Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk merancang kerangka kerja keamanan siber pada smart airport untuk meningkatkan keamanan siber dan mencegah serangan siber pada smart airport. Smart airport menimbulkan risiko baru akan adanya serangan siber, pengelolaan smart airport dengan menggunakan teknologi IT dan IoT harus dikelola dengan baik yaitu melalui tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan kerangka kerja yang sudah terimplementasi dengan baik dan berstandar Internasional. Selain kerangka kerja tata kelola teknologi informasi, perlu diperhatikan lebih dalam lagi mengenai keamanan siber dan perlindungan data pribadi agar smart airport memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya. Untuk mewujudkan smart airport yang aman dengan mempertimbangkan risiko serangan siber perlunya dibuat kerangka kerja keamanan siber sebagai evaluasi untuk pengelola smart airport. Penelitian ini mengintegrasikan kerangka kerja Enisa Securing Smart Airport, NIST Cyber Security Framework dan ISO/IEC 27002:2022. Dari hasil penelitian diperoleh aktivitas yang berasal dari NIST CSF adalah 39%, aktivitas yang berasal dari ENISA Securing Smart Airport adalah 6%, dan aktivitas yang berasal dari ISO/IEC 27002:2022 adalah 17%. Diharapkan kerangka kerja smart airport ini dapat melindungi keamanan siber dengan menggunakan NIST CSF, melindungi keamanan informasi dengan menggunakan ISO 27002:20022 dan mengikuti standar keamanan airport berdasarkan ENISA Securing Smart Airport. Hasil dari penelitian ini adalah kerangka kerja keamanan siber untuk smart airport, yang diujicobakan di Bandara Internasional XYZ dengan hasil nilai kematangan 3,9 berada pada level implementasi terdefinisi.

---

This research aims to design a cyber security framework at smart. Airport to improve cyber security and prevent cyber attacks at smart airports. Airports are transforming into smart airports as airport user services continue to increase, creating an efficient, effective and comfortable travel experience for travelers. Smart airports pose new risks of cyber attacks, management of smart airports using IT and IoT technology must be managed well, namely through information technology governance that is in accordance with a framework that has been well implemented and has international standards. Apart from the information technology governance framework, futher attention needs to be paid to cyber security and personal data protection so that smart airports have a high. Level of security to maintain business continuity. To create a safe smart airport by considering the risk of cyber attacks, it is necessary to have a cyber security framework as an evaluation for smart airport managers. This research integrates the Enisa Securing Smart Airport Framework, NIST Cybersecurity Framework and ISO/IEC 27002:2022. From the research result, the activity originating from NIST CSF was 39%, from ENISA Securing Airport was 6% and from ISO/IEC 27002:2022 was 17%. The goal is a smart airport framework that can protect cyber security by using NIST CSF, protect information security by using ISO/IEC 27002:2022 and based on airport security standards by using ENISA Securing Smart Airport. The result of this research is a cybersecurity framework for smart airports, which was tested at XYZ Internasional Airport with a maturity value of 3,9 at the defined implementation level."

"Instansi XYZ adalah lembaga non kementrian yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu tugas utama Instansi XYZ selain melakukan patroli keamanan dan keselamatan di laut adalah menyelenggarakan Sistem Peringatan Dini (SPD) keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Didalam UU no. 32, disebutkan bahwa Instansi XYZ memiliki tugas pokok salah satunya adalah melakukan integrasi sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.. Dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya Instansi XYZ memiliki jaringan yang menggunakan Virtual Private Network (VPN) serta aktifitas lainnya yang digunakan oleh pengguna jaringan tersebut Kualitas keamanan informasi data pada Instansi XYZ perlu dilakukan peningkatan agar terjaminnya Confidentiality (Kerahasian), Integrity (Integritas), Availability (Ketersediaan). Indeks KAMI merupakan salah satu alat untuk menentukan indeks keamanan agar proses peningkatan kualitas keamanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan pengukuran menggunakan Indeks KAMI pada Instansi XYZ adalah untuk menganalisis tingkat efektifitas pengamanan data dan informasi pada Instansi XYZ.Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan serta melakukan lembar penilaian dan wawancara. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi pada Instansi XYZ dengan menggunakan Indeks KAMI dan mengevaluasi serta memberikan rekomendasi keamanan informasi dengan kerangka kerja NIST Cybersecurity Framework ISO 27001:2013 pada Instansi XYZ.Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan pada Instansi XYZ menggunakan Indeks KAMI, diperoleh hasil bahwa instansi tersebut dikategorikan Tinggi untuk kategori sistem elektroniknya. Sedangkan hasil evaluasi akhirnya mendapatkan nilai yang “Tidak Layak”. Peneliti memberikan rekomendasi kontrol keamanan pada instansi XYZ dengan menggunakan framework NIST Cybersecurity dan ISO 27001:2013. Penggunaan kedua framework tersebut karena keduanya memiliki fleksibilitas yang dapat diterapkan pada semua jenis instansi serta dapat disesuaikan dengan kondisi sistem manajemen keamanan informasi yang ada pada instansi saat ini. Dalam penelitian ini, rekomendasi diberikan dimasing-masing area penilaian indeks KAMI dengan menggunakan kontrol keamanan NIST CSF dan ISO 27001:2013. Dari kelima area tersebut, rekomendasi prioritas berada pada area tata kelola yaitu berupa pembuatan kebijakan tentang keamanan informasi beserta turunannya dan 6 poin lainnya untuk meningkatkan tingkat kematangan sistem keamanan informasi di Instansi XYZ.

---

The Maritime Security Agency of the Republic of Indonesia (XYZ Agency) is a non-ministerial institution under the President and responsible directly to the President through the Coordinating Minister for Political Law and Human Rights (Menko Polhukam). One of XYZ Agencies main tasks apart from conducting security and safety patrols at sea is to organize a security and safety Early Warning System (SPD) in Indonesian waters. In Law no. 32, it is stated that XYZ Agency has a main task, one of which is to integrate security and safety early warning systems in Indonesian waters. In order to carry out its duties and functions XYZ Agency has a network that uses a Virtual Private Network (VPN) and other activities used by network users. The quality of data information security at XYZ Agency needs to be improved to ensure Confidentiality, Integrity, Availability. The KAMI index is one of the tools to determine the security index so that the process of improving the quality of security can run effectively and efficiently. The purpose of measurement using the KAMI Index on XYZ Agency is to analyze the level of effectiveness of data and information security at XYZ Agency.

From the results of measurements that have been carried out at XYZ Agency using the KAMI Index, the results show that the agency is categorized as High for the category of its electronic system. While the results of the evaluation finally get a value of "Not Eligible". Researchers provide recommendations for security control at XYZ agencies using the NIST Cybersecurity framework and ISO 27001:2013. The use of these two frameworks is because they have flexibility that can be applied to all types of agencies and can be adapted to the conditions of the information security management system that exists in the current agency. In this study, recommendations are given in each area of ​​the WE index assessment using NIST CSF and ISO 27001:2013 safety controls. Of the five areas, priority recommendations are in the governance area, namely in the form of making policies on information security and its derivatives and 6 other points to increase the maturity level of information security systems in XYZ Agencies."

"Dalam era industri 4.0, teknologi informasi dan komunikasi menjadi tulang punggung utama dalam operasional sistem industri, termasuk sistem kontrol industri (ICS). Namun, meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital juga meningkatkan risiko serangan siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji testbed keamanan siber untuk sistem kontrol tangki air otomatis menggunakan komunikasi Modbus TCP. Testbed ini memungkinkan simulasi berbagai serangan dan pengujian strategi mitigasi dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Sistem yang dikembangkan terdiri dari Arduino Mega sebagai server Modbus TCP, PLC Siemens S7-1200 sebagai klien, sensor ultrasonik untuk pengukuran ketinggian air, dan pompa submersible. Pengujian dilakukan dengan menggunakan berbagai alat keamanan siber seperti nmap, Wireshark, dan modbus poll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat berfungsi dengan baik dan mampu menangani data yang tidak valid tanpa menyebabkan kerentanan keamanan atau ketidakstabilan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mencakup peningkatan protokol keamanan dan penerapan sistem dalam lingkungan industri nyata.

---

In the era of Industry 4.0, information and communication technology has become the backbone of industrial system operations, including Industrial Control Systems (ICS). However, the increased reliance on digital technology also heightens the risk of cyberattacks. This research aims to develop and test a cybersecurity testbed for automatic water tank control systems using Modbus TCP communication. The testbed enables the simulation of various attacks and testing mitigation strategies in a safe and controlled environment. The developed system comprises an Arduino Mega as the Modbus TCP server, a Siemens S7-1200 PLC as the client, an ultrasonic sensor for water level measurement, and a submersible pump. Testing was conducted using various cybersecurity tools such as NMAP, Wireshark, and Modbus Poll. The results show the system functions properly and can handle invalid data without causing security vulnerabilities or instability. Recommendations for future research include enhancing security protocols and applying the system in real industrial environments."

"Terdapat beberapa jenis pendekatan manajemen risiko keamanan informasi sebagai panduan dalam menerapkan program risiko keamanan. Setiap pendekatan mempunyai tujuan dan metodologi yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan selera organisasi yang melakukannya. Jika suatu organisasi memiliki personel yang kompeten untuk mengimplementasikan manajemen risiko keamanan informasi, maka akan mudah untuk melakukannya. Namun, itu akan menjadi tantangan bagi organisasi yang tidak memiliki personil yang kompeten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi yang sederhana namun memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko keamanan informasi. Desain didasarkan pada integrasi empat pendekatan manajemen risiko keamanan informasi yang berbeda. ISO 27005 mewakili standar, Risk Management Framework (RMF) oleh NIST mewakili pedoman, OCTAVE Allegro mewakili metodologi, dan COBIT mewakili kerangka kerja. Integrasi tersebut dipenuhi dengan melakukan analisis komparatif dengan menyortir dan menggabungkan berdasarkan proses aktivitas manajemen risiko keamanan informasi. Penyortiran diterapkan untuk mendapatkan desain model sederhana, dan penggabungan digunakan untuk mendapatkan desain model lengkap. Desain model sederhana terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, administrasi dan pemantauan. Proses identifikasi terdiri dari identifikasi konteks dan komponen risiko. Proses pengukuran meliputi pengukuran faktor risiko dan risiko. Proses administrasi menghasilkan rencana penanganan risiko dan pengambilan keputusan. Proses pemantauan dengan objek perubahan dan pertukaran informasi. Untuk memvalidasi hasil perancangan desain model sederhana, dilakukan studi penerapan awal dalam bentuk simulasi penerapan di Pusdiklat Badan XYZ. Hasil studi penerapan awal ini adalah mayoritas responden baik online maupun offline menyatakan bahwa desain sederhana namun memenuhi prinsip manajemen risiko keamanan informasi dibuktikan dengan seluruh indikator evaluasi penerapan desain bernilai di atas passing grade 50%.

---

There are several types of information security risk management (ISRM) methods as guidance in implementing a security risk program. Each method carried different goals and methodologies depending on the needs and tastes of the organization that carried it out. If an organization has personnel who are competent to implement ISRM, it will be easy to do so. However, it will be challenging for an organization that lacks skilled personnel. The purpose of this study is to design a framework for ISRM that is simple but meets the principles of ISRM. The design is based on the integration of four different ISRM methods. ISO 27005 represents the standard, RMF by NIST represents guidelines, OCTAVE represents methodology, and COBIT represents framework. The integration is fulfilled by conducting a comparative analysis by sorting and merging based on the activity processes of ISRM. The result of this study is two designs of ISRM, namely full design and simple design. Sorting is applied to get a simple design, and merging is used to get a full design. The simple model design consists of the process of identification, measurement, administration and monitoring. The identification process consists of identifying the context and components of risk. The measurement process includes the measurement of risk and risk factors. The administrative process produces a plan for risk management and decision making. The process of monitoring with objects of change and information exchange. To validate the results of the design of a simple model, a preliminary implementation study was carried out in the form of a simulation application at the XYZ Agency Training Center. The results of this preliminary implementation study are that the majority of respondents both online and offline stated that the design was simple but met the principles of information security risk management, evidenced by all the indicators of the evaluation values above 50% passing grade."

"Cybersecurity atau keamanan siber telah menjadi perhatian utama bagi organisasi dan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Sebagai salah satu institusi perbankan terbesar di Indonesia, PT XYZ sangat memperhatikan aspek tersebut dengan menerapkan kebijakan keamanan dalam hal tata kelola dan operasional dalam inisiatif perusahaan mereka.Sayangnya, kebijakan tersebut kurang tercermin untuk anak perusahaan dari PT XYZ. Kebijakan, kerangka, dan alur kerja untuk keamanan siber belum terdefinisikan dan terstruktur sehingga mereka akan lebih rentan terkena dampak dan risiko serangan dan kerentanan siber dibandingkan dengan perusahaan induk. Risiko tersebut termasuk availaibility untuk aplikasi, kerugian finansial, kebocoran data internal dan nasabah, dan masalah dan denda dari regulator.Untuk menghindari risiko tersebut, maka dibuatlah Security Operations Center (SOC) untuk grup perusahaan. SOC tersebut dibuat agar sinergi atau kesiapan untuk keamanan siber beserta manajemen risiko darinya bagi perusahaan anak lebih setara atau melebihi perusahaan induk. Tanggung jawab dan fungsi mereka mencerminkan kebijakan yang ada di perusahaan induk. Beberapa hasil dan manfaat yang diharapkan adalah sebagai inisiatif strategis, meningkatkan kepercayaan stakeholder, meningkatkan visibilitas keamanan, evaluasi dan peningkatan keamanan, pemenuhan regulasi, menutup celah keamanan, dan meningkatkan kesiapan keamanan siber.Penelitian ini menggunakan Soft System Methodology (SSM) dengan kerangka kerja NIST Framework. Pengumpulan data berbentuk observasi, studi literatur, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan kapabilitas SOC berupa aktivitas yang perlu dijalankan dan dikembangkan serta diprioritaskan. Rancangan tersebut kemudian akan divalidasikan oleh Team Lead Security Strategy & Management selaku pelaksana SOC di perusahaan induk. Diharapkan dari hasil penelitian ini agar penyelenggaraan SOC di grup perusahaan menjadi efektif serta memenuhi tujuan keamanan siber di lingkup grup perusahaan.

---

Cybersecurity has become a major concern for organizations and companies around the world. PT XYZ is also very concerned about this aspect by implementing security policies in terms of governance and operations in their corporate initiatives.

Unfortunately, the policy is less reflected for XYZ Group subsidiaries. The policies, frameworks, and workflows for cybersecurity have not been defined and structured so that they will be more vulnerable to the impact and risk of cyber-attacks and vulnerabilities compared to the parent company. Such risks include availability for applications, financial losses, internal and customer data leaks, and issues and fines from regulators.

To avoid these risks, a Security Operations Center (SOC) for company group was created. The SOC is created so that the synergy or readiness for cybersecurity and its risk management for subsidiaries is equal to or exceeds that of the parent company. Their responsibilities and functions reflect the policies of the parent company. Some of the expected results and benefits are as a strategic initiative, increasing stakeholder trust, increasing security visibility, evaluating, and improving security, fulfilling regulations, closing security gaps, and increasing cybersecurity readiness.

This research uses Soft System Methodology (SSM) with the NIST Framework. Data collection is in the form of observation, literature study, and interviews. The result of this research is an SOC capability design in the form of activities that need to be carried out and developed and prioritized. The design will then be validated by Team Lead Security Strategy & Management as the SOC implementer at the parent company. It is expected from the results of this research that the implementation of SOC in the group of companies will be effective and meet cybersecurity objectives within the scope of the company group."

"Tren digitalisasi yang semakin meningkat pada situasi pandemi Covid-19 saat ini telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat baik individu maupun organisasi dan mengubah perilaku konvensional menjadi digital. Era digital menawarkan berbagai kemudahan, namun disisi lain terdapat tantangan berupa ancaman siber yang mempengaruhi keamanan siber suatu negara. Dalam rangka meningkatkan keamanan siber secara lebih efektif dan efisien pada salah satu Instansi Pemerintah di Indonesia, Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang merupakan salah satu unsur pendukung di Badan XYZ menjadi obyek penelitian dalam rencana implementasi pengukuran kematangan keamanan siber. Berdasarkan kondisi saat ini, dapat diketahui bahwa implementasi pengelolaan keamanan TIK belum diterapkan secara optimal. Mengacu hal tersebut, maka dibutuhkan kerangka kerja keamanan secara komprehensif yang akan membantu dalam pengelolaan TIK secara lebih aman dalam mengantisipasi adanya ancaman siber yang semakin meningkat. Dalam penelitian ini, akan melakukan perancangan kerangka kerja kematangan keamanan siber dengan melakukan integrasi berdasarkan kerangka kerja, standar NIST CSF, ISO 27002 dan COBIT 2019. Hasil dari penelitian ini diantaranya: Kerangka kerja (framework) kematangan keamanan siber yang dihasilkan terdiri dari 201 aktivitas yang dapat diimplementasikan oleh organisasi, dan terbagi dalam 38 kategori pada framework kematangan keamanan siber. Selain itu, distribusi aktivitas dalam framework terdiri dari 21.56% berasal dari NIST CSF Model, 14.59% berasal dari ISO 27002, dan 63.85% berasal dari COBIT 2019 Model. Melalui konsep kerangka kerja kematangan keamanan siber yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan instrumen tingkat kematangan keamanan siber dan sandi secara organisasi.

---

The increasing trend of digitization in the current Covid-19 pandemic situation has affected the lifestyles of both individuals and organizations and changed conventional behavior to digital. The digital era offers various conveniences, but on the other hand, there are challenges in the form of cyber threats that affect the cybersecurity of a country. To improve cybersecurity more effectively and efficiently at one of the Government Agencies in Indonesia, the Center for Data and Information and Communication Technology (ICT), one of the XYZ Agency’s supporting elements, is the research object in implementing cybersecurity maturity. Based on current conditions, it can be seen that the implementation of ICT security management has not been implemented optimally. A comprehensive security framework is needed that will assist in managing ICT more securely in anticipating the increasing cyber threats. This research/ will design a cybersecurity maturity framework by integrating based on the framework, the NIST CSF standard, ISO 27002, and COBIT 2019. The results of this study include: The resulting cybersecurity maturity framework consists of 201 activities that can be implemented by the organization/ and is divided into 38 categories in the cybersecurity maturity framework. In addition, the distribution of activities in the frameworks consists of 21.56% derived from the NIST CSF Model, 14.59% comes from ISO 27002, and 63.85% comes from the COBIT 2019 Model. Through the concept of cybersecurity maturity framework produced, it is hoped that it becomes an input for preparing an organizational cybersecurity maturity level instrument."

"Proses pengelolaan data dan informasi di Instansi XYZ memiliki ancaman risiko insiden keamanan informasi dan belum fokus terhadap aspek penanganan insiden keamanan informasi. Hal ini dikarenakan pemetaan ancaman, dampak dan potensi risiko insiden keamanan informasi yang ada di Instansi XYZ belum memadai dan belum tersedianya strategi dalam meningkatkan manajemen insiden keamanan informasi agar dapat membantu Instansi XYZ dalam menghadapi ancaman insiden keamanan informasi dan menjamin keamanan pelayanan data informasi instansi kepada masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pejabat dilingkungan Instansi XYZ dan hasil analisis risiko didapatkan jumlah total 271 risiko yang dimiliki Instansi XYZ, dengan jumlah risiko inheren  terdapat 4 risiko dengan level tinggi, 184 risiko dengan level sedang dan 79 risiko dengan level rendah. Dalam melakukan penyusunan rekomendasi, digunakan pendekatan kesesuaian dari insiden manajemen keamanan informasi menurut SNI ISO/IEC 27035 dengan proses bisnis. Penelitian menghasilkan bahan evaluasi dan rekomendasi dalam aspek kerangka kerja yang digunakan bagi peningkatan kinerja Instansi XYZ dalam penanganan ancaman insiden keamanan informasi.

---

The process of managing data and information at the XYZ Agency has a risk of information security incidents and has not focused on aspects of handling information security incidents. This is due to the inadequate mapping of threats, impacts and potential risks of information security incidents at the XYZ Agency and the unavailability of strategies to improve information security incident management so that they can assist XYZ Agencies in dealing with the threat of information security incidents and guarantee the security of agency information data services to the public. Data collection was carried out through interviews with officials within the XYZ Agency and the results of the risk analysis obtained a total of 271 risks owned by the XYZ Agency, with the total inherent risk being 4 risks with a high level, 184 risks with a moderate level and 79 risks with a low level. In preparing the recommendations, the conformity approach of information security incident management according to SNI ISO/IEC 27035 with business processes is used. The research produced evaluation materials and recommendations in terms of the framework used to improve the performance of the XYZ Agency in handling information security incident threats."

"

Peningkatan serangan siber pada infrastruktur infomasi kritikal mengharusnya setiap pemilik infratsruktur untuk berkolaborasi menghadapi berbagai serangan tersebut. Salah satu bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan adalah melalui cybersecurity information sharing dimana setiap pemilik infratsruktur dapat memanfaatkan bersama-sama kemampuan yang dimiliki oleh setiap pemilik infratsruktur dalam menghadapi serangan siber. Berbagai grup cybersecurity information sharing telah dibentuk pada berbagai negara baik dalam lingkup nasional maupun sektoral. Di Indonesia sendiri beberapa grup cybersecurity information sharing telah diinisiasi baik secara formal maupun non-formal. Guna mendukung penyelenggaraan cybersecurity information sharing diperlukan dukungan tata kelola berupa kerangka kerja yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan cybersecurity information sharing. Penelitian ini berfokus pada melakukan pengembangan kerangka kerja cybersecurity information sharing untuk sektor infratsruktur infomasi kritikal nasional di Indonesia yang terdiri dari tiga output utama yaitu usulan ekosistem, usulan kerangka kerja dan rekomendasi implementasi kerangka kerja. Usulan kerangka kerja disusun berdasarkan beberapa standar terkait cybersecurity information sharing antara lain ISO/IEC 27032, NIST SP 800-150 dan ENISA ISAC in a Box. Usulan kerangka kerja juga didasarkan pada best practice yang dikeluarkan beberapa organisasi di bidang keamanan siber dan best practice penyelenggaraan cybersecurity information sharing pada negara-negara yang dianggap baik dalam penyelenggaraan keamanan siber antara lain Amerika Serikat, Australia, Inggris, Singapura dan Kanada serta disesuaikan dengan kondisi ekosistem keamanan siber dan pelindungan IIKN di Indoensia. Guna melakukan validasi terhadap output penelitian, digunakan metode expert judgement terhadap tiga expert di bidang keamanan siber dan pelindungan IIKN untuk mendapatkan saran perbaikan terhadap usulan kerangka kerja. Metode expert judgement juga dilakukan secara kuantitatif untuk mengukur interrater reliability antar expert terhadap rekomendasi implementasi kerangka kerja dengan menggunakan Fleis Kappa Statistic. Hasil pengukuran menunjukkan nilai kappa sebesar 0.938 yang berarti usulan rekomendasi implementasi kerangka kerja mendapatkan kesepakatan para expert judgement pada level almost perfect agreement.

---

The increase in cyber attacks on critical information infrastructure requires every infrastructure owner to collaborate against these attacks. One form of collaboration that can be done is through cybersecurity information sharing where each infrastructure owner can take advantage of the capabilities of each infrastructure owner in dealing with cyber attacks. Various cybersecurity information sharing groups have been formed in various countries, both nationally and sectorally. In Indonesia, several cybersecurity information sharing groups have been initiated both formally and informally. In order to support the implementation of cybersecurity information sharing, governance support is needed in the form of a framework that can be used as a reference in the implementation of cybersecurity information sharing. This study focuses on designing a cybersecurity information sharing framework for the national critical information infrastructure sector in Indonesia, which consists of three main outputs, namely ecosystem proposals, framework proposals and framework implementation recommendations. The proposed framework is based on several standards related to cybersecurity information sharing, including ISO/IEC 27032, NIST SP 800-150 and ENISA ISAC in a Box. The proposed framework is also based on best practices issued by several organizations in the field of cybersecurity and best practices in implementing cybersecurity information sharing in countries that are considered good in cybersecurity implementation, including the United States, Australia, England, Singapore and Canada and are adapted to conditions. cyber security ecosystem and IIKN protection in Indonesia. In order to validate the research output, the expert judgment method was used against three experts in the field of cyber security and IIKN protection to obtain suggestions for improvements to the proposed framework. The expert judgment method was also carried out quantitatively to measure interrater reliability between experts on the recommendations for implementing the framework using Fleis Kappa Statistics. The measurement results show a kappa value of 0.938, which means that the proposed framework implementation recommendation gets an agreement from the expert judges at the almost perfect agreement level.

"

"Dalam rangka menghadapi tantangan ancaman keamanan informasi yang terus meningkat, Pusintek selaku pengelola Pusat Data Kementerian Keuangan melakukan pengelolaan keamanan informasi untuk melindungi aset informasi dari berbagai serangan keamanan informasi. Pusintek dituntut untuk secara berkelanjutan meningkatkan keamanan informasi yang diterapkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan informasi adalah dengan melakukan pengukuran keamanan informasi menggunakan kerangka kerja keamanan informasi, sehingga diperoleh gambaran keamanan informasi yang menyeluruh. Selain itu, dengan adanya beberapa insiden keamanan informasi yang terjadi menunjukkan perlunya ruang perbaikan dalam pengelolaan keamanan informasi pada kondisi saat ini. Oleh karena itu, perlu disusun strategi peningkatan keamanan informasi yang didasarkan atas pengukuran keamanan informasi tersebut. Kegiatan pengukuran dalam penelitian ini dilakukan dengan kerangka kerja cybersecurity maturity capability model (C2M2) yang ditambah dengan dua domain center for internet security (CIS). Hasil pengukuran keamanan informasi menunjukkan terdapat permasalahan berupa aktivitas - aktivitas keamanan informasi yang tidak dilakukan atau dilakukan tetapi belum lengkap. Dari dua belas domain yang diukur, tiga domain berada pada maturity indicator level (MIL) 3 dan sembilan domain masih memiliki kesenjangan level MIL. Hasil pengukuran keamanan informasi dianalisis lebih lanjut sehingga dapat disusun strategi peningkatan keamanan informasi yang dapat diterapkan di Pusintek.

---

To address the challenges posed by the increasing threats to information security, Pusintek, as the manager of the Ministry of Finance Data Center, undertakes information security management to safeguard information assets from various security attacks. Pusintek is is required to continuously improve the information security that is implemented. One of the steps that can be taken to improve information security is to measure information security using an information security framework, to obtain a comprehensive picture of information security. In addition, the existence of several information security incidents that occurred shows the need for room for improvement in information security management in the current condition. Therefore, it is necessary to develop an information security improvement strategy based on the information security measurement. Measurement activities in this study were carried out with the cybersecurity maturity capability model (C2M2) and two domain from the center for internet security (CIS). The results of information security measurements show that there are problems in the form of information security activities that are not carried out or carried out but are incomplete. Of the twelve domains measured, three domains are at maturity indicator level (MIL) 3 and nine domains still have MIL level gaps. The results of information security measurements are further analyzed so that an improvement strategy can be developed."

"Pengelolaan informasi yang baik dapat menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan, memanfaatkan peluang bisnis, dan memaksimalkan nilai return dari investasi. Pengelolaan keamanan informasi dilakukan perusahaan dengan membuat Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) untuk mengantisipasi setiap ancaman terhadap aset informasi. Standar SMKI yang banyak diadopsi adalah ISO/IEC 27001:2005. Standar versi 2005 ini mengalami revisi pada tahun 2013. Dengan adanya revisi tersebut, maka perusahaan yang telah memiliki sertifikasi ISO/IEC 27001 harus melakukan penyesuaian SMKI agar tetap selaras dengan versi 2013. PT. XYZ sebagai operator selular dengan jumlah pelanggan terbanyak di Indonesia mengelola aset informasinya dengan menerapkan SMKI berbasis ISO/IEC 27001:2005. PT. XYZ harus menyesuaikan SMKI dengan versi 2013 agar pengelolaan keamanan informasi yang dilakukan tetap sesuai dengan best practices terbaru dalam mengatasi risiko informasi terkini. Penyesuaian ini juga menunjukkan komitmen PT. XYZ dalam melindungi data pelanggan, meningkatkan kredibilitas dalam pasar yang kompetitif, dan mempertahankan sertifikasi ISO/IEC 27001 yang pernah diraihnya. Untuk itu perlu dilakukan audit kepatuhan keamanan informasi yang berlaku di PT. XYZ terhadap ISO/IEC 27001:2013. Penelitian menunjukkan sejauh mana SMKI PT. XYZ patuh terhadap ISO/IEC 27001:2013. Untuk meningkatkan kepatuhan direkomendasikan beberapa kebijakan dan prosedur yang perlu ditambahkan, yaitu terkait komunikasi SMKI kepada pihak terkait, kontrol terhadap supply chain, dan kontrol redundan.

---

Information management will maintain the sustainability of the company's business, take advantage of business opportunities, and maximize the return value of the investment. Information Security Management System (ISMS) done by enterprise to anticipate any threats to information assets. Widely adopted ISMS standard is ISO / IEC 27001: 2005. This version of the standard was revised in 2013. With this revision, the company with ISO / IEC 27001 Certification should make adjustments to comply with new standard.

PT. XYZ as a service provider with the highest number of subscribers in Indonesia manage their information assets by implementing ISMS based on ISO / IEC 27001:2005. PT. XYZ must adjust the ISMS in order to stay aligned with the latest best practices and newest information risk. This adjustment also shows the commitment of PT. XYZ in protecting customer data, improving credibility in a competitive market, and maintain ISO / IEC 27001 Certification. Therefore, compliance audit of information security in PT. XYZ need to be done. Audit shows the extent of the ISMS adherence to ISO / IEC 27001:2013. To improve compliance, we recommend several policies and procedures that need to be added: communications to related parties, control of the supply chain, and control of redundancy."