Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, pemerintah Indonesia menjalankan komitmennya untuk pemulihan eksternalitas lingkungan yang berkelanjutan dengan program industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sayangnya, terkait pemberian insentif sebagaimana yang sesuai dengan peraturan turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023, pemerintah menunjukkan belum juga ada perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri maupun perusahaan operator layanan transportasi umum yang mengikuti program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik dalam meraih ekosistem transportasi berkelanjutan di DKI Jakarta. Penggunaan konsep ekosistem transportasi berkelanjutan menjadi indikator pendukung penelitian, sebagaimana salah satu tujuan pemerintah adalah untuk membangun industri transportasi hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal berdasarkan kategori-kategori pendukung efektivitas kebijakan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor utama berupa sejumlah perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri masih memiliki kesulitan terkait kriteria nilai TKDN yang harus dipenuhi. Masih terdapat banyak pertimbangan seperti biaya yang cukup besar dan keuntungan yang tidak sebanding memberikan keraguan yang besar bagi perusahaan. Kebijakan yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya mendukung industri Bus Listrik dalam negeri secara holistik, serta dalam mewujudkan pengurangan emisi nasional melalui industri transportasi hijau. Pemberian insentif fiskal terhadap Bus Listrik juga belum mampu sepenuhnya mengarahkan pada mewujudkan ekosistem transportasi berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah juga diharapkan dapat membuat program besar dalam mendorong pengadaan hingga penggunaan transportasi umum sebagai salah satu bentuk perwujudan ekosistem transportasi berkelanjutan.

---

Through Presidential Regulation Number 55 of 2019, the Indonesian government carries out its commitment to sustainable recovery of environmental externalities with a battery-based electric motor vehicle industry program. Unfortunately, regarding the provision of incentives in accordance with the derivative regulations of the Minister of Finance Regulation Number 38 of 2023, the government shows that there are still no domestic electric bus producing companies or public transportation service operator companies that have participated in the program. This research aims to analyze the effectiveness of fiscal incentive policies for Electric Buses in achieving a sustainable transportation ecosystem in DKI Jakarta. The use of the concept of a sustainable transportation ecosystem is a supporting indicator for research, as one of the government's goals is to build a green transportation industry. This research uses a post-positivist research approach with descriptive research type. The data collection techniques in this research are through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show that the provision of fiscal incentive policies for Electric Buses has not reached the optimal level of effectiveness based on the categories supporting policy effectiveness. This is caused by the main factor in the form of a number of domestic Electric Bus producing companies still having difficulties regarding the TKDN value criteria that must be met. There are still many considerations such as quite large costs and disproportionate profits that give big doubts to the company. The policies provided by the government do not fully support the domestic Electric Bus industry in a holistic manner, as well as in realizing national emission reductions through the green transportation industry. Providing fiscal incentives for Electric Buses has also not been able to fully lead to creating a sustainable transportation ecosystem. Therefore, it is also hoped that the government can create a large program to encourage the procurement and use of public transportation as a form of realizing a sustainable transportation ecosystem."

"Dalam rangka menciptakan iklim kendaraan ramah lingkungan guna menanggulangi permasalahan polusi udara dan pemanasan global, pemerintah Indonesia mengakselerasikan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Untuk menarik minat masyarakat beralih mengadopsi KBLBB, pemerintah Indonesia memberikan berbagai macam rangsangan, salah satunya dengan memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di DKI Jakarta, ketentuan terbaru mengenai kebijakan insentif PKB atas KBLBB diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 di mana dijelaskan besaran tarif PKB atas KBLBB adalah 10% dari dasar pengenaan PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner kepada 169 responden, serta wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif atas kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Persepsi positif didukung karena masyarakat DKI Jakarta memiliki sikap (kognitif), sikap (afektif), motif, minat, dan pengharapan yang positif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Meskipun demikian, masyarakat DKI Jakarta masih memiliki sikap (konatif) dan pengalaman yang negatif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Hal ini menandakan sikap pengadopsian KBLBB oleh masyarakat DKI Jakarta masih rendah meskipun telah diberikan insentif, serta pengalaman akan sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta masih kurang memadai.

---

environment to address air pollution and global warming issues, the Indonesian government is accelerating the battery electric vehicle (BEV) program. To encourage the public to adopt BEV, the Indonesian government is offering various incentives, one of which is the Motor Vehicle Tax incentive. In DKI Jakarta, the latest regulations regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV are outlined in the Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023, which specifies that the Motor Vehicle Tax rate for BEV is 10% of the Motor Vehicle Tax base. This study aims to analyze the perceptions of DKI Jakarta residents regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV as stated in Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. The approach used in this research is quantitative, with data collected through a survey in the form of a questionnaire to 169 respondents, along with in-depth interviews and literature studies as complementary data. The results of this study indicate that DKI Jakarta residents have a positive perception of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakata. This positive perception is supported by the fact that DKI Jakarta residents have positive attitudes (cognitive), attitudes (affective), motives, interests, and expectations related to the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. However, DKI Jakarta residents still have negative attitudes (conative) and experiences regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. This indicates that the adoption of BEV by DKI Jakarta residents is still low despite the incentives, and the government's socialization of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta remains inadequate."

"Studi ini mengkaji kesesuaian kendaraan listrik konversi Universitas Indonesia (UI) terhadap standar internasional. Kendaraan listrik memiliki potensi bahaya utama di bagian kelistrikan dan kontrolnya, sehingga pengkajian berfokus pada proteksi instalasi kelistrikan, keamanan operasional kendaraan, dan proteksi sistem pengisi daya. Pengkajian dilakukan dengan studi literatur dan pengamatan langsung pada mobil kijang konversi UI. Hasilnya, didapat beberapa parameter standar masih belum dipenuhi oleh mobil toyota kijang konversi UI. Ke depannya, perlu dilakukan perbaikan agar memenuhi standar tersebut.

---

This study examines the compatibility of Universitas Indonesia (UI) converted electric vehicle based on international standards. Electric vehicles have a major hazard in the electrical controls and system, therefore the focus on this study are electrical installation protection, vehicle operational safety, and charging system protection, examinations are done by literature study and direct observation of UI kijang converted car. Through the study, it becomes aware that the car doesn't meet some provisions in the standards. In the future, the car needs to be improved in order to meet those standards."

"Skripsi ini membahas mengenai latar belakang diberlakukannya kebijakan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta dan meninjau kebijakan ini dari sisi pengendalian eksternalitas negatif. Kebijakan insentif pajak BBNKB atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didasari oleh tingginya polusi udara di Jakarta yang disebabkan kendaraan bermotor konvensional dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengambilan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan insentif pajak BBNKB adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan dalam mengatasi permasalahan udara dan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dapat mengendalikan eksternalitas negatif dari polusi udara yang dihasilkan kendaraan bermotor konvensional.

---

The purpose of this research is to discuss the background of transfer of motor vehicle title fee incentive policy implementation on battery-based electric vehicle in Jakarta and to review the policy from the negative externalities point of view. this BBNKB incentive policy for battery electric vehicle is brought upon because of the high pollution in Jakarta caused by conventional motor vehicles, which then encourage people to use battery electric vehicle. this research uses a qualitative-descriptive approach, with data collection methods using library research, interviews and field research, and using a qualitative technique for data analysis. Through this research, it is concluded that the BBNKB tax incentive policy acts as a follow up to the presidential regulation Number 55 year 2019 regarding the acceleration of the battery electric vehicle program for transportation with a purpose to overcome air problems and attracting people’s interest to shift from using conventional vehicles to electric vehicles. Furthermore, this policy is the answer to control negative externalities from air pollution produced by conventional motor vehicles."

"Skripsi ini membahas mengenai efektivitas pemberian insentif fiskal PKB yang berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta. Pemberian insentif ini dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan insentif fiskal PKB di DKI Jakarta dari perspektif wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif wajib pajak di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian insentif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 133 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta yang memanfaatkan insentif fiskal PKB pada tahun 2020-2022. Hasil penelitian pertama menyimpulkan bahwa pemberian insentif fiskal PKB dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta dinilai sudah tepat dan efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari sebagian wajib pajak sangat setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringakan beban ekonomi wajib pajak dan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Kemudian, hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kebijakan ini antara lain yaitu faktor komunikasi dan sumberdaya, serta faktor disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.

---

This study discusses the effectiveness of the provision of PKB fiscal incentives in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta. This incentive is given to measure the effectiveness of the PKB fiscal incentive policy in DKI Jakarta from the perspective of the taxpayer. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the fiscal incentive policy on Motor Vehicle Tax from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta Province and to analyze the factors that need to be considered in granting these incentives. This research uses a quantitative approach with data collection techniques through survey, interview and literature studies. The number of respondents used in this study amounted to 133 respondents, all of whom are DKI Jakarta Motor Vehicle Taxpayers who take advantage of PKB fiscal incentives in 2020-2022. The results of the first study concluded that the provision of PKB fiscal incentives from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta is considered appropriate and effective in increasing the DKI Jakarta Provincial Original Revenue. This can be seen from the fact that some taxpayers strongly agree and support this policy because it is considered to be able to ease the economic burden on taxpayers and can increase regional revenues. Then, the results of the second study concluded that the factors that need to be considered in granting this policy include communication and resource factors, as well as disposition factors (attitudes) and bureaucratic structure."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang paling potensial untuk dikembangkan. Sampai saat ini, basis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia masih terbatas pada wealth tax base sehingga terdapat potensi perluasan basis perpajakan berdasarkan tingkat penggunaan kendaraan. Seiring dengan perkembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diperlukan suatu kajian untuk mencegah potential loss atas Pendapatan Asli Daerah kedepannya serta mewujudkan equal treatment antara kendaraan bermotor listrik dengan kendaraan bermotor konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis potensi pengenaan mileage-based road user charge atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) di Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup studi literatur, studi komparatif, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk mengenakan mileage-based road user charge pada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kedepannya dengan memperhatikan timing yang tepat yaitu ketika industri dan populasi kendaraan listrik di Indonesia sudah masif serta berada pada jumlah yang layak untuk dipajaki. Terdapat dua alternatif untuk mengenakan mileage-based road user charge atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pertama, redefinisi bobot melalui penambahan unsur berupa kapasitas baterai yang linear dengan jarak. Kedua, reformulasi dasar pengenaan PKB dengan komponen tambahan berupa jumlah kilometer jarak tempuh. Secara keseluruhan, dibutuhkan penyusunan suatu roadmap pemajakan untuk menjadikan mileage-based road user charge sebagai suatu pilihan alternatif pemajakan.

---

Motor Vehicle Tax is one of the most potential local taxes to develop. Heretofore, the basis for the imposition of Motor Vehicle Tax in Indonesia is still limited to wealth tax based. Therefore, it could be a potential to expand tax based on the level of vehicle utilization. Along with the growth of battery electric vehicle, a study is needed to prevent the potential loss of local revenue in the future and to establish equal treatment between electric vehicle and conventional vehicle. This research uses a qualitative approach with the focus of analyzing the potential of mileage-based road user charge on battery electric vehicle in DKI Jakarta Province. The data collection methods used in this research are literature studies, comparative studies, and in-depth interview. The result of the research showed that in the future there is potential to impose mileage-based road user charge on battery electric vehicle by considering the right timing when the industry and population of battery electric vehicle in Indonesia is already massive and at a decent amount to be taxed. There are two alternatives to charging mileage-based road user charge on battery electric vehicle. First, redefine the weight through additional element in the form of battery capacity that is linear with the mileage. Second, tax base reformulation of Motor Vehicle Tax in the form of the number of kilometers traveled. Overall, the taxation roadmap arrangement is prominent to consider mileage-based road user charge as a taxation alternative choice."

"ABSTRACTPenelitian ini mengangkat tema kebijakan insentif pajak pada sisi penawaran untuk kendaraan listrik berdasarkan tingginya insiden konsumsi bahan bakar kendaraan dan perubahan iklim serta polusi akibat gas emisi gas buang kendaraan sehingga perlu menerapkan penggunaan kendaraan listrik. Masalah utama adalah bahwa masih belum ada kebijakan insentif pajak khusus untuk pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia sehingga peneliti menganalisis kebijakan industri dan insentif pajak di Cina, Norwegia dan Thailand serta Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang memperoleh data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan negara Tiongkok dari pemerintah pusat yang juga didukung oleh pemerintah daerah dengan pemberian insentif, kota percontohan dan anggaran penelitian. Norwegia mengeluarkan kebijakan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi kendaraan dan insentif pajak dan non-pajak diberikan untuk mengurangi harga dan biaya operasi kendaraan listrik. Thailand mengeluarkan kebijakan untuk investasi dalam produksi kendaraan listrik dalam bentuk pembebasan pajak, pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan tarif cukai. Negara Indonesia hanya memiliki Rencana Umum Energi Nasional yang merupakan salah satu isinya dalam diversifikasi energi kendaraan dengan penggunaan kendaraan listrik dan target pada tahun 2025, sementara insentif pajak yang ada adalah pembebasan pajak dan pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan BBNKB di Kota Bandung. Belum ada ketentuan insentif pajak oleh pemerintah pusat untuk sisi permintaan dan tampaknya ada insentif dalam bentuk transfer sumber daya ekonomi, kehilangan pendapatan negara dan dampak lainnya. Karena itu Indonesia perlu merencanakan industri kendaraan lintas sektor dan pemerintah, selain memberikan insentif untuk sisi permintaan dan memperhatikan proyeksi dampak yang akan muncul.

---

ABSTRACTThis study raises the theme of tax incentive policies on the supply side for electric vehicles based on the high incidence of vehicle fuel consumption and climate change as well as pollution due to gas emissions of vehicle exhaust gas so it is necessary to apply the use of electric vehicles. The main problem is that there is still no specific tax incentive policy for the development of the electric vehicle industry in Indonesia so researchers analyzed industry policies and tax incentives in China, Norway and Thailand as well as Indonesia. This study uses a qualitative approach with a descriptive type that obtains data through literature studies and interviews. The results of this study are Chinese state policies from the central government which are also supported by local governments by providing incentives, pilot cities and research budgets. Norway issued an electric vehicle policy to reduce vehicle emissions and provided tax and non-tax incentives to reduce the price and operating costs of electric vehicles. Thailand issued a policy for investment in the production of electric vehicles in the form of tax exemptions, exemption from import duties on capital goods and reduction of excise tariffs. The State of Indonesia only has a National Energy General Plan which is one of its contents in the diversification of vehicle energy with the use of electric vehicles and targets by 2025, while the existing tax incentives are tax exemptions and exemption from import duties on capital goods and BBNKB reduction in the city of Bandung. There is no provision of tax incentives by the central government for the demand side and there seems to be incentives in the form of transfer of economic resources, loss of state revenues and other impacts. Therefore Indonesia needs to plan the cross-sector and government vehicle industry, in addition to providing incentives for the demand side and paying attention to the projected impacts that will emerge."

"Mobil Listrik telah hadir di dunia sejak awal tahun 2000 dengan hadirnya Prius dari Toyota Jepang. Dua puluh tahun kemudian, perkembangan teknologi mobil listrik berkembang pesat dan kemampuannya telah melampaui apa yang terbuat dua puluh tahun lalunya. Pasar Mobil Listrik yang dulunya merupakan pasar kekhususan menjadi pasar global dengan bantuan dari Pemerintah dan perusahaan privat dengan tujuan utamanya untuk mengurangi Global Warming yang merupakan masalah Global yang pertama kalinya ditangani dengan penandatangan peraturan Clean Air Act dalam DPR Amerika 1980an lalu ke peraturan yang dibuat di negara masing-masing yang mendorong kehadiran mobil listrik di negaranya sekarang ini. Tetapi, apa opini masyarakat akan hadirnya mobil listrik? Dalam riset ini, dengan bantuan Discrete Choice Model, Binomial Logit Method, dan Stated Preference Questionnaire, akan diketahui opini masyarakat akan mobil listrik dengan bantuan Stated Prefetence Questionnaire. Kalkulasi dengan bantuan dari software RStudio, dan SPSS, ketemu opini masyarakat dengan kondisi mobil listrik yang paling murah denga apa yang disajikan olehnya secara kemampuan dan biaya untuk menjalankannya bahwa masyarakat melihat mobil listrik 64,5% lebih menarik daripada mobil kendaraan bensin.

---

Electric vehicles have come way since the early 2000s with the arrival of the Prius from Toyota Japan. And twenty years later, electric vehicle’s progress has come far and beyond its predecessors. The niche electric vehicle market is then pushed by government and private entities alike in order to reduce global warming of which is a global threat. From policies of the American Clean Air Act of the 1980s by the American Senate to each Country’s Government Policies that pushes Electric Vehicle market into fruition. But what do the people’s thoughts on Electric Vehicle? And as thus, this research paper finds out through the Discrete Choice Model, Binomial Logit Method, and Stated Preference Questionnaire, it sets to find out the electric vehicle’s perception in the eyes of the people using the stated preference method. Calculation with the help of RStudio, and SPSS, we find out that if we accounted only through the performance of the electric vehicle alone on its cheapest model, the people only see that electric vehicle on that price point with its cost in 64,5% in favor of combustion engine vehicles."

"Sektor transportasi selama ini dikenal sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara yang menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan. Indonesia sebagai oil net importer juga direpotkan oleh fluktuasi harga minyak yang dipengaruhi oleh situasi geopolitik di seluruh dunia. Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara penyumbang gas rumah kaca ke atmosfer dan transportasi sendiri menyumbang 14,17% dari total (Crippa, et al., 2021). Sebagai kota tersibuk di Indonesia, terdapat 3,5 juta unit mobil di provinsi DKI Jakarta (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022). Namun, mobil dari daerah penyangga keluar masuk Jakarta setiap pagi dan sore mengikuti jam kerja. Cara mengurangi gas rumah kaca lewat elektrifikasi di sektor transportasi menjadi penting. Mobil listrik berbasis baterai adalah salah satu jawaban untuk mengurangi gas rumah kaca tersebut, namun penetrasi di pasar tidak begitu menggembirakan. Untuk mencari peluang mendongkrak penetrasi mobil listrik berbasis baterai, kita perlu mengetahui peringkat prioritas faktor-faktor dalam niat beli masyarakat Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada Theory of Planned Behavior dimana niat beli dibentuk oleh attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control. Didapatkan faktor-faktor yang menjadi indikator reflektif dari ketiga variabel tersebut, dimana masing-masing faktor mempunyai tingkat kekuatan reflektif yang didapat dari pengolahan kuesioner menggunakan Confirmatory Factor Analysis.

---

Transportation sector has been known as a contributor to the greenhouse gasses emissions and air pollution which caused environment and health problems.Indonesia is in the top tenth of countries who contribute greenhouse gasses to the atmosphere and transportation itself accounts for 14.17% from the total (Crippa, et al., 2021). As the busiest city in Indonesia, there are 3.5 million units in Jakarta province only (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022). However, cars from urban areas in and out of Jakarta every morning and afternoon following working hours. The way to reduce greenhouse gasses such as electrification in the transportation sector has become important. Battery electric vehicles are one of the answers to reduce greenhouse gasses, but penetration in the market is not so encouraging. To seek the opportunities to boost penetration of battery electric vehicles, we need to know the priority ranking of factors in the purchase intention of Indonesian people. This research is based on the Theory of Planned Behavior where purchase intention is formed by attitude, subjective norms, and perceived behavioral control. The factors that are reflective indicators of the three variables are obtained, where each factor has a level of reflective strength obtained from processing the questionnaire using Confirmatory Factor Analysis."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek ekonomi dan model bisnis dari implementasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan sumber energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di kota Jakarta. Jakarta adalah ibu kota Indonesia, dengan 97 waduk dengan luas total 509,37 hektar. Lokasi penelitian berada di Waduk Pluit yang merupakan waduk terbesar di Jakarta dengan luas total 77,32 hektar. Simulasi menunjukkan bahwa SPKLU menggunakan PLTS terapung dengan menghubungkan ke jaringan PLN adalah yang paling optimal, dengan nilai LCoE $0,0696 per kWh atau sekitar Rp 983 per kWh dan nilai Net Present Cost (NPC) 1,66 Juta Dollar atau sekitar 23.45 Miliar Rupiah. Model Bisnis yang dapat dikembangkan mengedepankan peran badan swasta yang bekerja sama dengan PLN sesuai dengan Permen ESDM No. 13/2020. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk membangun stasiun pengisian dengan memanfaatkan waduk besar di Jakarta, dimana perencanaan ini melibatkan perencana tata kota bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Sumber Daya Air Jakarta dan PT. PLN (Persero).

---

This research aims to analyze the economic aspects and business model of the implementation of the Public Electric Vehicle Charging Station with main energy sources from floating solar Photovoltaic in Jakarta city. Jakarta is the capital city of Indonesia, with 97 reservoirs with a total area of 509,37 hectares. The research location is in Pluit Reservoir, the largest reservoir in Jakarta with a total area of 77,32 hectares. The simulation shows that a charging station using floating PV by connecting to the PLN grid is the most optimal, with an LCOE value of $0.0696 per kWh or around Rp 983 per kWh and a Net Present Cost (NPC) of 1.66 Million Dollars or about 23.45 Billion Rupiah. The business model that can be developed emphasizes the role of private entities in collaboration with PLN following Permen ESDM No.13/2020. The government can also consider building a filling station by utilizing a large reservoir in Jakarta, where this planning involves urban planning planners in collaboration with relevant agencies such as the Jakarta Water Resources Service and PT. PLN (Persero)."