Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti tentang bagaimana strategi dan implementasi komunikasi krisis pemulihan citra yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia saat terjadinya kasus kekerasan seksual dan perundungan pada tahun 2021. Saat suatu organisasi mengalami krisis, organisasi tersebut harus merespon dengan cepat untuk mengantisipasi kerusakan reputasi organisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengelaborasikan teori dan konsep dari manajemen komunikasi krisis pada tahapan prakrisis, saat krisis dan postkrisis serta bagaimana strategi pemulihan citra dilakukan oleh KPI saat krisis terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa teori the nine steps of strategic public relations tidak diimplementasikan secara optimal pada kasus kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi tahun 2021, KPI tidak menyusun strategi komunikasi krisis untuk menangani kasus yang berdampak pada reputasi organisasi tersebut, hal ini menyebabkan penanganan kasus berjalan dengan lambat. Sedangkan untuk strategi pemulihan citra KPI menggunanakan mortification strategy yaitu bentuk tanggung jawab organisasi atas krisis yang terjadi melalui permintaan maaf maupun kompensasi. Peneliti menilai KPI bertanggung jawab dalam penanganan kasus tersebut dari mulai melakukan pendampingan korban hingga pemutusan kontrak kerja antara KPI dengan pelaku sebagai upaya penyelesaiin kasus. Strategi ini dinilai berhasil untuk memulihkan citra KPI dalam kasus kekerasan seksual dan perundungan tahun 2021 dapat dilihat dari grafik sentiment negatif media KPI yang terus menurun. 

---

This thesis examines the strategy and implementation of image restoration crisis communication carried out by the Indonesian Broadcasting Commission when cases of sexual violence and bullying occurred in 2021. When an organization experiences a crisis, the organization must respond quickly to anticipate damage to the organization’s reputation. This research was carried out by elaborating the theories and concepts of crisis communication management at the pre-crisis, crisis, and post-crisis stages, as well as how image restoration strategies are carried out by KPI when a crisis occurs. This research was carried out by elaborating the theories and concepts of crisis communication management at the pre-crisis, crisis, and post-crisis stages, as well as how image recovery strategies are carried out by KPI when a crisis occurs. This research uses a qualitative approach and collects data through interview techniques, observation, and document study. The research results show that the theory of the nine strategic steps in public relations was not implemented optimally in cases of sexual violence and bullying that occurred in 2021; KPI did not develop a crisis communication strategy to handle cases that had an impact on the organization’s reputation, this causes the handling of cases to proceed slowly. Meanwhile, for the image restoration strategy, KPI uses a mortification strategy, a form of organizational responsibility for the crisis that occurred through apologies and compensation. Researchers assess that KPI is responsible for handling the case, from assisting the victim to terminating the employment contract between KPI and the perpetrator to resolve the case. This strategy is considered successful in restoring KPI’s image in cases of sexual violence and bullying in 2021, which can be seen from the negative KPI media sentiment graph, which continues to decline."

"Telkomsel sebagai market leader operator Telekomunikasi Indonesia melakukan manajemen komunikasi krisis gangguan jaringan secara berturut-turut yang terjadi selama 2023 di Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua Selatan, selain itu juga cara Telkomsel memulihkan citra yang terdampak dengan image restoration theory, serta evaluasi dari manajemen komunikasi krisis yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma post-positivisme untuk memahami fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data utama dengan melakukan wawancara mendalam dan didukung oleh analisis sentimen media sosial melalui NoLimit, serta pengumpulan dokumen pendukung dilakukan yang kemudian dilakukan triangulasi data. Hasil yang didapat, Telkomsel telah membentuk tim komunikasi krisis yang masing-masing menjalankan tugasnya dan juga melakukan tahapan-tahapan dari sisi komunikasi. Pada pemulihan citra, Telkomsel menggunakan strategi mortification, reduce offensiveness, dan corrective. Evaluasi pada penelitian ini ditemukan bahwa masih ada silo dalam komunikasi di dalam organisasi Telkomsel, sehingga apabila koordinasi antar tim belum optimal.

---

Telkomsel as the market leader of Indonesian telco provider carries out communication crisis management for consecutive network disruptions that occurred during 2023 in South Kalimantan, Maluku and South Papua, as well as how Telkomsel restores the affected image using image restoration theory. Besides what need to be improve from the crisis management that already done by Telkomsel. This research uses a qualitative approach and a post-positivism paradigm to understand the phenomenon. The main data collection technique was conducting in-depth interviews and supported by social media sentimen analysis via NoLimit, as well as collecting supporting documents and then conducting data triangulation. As a result, Telkomsel has formed a crisis communication team, and also carries out stages in terms of communication. In image restoration, Telkomsel uses mortification, reduce offensiveness and corrective actions as their strategies. Evaluation in this research found that there are still silos in communication within the Telkomsel organization, so that coordination between teams is not optimal."

"ABSTRAKKebijakan pemerintah dalam mewujudkan Good Governance dengan komitmenpakta integritas sebagai landasan bekerja belum terlaksana dengan baik dikalangan instansi pemerintah. Salah satunya Kementerian Pemuda dan Olahragayang menghadapi tantangan ketahanan lembaga akibat pelanggaran paktaintegritas. Terjadinya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsiterkait Suap Dana Hibah KONI pada tahun 2018 di Kemenpora, berdampak padacitra buruk instansi sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadapintegritas Kemenpora. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis strategipemulihan citra yang diterapkan oleh Kemenpora pasca terjadinya OTT KPK,menentukan faktor-faktor yang menentukan strategi pemulihan citra, danmenganalisis efektivitas strategi-strategi yang dilakukan oleh Kemenpora dalampemulihan citra publik. Teori Pemulihan Citra oleh Benoit (1995) digunakansebagai landasan analisis strategi dengan metode campuran kualitatif-kuantitatifbertahap sebagai pendekatan untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan hasilpenelitian, pihak Kemenpora menggunakan Strategi Pemulihan Citra berupaReducing Offensiveness, Evading of Responsibility, Denial, Mortification,Corrective Action, dan satu temuan strategi berdasarkan hasil analisis faktor yaituStrategi Pencitraan Profesional dalam usaha pemulihan citra publik. Sedangkanhasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan secara simultan keenamstrategi yang diterapkan oleh Kemenpora tersebut berpengaruh signifikanterhadap peningkatan kepercayaan publik pada citra Kemenpora. PihakKemenpora menggunakan Strategi utama Reducing Offensiveness sedangkanpenelitian kepada masyarakat, Strategi Evading of Responsibility yang palingefektif dan berpengaruh dalam pemulihan citra publik. Sementara itu, penerapanStrategi Pencitraan Profesional oleh Kemenpora justru berdampak buruk padakepercayaan publik.

---

ABSTRACTGovernment policies in realizing Good Governance with the commitment of theintegrity pact as the basis for work have not been well implemented amonggovernment institutions. One of them is the Ministry of Youth and Sports whichfaces the challenges of institutional resilience due to violations of the integritypact. The occurrence of sting operation by Komisi Pemberantasan Korupsi forKONI Grant Funding Bribery in 2018 at the Ministry of Youth and Sports, has animpact on the instituions bad image while reducing the level of public trust in theintegrity of the Ministry of Youth and Sports. This study aims to analyze theimage repair strategy adopted by the Ministry of Youth and Sport after the stingoperation by KPK, finding the factors that determine the image repair strategy,and analyze the effectiveness of the strategies carried out by the Ministry ofYouth and Sports in restoring public image. The Image Repair Theory by Benoit(1995) is used as the basis for strategy analysis with a qualitative-quantitativemixed method as an approach to achieving research objectives. The results, theMinistry of Youth and Sports uses the Image Repair Strategy such as ReducingOffensiveness, Evading of Responsibility, Denial, Mortification, CorrectiveAction, and one strategy finding based on the results of factor analysis, namelythe Professional Imaging Strategy in the effort to restore public image. While theresults of multiple linear regression testing show simultaneously the six strategiesimplemented by the Ministry of Youth and Sports have a significant effect onincreasing public trust in the Ministry of Youth and Sportss image. The Ministryof Youth and Sports uses Reducing Offensiveness as the main strategy whileresearch to the public, the most effective and influential strategy in restoringpublic image is Evading of Responsibility. Meanwhile, the application of theProfessional Imaging Strategy by the Ministry of Youth and Sports actually has anegative impact on public trust."

"Penelitian ini menelaah tentang bagaimana konsep Keadilan Restoratif seharusnya dimaknai dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Masih dimaknainya konsep Keadilan Restoratif sekedar sebagai penghentian perkara serta adanya pemahaman oleh Aparat Penegak Hukum yang menilai bahwasanya mekanisme Keadilan Restoratif yang membuka ruang dialog antara korban dan pelaku secara langsung atau Victim-offender Mediation sebagai satu-satunya mekanisme untuk mencapai Keadilan Restoratif seringkali menjadi penghalang untuk dapat diterapkannya konsep Keadilan Restoratif secara tepat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Disamping itu, adanya ketimpangan relasi kuasa yang nyata dan potensi terjadinya reviktimisasi terhadap korban sedianya juga menjadi faktor lain yang menjadi penghambat keberhasilan penerapan konsep Keadilan Restoratif. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini hendak membahas 3 (tiga) pertanyaan penelitian diantaranya: Pertama, mengenai bagaimana konsep Keadilan Restoratif dimaknai dalam penanganan suatu perkara pidana. Kedua, bagaimana seyogyanya konsep Keadilan Restoratif harus dimaknai dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Ketiga, bagaimana pengimplementasion konsep Keadilan Restoratif pada penanganan kasus kekerasan seksual oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia melalui putusan serta kasus aktual yang ditangani. Guna memperluas khazanah pengetahuan, penelitian ini juga akan turut melakukan analisis terhadap penerapan konsep Keadilan Restoratif di beberapa negara seperti Kanada, Victoria, Belgia dan Selandia Baru. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa prinsip Keadilan Restoratif sedianya masih dapat diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan beberapa catatan sebagai berikut: Pertama, harus dipahaminya Keadilan Restoratif tidak hanya sebatas sebagai mekanisme penghentian perkara; Kedua, Victim-Offender Mediation (Mediasi Penal) bukanlah satu-satunya mekanisme Keadilan Restoratif yang dapat diterapkan dalam kasus kekerasan seksual dan tidak selalu dapat diterapkan dalam setiap penanganan kasus kekerasan seksual mengingat pada faktanya setiap korban kekerasan seksual memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda; dan Ketiga, fasilitator Keadilan Restoratif yang menangani kasus kekerasan seksual harus dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan mumpuni terutama berkaitan dengan dinamika kontrol dalam kekerasan seksual.

---

This research examines how the concept of Restorative Justice should be interpreted in addressing cases of sexual violence. The prevailing interpretation of Restorative Justice merely as case termination, coupled with the understanding by Law Enforcement Authorities that the Restorative Justice mechanism, which facilitates direct dialogue between victims and offender or also known as Victim-offender Mediation, is often seen as the sole mechanism to achieve Restorative Justice frequently acts as a barrier to the accurate implementation of the Restorative Justice concept in handling sexual violence cases. Additionally, the existence of power imbalances and the potential for revictimization of the victims are other factors that hinder the success of implementing the Restorative Justice concept. By conducting normative research, this study aims to answer three research questions. First, how the concept of Restorative Justice is interpreted in handling criminal cases. Second, how the concept of Restorative Justice should ideally be interpreted in handling sexual violence cases. Third, how the implementation of the Restorative Justice concept in handling sexual violence cases by Law Enforcement Authorities in Indonesia is carried out through decisions and actual cases handled. To expand the knowledge base, this research also analyzes the application of Restorative Justice concept in several countries such as Canada, Victoria, Belgium, and New Zealand. The results of this research show that Restorative Justice principles should still be applicable in handling sexual violence cases, with the following considerations: First, it is essential to understand that Restorative Justice is not merely a mechanism for case termination; second, Victim-offender Mediation is not the only Restorative Justice mechanism that can be applied in sexual violence cases, and it may not always be the right choice given the fact that every victim of sexual violence has different psychological conditions; and third, a Restorative Justice facilitator in handling sexual violence cases must be equipped with comprehensive knowledge and proficiency, especially regarding the dynamics of control in sexual violence."

"Penelitian ini berfokus pada kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan pekerja di Jepang dan respons berbagai pihak yang menunjukkan pelanggengan kekuasaan ketika korban melaporkan hal yang terjadi padanya atau sekadar bercerita kepada publik tentang kekerasan seksual yang menimpa mereka. Respons pelanggengan kekuasaan ini terlihat dengan jelas pada kasus Ito Shiori, Haachu, DAYS Japan, dan KaoRi. Menggabungkan teori relasi kuasa Michel Foucault dengan feminisme, mitos pemerkosaan, dan pawahara, tesis ini berusaha menjawab alasan berbagai pihak di Jepang memberikan respons yang menunjukkan pelanggengan kekuasaan kepada korban kekerasan seksual dan bagaimana definisi pawahara sebenarnya membatasi diri dari melindungi semua jenis pekerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis literatur dengan fokus pada narasi yang disampaikan oleh korban Hasil dari penelitian ini adalah respons yang diberikan oleh berbagai pihak di Jepang terbentuk dari mitos pemerkosaan yang dipercaya bahkan dilanggengkan dari kekuasaan tertinggi yaitu hukum, sampai penegak hukumnya. Tidak hanya itu, definisi pawahara yang dicetuskan Pemerintah Jepang juga hanya mencakup pekerja dalam lingkup formal, membuat adanya kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di lingkup informal.

---

This research focuses on cases of sexual violence against working women in Japan and the responses of various parties that demonstrate the perpetuation of power when victims report what happened to them or simply tell the public about the sexual violence that happened to them. This perpetuation of power response is evident in the cases of Ito Shiori, Haachu, DAYS Japan, and KaoRi. Combining Michel Foucault's power relations theory with feminism, rape myths, and pawahara, this thesis seeks to answer why various parties in Japan have responded in a way that demonstrates the perpetuation of power to victims of sexual violence and how the definition of pawahara actually limits itself from protecting all types of workers. The method used in this research is literature analysis with a focus on the narratives conveyed by victims. The result of this research is that the responses given by various parties in Japan are formed from rape myths that are believed and even perpetuated from the highest power, namely the law, to its law enforcement. Not only that, but the Japanese government's definition of pawahara also only covers workers in the formal sphere, leaving the possibility of sexual violence in the informal sphere."

"Tidak ada organisasi yang kebal oleh krisis. Semua organisasi memiliki risikonya masing-masing untuk dapat terserang oleh krisis, termasuk organisasi pemerintah. Tesis ini menganalisis dan mengevaluasi manajemen komunikasi krisis dan usaha pemulihan citra yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menghadapi krisis terkait revisi UU KPK tahun 2019. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan konsep manajemen komunikasi krisis Three Step Approach gagasan Coombs dan teori Image Restoration gagasan Benoit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan internal dan eksternal sebagai data utama serta studi dokumen. Analisis dilakukan pada fase pra krisis, fase krisis, pasca krisis dan pemulihan citra yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen komunikasi krisis sebagian besar telah sesuai dengan konsep yang ada, dengan beberapa kekurangan. Selain itu, KPK berhasil memanfaatkan strategi corrective action, minimization, serta bolstering sebagai strategi pemulihan citra yang dilakukan.

---

No organizations are immune to crisis. All organizations have their own risks of being hit by a crisis, including government organizations. This thesis analyzes and disseminates crisis communication management and image restoration efforts carried out by the Corruption Eradication Commission in facing the crisis related to the amandement of Corruption Eradication Commission Law in 2019. The analysis is carried out by integrating the Three Step Approach crisis communication management concept, Coombs' idea, and Benoit's Image Restoration theory. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis methods. Data was obtained through in-depth interviews with internal and external informants as the main data as well as document studies. The analysis was carried out in the pre-crisis, crisis, post-crisis and image restoration phases. The research results show that the implementation of crisis communication management is largely in accordance with existing concepts, with several shortcomings. Apart from that, the Corruption Eradication Commission (KPK) succeeded in utilizing corrective action, minimization, and bolstering as it’s image restoration strategy."

"Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dilaksanakan dengan merujuk kepada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus bebas dari kekerasan seksual agar hak-hak sivitas akademika dapat terpenuhi dan proses pendidikan dapat berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1984). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dengan merujuk kepada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 telah terlaksana dengan cukup baik karena memenuhi dimensi organisasi yang terdiri dari sub dimensi sumber daya manusia, pembagian wewenang, dan fasilitas. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut juga telah cukup memenuhi dimensi interpretasi yang terdiri dari sub dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi terakhir yang terpenuhi dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi Universitas Indonesia, yaitu dimensi aplikasi yang terdiri dari sub dimensi pedoman dan pembuatan strategi.

---

The implementation of the policy on preventing sexual violence at University of Indonesia is carried out by referring to Permendikbudristek 30 of 2021. The implementation of this policy was carried out because of concerns about cases of sexual violence that occurred in universities. In this case, universities must be free from sexual violence so the rights of the academic community can be fulfilled and the educational process can run optimally. This study aims to analyze the implementation of sexual violence prevention policies at University of Indonesia by using the theory of public policy implementation model proposed by Charles O. Jones (1984). The research approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the policy of preventing sexual violence at University of Indonesia by referring to Permendikbudristek No. 30 of 2021 has been carried out quite well because it fulfills the organizational dimensions which consist of the sub-dimensions of human resources, division of authority, and facilities. In addition, the implementation of the policy has also fulfilled enough the interpretation dimension, which consists of the sub-dimensions of transmission, clarity, and consistency. The last dimension that is fulfilled in the implementation of the policy on preventing sexual violence at universities at the University of Indonesia, namely the application dimension consists of the sub-dimension of guidelines and strategy making."

"Peningkatan kasus kekerasan seksual berdampak pada semakin tingginya beban aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Terdapat hambatan dalam upaya penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, salah satunya adalah perubahan keterangan yang disampaikan oleh pelapor sepanjang investigasi berlangsung. Keterangan pelapor menjadi penilaian apakah keterangan sesuai pada pengalaman yang benar-benar terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsistensi keterangan pelapor kasus kekerasan seksual terhadap persepsi kredibilitas individu yang terlibat pada penanganan kasus kekerasan seksual. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Partisipan penelitian ini adalah mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah Acara Pidana (N = 116). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif kuasi-eksperimen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keterangan pelapor yang divariasikan sebagai keterangan yang konsisten dan atau tidak konsisten. Teknik analisis yang digunakan adalah uji Independent Sample T-test. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh laporan dengan keterangan yang konsisten secara signifikan terhadap persepsi kredibilitas mahasiswa dalam menilai kasus kekerasan seksual.

---

The increase in cases of sexual violence has an impact on the increasing burden on law enforcement officials in handling these cases. There are obstacles in law enforcement efforts in handling cases of sexual violence, one of which is the change in information submitted by the complainant during the investigation. The reporter's statement becomes an assessment of whether the information is appropriate to the experience that actually happened. This study aims to determine the effect of the consistency of the statements of sexual violence case reporters on the perception of the credibility of the individuals involved in handling sexual violence cases. The sampling technique used in this study was convenience sampling. The participants in this study were students who had passed the Criminal Procedure course (N = 116). The method used in this research is quasi-experimental quantitative. The independent variable in this study is the report's statement which is varied as consistent and/or inconsistent information. The analysis technique used is the Independent Sample T-test. The results of this study are that there is a significant effect of reports with consistent information on the credibility perceptions in assessing cases of sexual violence."

"Penelitian ini menganalisis pengaturan penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual yang akan/telah melakukan aborsi saat ini dan bagaimana praktik hukum merefleksikan hal itu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal. Penanganan, pelindungan, dan pemulihan merupakan hak-hak korban kekerasan seksual yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, pemenuhan hak-hak tersebut kerap kurang optimal bagi korban yang mengalami kehamilan dan melakukan aborsi. Meski pengaturan telah bergeser ke arah yang lebih baik, perumusannya masih belum menerapkan perspektif gender dan perspektif korban. Dalam praktik persidangan pun, intimidasi dan bias gender dari Aparat Penegak Hukum (APH) mencerminkan tidak adanya perspektif yang memadai. Sementara itu, tidak dipertimbangkan dan diprioritaskannya pengalaman perempuan membuat akses terhadap hak korban dihalangi oleh hambatan secara substantif, struktural, dan kultural. Berbagai faktor ini menyebabkan pemenuhan hak-hak korban menjadi jauh dari ideal.

---

This research analyzes the current regulations for the treatment, protection, and recovery of victims of sexual violence who will or already had an abortion and how legal practice reflects that. This research uses the socio-legal studies research method. Treatment, protection, and recovery are the rights of victims of sexual violence in which the fulfillment is guaranteed by Law Number 12 of 2022 on the Sexual Violence Crimes. However, the fulfillment of these rights is often less than optimal for victims who experience pregnancy and have abortions. Although the regulations have changed for the better, the formulation still did not apply gender perspective and victim’s perspective. Even in judicial practice, the intimidations and gender bias of Justice Sector Officials (JSO) reflects the lack of adequate perspective. Meanwhile, the lack of consideration and prioritization of women's experiences makes access to victims' rights hindered by substantive, structural, and cultural barriers. These various factors cause the fulfillment of victims' rights to be far from ideal."

"Kehadiran sosok public relations dibutuhkan oleh banyak perusahaan, sejalan dengan salah satu fungsinya yang bertanggung jawab dalam membantu perusahaan memiliki citra dan reputasi yang baik di mata khalayaknya.  Citra yang positif dapat memberi berbagai dampak yang menguntungkan pada perusahaan. Mall Pesona Square yang baru berdiri selama kurang lebih satu tahun tentu membutuhkan jasa public relations guna membangun citra yang positif sedini mungkin. Upaya public relations diciptakan melalui berbagai rancangan strategi humas yang kemudian diterapkan oleh Mall Pesona Square. Strategi ini dibentuk melalui empat tahapan proses yang mencakup defining problems, planning and programming, taking action, dan evaluating the program. Strategi kemudian dikelompokkan ke dalam tujuh jenis di antaranya publications, event, news, community involvement, inform, lobbying, serta social responsibility. Dalam implementasinya, Mall Pesona Square berhasil menggunakan seluruh tujuh jenis strategi dalam upaya membangun citra positif.  Strategi yang paling dianggap positif oleh khalayak yaitu strategi inform di mana Mall Pesona Square menjadi satu-satunya mall di Kota Depok yang mengumandangkan adzan ketika memasuki waktu sholat bagi umat islam.

---

"