Hasil Pencarian

Ditemukan 203990 dokumen yang sesuai dengan query

Agil Mustaqiim

Amandemen Pasal 156 Konstitusi Tahun 2023 dan Diskriminasi dalam Akses Perumahan Publik bagi Kelompok Minoritas Gender di Singapura = Amendments to Article 156 of the Constitution in 2023 and Discrimination in Public Housing Access for Gender Minority Groups in Singapore

"Artikel ini mengkaji diskriminasi institusional yang dihadapi oleh kelompok minoritas gender di Singapura dalam mengakses perumahan publik. Diskriminasi ini dimungkinkan terjadi setelah amandemen Pasal 156 Konstitusi pada tahun 2023. Amandemen tersebut melindungi kebijakan dengan definisi pernikahan heteroseksual dari gugatan hukum. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini akan melihat bagaimana Amandemen Pasal 156 Konstitusi pada tahun 2023 memungkinkan terjadinya diskriminasi institusional terhadap kelompok minoritas gender di Singapura dalam mengakses perumahan publik. Penelitian ini didasarkan pada konsep diskriminasi institusional oleh Fred L. Pincus mengenai bagaimana kelompok dominan membuat kebijakan yang mencederai hak kelompok minoritas. Kemudian, kajian ini menggunakan teori empat dimensi kekuasaan Mark Haugaard untuk memahami bagaimana kekuasaan dalam proses amandemen membuka peluang praktik diskriminasi. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami serta menjelaskan makna peristiwa dengan mengelola data spesifik menjadi tema umum. Berdasarkan penelusuran, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Singapura menggunakan kekuasaan otoritasnya untuk menjaga nilai dan membentuk opini publik. Selain itu, kekuasaan milik kelompok minoritas gender tidak setara dengan pemerintah dan fokus pada dekriminalisasi membuat amandemen dianggap menjadi kompromi yang baik.

This article examines the institutional discrimination faced by gender minorities in Singapore in accessing public housing. This discrimination was enabled following the amendments of Article 156 in Singapore Constitution in 2023 which protects policies with a definition of heterosexual marriage from legal challenges. Based on this case, this research will be focused on how the amendment of Article 156 of the Constitution in 2023 enables institutional discrimination against gender minorities in Singapore in accessing public housing. This research is based on the concept of institutional discrimination by Fred L. Pincus which highlights how dominant groups make policies that harm minority groups. Then, this study also uses Mark Haugaard's four dimensions of power theory to understand how power was exercised in the amendment process which perpetuates discrimination. The author used a qualitative approach to examine the meaning of events with reasoning that organizes specific data into general themes. This research then found that the Singapore Government used its authority to maintain the values it believes in and shape public opinion. In addition, the power held by gender minorities is kept to a minimum in comparison to that held by the ruling government. The focus on decriminalization makes the amendment considered as political bargaining."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Arristo Herbawono

Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas Gender dalam Kultur Heteronormatif di Indonesia: Studi Viktimisasi terhadap Bissu sebagai Bagian dari Tradisi Lima Gender di dalam Masyarakat Bugis = Discrimination Against Gender Minority Groups in Heteronormative Culture in Indonesia: A Study on Victimization of Bissu as Part of the Five Genders Tradition within Bugis Society

"Tidak dapat dipungkiri, bahwa kelompok minoritas gender merupakan kelompok yang rentan terhadap viktimisasi. Kerentanan ini dapat dilihat dengan jelas manakala kelompok minoritas gender ini menunjukkan eksistensinya di dalam masyarakat yang memiliki kultur heteronormatif. Di Indonesia sendiri adanya kultur heteronormatif ini dipengaruhi oleh keberadaan agama-agama samawi, khususnya Islam sebagai agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Kelompok Bissu yang merupakan bagian dari tradisi lima gender di dalam kebudayaan Bugis telah terbukti mengalami viktimisasi yang terjadi hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan Bissu yang eksis pada saat ini adalah mereka yang dahulunya adalah seorang Calabai (laki-laki berjiwa perempuan), walaupun pada hakikatnya semua bentuk gender dapat menjadi seorang Bissu. Secara historis, eksistensi Bissu sebagai salah satu kelompok minoritas gender telah mengalami pergolakan sejak fase pertama kali Islam masuk di Sulawesi Selatan hingga fase revitalisasi yang berlangsung hingga saat ini. Hal ini tidak terlepas dari kultur heteronormatif yang juga dibawa oleh Islam pada saat penyebarannya di Indonesia. Bissu yang sudah menjadi tradisi Masyarakat Bugis selama ratusan tahunpun terancam eksistensinya dan dikhawatirkan mengalami kepunahan. Namun, eksistensi Bissu yang dapat dijumpai hingga saat ini menunjukkan bahwa Bissu melakukan resistensi atas viktimisasi yang mereka alami. Penelitian ini ingin membuktikan apakah viktimisasi yang dialami Bissu berpengaruh terhadap kehidupan Bissu dan apakah viktimisasi tersebut memiliki hubungan dengan diskriminasi terhadap kelompok minoritas gender melalui studi kualitatif-partisipatoris.

It is undeniably that gender minority groups are vulnerable to victimization. This vulnerability becomes evident when these gender minority groups assert their existence in societies with a heteronormative culture. In Indonesia, the presence of this heteronormative culture is influenced by the existence of Abrahamic religions, particularly Islam, which is the most widely practiced religion in Indonesian society. The Bissu community as part of the five-gender tradition in Bugis culture, has been proven to experience victimization that persists to this day. This is because the current Bissu individuals were formerly Calabai (feminine men), although, in essence, individuals of any gender can become Bissu. Historically, the existence of Bissu as one of the gender minority groups has undergone turmoil since the early phases of Islam's entry into South Sulawesi, continuing through the ongoing revitalization phase. This is closely tied to the heteronormative culture brought by Islam during its spread in Indonesia. The Bissu, a tradition in Bugis society for centuries, is now at risk of extinction due to the heteronormative influences. However, the continued existence of Bissu individuals indicates their resistance to the victimization they face. This research aims to prove whether the victimization experienced by Bissu has an impact on their lives and whether this victimization is related to discrimination against gender minority groups through a qualitative-participatory study."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Melissa Grace Juliyanti

Pro dan kontra rencana amandemen pasal 9 konstitusi Jepang 1947 = Pros and cons of Japan`s article 9 constitution amendments plan

"ABSTRAK

Dalam Konstitusi Jepang 1947 terdapat pasal 9 yang isinya berkaitan dengan kebijakan luar negeri Jepang dan masalah demiliterisasi. Perdana Menteri Abe berencana untuk melakukan amandemen terhadap pasal 9 karena pasal tersebut membatasi Jepang dalam penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik internasional sehingga pergerakan Jepang menjadi terbatas khususnya dalam bidang keamanan. Rencana tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Jepang. Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat Jepang mengenai rencana amandemen pasal 9 dalam Konstitusi Jepang 1947 yang ingin dilakukan oleh Perdana Menteri Abe. Hasil analisis menunjukan bahwa mayoritas masyarakat Jepang menolak rencana tersebut. Sampai saat ini Jepang menolak untuk ikut serta dalam segala bentuk peperangan maupun memperkuat kekuatan militernya, dengan alasan rakyat Jepang takut akan terulang kekelaman masa lalu di PD II jika Jepang memperkuat pasukan militernya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.

ABSTRACT

In Japan rsquo;s 1947 constitution article 9, Japan rsquo;s foreign policy and demilitarization is discussed. Prime Minister Abe planned to make an amendment on article 9 because it limits the military power usage in order to resolve the dispute or international conflict with the result that restrain Japan especially in the national security field. The plan raises pros and cons in Japanese society. This paper will try to explain the Japanese society rsquo;s view on the article 9 amendment plan by Prime Minister Abe. The result shows that the majority of the society objects the plan proposed. To date, Japan has refused to participate in all forms of war as well as strengthening its military strength arguing that the society is afraid of recurring the past World War II if Japan strengthens its military forces. This research was conducted with history research methods and literature studies. This is a qualitative research with descriptive analysis. "

2018

MK-pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

Muhammad Ibrahim Rantau

Perbedaan Pandangan Ulama al-Azhar Atas Pandangan dan Pergerakan Kelompok Salafi di Era Transisi Mesir 2011-2012: Studi Kasus Amandemen Konstitusi Mesir Serta Perlindungan Terhadap Kelompok Agama Minoritas dan Praktik Sufisme = The Differences of 'Ulama al-Azhar Views Toward Scholars of Salafi Groups's View and Movement in Egypt's Transition Phase 2011-2012. Chase of Studies: Egypt's Constitutional Amendments and Protection of Religious Minority Groups and Practice of Sufism

"Fase transisi Mesir diwarnai dengan menguatnya kekuatan Islam politik, terutama kelompok Salafi yang memperoleh suara yang cukup signifikan dalam pemilu parlemen Mesir yang digelar dalam bulan Desember 2011 hingga Januari 2012. Perolehan suara dalam Parlemen memberikan kesempatan kepada kelompok Salafi untuk merealisasikan pemikiran dan pandangan Salafisme kedalam realitas politik Mesir pasca revolusi. Fase transisi Mesir juga diwarnai dengan meningkatnya intensitas konflik antara kekuatan Islam politik, dalam hal ini adalah koalisi Ikhwanul Muslimin dan kekuatan politik Salafi, dengan faksi Nasionalis-Liberal dalam hal mempengaruhi arah transisi Mesir. Konflik antar elit politik juga memicu bentrokan di level grassroot yang menyebabkan situasi transisi Mesir menjadi semakin tidak menentu. Beberapa isu yang menjadi penyebab konflik adalah tentang amandemen konstitusi Mesir serta isu-isu berbau sektarian seperti perlindungan terhadap agama minoritas dan thariqah sufi, dimana kelompok Salafi memberikan perhatian lebih terhadap isu tersebut.

Sementara itu al-Azhar, sebagai sebuah institusi pendidikan dan keagamaan Sunni yang cukup prestisius dikalangan masyarakat Mesir, mencoba untuk memberikan kontribusi bagi bangsa Mesir dengan memperlihatkan sikap serta menyumbangkan pandangan-pandangan terkait dengan bagaimana mengelola fase transisi. Sikap dan pandangan ulama al-Azhar termuat dalam beberapa dokumen yang dirilis oleh al-Azhar dimana dokumen-dokumen tersebut mendapatkan apresiasi dari beberapa kekuatan politik untuk menjadi inspirasi dan framework bagi amandemen konstitusi Mesir. Dalam hal ini muncul perbedaan pandangan yang cukup mendasar antara ulama al-Azhar dan kelompok Salafi tentang beberapa pasal dalam amandemen konstitusi Mesir serta perlindungan terhadap pemeluk agama minoritas dan thariqah sufisme.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan kelompok Salafi terkait dengan amandemen konstitusi Mesir dan perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta bagaimana perbedaan pandangan ulama al-Azhar atas pandangan dan pergerakan kelompok Salafi terkait dengan isu-isu tersebut. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori tentang transisi, fundamentalisme Islam dan Islam moderat (wasathiyah), teori agama tentang kepatuhan terhadap pemimpin, serta peranan agama dalam perubahan sosial.

Temuan dalam penelitian ini adalah terjadi perbedaan pandangan yang cukup mendasar antara ulama al-Azhar dan kelompok Salafi terkait dengan beberapa pasal dalam amandemen konstitusi Mesir, antara lain dalam pasal 1, 2, 4, serta pasal 219, dimana pasal-pasal tersebut mengatur hubungan antara agama dan negara. Selain itu muncul perbedaan pandangan antara ulama al-Azhar dan kelompok Salafi terkait dengan perlindungan dan perlakuan terhadap pemeluk agama minoritas dan thariqah sufi dimana selama fase transisi intensitas konflik antara kedua komunitas ini dengan kelompok Salafi semakin meningkat.

Egypt's transition phase was marked by the strengthening the power of political Islam particularly the Salafi group that gained a significant vote in Egypt's parliamentary elections which held December 2011 until January 2012. The vote in Parliament provides the opportunity for salafi to realize the Salafism thoughts and views into the political realities of Egypt post-revolution. Egypt's transition phase is characterized by the increasing intensity of conflict between the forces of political Islam, in this case is a coalition of Muslim Brotherhood (Ikhwanul Muslimin) and Salafi political power against the Nationalist Liberal faction in terms of influencing the direction of Egypt's transition. Conflict between the political elite also sparked clashes in the grassroots level that causes the Egypt’s transition situation even more uncertain. Some of the issues that caused the conflict is about the Egyptian constitutional amendments and smelled sectarian issues such as protection of minorities and thariqah Sufi, which Salafi groups give more attention on this issue.
On the other side, al-Azhar University, as an educational institution and a fairly prestigious Sunni religious among the Egyptian people, try to contribute to the Egyptians by contributing insights related on how to manage the transition phase. Attitudes and insights of the scholars of al-Azhar contained in a document released by al-Azhar where these documents got such appreciation from some political forces to be an inspiration and a framework for the amendments to the Egyptian constitution. In this case, appears quite differences fundamental of view among scholars of al-Azhar and Salafi groups on several articles in the Egyptian constitutional amendments towards the protection of minority religious groups and tariqah Sufism.
This study aims to examine how the point of views of Salafist groups linked to the Egyptian constitutional amendments and the protection of minorities, and also the dissent of al-Azhar scholars on the view and the movement of Salafist groups linked to these issues. Some of theories used in this study include transition theories, Islamic fundamentalism and Islamic moderate (wasathiyah), the theory of adherence to religious leaders and the role of religion in social change.
The author found fundamental disagreement between the scholars of al-Azhar and Salafi groups linked to several articles in the Egyptian constitutional amendments, by the following article 1, 2, 4, and Article 219 where the following articles set the relationship between religion and the state. In addition, there is a difference of views between scholars of al-Azhar and Salafi groups linked to the protection and treatment to minorities and thariqah Sufi where conflict intensity of both groups increased during transition phase."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annisa Febriana Santoso

Gender dan Perumahan: Refleksi Identitas Gender Dalam Rumah = Gender and Housing : The Reflection of Gender Identity in Homes

"Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji korelasi gender dan perumahan dengan melihat identitas gender yang dapat terefleksikan dalam rumah. Refleksi ini dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama membahas bagaimana ideologi gender masyarakat di ruang domestik dapat mempengaruhi rancangan rumah sebagai upaya untuk memahami perilaku, keinginan, dan kebutuhan penghuni dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan gender mereka. Sisi kedua membahas bagaimana identitas gender juga dapat tercermin dari proses menghuni. Ditemukan bahwa dengan adanya kedua refleksi identitas gender ini, seseorang dapat mempunyai preferensi perumahan terkait gender. Pada akhirnya adanya gender dalam kehidupan kita dapat memiliki pengaruh besar dalam mengalami dan memandang perumahan.

This paper aims to discuss the correlation between gender and housing by looking at gender identities that can be reflected in homes. These reflections will be seen from two sides. The first side discusses how the gender ideology of society in the domestic space can influence the design of a house as an effort to understand the behavior, desires, and needs of the occupants in daily life based on their gender.The second side discusses how gender identity can also be reflected in the process of inhabiting. It was found that with these two reflections of gender identity, a person can eventually gain a gender-related housing preference. In the end, the presence of gender in our lives has a huge influence on how we experience and perceive housing."

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Manurung, Rotua T. Estherlina

Suatu tinjauan terhadap pasal 156 KUHP dan pasal 156a KUHP

Depok: Universitas Indonesia, 1995

S21766

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Irhamna

Peran Women and Constitution Network (WCN) dalam pembentukan pasal kesetaraan gender pada Konstitusi Thailand 1997 dan peningkatan partisipasi politik perempuan Thailand pada pemilihan umum 2001 = The role of Women and Constitution Network (WCN) in the legislation of gender equality article in Thailand's 1997 Constitution and the increase of women political participation in Thailand's 2001 general election

"Skripsi ini membahas peran dari Women and Constitution Network dalam proses penyusunan konstitusi Thailand 1997, terutama pembentukan pasal kesetaraan gender, dan implementasi pasal tersebut dalam Pemilihan Umum Thailand 2001.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa peran dari Women and Constitution Network dalam proses pembentukan pasal kesetaraan gender. Penelitian ini juga melihat bagaimana penggunaan pasal kesetaraan gender dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Thailand 2001.

Temuan penelitian ini adalah jaminan kesetaraan gender membuka peluang peningkatan partisipasi politik perempuan Thailand. Dengan adanya jaminan konstitusional dan dukungan dari organisasi masyarakat sipil, terdapat peningkatan partisipasi politik perempuan pada Pemilihan Umum 2001.

This undergraduate thesis examines the role of Women and Constitution Network (WCN) in Thailand's 1997 Constitution legislation process, escpecially in the introduction of gender equality article, and its application in Thailand's 2001 General Election.
This study uses qualitative methods to analyze the role of Women and Constitution Network in legislation process of gender equality article.
This study finds the law of gender equality is giving an opportunity to increase women political participation in Thailand. Through the constitutional guarantee of gender equality and support from civil society organizations, women's political participation increased in Thailand's 2001 General Election."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

S47729

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rachmayasti Rachmat

Analisis Pelaksanaan Rujukan Berdasarkan Elemen Penilaian Akses Dan Kesinambungan Pelayanan Di Rumah Sakit Meilia Tahun 2023 = Analysis of Referral Implementation Based on Access and Continuity of Service Assesment at Meilia Hospital in 2023

"Latar Belakang: Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia menjadi kendala pelayanan pasien di rumah sakit sehingga pasien memerlukan perpindahan fasilitas kesehatan. Perpindahan pasien membutuhkan kesinambungan pelayanan. RS Meilia mengalami kendala dalam merujuk pasien, dari segi sistem maupun sumber daya manusia. Selain itu belum tercapainya evaluasi rujukan dan evakuasi pasien pada penilaian akses dan kesinambungan pelayanan rumah sakit yang dilakukan oleh surveyor KARS pada April 2023.

Metode: penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang menganalisis elemen penilaian rujukan di dalam akses dan kesinambungan pelayanan di RS. Meilia pada bulan Mei-Juni 2023.

Hasil: Pada proses penentuan dasar peraturan mengenai alur rujukan pada akses dan kesinambungan pelayanan, RS Meilia telah menetapkan dasar-dasar mengenai rujukan, namun masih menggunakan literatur yang sudah kurang relevan dengan saat ini. Pada proses perpindahan pasien masih terkendala tenaga SPGDT yang merangkap pelayanan dan belum optimalnya evaluasi sistem rujukan. Pada transportasi pasien tidak tersedianya fasilitas ambulans yang lengkap.

Kesimpulan: RS Meilia telah melakukan proses rujukan berdasarkan elemen-elemen penilaian berdasarkan akses dan kesinambungan pelayanan rumah sakit, namun masih perlu perbaikan-perbaikan dalam proses evaluasi dan optimalisasi fungsi dan wewenang struktur organisasi khususnya pada pengelolaan rujukan.

Background: Hospitals as health care institutions have limited facilities and human resources so that patients need to transfer to other health facilities. Transfer of patients requires continuity of care. Meilia Hospital experienced problems in referring patients, in terms of systems and human resources. In addition, the evaluation of patient referral and evacuation has not yet been achieved in April 2023.
Methods: this study uses a qualitative approach with a case study design that analyzes referral assessment elements in access and continuity of services at Meilia Hospital in MayJune 2023.
Results: In the process of determining the basic regulations regarding the flow of referrals on access and continuity of services, Meilia Hospital still uses literature that is less relevant at this time. In the process of transferring patients, the SPGDT staff also serve as services stff and the evaluation of the referral system has not been optimal. There is no complete ambulance facility for patient transportation.
Conclusion: Meilia Hospital has carried out a referral process based on assessment elements based on access and continuity of hospital services, but still needs improvements in the evaluation process and optimizing the functions and authority of the organizational structure, especially in managing referrals."

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Liestya Stefani

Diskriminasi gender dalam Au commencement était la mer = Gender discrimination in Au commencement était la mer

"ABSTRAK

Setelah perang kemerdekaan dari Prancis (1954 ? 1962), Aljazair

mengalami perang saudara pada tahun 1990an antara agama dan pemerintah yang

menyebabkan perempuan menjadi korban dengan pembatasan aktivitas mereka.

Beberapa perempuan tidak menerima keadaan tersebut dan melakukan

emansipasi, salah satunya dengan menulis. Salah satu penulis perempuan feminis

Aljazair adalah Maïssa Bey dengan karya pertamanya, yaitu Au commencement

était la mer. Di dalam novel ini, Bey mendeskripsikan diskriminasi gender yang

dialami oleh perempuan Aljazair pada masa tersebut serta perlawanan terhadap

diskriminasi yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Melalui analisis unsur

intrinsik yang menggunakan teori struktural Roland Barthes mengenai hubungan

sintagmatik dan paradigmatik dan teori sekuen M. P. Schmitt dan Alain Viala,

ditemukan tiga bentuk diskriminasi gender dalam novel ini, yaitu stereotip,

marginalisasi, dan subordinasi. Selain itu, diketahui pula bahwa laki-laki ataupun

perempuan dapat menjadi pelaku ataupun penentang diskriminasi. Perlawanan

yang dilakukan terhadap diskriminasi gender berupa penggugatan stereotip serta

dukungan terhadap emansipasi perempuan untuk menghilangkan marginalisasi,

sedangkan subordinasi masih belum dapat dihindari karena berkaitan dengan

budaya patriarkal yang dianut oleh masyarakat. Kepala keluarga memiliki peran penting dalam diskriminasi gender ini.ABSTRACT

After the war of independence from France (1954 ? 1962), Algeria

experienced a civil war in the 1990s between religion and the government that led

to women becoming victims to restrictions on their activities. Some women did

not accept this situation and did the emancipation, by writing. One of Algerian

feminist writers is Maïssa Bey with her first work, named Au commencement était

la mer. In this novel, Bey describes gender discrimination experienced by

Algerian women in the era as well as the fight against it done by women and men.

Through analysis of the intrinsic unsure which use the structural theory of Roland

Barthes syntagmatic and paradigmatic relations and M. P. Schmitt and Alain

Viala theory of sequences, found three forms of gender discrimination in this

novel, such as stereotypes, marginalization, and subordination. In addition, also

known that men and women could be perpetrators or opposing discrimination.

The resistance to gender discriminations could be criticizing stereotypes as well as

supporting the women emancipation to eliminate marginalization, whereas

subordination still cannot be avoided because it is associated with patriarchal

culture embraced by the community. The head of family has an important role in this gender discrimination.;After the war of independence from France (1954 ? 1962), Algeria