Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada Juli 2021, Komisi Uni Eropa (EU) mengeluarkan proposal CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) yang akan mengenakan biaya tambahan secara sepihak terhadap lima kategori barang padat karbon yang diimpor ke wilayah EU. CBAM yang biasa disebut sebagai Carbon Border Tax (CBT) akan mulai diterapkan oleh EU pada Oktober 2023 sebagai kebijakan pelengkap dari mekanisme Emission Trading System di wilayah EU. CBT bertujuan untuk memperkuat upaya EU dalam mengurangi emisi karbon sekaligus mendorong negara lain untuk mengurangi emisinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan Indonesia apabila kedepannya akan menerapkan Kebijakan CBT sebagai kebijakan pelengkap setelah Indonesia berhasil menerapkan Kebijakan Harga Karbon secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 4 peluang dan 3 tantangan yang akan diterima oleh Indonesia apabila akan menerapkan Kebijakan CBT berdasarkan dinamika perkembangan dan kesiapan yang sudah ada baik dari sisi pemerintah, swasta (industri), maupun masyarakat. Adanya peraturan terkait Kebijakan Harga Karbon; Dibentuknya Standar Industri Hijau; Langkah untuk mengendalikan impor dan melindungi industri dalam negeri; serta Indonesia memiliki 285 juta jiwa pada Tahun 2030 akan menjadi peluang apabila akan menerapkan kebijakan CBT. Sementara itu, tantangan yang harus dihadapi yaitu belum adanya kepentingan nasional Indonesia dan komitmen di ASEAN; Tarif yang masih rendah dan tidak seriusnya Kebijakan Harga Karbon di Indonesia; serta Kondisi industri dalam negeri yang belum siap. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat berfokus dalam mempersiapkan kondisi dalam negeri ke arah yang lebih rendah karbon sebelum berencana untuk menerapkan Kebijakan CBT.

---

In July 2021, the European Union (EU) Commission issued a CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) proposal that would unilaterally impose surcharges on five categories of carbon-intensive goods imported into the EU. The CBAM, commonly referred to as the Carbon Border Tax (CBT), will be implemented by the EU in October 2023 as a complementary policy to the Emission Trading System mechanism in the EU. The CBT aims to strengthen the EU's efforts to reduce carbon emissions while encouraging other countries to reduce their emissions. This research aims to find out Indonesia's opportunities and challenges if in the future it will implement the CBT Policy as a complementary policy after Indonesia has successfully implemented the Carbon Pricing Policy effectively. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of field studies through in-depth interviews and literature studies. This research succeeded in identifying 4 opportunities and 3 challenges that will be accepted by Indonesia if it will implement the CBT Policy based on the dynamics of development and existing readiness both in terms of government, private (industry), and society. The existence of regulations related to Carbon Pricing Policy; The establishment of Green Industry Standards; Steps to control imports and protect domestic industries; and Indonesia having 285 million people in 2030 will be an opportunity when implementing CBT policies. Meanwhile, the challenges that must be faced are the absence of Indonesia's national interest and commitment in ASEAN; Low tariffs and the lack of seriousness of the Carbon Pricing Policy in Indonesia; and The condition of the domestic industry that is not ready yet. This study provides recommendations for the government to focus on preparing domestic conditions to become lower carbon before planning to implement the CBT Policy."

"Melalui Perppu 1/2020 (UU 2/2020) pemerintah mengatur regulasi pemajakan ekonomi digital. Regulasi tersebut berusaha mengatur pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) melalui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Transaksi Elektronik (PTE). Namun, masih belum terdapat kelanjutan penerapan kebijakan PPh PMSE dan PTE. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan strategi Indonesia dalam menerapkan kebijakan PPh ekonomi digital. Selain itu, turut dikaji kebijakan PPh ekonomi digital yang telah diterapkan di Prancis, Vietnam, dan India. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui studi kepustakaan serta studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tantangan penerapan PPh ekonomi digital karena hingga saat ini UU PPh yang berlaku (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan P3B mendefinisikan BUT hanya dengan kehadiran fisik, belum mencakup kehadiran ekonomi signifikan. Kemudian, terdapat pula berbagai permasalahan internasional seperti, isu alokasi permajakan, double taxation, double counting, serta tax certainty. Isu tersebut berakibat pada belum tercapainya finalisasi konsensus PPh ekonomi digital secara global, yakni Pilar 1 OECD. Kendati demikian, Indonesia terus melakukan upaya strategi seperti persiapan dasar hukum mengadopsi Pilar 1 OECD dalam Pasal 32A UU PPh s.t.d.t.d UU HPP, dan terus proaktif dalam pembahasan konsensus global. Kemudian, berdasarkan studi yang telah dilakukan, ditemukan di Prancis terdapat kebijakan DST untuk memajaki ekonomi digital, sementara Vietnam menggunakan mekanisme FCT, serta India dengan Equalization Levy. Namun, ketiga negara tersebut belum sepenuhnya berhasil menerapkan kebijakan PPh ekonomi digital sebab adanya penolakan dan ancaman dagang dari Amerika Serikat, serta masih perlunya penyempurnaan atas kebijakan yang ada.

---

Through Perppu 1/2020 (Law 2/2020), government regulates taxation of digital economy. The provision seeks to regulate taxation on trade through electronics system (PMSE) through the imposition of Value Added Tax (VAT), Income Tax (PPh), and Electronic Transaction Tax (PTE). However, there is still no continuation of implementation PPh PMSE and PTE. This thesis aims to analyze Indonesia's challenges and strategies in implementing income tax policies on digital economy. Also, examine tax regulations that have been implemented in France, Vietnam, and India. This research uses qualitative approach also qualitative data collection techniques with literature and field studies through in-depth interviews. The results show there are challenges in implementing digital economy income tax since the applicable Income Tax Law (Law on Harmonization of Tax Regulations) and P3B define BUT only by physical presence, not covering significant economic presence. Then, there are issues of tax allocation, double taxation, double counting, and tax certainty. This issue caused finalization problem of global digital economy income tax consensus, OECD Pillar 1. Nevertheless, Indonesia continues to carry out various strategies such as preparing legal basis for adopting OECD Pillar 1 (Article 32A Income Tax Law) and continues to be proactive in discussing global consensus. In France, there is DST policy to tax digital economy, while Vietnam uses the FCT and India has an Equalization Levy. However, those three countries have not fully succeeded in implementing income tax policies on digital economy due to trade rejection and threats from United States, and the need to improve existing policies.

"

"Salah satu kunci bagi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai serta salah satu yang paling sensitif adalah ambang batas (threshold) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di mana setiap pengusaha yang omzetnya berada di atas threshold tersebut wajib untuk mendaftarkan usahanya untuk kepentingan PPN. Terlepas dari kepentingannya, penelitian mengenai threshold yang ideal hanya mendapat sedikit perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas latar belakang dari rencana penurunan threshold Pengusaha Kena Pajak yang masuk sebagai salah satu urgensi penyusunan Rancangan Undang Undang Pajak atas Barang dan Jasa serta peluang dan tantangannya bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan threshold selama ini dilakukan untuk menyesuaikan tingkat kewajaran usaha kecil dan mengikuti laju inflasi. Dengan menggunakan rumus Ebrill, Keen, Bodin, dan Summers, angka threshold PKP yang sesuai untuk keadaan saat ini adalah sebesar 1,28 miliar rupiah. Peluang dari rencana penurunan threshold Pengusaha Kena Pajak ini adalah peningkatan penerimaan PPN sebesar 8,8%, peningkatan penerimaan PPh hingga 14,19 triliun rupiah, dan penurunan kesempatan UMKM untuk melakukan bunching. Tantangan dari rencana penurunan threshold Pengusaha Kena Pajak ini adalah biaya kepatuhan bagi UMKM, biaya administrasi bagi DJP, penentuan angka yang tepat, penentuan sistem implementasi yang tepat, taktik sosialisasi yang tepat, dan juga strategi pengawasan dari DJP. Atas hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan lebih banyak asosiasi UMKM dan pengusaha untuk mendapatkan pemahaman mengenai kondisi dan sumber daya UMKM serta mendapatkan lebih banyak masukan terkait kebijakan yang paling sesuai untuk UMKM dan bagi institusi perbankan untuk memasukkan Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP) dan SPT PPN sebagai syarat pengajuan kredit usaha.

---

One of the key features of Value Added Tax—and often one of the most sensitive—is the threshold of Value-Added Tax (VAT) in which every entrepreneurs whose turnover is above the threshold are obliged to register their business for VAT purposes. Despite its importance, analitycal research on the ideal threshold has received little to none attention. This study aims to discuss the background of the plan to lower the VAT threshold in which enters as one of the urgencies for the preparation of the Draft Law on Taxes on Goods and Services as well as the opportunities and challenges for the Directorate General of Taxes (DGT) and also Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies as the data collection techniques. The results of this study indicate that the increasement in threshold level so far has been carried out to adjust to the fairness level of small businesses and to follow the inflation rate. With using Ebrill, Keen, Bodin, and Summers formula, the appropriate VAT threshold figure for the current situation is 1.28 billion rupiah. Opportunities from the plan to lower the VAT threshold are an increasement in VAT revenues of 8.8%, increasment in Income tax revenue by 14.19 trillion rupiahs, and decreasing chance for MSMEs to do bunching. The challenges of this plan to lower the VAT threshold are compliance costs for MSMEs, administrative costs for DGT, determining the right number, determining the right implementation system, the right socialization tactics, and also monitoring strategies by DGT. Based on the results of this research, the researcher provides recommendations for the government to cooperate with more MSMEs associations and entrepreneurs to gain an understanding of the conditions and resources of MSMEs and obtain more input regarding the most appropriate policies for MSMEs and for banking institution to include Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) and VAT reports as a requirement to apply for business credits.

"

"Sebagian besar usaha kecil di Indonesia berada pada situasi tidak menguntungkan. Berbagai masalah yang dihadapi, seperti; kekurangan modal, masalah perizinan, pemasaran serta belum adanya iklim yang kondusif menjadikan usaha kecil sulit bertahan hidup dan berkembang. Secara klasik, usaha kecil dilanda banyak persoalan yang sulit dipecahkan mereka sendiri misalnya; menemukan sumber-sumber pendanaan untuk mendapatan modal kerja/modal investasi, tidak memiliki akses yang memadai untuk masuk ke pasar uang, pasar modal ataupun ke institusi keuangan lainnya. Salah satu jenis usaha kecil diantara jutaan perusahaan kecil adalah Bank Perkreditan rakyat (BPR). Dewasa ini terdapat 2.133 BPR tersebar di seluruh nusantara. (Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia:2003). BPR berfungsi untuk melayani usaha kecil dan masyarakat pedesaan yang membutuhkan dana guna menjalankan usahanya. Tetapi pada umumnya BPR belum memiliki struktur permodalan yang memadai, seperti layaknya lembaga keuangan yang sehat. Oleh karena itu, BPR dalam pemberian kredit cenderung menetapkan suku bunga tinggi dan akhirnya menjadi beban usaha kecil dan masyarakat peminjam di pedesaan. Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui gambaran bagaimana usaha kecil dapat keluar dari permasalahan yang dihadapi, sehingga mampu menjadi Selft Financering. Weston & Brigham mengatakan; usaha kecil hams mengandalkan "laba ditahan" yang bersumber dari perusahaan itu sendiri untuk meningkatkan modal investasi, karena usaha kecil tidak mudah mendapatkan dana dari capital market, money market dan dari institusi keuangan lainnya. Oleh karena laba ditahan (retained earnings) sebagai andalan sumber internal usaha kecil untuk akumulasi modal, maka menjadi panting untuk diteliti, bagaimana hubungannya dengan rasio-rasio keuangan bank. Penelitian ini difokuskan terhadap rasio-rasio keuangan : Net Interest Margin (NIM), Cost of Fund (COF), Operating cost (OC), pengaruhnya terhadap retained earnings (RE). Penelitian menggunakan metoda "Test Granger Causality" dengan analisis model Vector Autoregresson (VAR) yang diolah melalui perangkat lunak EVIEWS 4.1. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan variabel eksogen; Net interest margin (NIM), cost of fund (COF), operating cost (OC) sebagai variabel yang menjelaskan terhadap variabel endogen, retained earning (RE) yang dijelaskan, menggambarkan bahwa laba ditahan dapat menjadi andalan usaha kecil untuk akumulasi modal investasi dalarn jangka panjang. Pra-syarat yang perlu dipenuhi antara lain ; memiliki visi dan misi tentang masa depan usaha, perencanaan dan kebijakan perusahaan harus konsisten dan perusahaan menganut kebijakan dividen residual. Berdasarkan hal-hal tersebut, rnaka dapat disimpulkan bahwa labs ditahan dapat dijadikan instrumen penguatan struktur permodalan bagi usaha kecil dalam jangka panjang. Selain itu, untuk menjadikan usaha kecil dapat tumbuh dan berkembang baik, diperlukan kemauan politik yang kuat dari Negara, sehingga usaha kecil dapat memiliki akses ke lembaga-lembaga keuangan untuk memperoleh sumber-sumber pendanaan. Pengunaan laba ditahan sebagai andalan dari dalam perusahaan, apabila disertai dukungan politik yang kuat dari Negara, maka diharapkan usaha kecil dapat berkibar dengan kokoh dan dapat menjadi andalan motor penggerak ekonomi nasional.

---

Most of smaller businesses in Indonesia are in the unfortunate position. Many problems are faced, such as: lacking of capital, license problem, marketing, and no conducive climate available yet, have made the small businesses difficult to stay alive and develop. Classically, small businesses have been hit by many cases difficult to solve by themselves, for instance: to find funding resources to get work capital/investment, no adequate access to enter money market, capital market, or to other financial institutions. One kind of small businesses among millions of small companies is BPR (People's Credit Banking). Currently, there are 2.133 BPR spread all over the country (Directorate of People's Credit Banking Control, Bank Indonesia: 2003). BPR functions to serve smaller business and the villagers who need funds for their businesses. But generally BPR has no adequate capital structure, as those of the healthy financial institutions). Therefore, BPR, in distributing credit tends to set up high rate of interest, and it in turn will be the burden for small businesses as well as borrowers all over the villages. This survey is aimed at knowing the picture how small businesses may get rid of the problems faced, and able to be Self Financer. Weston and Brigham said: Small business shall rely on the "retained earnings" originated from the company itself, to increase investment, since small business has difficulties in obtaining funds from capital market, money market and from other financial institutions. Therefore, retained earnings as the reliant internal resource of for small business to accumulate their capital, and thus it's important to investigate, how the relationship with banking financing ratios looks like. This research is focused on the financial ratio of: Net Interest Margin (NIM), Cost of Fund (COF), Operating Cost (OC), their impacts against retained earnings (RE). This research applies the method of "Granger Casualty Test" with model analysis of Vector Auto-regression (VAR), processed using EVIEWS 4.1 software. The research shows that the exogenous variable relation: Net interest margin (NIM), cost of fund (COF), operating cost (OC) as the describing variables against endogenous variable, retained earnings (RE) described, show that the retained earnings may become the small business mainstay to accumulate investment for long run period. The pre-requirements need too fulfill are, among others: own vision and mission regarding business in the future, planning and company policy shall be consistent and the company shall follow residual dividend policy. Based on the things above, it's concluded that the retained earnings may bee used as an instrument to strengthen the capital structure of the small business for long run. Furthermore, to make small business grow and develop well, strong political will is expected from the State, so that small businesses are able to get access too financial institutions and obtain funding resources. The use of retained earnings as the mainstay from within the company, if supported by strong politics by the State, then we can expect that small business will start to strike their flags toughly and become the reliant generating motor against national economy."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pemanfaatan kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah terhadap manajemen laba perusahaan selama masa pandemi Covid-19. Wabah virus corona menyebabkan ketidakstabilan perekonomian dunia termasuk negara Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak untuk meringankan beban pajak perusahaan. Namun, di sisi lain dengan adanya kebijakan tersebut menimbulkan sikap oportunis manajer untuk melakukan manajemen laba agar perusahaan dapat memangkas beban pajak yang harus dibayar. Manajer akan mengatur jumlah laba yang dilaporkan agar beban pajak yang dibayarkan tidak memberatkan perusahaan. Tindakan manajemen laba tersebut dipengaruhi oleh insentif pajak.

---

The research was conducted to see how the influence of the utilization of tax incentive schemes given by a government against a company profit during the Covid-19 pandemics. The coronavirus outbreak caused instability in the world economy including Indonesia, so the government issued a tax incentive policy to ease the corporate tax burden. However, on the other hand, the policy gives rise to the opportunist attitude of managers to conduct profit management so that the company can cut the tax burden to be paid. The manager will set the reported profit amount so that the tax expense paid does not burden the company. Such profit management actions are influenced by tax incentives."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba dan kinerja perusahaan non manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. Penelitian ini menguji pengaruh masing masing variable yaitu pajak tangguhan terhadap manajemen laba, lalu pajak tangguhan terhadap kinerja perusahaan dan dalam penelitian ini juga menguji pengaruh manajemen laba sendiri terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini dimulai dari melakukan pengujian terhadap perusahaan yang melakukan perata laba sebagai langkah pengujian awal dari tindakan manajemen laba. Penelitian ini dilanjutkan dengan melakukan regresi pada variable dan melakukan pengujian goodnes to Fit untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing masing variabel. Penelitian ini menunjukan bahwa pajak tangguhan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap manajemen laba dan kinerja perusahaan. Namun manajemen laba berpengaruh negatif pada kinerja perusahaan.

---

The porpose of this study is to examine the effect of deferred tax toward earning management practice and company performance of non manufacturing companies that listed in Indonesia Stock Exchange. This study examines each variable such as deferred tax toward earning management, deferred tax toward companies performance and earning managemen toward company performance. This study start by examine the income smoothing that indicate the earning management practice. This study also use regression to see the relation between each variable. Than goodness to Fit test used for examine the significant level of each variable effect other variable. This study shows that deferred tax has positive and significant influence to earnings management and firm performance. But earnings manajement negatively affect the firm performance."

"Pengadilan Pajak merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara terkait sengketa pajak dan menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi Wajib Pajak yang mencari keadilan di bidang perpajakan. Namun, fenomena yang terjadi hingga saat ini bahwa disparitas putusan Pengadilan Pajak atas kasus serupa masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan terjadinya perbedaan dan kepastian hukum pada putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak atas sengketa Branch Profit Tax BUT migas dengan mengambil dua putusan Pengadilan Pajak BUT X No. PUT-108978.36/2011/PP/M.XVIB Tahun 2019 dan PUT- 006362.36/2018/PP/M.IA Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada kedua putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan interpretasi Hakim dalam memahami konsep bagi hasil yang tertera dalam Production Sharing Contract Sanga Sanga serta pemanfaatan tax treaty dalam menetapkan tarif Branch Profit Tax dan kepastian hukum dari putusan tersebut masih belum terpenuhi baik dari sisi konsistensi putusan dan belum didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas.

---

The Tax Court is an institution that has the authority to decide cases related to tax disputes and carries out the function of legal protection for taxpayers seeking justice in the taxation sector. However, the phenomenon that has occurred up to now is that the disparity of court decisions on similar cases is still common. This study aims to analyze the reasons for the differences and the law in the appeal decision issued by the Tax Court on the Profit Tax dispute of the BUT Oil and Gas Branch by taking two decisions of the BUT X Tax Court No. PUT-108978.36/2011/PP/M.XVIB Year 2019 and PUT- 006362.36/2018/PP/M.IA Year 2020. The research method used is a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. The results of the study indicate that the differences between the two decisions are caused by differences in the interpretation of the judge in understanding the concept of profit sharing stated in the Production Sharing Contract Sanga Sanga and the use of tax treaties in setting the Branch Profit Tax rate and the legal certainty of the decision has not been fulfilled either from in terms of consistency of decisions and not yet based on clear legal provisions."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan persyaratan tax holiday pada industri kayu lapis Indonesia berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 serta mengetahui bagaimana prospek dan tantangan yang dihadapi industri ini dalam pemenuhan persyaratan tax holiday tersebut. Melihat bahwa industri kayu lapis tidak termasuk dalam cakupan industri pionir berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.010/2018, maka perlu dilakukan analisis mengenai kelayakan industri kayu lapis yang merupakan industri non pionir dalam kesempatannya memperoleh fasilitas tax holiday atas penanaman modal baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang ahli dan berkompeten dalam penerapan insentif pajak tax holiday serta industri kayu lapis. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah berupa peninjauan pemenuhan persyaratan tax holiday oleh industri kayu lapis berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 serta prospek dan tantangan industri kayu lapis dalam pemenuhan persyaratan tax holiday tersebut.

---

ABSTRACT

This research aims to analyze the fulfillment of tax holiday requirements by the Indonesian plywood industry based on PMK No. 150/PMK.010/2018 and to understand the prospect as well as the challenges faced by the industry in fulfilling said requirements. Seeing that the plywood industry is not included in the pioneer industry scope according to PMK No. 150/PMK.010/2018, it is necessary to analyze its advisability as a non pioneer industry in its chance to attain the tax holiday incentive for new investments. This research uses qualitative approach, as well as the literary and field studies and in-depth interview technique in data collection. The method of analysis used is qualitative analysis method. The result of this research is a review of the fulfillment of tax holiday requirements by the Indonesian plywood industry based on PMK No. 150/PMK.010/2018 and the prospect and also the challenges faced by the industry in fulfilling said requirements."