingginya konsentrasi partikel PM2.5 dan polutan lainnya telah menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan menurunkan kualitas hidup warga Jakarta. Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, penegakan hukum lingkungan masih belum berhasil dalam mengatasi masalah pencemaran udara secara menyeluruh. Tulisan ini ini bertujuan untuk menganalisis peran gugatan warga sebagai bentuk partisipasi publik dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan di Jakarta. Penelitian ini berfokus pada kasus gugatan Koalisi Ibukota terhadap pemerintah yang gagal menangani polusi udara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan tinjauan literatur dan analisis dokumen. Analisis digunakan untuk mengekstraksi informasi relevan dari berbagai sumber tertulis, termasuk dokumen hukum, laporan pemerintah, dan artikel akademik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa gugatan warga memainkan peran penting dalam memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih serius terhadap polusi udara. Putusan pengadilan yang memenangkan Koalisi Ibukota telah mengarah pada standar emisi yang lebih ketat dan peningkatan pemantauan sumber polusi. Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tulisan ini menjelasksan bahwa partisipasi publik melalui mekanisme gugatan warga dapat menjadi alat yang efektif dalam penegakan hukum lingkungan. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi, koordinasi antar lembaga, dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam upaya pengendalian pencemaran udara.

---

Air pollution in DKI Jakarta has become a critical issue affecting the lives of Jakarta's residents. The high concentration of PM2.5 particles and other pollutants has led to various respiratory diseases and diminished the quality of life for Jakarta's inhabitants. Although various policies and regulations have been implemented by the government, environmental law enforcement has yet to successfully address the air pollution problem comprehensively. This paper aims to analyze the role of citizen lawsuits as a form of public participation in strengthening environmental law enforcement in Jakarta. The study focuses on the case of the IBUKOTA Coalition's lawsuit against the government for failing to handle air pollution. This research employs a qualitative approach, conducting literature reviews and document analysis. The analysis is used to extract relevant information from various written sources, including legal documents, government reports, and academic articles. The findings reveal that citizen lawsuits play a crucial role in compelling the government to take more serious action against air pollution. The court's ruling in favor of the IBUKOTA Coalition has led to stricter emission standards and enhanced monitoring of pollution sources. However, challenges remain in the implementation of these policies. This paper explains that public participation through the mechanism of citizen lawsuits can be an effective tool in environmental law enforcement. The government needs to enhance transparency, inter-agency coordination, and actively involve the community in efforts to control air pollution.