Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama beberapa tahun terakhir, Argentina tidak merekognisi hak untuk melakukan aborsi. Pasal KUHP Tahun 1921 menentukan bahwa perempuan di Argentina dilarang melakukan aborsi kecuali hidup mereka dalam bahaya atau dalam kasus pemerkosaan. Ini mendorong sejumlah besar aborsi ilegal yang dilakukan setiap tahunnya, banyak diantaranya yang mengakibatkan kematian. Ni Una Menos adalah gerakan sosial berisikan kolektif feminis yang muncul di tahun 2015 sebagai respons terhadap maraknya femisida (pembunuhan terhadap perempuan) di Argentina. Konsisten dengan tuntutan utama untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, Ni Una Menos memobilisasi massa pro-aborsi sejak tahun 2018 dan telah mendapatkan keberhasilan dalam pengesahan Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) oleh Senat di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai strategi yang dilakukan oleh Ni Una Menos dalam mendorong dekriminalisasi aborsi di Argentina dengan batasan waktu periode 2018-2020. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data sekunder dengan meninjau sumber literatur, portal berita, serta media sosial Instagram dan Twitter resmi yang dimiliki Ni Una Menos. Dengan teori struktur peluang diskursif, analisis yang dilakukan mencakup strategi pembingkaian yang digunakan oleh Ni Una Menos seputar masalah aborsi, penggunaan media sosial untuk mendapatkan visibilitas dalam liputan media, serta jaringan yang dibentuk dengan organisasi feminis terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Ni Una Menos untuk memobilisasi massa di ruang publik dan media berkontribusi sebagai kekuatan politik dalam mendesak negara untuk mendekriminalisasi aborsi, terlepas dari konteks politik yang ada.

---

Over the past few years, Argentina’s abortion rights have been widely inexistent. 1921 Penal Code dictates that women in Argentina are prohibited to perform abortion unless their life is in danger or in the case of rape. This results in a huge amount of illegal abortions performed each year by Argentinian women, many resulting in deaths. Ni Una Menos is a social movement formed by a feminist collective that arose in 2015 as a response to the widespread femicide (the killing of women) in Argentina. Preserving their main demands to end violence against women, Ni Una Menos mobilized pro-abortion masses since 2018 and have gained success in passing Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), the decriminalization of abortion bill, through the Senate in 2020. This research aims to investigate and reveal the various strategies undertaken by Ni Una Menos in the context of pushing the decriminalization of abortion in Argentina with a time limit of 2018-2020 period. This research used a qualitative method by collecting secondary data by reviewing literary sources, news portal, and social media Instagram and Twitter owned by Ni Una Menos. By using the discursive opportunity structures theory, the analysis carried out includes the framing strategy used by Ni Una Menos around the abortion issue, usage of social media to gain visibility in media, as well as formed networks with pre-existing feminist organizations. It reveals that Ni Una Menos’ capability to mobilize the masses in the public space and media contributes as a political power to urge the state to decriminalize abortion, despite the political context."

"ABSTRACTTugas Akhir ini membahas tentang pengaruh gerakan perempuan dalam keberhasilan legalisasi aborsi di Uruguay. Dalam penjelasannya nanti, akan dianalisis bagaimana RUU Hak Seksual dan Reproduksi yang telah dijatuhi veto oleh presiden Tabare Vazquez pada tahun 2008, namun dapat dilegalisasi di bawah kepemimpinan presiden Jose Mujica pada tahun 2012. Penelitian ini akan melihat peluang-peluang politik apa saja yang mendorong dilegalisasinya aborsi di Uruguay. Mulai dari keberadaan organisasi-organisasi perempuan, kaukus perempuan dalam parlemen, dan presiden yang menjabat.

---

ABSTRACTThis thesis will explore the strategy of woman movements on the success of the legalization of abortion in Uruguay. The central analysis will be on how the draft of the Sexual and Reproductive Law that had been vetoed by President Tabare Vazquez in 2008 was re appealed and legalized under the government of President Jose Mujica in 2012. This writing will look on the political opportunities that support the legalization of abortion in Uruguay, such as the existence of woman organizations, the woman caucus inside the parliament, and the political views of the serving president."

"Penelitian ini menganalisis gerakan Ni Putes Ni Soumises (NPNS) yang bertahan dari 2003 hingga 2020 melalui kacamata ideologi gender dan sekularisme. NPNS merupakan gerakan berbasis ideologi gender yang berumur panjang dalam memperjuangkan kepentingan politik perempuan migran melawan ideologi fundamentalis yang represif di komunitas banlieue. Selama lebih dari satu dekade, NPNS telah menjadi gerakan yang signifikan dalam lanskap sekularisme Prancis. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengungkap alasan perkembangan dan kebertahanan NPNS sebagai gerakan ideologi gender yang signifikan di Prancis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, penelitian ini menerapkan teori Butler dan Lauretis tentang ideologi gender, serta konsep Aparatus Negara (State Apparatuses) milik Althusser, untuk menganalisis dinamika NPNS melalui tiga periode: kebangkitan, kejayaan, dan masa bertahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebertahanan NPNS disebabkan oleh dukungan negara secara politis dan materi melalui penentangan gerakan terhadap dominasi budaya patriarki laki-laki Muslim banlieue, yang sejalan dengan ideologi sekuler Prancis. Selain itu, peran signifikan NPNS sebagai ruang aman bagi perempuan migran yang menjadi korban kekerasan berbasis gender memicu dukungan dari masyarakat yang turut berkontribusi atas bertahannya NPNS.

---

This research analyzes the Ni Putes Ni Soumises (NPNS) movement that lasted from 2003 to 2020 through the lens of gender ideology and secularism. NPNS is a long-term gender ideology-based movement that fights for migrant women's political interests against repressive fundamentalist ideologies in banlieue communities. For more than a decade, the NPNS has been a significant movement in the French secularism landscape. Therefore, this study aims to uncover the reasons for the development and survival of the NPNS as a significant gender ideology movement in France. Using qualitative approach with literature studies methodology, this research applies Butler and Lauretis' theories on gender ideology, as well as Althusser's concept of State Apparatuses, to analyze the dynamics of NPNS through three periods: the rise, the triumph, and the defensive stage. This research findings show that the longevity of the NPNS is due to political and material state support through the stance of the movement against the dominance of the banlieue's Muslim male patriarchal culture, which is aligned with French secular ideology. In addition, the significant role of NPNS as a safe space for migrant women who are victims of gender-based violence triggers support from the community, which contributes to the longevity of NPNS."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan, pengungkapan keuangan dan modal sosial terhadap kesuksesan pendanaan UMKM pada platform equity crowdfunding yang ada di Indonesia yaitu Santara.co.id. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa karakteristik perusahaan yaitu jumlah saham yang dipertahankan oleh perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kesuksesan pendanaan equity crowdfunding. Selain itu pengungkapan keuangan yaitu laba bersih bersih perusahaan terbukti berpengaruh terhadap kesuksesan pendanaan UMKM pada platform UMKM yang mencari pendanaan melalui platform equity crowdfunding dan variabel jenis kelamin pemilik utama perusahaan sebagai variabel control dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini kesuksesan pendanaan yang diukur dengan jumlah pendanaan yang didapatkan melalui platform equity crowdfunding.

---

This study aims to identify the influence of company characteristics, financial disclosure and social capital on the success of MSME funding on the existing equity crowdfunding platform in Indonesia, Santara.co.id. This study found that the characteristics of the company under the number of shares retained by the company are positively significant in influencing the successfulness of equity crowdfunding MSME’s project probability. In addition, financial disclosure under the company's net income is proven to have an influence on the successfulness of MSME’s projects that seek funding through the equity crowdfunding platform and the gender of the company's main owner as a control variable in this study. In this study, the successfulness of equity crowdfunding is measured by the total amount of funds raised through the equity crowdfunding platform."

"Fokus penelitian ini adalah mengenai penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Indonesia (2001-2005) dan Argentina (1983-2007) melalui KKR serta Pengadilan HAM pada masa transisi. Permasalahan penelitian ini adalah perbandingan penerapan keadilan transisi antara Indonesia dan Argentina melalui KKR serta Pengadilan HAM. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara dengan narasumber yang terkait. Penelitian ini menggunakan teori keadilan transisi untuk menjelaskan bahwa penyelesaian masalah HAM di masa lalu dapat dilaksanakan pada masa transisi demokrasi salah satunya melalui KKR dan Pengadilan HAM. Penelitian ini menunjukan bahwa demokrasi yang belum stabil di masa transisi di Indonesia dan Argentina mempengaruhi proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

---

This thesis focuses to settlement of violation of human rights in Indonesia (2001-2005) and Argentine (1983-2007) by commision of truth and reconciliation and human rights trial. The problem is comparison of transitional justice assembling between Indonesia and Argentine through commision of truth and reconciliation and human rights trial. The data was collected by study of literature and in-depth interview with the related informants.

This thesis uses transitional justice theory to explain that settlement past human rights violation could be excecute in transition of democracy that ones of its methods are commision of truth and reconciliation and human rights trial. This study concludes that unstable democracy in transition time either in Indonesia or Argentine affects to settlement of past human rights violation process."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai analisis raskin dan dampaknya terhadapkesejahteraan RTS-PM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumen dan metode survey. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tepat sasaran dan tepat jumlah raskin serta mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan RTS-PM dengan path analysis. Penelitian dilakukan terhadap 103 orang dengan populasi sensus. Hasil penelitian ini menunjukkan tepat sasaran yang sedang dan tepat jumlah yang tinggi di desa Toliba dan desa Sumoli. Struktur analisis jalur raskin menunjukkan dampak raskin terhadap kesejahteraan RTS-PM sebesar 10,7 persen dan pengaruh error varian sebesar 89 persen.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the analysis of rice for the poor (raskin) and its impact on the welfare of the RTS-PM. With the quantitative approach, data collection through literature study, document and survey methods. The purpose of this study was to determine the right target and the right amount of raskin and measure their impact on the welfare of RTS-PM with path analysis. Research conducted on 103 people with a population census. The results showed the right target it's in the powermiddle and the right number it's in the power high in the village Toliba and Sumoli. Path analysis structures raskin shows raskin impact on the welfare of the RTS-PM by 10.7 percent and the influence of error variance by 89 percent.;This thesis discusses the analysis of rice for the poor (raskin) and its impact on thewelfare of the RTS-PM. With the quantitative approach, data collection throughliterature study, document and survey methods. The purpose of this study was todetermine the right target and the right amount of raskin and measure their impacton the welfare of RTS-PM with path analysis. Research conducted on 103 peoplewith a population census. The results showed the right target it?s in the powermiddle and the right number it?s in the power high in the village Toliba andSumoli. Path analysis structures raskin shows raskin impact on the welfare of theRTS-PM by 10.7 percent and the influence of error variance by 89 percent;This thesis discusses the analysis of rice for the poor (raskin) and its impact on thewelfare of the RTS-PM. With the quantitative approach, data collection throughliterature study, document and survey methods. The purpose of this study was todetermine the right target and the right amount of raskin and measure their impacton the welfare of RTS-PM with path analysis. Research conducted on 103 peoplewith a population census. The results showed the right target it?s in the powermiddle and the right number it?s in the power high in the village Toliba andSumoli. Path analysis structures raskin shows raskin impact on the welfare of theRTS-PM by 10.7 percent and the influence of error variance by 89 percent, This thesis discusses the analysis of rice for the poor (raskin) and its impact on thewelfare of the RTS-PM. With the quantitative approach, data collection throughliterature study, document and survey methods. The purpose of this study was todetermine the right target and the right amount of raskin and measure their impacton the welfare of RTS-PM with path analysis. Research conducted on 103 peoplewith a population census. The results showed the right target it’s in the powermiddle and the right number it’s in the power high in the village Toliba andSumoli. Path analysis structures raskin shows raskin impact on the welfare of theRTS-PM by 10.7 percent and the influence of error variance by 89 percent]"

"Skripsi ini membahas tentang maladministrasi pelayanan publik dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah pada tahun 2018-2020. Dalam skripsi ini penelitian didasarkan pada laporan Ombudsman di tahun 2018-2020, kasus yang dibahas terkait laporan yang diterima Ombudsman yaitu laporan terhadap penerbitan sertifikat hak atas tanah di Pulau Pari dan juga Pembatalan sertifikat hak atas tanah di Bintaro. Skripsi ini juga melihat bagaimana Ombudsman dalam menyelesaikan laporan terhadap kasus penerbitan sertifikat hak atas tanah. Sebagai solusi, skripsi ini memberikan pemahaman kepada pembaca melalui penyajian data penelitian dan juga pemahaman terhadap alur pelaporan maladministrasi.

---

This thesis discusses the maladministration of public services in the issuance of land rights certificates in 2018-2020. In this thesis the research is based on the Ombudsman's report in 2018-2020, the case discussed regarding the report received by the Ombudsman, namely the report on the issuance of land rights certificates in Pari Island and also the cancellation of land rights certificates in Bintaro. This thesis also looks at how the Ombudsman in completing reports on cases of issuing land rights certificates. As a solution, this thesis provides an understanding to the reader through the presentation of research data and also an understanding of the maladministration reporting flow. "

"Seorang bidan memiliki peran penting dalam pencapaian cakupan K4. Karena bidan memiliki peran dan fungsi dalam memberikan pelayanan/asuhan kebidanan baik individu, kelompok ataupun masyarakat. Untuk kabupaten tojo una-una sendiri salah satu penyebab tidak terpenuhinya target cakupan antenatal k4 yaitu disebabkan oleh kurangnya tenaga kesehatan khususnya tenaga bidan terlihat dari tidak seimbangnya jumlah bidan yang tersebar di 13 puskesmas yaitu sebanyak 88 orang dan jumlah desa yang menjadi wilayah kerja dinas kesehatan tojo una-una yaitu sebanyak 133 desa. Hal ini menyebabkan ketidak seimbangan beban kerja bagi bidan yang menyebabkan penurunan kinerja bidan dalam melaksanakan peran dan berdampak bagi pelaksanaan pelayanan program Kesehatan Ibu dan Anak khususnya cakupan kunjungan antenatal K4. Menurut Bahuri (2003) cakupan pelayanan antenatal K4 tersebut menggambarkan bahwa tingkat perlindungan kesehatan ibu hamil masih rendah, juga merupakan indikasi belum optimalnya kinerja bidan di desa dalam pelayanan antenatal. Kinerja bidan adalah penampilan kerja seorang bidan dalam melaksanakan kegiatan tugas pokok fungsi kegiatan administrasi dan kegiatan pembinaan yang dapat mendukung keberhasilan tugas-tugasnya. Dengan demikian kinerja keberhasilan yang di perlihatkan oleh bidan tersebut dapat diukur dengan cakupan K4 ( Ristriani dkk,2000 dalam Erlina, 2011). Tujuan dalam penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan peran bidan dalam pencapaian cakupan k4 di Kabupaten Tojo Una-una. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu variabel individu, variabel organisasi dan variabel psikologis terhadap variabel dependen yaitu peran bidan dalam pencapaian cakupan K4 maka penelitian dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif serta rancangan penelitian cross sectional atau potong lintang dimana pengumpulan data dan variabel-variabel diamati secara bersamaan."

"Skripsi ini membahas perjuangan Las Madres de la Plaza de Mayo dalam menuntut pertanggung jawaban pemerintah sipil di Argentina yang difokuskan sampai pada tahun 2007. Jenis penelitian yang dilakukan deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumentasi dan kepustakaan sehingga data-data mengenai Dirty War, Las Madres de la Plaza de Mayo, serta pertanggungjawaban pemerintah Argentina pasca junta militer yang diperoleh merupakan data sekunder. Penelitian penulis akan perjuangan Las Madres de la Plaza de Mayo difokuskan sampai pada tahun 2007. Tahun tersebut merupakan puncak dari perjuangan Las Madres de la Plaza de Mayo yang terjadi pada masa pemerintahan Nestor Filchner dan Cristina Filchner. Dibawah pimpinan mereka, undang-undang impunitas benar-benar dihapuskan, para pelaku kembali dituntut, diadili dan divonis dengan hukuman penjara.

---

This thesis examines struggles of Las Madres de la Plaza de Mayo focused in demanding accountability for civilian government that is focused in Argentina until 2007. The type of descriptive analytical research that used by the author is the study of documentation and literature so that every data of Dirty War, Las Madres de la Plaza de Mayo, and the accountability of the governments of Argentina after the military regime is obtained a secondary data.

The research of Las Madres de la Plaza de Mayo focused until 2007. That year was a culmination of Las Madres de la Plaza de Mayo that occurred in the reign of Nestor and Cristina Filchner Filchner. Under their leadership, impunity laws were abolished, the perpetrators returned prosecuted, tried and sentenced to jail terms."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak intervensi gizi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menurunkan prevalensi stunting. Intervensi tersebut bertujuan untuk memberikan tambahan anggaran bagi daerah yang diprioritaskan untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat yang ditargetkan untuk mengurangi stunting. Intervensi dimulai pada tahun 2018 di 100 kabupaten/ kota dan diperluas secara bertahap untuk mencakup 260 kabupaten/ kota pada tahun 2020. Studi ini mengadopsi metode quasi-natural experiment dengan menggunakan staggered difference-in-differences dan propensity score matching pada data panel prevalensi stunting, capaian intervensi kesehatan secara agregat, dan karakteristik lainnya di tingkat kabupaten/ kota tahun 2018- 2020. Prevalensi stunting kabupaten/ kota digunakan sebagai ukuran hasil kebijakan, sedangkan dummy kabupaten/ kota prioritas digunakan untuk mengukur efek treatment dari intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kabupaten/ kota prioritas maupun nonprioritas mengalami penurunan prevalensi stunting, namun penurunan prevalensi di kabupaten/ kota prioritas lebih tinggi 2,160% dibandingkan penurunan yang terjadi di kabupaten/ kota nonprioritas. Studi ini juga menemukan bahwa dampak intervensi lokasi prioritas signifikan di kabupaten/ kota wilayah Indonesia Barat dibandingkan dengan bagian Tengah dan Timur. Temuan ini menyiratkan bahwa pemilihan kabupaten prioritas mungkin bias terhadap wilayah Barat yang lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah lainnya.

---

This study aims to evaluate the impact of Indonesian’s government public health intervention in reducing the stunting prevalence. The strategy aims to provide an additional budget for prioritized regions to implement public health measures that are targeted to reduce stunting. The intervention was started in 2018 in 100 districts and expanded in stages to cover 260 districts by 2020. This study adopts a quasi-natural experiment by employing staggered difference-in-difference and propensity score matching on regional-level 2018-2020 panel data on stunting prevalence, aggregate public health outcomes targeted under the intervention, and other regional characteristics. District’s stunting prevalence is used as a measure of the policy’s outcome while dummy of priority districts is used to measure treatment effect from the interventions. The result indicates that both priority and non-priority districts experienced a declining stunting prevalence, but the reduction of prevalence in priority districts was 2.160% higher than the reduction that occurred in non-priority districts. The study also finds that the impact of priority districts intervention is significant in districts in Western Indonesia compared to the Central and Eastern parts. This finding implies that the selection of priority districts might be biased towards Western regions which have been more developed compared to the other regions."