Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 67869 dokumen yang sesuai dengan query
cover
M. Prakoso Aji
"The success of South Korea in developing its country, especially after the Korean War in the 1950s, has fascinated the world. A country that was once considered poor and divided north and south after the war, turned into a country that should be respected internationally. The success of this country in carrying out social-political reforms made the policies carried out by the government succeed. Strengthening the industrial sector in its economic activities has yielded extraordinary benefits. Cultural diplomacy made by the government, make Korean culture known and liked by people in almost every part of the world. Economic increase and the appropriate policy choices, advancing the field of education and research in the country. The development of education and research makes the country's defense sector stronger. The success of the domestic defense industry to meet the needs of domestic defense equipment makes the country able to withstand threats from North Korea, even able to become an exporter of defense equipment. The purpose of this article is to see how Indonesia can learn from South Korea, especially from the social-political, economic, cultural, educational and research fields, and also defense. This was done in order to be able to improve the quality of Indonesia's human resources to support national defense. The results of this study indicate that to improve the quality of Indonesian human resources in the field of defense, Indonesia can learn not only from the South Korean defense field, but also in the fields of social politics, economics, culture, as well as education and research."
Depok: Universitas Pertahanan, 2020
355 JDSD 10:1 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Meilani
"Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah bentuk allowance yang diberikan Pemerintah untuk mengurangi penghasilannya dalam memperhitungkan pajak yang harus dibayar. Konsep dari kebijakan PTKP adalah standard deduction yang mengenakan pengurangan yang sama untuk seluruh wajib pajak, kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Indonesia tidak mengatur mengenai relief untuk biaya pendidikan. Pendidikan merupakan investasi yang memiliki korelasi dengan kualitas dari sumber daya manusia dengan kualitas sumber daya yang baik merupakan potensi bagi negara. Banyak negara yang memiliki kebijakan personal tax relief biaya pendidikan seperti Negara Malaysia, India dan Korea Selatan karena Pajak dapat menjadi alat social engineering agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui penelusuran dokumentasi dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran total Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Indonesia secara persentase nilainya berada dibawah pendapatan per kapita Indonesia dibandingkan dengan negara Malaysia, India dan Korea Selatan besaran total tax relief berada jauh diatas GDP per capita. Dalam hal pendidikan ketiga negara ini juga memiliki kebijakan personal tax relief biaya pendidikan dan anggaran pendidikan yang secara persentase lebih besar dari Indonesia. Sehingga kebijakan personal tax relief biaya pendidikan perlu menjadi pertimbangan bagi Indonesia agar masyarakat mempunyai kapabilitas dalam membiayai pendidikan bagi diri dan keluarga.

Non-Taxable Income (PTKP) is a form of allowance given by the Government to reduce income in calculating the tax that must be paid, the concept of Non-Taxable Income (PTKP) Indonesia is standard deduction that imposes the same deduction for all taxpayers, this policy does not regulate relief for education expense. Education is an investment that is correlated with the quality of human resources, with good quality resources representing potential for the country. Many countries have personal tax relief policies for education costs, such as Malaysia, India and South Korea because taxes can be a social engineering tool so that people can improve their quality through education. This research uses a qualitative approach, data was collected through documentation searches and in-depth interviews with informants. The results of the research show that the total amount of Indonesia's non-taxable income (PTKP) in percentage terms is below Indonesia's per capita income compared to Malaysia, India and South Korea, the total amount of tax relief is far above GDP per capita. In terms of education, these three countries also have personal tax relief policies for education expense and education budgets which are larger in percentage than Indonesia. So the personal tax relief policy for education expense needs to be a consideration for Indonesia so that people have the capability to finance education for themselves and their families."
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Frisca Nadhira Aulia
"Skripsi ini membahas terkait lessons learned dari pelaksanaan National health Insurance NHI di Taiwan bagi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN Indonesia. Indonesia dengan pelaksanaan JKN yang masih berlangsung tiga tahun, masih memerlukan berbagai pembelajaran dan evaluasi sehingga dapat terus mengembangkan program ini sehingga dengan mempelajari negara dengan sistem yang mirip dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan JKN. Metode yang digunakan adalah metode review kepustakaan secara sistematis dari berbagai sumber sekunder yang dipublikasikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis anotasi bibliografi yang bersifat deskriptif analitik. Terdapat beberapa penerapan sistem pelaksanaan NHI di Taiwan yang juga dapat diterapkan di Indonesia seperti metode pendaftaran kepesertaan, metode perhitungan premi dengan premi dasar dan premi tambahan sesuai gaji dan kategori, serta sistem pelayanan yang terintegrasi melalui sistem informasi dengan kartu IC, serta website sehingga mempermudah proses pelayanan dan akses data kesehatan peserta.

The purpose of this research is to get the lessons learned from the implementation of Taiwan rsquo s National Health Insurance NHI for Indonesia rsquo s Jaminan Kesehatan Nasional JKN . After three years of implementation, JKN still requires program evaluation and innovation in order to develop this program by studying other countries with similar system. This research used qualitative with systematic literature review method collected from secondary sources and analyzed by using analytic descriptive with bibliographic annotation analysis. There are several methods in Taiwan which can also be implemented in Indonesia such as membership registration method, premium calculation method with standards premium and supplementary premium according to salary and the categories, and the integrated service system through information system with IC Card and website to simplify the service process and make the access to medical record and utilization easier to track."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2017
S68470
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Latif Adam
"Despite Indonesia?s impressive economic growth, it still lags behind other countries with a similar income level in terms of the quality of its human capital. This paper argues that one key factor explaining this low quality of human capital relates to the lack of focus and clear strategies to develop its education system. This paper attempts to assess Indonesia?s current state of human capital development with particular focus on its education sector. In order to benefit from its demographic bonus, Indonesia needs to to improve its current education and skill training system. Better education and skill training system will support the country?s effort to reduce poverty and youth unemployment. The effectiveness of public spending in education should be improved to raise the quality of education. Indonesia needs to integrate its human capital development plan with its economic master plan.
Keywords: Human Capital; Poverty; Unemployment; Education; Development
Abstrak
Meskipun mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain dengan tingkat penghasilan setara. Tulisan ini berpendapat bahwa faktor kunci yang menjelaskan rendahnya kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan ketiadaan strategi yang terfokus dan jelas untuk mengembangkan sistem pendidikan Indonesia. Tulisan ini menilai kondisi kekinian dari pengembangan sumber daya manusia Indonesia dengan fokus khusus pada sektor pendidikan. Agar dapat mengoptimalkan manfaat dari bonus demografi, Indonesia perlu membenahi sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan. Sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan yang lebih baik akan menunjang upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran muda. Efektivitas pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Indonesia perlu mengintegrasikan rencana pembangunan sumber daya manusia dengan master plan perekonomian."
2015
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Han, Sin Bee
"Kepentingan kesehatan bagi manusia menjadi sangat penting. Sehingga perlindungan kesehatan bukan lagi hanya tanggungjawan seorang namun hal ini sudah menjadi kewajiban negara untuk mempromosikan kesehatan masyarakat dengan menyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang peran jaminan kesehatan nasional sebagai pemenuhan kewajiban negara di Korea Selatan dan Indonesia berdasarkan undang-undang dasar dari negara masing-masing. Persamaan dan perbedaan antara Jaminan Kesehatan Nasional di Korea Selatan dan Indonesia dari segi komponen kunci untuk Cakupan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage) yaitu, pesertaan, pembayaran iuran dan manfaat jaminan adalah pembahasan dalam penelitian ini.
Penelitian ini adalah penelitian normative yang menggunakan studi dokumen dan undang-undang terkait Natioinal Helath Insurance Act dari Korea selatan dan Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Antara kesamaan dan perbedaan yang signifikan, kepersertaan Warga Negara Asing dalam jaminan kesehatan nasional di Korea Selatan lebih luas daripada di Indonesia. Hasil penelitian ini merekomendasikan unutk menubah pasal 1 ayat (4) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 untuk memperluas kepersertaan WNA sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dan memberikan kepastian hukum kepadanya.

The importance of health to people is increasing. Thus protection of health is no longer duty of individual rather it has become an obligation of state to promote the public health by providing National Health Insurance. This research aims to discuss about role of national health insurance as fulfillment of state obligation in South Korea and Indonesia based on the Constitution of each state. The similarities and differences between National Health Insurance in South Korea and Indonesia in respect to key components of achieving Universal Health Coverage that are membership, contribution payment and insurance benefits are another discussion in this research.
This research is categorized as normative research which uses document study on the National Health Insurance Act, Law No. 40 of 2004 on National Social Insurance System, and other prevailing laws and regulations. Significant similarities and differences are found from the research, among others, broader scope of membership of NHI in regards to eligibility of foreigners compared to JKN. The result of this research concludes that amendment of article 1 paragraph (4) of Presidential Decree No. 12 Year 2013 is necessary for expanding the scope of membership to foreigners and provides more legal certainty.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S65947
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Denny Setiawan
"Isu teroris sempat mengusik pelaku bisnis di kawasan bandara Soekarno-Hatta baik perusahaan penerbangan maupun perusahaan-perusahaan yang bersifat penunjang penerbangan. Dampak tragedi world trade centre (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001 masih terasa dan disusul bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang secara tidak langsung menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia tidak aman. Sektor pariwisata adalah sektor yang paling terpuruk akibat dari kejadian itu, sehingga berimbas pada penurunan yang drastis dalam penggunaan jasa penerbangan khususnya internasional. Untuk menggerakkan kembali sektor pariwisata, pemerintah melakukan beberapa langkah-langkah kebijakan diantaranya penggabungan hari-hari libur nasional. Perusahaan penerbangan juga tidak ketinggalan melakukan efisiensi dan penurunan harga, sehingga berdampak pada terjadinya perang tarif antar perusahaan penerbangan. Efisiensi yang dilakukan tentunya berimbas pada perusahaan subkontraktor penunjang penerbangan.
PT. Indonesia National Airservices (PT. INA) merupakan anggota komunitas kawasan bandara internasional Soekarno-Hatta, sehingga tidak dapat mengelak dari imbas permasalahan yang timbul secara kompleks tersebut. Dalam rangka bersaing dengan perusahaan subkontraktor penunjang penerbangan lain khususnya bidang pengadaan tenaga kerja di kawasan bandara internasional Soekarno-Hatta, PT. INA harus mampu meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (SDM), Sistem SDM di PT. INA masih diwarnai dengan adanya nepotisme, kecenderungan santai dalam bekerja dan kurang komitmen terhadap pekerjaan. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas pelayanan terhadap mitra kerja dan pelanggan. Untuk itu PT. INA harus mengadakan perubahan dari segi kualitas SDM.
Untuk mengukur kinerja SDM, Becker, Huselid dan Ulrich (2001) telah mengembangkan suatu pengukuran yang dinamakan Human Resources Scorecard (HR Scorecard), yang merupakan pengembangan dari Balance Scorecard yang dibuat oleh Norton dan Kaplan. Pengukuran HR Scorecard lebih memfokuskan pada kegiatan SDM atau menilai kontribusi SDM dalam penciptaan nilai di perusahaan.. Dasar peran SDM yang stratejik terdiri dari 3 dimensi rantai nilai yang diwakili oleh arsitektur SDM, yaitu: fungsi SDM, sistem SDM dan perilaku karyawan yang stratejik. Selain itu, terdapat model 7 langkah dalam merancang suatu sistem pengukuran HR Scorecard. Adapun dimensi pengukurannya adalah: HR competency, High Performance Work System (HPWS), HR System Alignment, HR Efficiency dan HR Deliverable. HR Scorecard merupakan suatu mekanisme yang secara komprehensif mampu menggambarkan dan mengukur bagaimana sistem pengelolaan SDM dapat menciptakan nilai atau memberikan kontribusi bagi perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan evaluasi kinerja manajemen SDM PT. INA dengan HR Scorecard. Mengingat kinerja SDM berkaitan erat dengan kinerja perusahaan, penulis juga ingin melihat bagaimana kinerja perusahaan di PT. INA.
Penelitian dilakukan terhadap 34 orang karyawan dan satu perusahaan mitra kerja. Data diolah dengan menggunakan teknik deskriptif dan korelasi spearman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi manajer SDM cenderung dinilai sedang oleh karyawan, mengingat secara umum program yang dilakukan belum terlihat hasilnya secara nyata. Dan dimensi HPWS, aspek yang masih perlu ditingkatkan adalah proses rekrutmen karyawan yang memiliki kompetensi yang sesuai, kualitas pelayanan internal khususnya pelatihan karyawan dan manajemen pekerjaan, sistem penggajian untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan, sistem penghargaan non moneter, sistem penilaian kinerja yang objektif, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan menunjang starategi perusahaan. Untuk dimensi HR Alignment, diukur kepuasan karyawan dalam bekerja di perusahaan dan kemampuannya memberikan pelayanan kepada pelanggan, dan hasilnya secara umum adalah bahwa karyawan cukup puas dan merasa mampu memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dilihat dari dimensi HR Efficiency, perhitungan HR ROI menunjukkan hasil yang efektif. Namun perhitungan ini tidak dapat dijadikan acuan mengingat program SDM yang memberikan kontribusi pada sasaran belum dapat teridentifikasi dengan jelas. Sedangkan biaya SDM per karyawan masih dibawah rata-rata industri sejenis, laju turn over masih dibawah rata-rata perusahaan yang memiliki kualitas manajemen yang baik, intensitas turn over tergolong sedang, dan biaya absensi sebesar 2,3 % dari total biaya SDM per tahunnya Terakhir dilihat dari dimensi HR Deliverable, secara umum karyawan mempersepsikan iklim organisasi yang mendukung pelayanan pada pelanggan secara baik terutama dalam hal kerjasama dan koordinasi dalam bekerja Namun tingkat kepercayaan dalam organisasi cenderung rendah, dimana hal tersebut kemungkinan besar terjadi karena adanya berbagai perubahan dalam manajemen, kebijakan dan prosedur dalam upaya pencarian bentuk organisasi yang sesuai. Sedangkan motivasi kerja karyawan cenderung baik. Mengenai kinerja perusahaan di tahun 2003, tampak kualitas pelayanan yang diberikan tergolong rendah dengan tingkat kepuasan pelanggan sebesar 62.5%."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T15677
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitompul, Josua
"This article attempts to scrutinize the role of expert under KUHAP and examine how Indonesian courts have interpreted and applied relevant rules and principles of the expert in selected cybercrime cases. It finds that the main role of expert in such cases is providing the courts with opinions on the legal and technical meanings of the legal provisions at stake and their contextualization in the cases. This raises a question whether law enforcement agencies comprehend the execution of the provisions. It also shows that law enforcement agencies are not always interested in getting digital forensic examination from which electronic evidence may be produced. It emphasizes that role of expert under KUHAP is equivocal and views the need to improve the role and principles. In order to improve the role of experts under Indonesian criminal law, the article describes and explains the salient features of expert evidence under Dutch law. The article concludes by making a series of recommendations."
Depok: University of Indonesia, Faculty of Law, 2018
340 UI-ILR 8:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Transmigrasi, 1990
R 333.7 IND l
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>