Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana perlindungan format TV sebagai ciptaanserta membandingkan bagaimana perlindungan hak cipta pada negara Indonesia dan Inggris dalam melindungi format TV sebagai ciptaan. Dasar dari penulisan skripsi ini dikarenakan format TV unsur-unsur yang beragam dari suatu acara TV yang jika unsur tersebut disatukan maka unsur tersebut menciptakan suatu acara TV. unsur-unsur yang terpisah satu sama lain ini menjadi suatu permasalahan dikarenakan format TV dapat dikatakan sebagai suatu ide dibandingkan ciptaan. Hal ini dikarenakan format TV merupakan suatu ide yang memiliki objek nyata. Format TV pada praktiknya telah menjadi salah satu objek transaksi dalam industri hiburan. Salah satu contohnya dari hal ini adalah pada acara TV got talent yang telah versi masing-masing pada negara yang berbeda. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah apakah format TV dapa dilindungi sebagai objek perlindungan hak cipta. Tujuan untuk membandingkan perlindungan dengan negara inggris adalah karena pada putusan Banner Universal Motion Picture vs Endemol Shine Group LTD, hakim yang memutus perkara tersebut menyatakan bahwa format TV dapatdilindungi sebagai objek ciptaan dengan ciptaan berjenis dramatic works dengan adanya kemungkinan tersebut, Penulis menganggap bahwa perbandingan hukum ini dapat membantu untuk mengembangkan penelitian mengenai perlindungan format TV sebagai ciptaan.

---

This article analyses how TV formats are protected as works and compares how copyright protection in Indonesia and England protects TV formats as works. The basis for writing this thesis is that the TV format contains various elements of a TV show which, if these elements are put together, create a TV show. These elements that are separated from each other are a problem because the TV format can be said to be an idea rather than an expression. This is because the TV format is an idea that has a real object. In practice, TV formats have become one of the transaction objects in the entertainment industry. One example of this is the TV show Got Talent, which has its own version in different countries. However, the problem in this case is whether the TV format can be protected as an object of copyright protection. The purpose of comparing protection with the UK is because in the decision of Banner Universal Motion Picture vs Endemol Shine Group LTD, the judge who decided the case stated that the TV format could be protected as an object of creation with dramatic works type creations with this possibility, the author considers that the legal comparison this can help to develop research regarding the protection of TV formats as creations."

"Bertumbuhnya mobilitas masyarakat menyebabkan juga perkembangan akan kebutuhan terhadap transportasi baik itu pribadi ataupun umum. Dengan bertumbuhnya angka jumlah kendaraan bermotor di jalan raya, tentu tidak dapat dihindari bahwa kemungkinan angka kecelakaan juga akan ikut naik. Sehingga diperlukan juga sebuah cara untuk melindungi seluruh masyarakat dalam hal terjadinya sebuah kecelakaan transportasi dengan menggunakan asuransi perlindungan kecelakaan transportasi. Mengingat hal itu, Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang hal tersebut ialah UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964 yang mana kedua Undang-Undang tersebut sudah berumur dan juga terdapat hal-hal yang pengaturannya sudah tidak relevan maupun belum mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu penelitian ini akan membahas mengenai asuransi perlindungan kecelakaan transportasi di Indonesia dengan dibandingkan dengan Inggris melalui penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi perlindungan kecelakaan transportasi di Inggris yakni Road Traffic Act 1988 memiliki cakupan yang lebih luas, menyeluruh, dan berkembang mengikuti zaman seperti dengan adanya pencakupan untuk penumpang yang berada di dalam mobil penyebab kecelakaan. Dengan itu peraturan mengenai asuransi asuransi perlindungan kecelakaan transportasi di Indonesia masih perlu diperbaharui kembali.

---

The growth of mobility in the community led to the development of the need for public and private transportation. With the growing number of motor vehicles on the roads, it is an inevitability that the number of accidents will also increase. Thus, there is also a need in a way to protect the community as a whole in the event of a transportation accident by using transportation accident protection insurance. In this case, the law in Indonesia that regulates such matter is Law No. 33 of 1964 and Law No. 34 of 1964 in which those two laws are obsolete and there are also things whose regulations are not relevant or have not kept up with the times. Therefore, this study will discuss transportation accident protection insurance in Indonesia compared to The United Kingdom through normative juridical research by conducting a literature study. The results of this study indicate that transportation accident protection insurance in the United Kingdom, namely the Road Traffic Act 1988, has a wide, more comprehensive, and evolving coverage as with the times, such as the coverage for passengers who were in the car causing the accident. Therefore, regulations regarding transportation accident protection insurance in Indonesia still need to be renewed."

"Waralaba adalah hak khusus (adalah karya intelektual manusia di Indonesia) bidang industri hak kekayaan intelektual (HAKI)) yang didukung oleh individu atau entitas bisnis yang menentang sistem bisnis dengan bisnis karakteristik untuk memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat digunakan dan/digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba. Di Indonesia, pengaturan Waralaba dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif penelitian yuridis. Penelitian yuridis dilakukan dengan penelitian hukum perpustakaan dan revisi Peraturan Waralaba No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Waralaba No. 42 tahun 2007 2007 untuk melihat perkembangan pengembangan Waralaba di Indonesia. Sementara di Inggris, peraturan tentang waralaba masih menggunakan kode etik, yaitu ECF, yang hanya merupakan kode etik, tetapi penggunaannya menjadi pedoman dan menjadi a patokan untuk hakim. Kemudian tentukan Waralaba di Inggris, yang dirinci di ECF dengan kode BFA, yang merupakan Kode BFA di samping Inggris pemerintah. Selain itu, penulis juga akan menentang hukum Waralaba di Indonesiadan Inggris, untuk melihat perspektif lain yang semakin besar Dunia waralaba di era globalisasi saat ini.

---

Franchising is a special right (a human intellectual work in Indonesia) in the field of intellectual property rights industry (IPR) supported by individuals or business entities that oppose the business system with business characteristics to market goods and/or services that have proven successful and can be used and/used by other parties based on the Franchise agreement. In Indonesia, the regulation of Franchising in Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising. The research method used in this study is normative juridical research. Juridical research was carried out with library law research and revision of Franchise Regulation No. 16 of 1997 and Franchise Regulation No. 42 of 2007 2007 to see the development of Franchise development in Indonesia. Meanwhile in In the UK, regulations on franchising still use a code of ethics, the ECF, which is only a code of ethics, but its use is a guideline and becomes a benchmark for judges. Then specify the Franchise in the UK, which is specified in the ECF with the BFA code, which is the BFA Code in addition to the UK government. In addition, the author will also oppose the Franchise law in Indonesia and the UK, to see other perspectives that are getting bigger The franchise world in the current era of globalization."

"ABSTRAKKegiatan bancassurance merupakan kerjasama bank dengan perusahaan asuransi yang memiliki banyak manfaat baik bagi bank, perusahaan asuransi, maupun nasabah. Kerjasama ini semakin banyak dilakukan di Indonesia, dan bank memiliki peran yang penting di dalamnya. Skripsi ini membandingkan tanggung jawab hukum bank dalam bancassurance di Indonesia dan Inggris, di mana Inggris merupakan salah satu negara yang mengenal kegiatan bancassurance terlebih dahulu, sebelum banyak negara-negara lain yang mengenalnya. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan bancassurance di Indonesia dan Inggris dan bagaimana perbandingan tanggung jawab hukum bank dalam kerjasama bancassurance antara di Indonesia dan Inggris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan hukum micro-comparison yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai tanggung jawab hukum bank dalam bancassurance berdasarkan peraturan yang berlaku pada kedua negara tersebut.

---

ABSTRACTBancassurance activity is a collaboration between banks and insurance companies that has a lot of benefits for banks, insurance companies, and also the customers. This collaboration is increasingly carried out in Indonesia, and banks have an important role in it. This thesis compares the responsibilities of banks in bancassurance between Indonesia and the United Kingdom, where United Kingdom is one of the countries who knew bancassurance first, before many other countries did. The main issues in this thesis are how is bancassurance regulated in Indonesia and the United Kingdom, and how is the comparison of legal responsibilities of banks between Indonesia and the United Kingdom. The method used in this study is a micro-comparison method that produces a form of juridical-normative research. This research concludes that there are similarities and differences regarding legal responsibilities of banks in bancassurance based on the regulations that apply to the two countries."

"Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara jelas terkait lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan bagi pesawat udara di Indonesia. Berdasarkan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada prakteknya yang berlaku saat ini adalah debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek jaminan fidusia karena tidak ada ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang melarang komponen pesawat sebagai objek Fidusia.. Namun, tentunya tetap dibutuhkan pengaturan hukum yang jelas terkait pengaturn hukum jaminan terhadap pesawat udara yang paling sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Dalam melakukan pembaharuan pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara tersebut, Indonesia hendaknya memperhatikan tata cara hukum jaminan Negara lain, salah satunya adalah Negara Inggris. Oleh karena itu, dalam skripsi ini dilakukan perbandingan hukum jaminan atas pesawat udara antara Indonesia dan Inggris dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa terdapat persamaan maupun perbedaan antara hukum jaminan di Indonesia maupun di Inggris. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Inggris, semua objek suatu pesawat udara baik secara utuh maupun suku cadangnya dapat dijadikan jaminan, dan di Inggris memiliki lembaga yang melakukan pendaftaran terhadap jaminan pesawat udara. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan di Inggris sangat mengakomodir pesawat udara untuk dijadikan jaminan.

---

Law no. 1 of 2009 on Aviation does not specify the security interest that can be charged for aircraft in Indonesia. Based on the Academic Paper of the National Law Development Agency, the current practice shows that debtors use Fiducia Security to charge parts on aircraft as objects of Fiducia Security because there is no provision in the Law no. 42 of 1999 on Fiducia Security which prohibits charging parts of an aircraft as the object of Fiducia Security. However, it remains necessary to renew the regulation regarding security interest in aircraft that best suits the needs. In designing the regulation, Indonesia should pay attention to law on the security interest in aircraft in other countries, especially countries that are suppliers of aircraft, among others, United Kingdom. Therefore, as an inspired function, a comparison of security interest in aircraft is made between Indonesia and the United Kingdom under comparison method producing forms of normative- juridical research. This research shows that the security interest in aircraft in Indonesia, as compared to that in the United Kingdom has similarities and differences. The main visible difference is that in the United Kingdom, all objects of an aircraft either in whole or its part can be charged as collateral, and the United Kingdom has institution that manages the registration of security interest in aircraft. This fact shows that the regulations in the United Kingdom are very accommodative to the parties that want to charge an aircraft as a collateral for the debt."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan terhadap iklan testimoni yang semakin marak ditemukan di masyarakat. Iklan testimoni adalah salah satu perkembangan konsep sponsorship yang seharusnya disertakan dengan sponsorship disclosure oleh pelaku usaha dan pihak yang mengiklankan produk dan/atau jasa tersebut. Hal ini telah lama menjadi perhatian di Inggris, dan barubaru ini digaungkan di Amerika Serikat, namun belum banyak diperbincangkan di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan penegakan kewajiban sponsorship disclosure di ketiga negara tersebut.

---

This thesis compares the different laws regarding testimonial advertising which occurs increasingly in society. Testimonial advertising is one of the developed concepts of sponsorship – which should have sponsorship disclosure attached to it by the Business and/or the endorser. This issue has long been a concern in the United Kingdom, and is recently talked about in the United States of America, but is still a foreign concept in Indonesia. This thesis investigates the comparison of enforcement of sponsorship disclosure in the three countries."

"Inovasi manusia dalam teknologi digital telah mengubah dinamika pelaku ekonomi seperti dengan munculnya skema penawaran efek melalui layanan urun dana atau securities crowdfunding (SCF). Penghimpunan modal melalui SCF menjadi salah satu alternatif untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) untuk mempermudah mendapatkan modal. Industri SCF memiliki potensi besar di Indonesia karena banyaknya demand dari pengusaha-pengusaha UMKM untuk skema pemodalan yang mudah digunakan untuk perusahaan kecil. Akan tetapi, persoalan risiko penipuan dapat menjadi hambatan besar dalam perkembangan SCF di Indonesia. Kurangnya perlindungan dari penipuan akan berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap industri SCF. Terkait isu ini, Peraturan OJK No. 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi belum mengatur secara komprehensif mengenai risiko penipuan. Sementara itu, dibutuhkan payung hukum yang sistematis untuk melindungi para Pemodal, terutama dari kejahatan penipuan yang dapat mengurangi kredibilitas industri SCF secara keseluruhan dan justru menghambat pemodalan bagi UMKM. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pendekatan perbandingan. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum atas risiko penipuan dalam SCF di Indonesia dan membandingkan pengaturannya dengan regulasi di Amerika Serikat dan Australia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai perlindungan hukum dari kejahatan penipuan dalam SCF di Indonesia serta perbandingannya dengan perlindungan hukum yang ada di negara Amerika Serikat dan Australia.

---

Human innovation in digital technology has changed the dynamics of economic actors, such as the emergence of securities offering schemes through crowdfunding or securities crowdfunding (SCF). Capital accumulation through SCF is an alternative for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to make it easier to obtain capital. The SCF industry has great potential in Indonesia due to the large demand from MSME entrepreneurs for capital schemes that are friendly for small companies. However, the issue of fraud may be a major obstacle to the development of SCF in Indonesia. Lack of legal protection will have implications on public trust in the SCF industry. Regarding this issue, OJK Regulation No. 57 of 2020 concerning Securities Offerings Through Information Technology-Based Crowdfunding Services has not comprehensively regulated the risk of fraud. Meanwhile, a systematic legal umbrella is required to protect investors, especially from fraud crimes which can reduce the credibility of the SCF industry as a whole and hinder MSMEs from gaining capital. This research method uses a normative juridical method by reviewing literature and examining relevant laws and regulations with a comparative approach. This research will discuss legal protection for fraud risk in SCF in Indonesia and compare Indonesia’s regulation with regulations in the United States and Australia. Thus, this research is expected to provide information and an overview of legal protection from fraud in SCF in Indonesia and its comparison with legal protection in the United States and Australia."

"Pengenaan denda merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Tujuan dari denda adalah untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Indonesia sedang melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang salah satu poin yang menjadi fokus amandemen adalah mengenai ketentuan denda. Perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli menimbulkan banyak pro dan kontra. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif mengenai pengaturan pengenaan denda di Kanada, Inggris, dan Korea Selatan. Pengaturan pengenaan denda pada ketiga negara tersebut dijadikan sebagai bahan rujukan terhadap pengaturan ketentuan denda di Indonesia dan sekiranya dapat menjadi masukan untuk perubahan ketentuan denda di Indonesia. Analisis dari skripsi ini mencapai kesimpulan bahwa perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli masih belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan ketentuan denda dalam ketiga negara pembanding. Dengan demikian, Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu mengkaji kembali perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli agar dapat memberi efek jera, serta disaat yang sama tetap menjamin terlangsungnya iklim persaingan usaha yang sehat oleh para pelaku usaha.

---

The imposition of fines is one of the method in enforcing Competition Law. The purpose of the fine is to deter business actors to not take similar conducts or to be followed by another potential violator. Indonesia is currently amending Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, in which one of the point that serves as the focus of the amendment is regarding provision of fines. The changes within the provisions of fines under the Bill concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition raise several pros and cons. This research is a normative legal research by using qualitative analysis concerning the regulation of imposition of fines in Canada, United Kingdom, and South Korea. The regulations on the imposition of fines in these three countries serve as materials for references towards the regulation on the imposition of fines in Indonesia and hopefully may also serve as recommendations to the amendment of the provision of fines in Indonesia. The analysis of this thesis resulted in the conclusion that the Bill of the fine provisions on the Prohibition of Monopolistic Practices is still inadequate in comparison to the fines regulations in the three compared countries. Thus, the Government and the Business Competition Supervisory Commission KPPU need to review the Bill of the fine provisions on Prohibition of Monopolistic Practices in order to give a deterrent effect and at the same time ensuring a healthy business competition by business entrepreneurs."

"Trademark dilution merupakan hak yang diberikan kepada pemilik merek untuk mencegah penggunaan merek yang sama atau serupa pada barang dan/atau jasa yang tidak bersaing, meskipun penggunaannya tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ataupun kebingungan pada konsumen. Pada dasarnya, pelanggaran merek membutuhkan adanya suatu persaingan dan apabila tidak ada persaingan di antara para pihaknya maka penggunaan merek yang serupa tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran. Doktrin trademark dilution ini kemudian diciptakan sebagai penutup dari celah ini. Dewasa ini, doktrin trademark dilution telah diadopsi oleh berbagai macam negara baik itu secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan perundang-undangannya. Konsep dari doktrin trademark dilution itu sendiri merupakan konsep hukum merek yang rumit dan relatif sulit untuk dijelaskan dan dipahami, oleh karena itu penerapan doktrinnya mungkin saja berbeda pada tiap negaranya. Dalam skripsi ini, Penulis akan menganalisis penerapan doktrin trademark dilution di negara Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia dari segi peraturan perundang-undangannya dan penyelesaian sengketanya di pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode perbandingan serta perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan terkait penerapan doktrin trademark dilution di Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia. Hukum terkait trademark dilution di Amerika Serikat lebih berkembang dan hampir menyentuh setiap detail sehingga merupakan peraturan yang sangat komprehensif, sedangkan di Inggris, peraturan yang terkandung dalam Pasal 10(3) Trade Mark Act of 1994 belum mencakup seluruh ketentuan yang relevan. Penyelesaian sengketa di Amerika Serikat dan Inggris umumnya telah menerapkan trademark dilution dengan tepat meskipun dalam pertimbangan Majelis Hakim di Inggris masih ditemukan adanya pertimbangan yang menyangkut pautkan likelihood of confusion dalam menetapkan klaim trademark dilution. Di Indonesia, meskipun sudah diatur secara implisit, unsur penting seperti kekhasan merek belum diterapkan secara maksimal baik dalam undang-undang ataupun praktiknya sehingga trademark dilution belum dapat dikatakan sudah diterapkan secara baik di Indonesia. Indonesia memerlukan memerlukan perbaikan undang-undang merek agar pengaturan terkait trademark dilution dapat menjadi lebih efektif dan tepat.

---

Trademark dilution is a right granted to brand owners to prevent the use of the same or similar brand on non-competitive goods and/or services, even though its use does not cause unfair business competition or confusion to consumers. Basically, trademark infringement requires competition and if there is no competition between the parties, the use of a similar brand is not considered an infringement. The trademark dilution doctrine was then created to close this gap. Nowadays, the doctrine of trademark dilution has been adopted by various countries either explicitly or implicitly in their laws and regulations. The concept of the trademark dilution doctrine itself is a complex and relatively difficult concept of trademark law to explain and understand, therefore the application of the doctrine may differ in each country. In this thesis, the author will analyze the application of the trademark dilution doctrine in the United States, United Kingdom, and Indonesia from the perspective of laws and regulations and the settlement of disputes in court. The method used in this research is juridical-normative with a statutory approach and comparative methods and data collection is done through literature studies. The results of this study indicate that there are some differences regarding the application of the doctrine of trademark dilution in the United States, the United Kingdom, and Indonesia. The law related to trademark dilution in the United States is more developed and touches almost every detail so it is a very comprehensive regulation, whereas in England, the regulations contained in Article 10(3) of the Trade Mark Act of 1994 have not yet covered all relevant provisions. Dispute resolution in the United States and the United Kingdom have generally applied trademark dilution appropriately although in the consideration of the High Court Judge in the United Kingdom, there are still considerations regarding the likelihood of confusion in determining trademark dilution claims. In Indonesia, although it has been regulated implicitly, important elements such as brand distinctiveness have not been applied optimally both in law and practice so trademark dilution cannot be said to have been applied properly in Indonesia. Indonesia needs to improve its trademark laws so that regulation related to trademark dilution can be more effective and appropriate."

"Indonesia telah memperbolehkan perubahan jenis kelamin sebagaimana tertuang di dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengkategorikan perubahan jenis kelamin sebagai peristiwa penting lainnya. Akan tetapi, pengaturan tersebut hanya sebatas panduan administratif, tanpa adanya pengaturan mengenai persyaratan seseorang untuk melakukan perubahan jenis kelamin. Berbeda dengan Indonesia, Inggris Raya dan Iran memiliki ketentuan yang spesifik mengatur mengenai perubahan jenis kelamin seseorang. Inggris Raya mengatur perihal perubahan jenis kelamin di dalam Gender Recognition Act 2004 yang memiliki standar-standar tertentu yang seseorang perlu tempuh untuk melakukan perubahan jenis kelamin, begitupula dengan Iran yang memiliki peraturan yang tercantum di dalam Fatwa Ayatollah Khomeini yang mengizinkan perubahan jenis kelamin, selama seseorang mengalami gender identity disorder. Inggris Raya dan Iran juga mengatur mengenai dampak jika seseorang telah melakukan perubahan jenis kelamin, sedangkan Indonesia belum mengaturnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan maupun persamaan antara hukum mengenai perubahan jenis kelamin seseorang antara Indonesia dengan Inggris Raya dan Iran. Adapun persamaan tersebut terletak pada status jenis kelamin setelah melakukan perubahan, kutipan pada akta lahir, pengajuan permohonan permohonan perubahan jenis kelamin tidak dapat ditolak sebelum diperiksa, alat bukti maupun barang bukti yang memadai, serta khusus dengan Inggris Raya dan Indonesia, dapat dilakukanupaya banding. Di lain sisi, perbedaan antara Indonesia dengan Inggris Raya dan Iran terletakpada keberadaan dasar hukum, pihak yang mengevaluasi permohonan, persyaratan seseorang untuk melakukan perubahan, status perkawinan, sertifikat yang membuktikan telah dilakukannya perubahan jenis kelamin, serta antara Indonesia dengan Iran, terdapat perbedaan khusus, yakni Iran tidak dapat mengajukan upaya banding apabila permohonan pertamaditolak.

---

Indonesia has allowed sex change as stated in the Explanation of Article 56 paragraph (1) of

the Population Administration Law which categorizes sex change as another important event. However, these arrangements are only limited to administrative guidelines, without any regulation regarding the requirements for someone to change sex. In contrast to Indonesia, the United Kingdom and Iran have specific provisions governing changing one's sex. The United Kingdom regulates the matter of changing sex in the Gender Recognition Act 2004 which has certain standards that a person needs to go through to change sex, as well as Iran which has

regulations listed in the Fatwa of Ayatollah Khomeini which allow changing sex, as long as a

person experiencing gender identity disorder. United Kingdom and Iran also regulate the impact if someone has changed sex, while Indonesia has not regulated it. The results of this study found that there were differences or similarities between the laws regarding changing a person's sex between Indonesia and the United Kingdom and Iran. The similarity lies in the status of gender after making changes, citations on birth certificates, submissions of requests for gender changes cannot be rejected before being examined, sufficient evidence and evidence, and specifically with United Kingdom and Indonesia, appeals can be made. On the other hand, the difference between Indonesia and the United Kingdom and Iran lies in the existence of a legal basis, the party evaluating the application, the requirements for a person to make a change, marital status, a certificate proving that a sex change has been made, and between Indonesia and Iran, there is a special differences, where Iran cannot appeal if the first application is rejected."