Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi Gadai Efek secara hukum di Indonesia dalam ranah perlindungan pemegang Gadai Efek. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dalam pengumpulan data. Gadai Efek merupakan sebuah bentuk layanan pemberian pinjaman yang menggunakan saham dan/atau obligasi tanpa sertifikat (scriptless) sebagai bentuk jaminan dalam transaksi perjanjian kredit antara pihak-pihak yang berkontrak. Kemudahan yang ditawarkan oleh Gadai Efek mengakibatkan jaminan ini menjadi pilihan banyak orang dalam bertransaksi. Namun, hingga kini peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gadai Efek masih berpusat pada aturan Gadai yang secara umum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan tidak adanya pengaturan Gadai Efek secara terperinci untuk melindungi pemegang dan pemberi Gadai Efek di Indonesia, maka masih terdapat kesimpangsiuran dalam pengeksekusiannya. Kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sebagai langkah pembaharuan pengaturan seluruh jaminan benda bergerak di Indonesia, yang mana pengaturan ini tidak terlepas dari pengaturan pengeksekusian Gadai Efek di Indonesia sebagai upaya pengadaan kepastian hukum.Tulisan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi Gadai Efek secara hukum di Indonesia dalam ranah perlindungan pemegang Gadai Efek. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dalam pengumpulan data. Gadai Efek merupakan sebuah bentuk layanan pemberian pinjaman yang menggunakan saham dan/atau obligasi tanpa sertifikat (scriptless) sebagai bentuk jaminan dalam transaksi perjanjian kredit antara pihak-pihak yang berkontrak. Kemudahan yang ditawarkan oleh Gadai Efek mengakibatkan jaminan ini menjadi pilihan banyak orang dalam bertransaksi. Namun, hingga kini peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gadai Efek masih berpusat pada aturan Gadai yang secara umum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan tidak adanya pengaturan Gadai Efek secara terperinci untuk melindungi pemegang dan pemberi Gadai Efek di Indonesia, maka masih terdapat kesimpangsiuran dalam pengeksekusiannya. Kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sebagai langkah pembaharuan pengaturan seluruh jaminan benda bergerak di Indonesia, yang mana pengaturan ini tidak terlepas dari pengaturan pengeksekusian Gadai Efek di Indonesia sebagai upaya pengadaan kepastian hukum. Tulisan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi Gadai Efek secara hukum di Indonesia dalam ranah perlindungan pemegang Gadai Efek. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dalam pengumpulan data. Gadai Efek merupakan sebuah bentuk layanan pemberian pinjaman yang menggunakan saham dan/atau obligasi tanpa sertifikat (scriptless) sebagai bentuk jaminan dalam transaksi perjanjian kredit antara pihak-pihak yang berkontrak. Kemudahan yang ditawarkan oleh Gadai Efek mengakibatkan jaminan ini menjadi pilihan banyak orang dalam bertransaksi. Namun, hingga kini peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gadai Efek masih berpusat pada aturan Gadai yang secara umum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan tidak adanya pengaturan Gadai Efek secara terperinci untuk melindungi pemegang dan pemberi Gadai Efek di Indonesia, maka masih terdapat kesimpangsiuran dalam pengeksekusiannya. Kini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sebagai langkah pembaharuan pengaturan seluruh jaminan benda bergerak di Indonesia, yang mana pengaturan ini tidak terlepas dari pengaturan pengeksekusian Gadai Efek di Indonesia sebagai upaya pengadaan kepastian hukum.

---

This paper analyzes how the execution of Securities Pledge is legally implemented in Indonesia in the realm of Securities Pledge holder protection. This paper is prepared by using doctrinal research method in data collection. Securities Pledge is a form of lending service that uses shares and/or bonds without certificates (scriptless) as a form of collateral in credit agreement transactions between contracting parties. The convenience offered by Securities Pledge has resulted in this guarantee becoming the choice of many people in transactions. However, until now, the laws and regulations applicable to Securities Pledge are still centered on the rules of Pledge which are generally regulated in the Civil Code. Due to the absence of a detailed Securities Pledge regulation to protect Securities Pledge holders and pledgers in Indonesia, there is still confusion in its execution. Now, the Ministry of Law and Human Rights is preparing the Draft Law on Movable Object Guarantee as a step to renew the regulation of all movable object guarantees in Indonesia, which is inseparable from the regulation of Securities Pledge execution in Indonesia as an effort to provide legal certainty."

"Dalam penetapan Bea Masuk terdapat enam metode (pasal 15 UUNo.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan), namun tidak jarangDirektorat Jendral Pajak c.q. Kantor Pelayanan Bea dan Cukaimenetapkan tidak berdasarkan hieraki yang ditetapkan olehundang-undang. Kantor Pelayanan dalam menetapkan nilai pabeanselalu menggunakan plafond harga apabila mereka tidak mengertiterhadap barang yang diimpor. Perlakuan tersebut sangatmerugikan importir karena selalu penetapan KPBC lebih tinggidaripada nilai yang dilaporkan dalam PIB oleh importir.Saranayang digunakan oleh KPBC untuk mengoreksi nilai pabean adalahSurat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM)atau yang umumnya disebut Nota Pembetulan. Dengan terbitnyaSPKPBM upaya hukum yang ditempuh oleh wajib pajak secarahierarki adalah upaya keberatan kepada Direktorat Jendral Beadan Cukai dan banding Ke Pengadilan Pajak. Pada tahap keberatanpada umumnya wajib pajak dalam posisi yang lemah, sehinggaupaya banding WP sering tidak diterima kecuali diadakan audit.Akan tetapi dalam upaya Banding tidak jarang WP yangdimenangkan. Namun keberhasilan WP di tingkat banding tidakdisertai kemenangan didalam prakteknya. WP dipersulit untukmengambil Customs Bond serta restitusi. Fiskus menolak untukmemberikan imbalan bunga kepada WP. Upaya hukum yang dapatditempuh WP adalah gugatan baik lewat Perdata maupun PTUN.Tindakan fiskus tidak memenuhi kewajiban membayar imbalan bungadapat digugat lewat jalur perdata, sedangkan tindakanmempersulit dapat ditempuh lewat jalur Peradilan TUN. CustomBond dalam yang digunakan dalam bidang kepabeanan secarayuridis menggunakan konstruksi hukum Penanggungan (Borghtoch)seperti yang diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata."

"ABSTRAKPT. Pegadaian mempunyai motto yang dipegang teguh, yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang Gadai tidak sesuai prosedur, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Pemberi Gadai yang dirugikan menjadi pokok permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan bertipe Penelitian Hukum Normatif, bersifat deskriptif analitis dan data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Akibat hukum apabila Pejabat Lelang melakukan kesalahan prosedur dalam pelelangan barang Gadai di PT. Pegadaian Tanjung Duren Cabang Jakarta Barat, yaitu: mendapat peringatan tertulis, dan wajib bertanggung jawab dan mengganti segala kerugian yang ditimbulkannya. Perlidungan Hukum untuk Pemberi Gadai yang dirugikan oleh pihak PT. Pegadaian Tanjung Duren Cabang Jakarta Barat dalam hal ini kurang diutamakan.

---

ABSTRACTPT. Pegadaian have adhered to the motto, which is "Solving Problems Without Problems". How the legal consequences of the officer conducting the auction Auction Pawn improper procedures, how legal protection against being harmed Giving Pledge is an issue being investigated. The research method used type Normative Legal Research, analytical, descriptive and qualitative data were analyzed using deductive logic. Legal consequences if the officials made a mistake Auction items in the auction procedure Pawn in PT. Pegadaian Branch Tanjung Duren, West Jakarta, ie: get a written warning, and shall be responsible for and replace any damages resulting therefrom. Legal Protection for Giving Pledge are harmed by the PT. Pegadaian Branch Tanjung Duren, West Jakarta in this case the lack of precedence."

"Gadai yang diatur pada Pasal 1150-1160 KUH Perdata merupakan jaminan kebendaan bagi benda bergerak, hal mana dengan ini dapat digunakan untuk saham yang berkedudukan sebagai benda bergerak berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang- Undang Perseroan Terbatas. Keberadaan jaminan mendorong pemberian kredit, dan pemberian kredit berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara. Meskipun demikian, seiring dengan kemajuan masyarakat dewasa ini, pengaturan gadai dalam KUH Perdata sudah berusia lebih dari 100 tahun. Ditemukan juga bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan di Indonesia per tahun2019 cukup rendah, hanya 6% lelang eksekusi dari total non-performing loan perbankan, hal mana eksekusi ini masih didominasi oleh Hak Tanggungan. Di sisi lain, Singapura yang kerap kali menggunakan saham sebagai objek jaminan memperoleh nilai tertinggi dalam indikator penilaian “enforcing contracts” Doing Business yang dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 2020. Penulis dengan ini bertujuan membandingkan pengaturan gadai saham dengan mortgage over shares dan melihat apakah Indonesia dapat mencontoh pengaturan Singapura.

---

Pledge, as regulated under Article 1150-1160 of Indonesian Civil Code, is a type of security interest available for movable property. Shares, indicated as a movable property by the Article 60 paragraph (1) Law No. 40 of 2007 as amended by Law No. 11 of 2020, is therefore applicable for pledge. The existence of security encourages the provision of credit, and the provision of credit has the potential to increase economic growth and prosperity of a country. However, in contrast to the progress of today’s society, the arrangement of pledge in the Indonesian Civil Code is more than 100 years old. In addition to that, the execution of security rights as of 2019 can also be said to be low, only 6% of the execution auction of all the nonperforming bank loans, of which is still dominated by Mortgage. Singapore, on the other hand, recognize shares as a collateral object and also received the highest score in the Doing Business “enforcing contracts” assessment indicator issued by the World Bank in 2020. The author hereby aims to compare the arrangement of pledged shares of Indonesia with mortgage over shares of Singapore and see if Indonesia can emulate the Singapore arrangements."

"Permasalahan penelitian tesis ini tentang: (1) Hubungan kondisi sosial ekonomi nasabah dengan pernah tidaknya nasabah menunggak; (2) Praktik gadai syariah; dan (3) Kontribusi jenis penerimaan gadai syariah terhadap pertumbuhan pendapatan di PULS Dewi Sartika Jakarta.Untuk melihat hubungan kondisi sosial ekonorni nasabah dengan pernah tidaknya nasabah yang menunggak, digunakan metode binomial logic-likelihood. Praktik gadai syariah digunakan analisis perbandingan-diskriptif--ex post facto. Sedangkan kontribusi jenis penerimaan gadai syariah terhadap pertumbuhan pendapatan di PULS Dewi Sartika digunakan analisis share atau kontribusi.Karakteristik nasabah berprofesi sebagai mahasiswa, berpendapatan rendah, berat barang jaminan emas antara 2-5 gr, dan pemanfaatan pinjaman untuk keperluan konsumtif mempunyai peluang lebih kecil pemah mertunggak di PULS Dewi Sartika.Praktik gadai syariah yang berhubungan dengan marhun terbatas pada marhun emas saja; Penggunaan marhun bih tidak terlalu diperhatikan karena yang penting, nasabah dapat mengembalikan pinjamannya; Akad yang digunakan adalah gardhul hasan (administratif) dan Sarah (simpanan); Batasan waktu pembayaran marhun bih dan tat-if simpanan ada kecenderungan belum sesuai syariah; proses pelelangan terbatas, dan DPS masih belum dimiliki di PULS Dewi Sartika.PULS Dewi Sartika selama setahun operasionalnya telah mendapatkan pemasukan Rp 282.540.700, di mana penerimaan dari jenis iiarah cukup dominan, Rp 250.146.600 (88,53 %), dengan rata-rata tingkat pertutubultan 240,03 %, lebih tinggi dari tingkat rata-rata pertumbuhan total pendapatan, yang hanya 44,11 %.

---

The research matters are regarding: (1) Correlation between customer's social economic condition with the occurrence of customer's arrears; (2) Islamic mortgage practice; and (3) Contribution from type of Islamic mortgage revenue into growth of earnings in Dewi Sartika Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta.

In order to analyze the con-elation between customer's social economic condition with the occurrence of customer's arrears, it is used binomial logic-likelihood method. On the other hand, analysis of ex post facto-descriptive-comparative is used to review Islamic mortgage practice. Meanwhile, analysis of share or contribution is used to probe the contribution from type of Islamic mortgage revenue into growth of earnings in Dewi Sarnia Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta.

Characteristics of customers are students, low income, weight of gold collateral is about 2 - 5 grams, and loan performance for consumptive purposes has smaller chances to be in an-ears in Dewi Sartika Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta.

Islamic mortgage practice which is related to marina: (collateral) is limited to only gold mat-hurt; marhun bih performance Is not to be the main connem since the important thing is the ability of customers to paid off their loan; it uses qardhul hasan (administrative) and ijarah (deposit) covenants; while for time limit for marhun bih and deposit rate payment there is a deviation tendency from its Islamic guidance; confined auction process, and there is no DPS in Dewi Sartika Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta.

Dewi Sartika Islamic Outlet Pawnshop of Jakarta has obtained its earnings of Rp 282,540,700 during its one operational year, in which revenue from Ijarah type is quite dominant of Rp 250,146,600 (88.53 %), on the growth rate average of 240.03 %, higher than its growth rate average of total income that is only 44.11 %."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana proses penerbitan serta bentuk tanggung jawab dari akuntabilitas hasil investasi Blue Bond yang diterbitkan oleh Indonesia di Pasar Obligasi Jepang. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Blue Bond merupakan suatu obligasi yang berkelanjutan yang menggunakan konsep ekonomi biru, yang termasuk dalam 17 Sustainable Development Goals. Indonesia menerbitkan Blue Bond di Pasar Obligasi Jepang pada tahun 2023 untuk mendukung proyek-proyek yang memperhatikan kelestarian laut dan sumber daya air bersih, sesuai dengan kerangka kerja Republic of Indonesia SDGs Government Securities Framework dan panduan Blue Finance yang diterbitkan oleh ICMA. Penerbitan Blue Bond oleh Indonesia ini dapat menegaskan dukungan Indonesia terhadap sustainable financing mengingat Indonesia sudah pernah menerbitkan green sukuk dalam mata uang USD dan SDGs bond dalam mata uang Euro. Namun, karena Blue Bond diterbitkan di Pasar Obligasi Jepang, penting untuk memastikan bahwa proses penerbitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.08/2019 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional. Selain itu, penting juga untuk diketahui mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab dari akuntabilitas hasil investasi Blue Bond terhadap para investor. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga integritas Indonesia di pasar sustainable financing dunia. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia harus memperkuat akuntabilitas dan menegaskan komitmennya melalui langkah-langkah konkret. Langkah-langkah konkret tersebut antara lain dengan menggunakan framework yang diterima oleh investor, menyusun laporan tahunan, serta melakukan external review. Dengan demikian, memiliki pemahaman mendalam mengenai bagaimana proses penerbitan serta bentuk tanggung jawab dari akuntabilitas hasil investasi Blue Bond yang diterbitkan oleh Indonesia dapat membangun reputasi yang kuat bagi Indonesia dalam komunitas keuangan global sebagai negara yang bertanggung jawab secara ekologis dan berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

---

This paper analyzes how the issuance process and the form of responsibility for the accountability of Blue Bond investment returns issued by Indonesia in the Japanese Bond Market. This work was created using doctrinal research approaches. Blue Bond is a sustainable bond based on the blue economy idea, which is incorporated in the 17 Sustainable Development Goals. Indonesia issued a Blue Bond in the Japanese Bond Market in 2023 to support projects that pay attention to marine sustainability and clean water resources, in compliance with the Republic of Indonesia SDGs Government Securities Framework and Blue Finance guidelines issued by ICMA. The issuance of Blue Bond by Indonesia can emphasize Indonesia's support for sustainable financing considering that Indonesia has already issued green sukuk denominated in USD and SDGs bond denominated in Euro. However, since the Blue Bond is issued in the Japanese Bond Market, it is important to ensure that the issuance process is in accordance with applicable regulations, such as the Minister of Finance Regulation No. 215/PMK.08/2019 on the Sale and Repurchase of Foreign Exchange Government Securities in the International Market. In addition, it is also important to know how the responsibility of the accountability of Blue Bond investment returns to investors. This is very important to maintain Indonesia's integrity in the global sustainable financing market. To achieve this goal, Indonesia must strengthen accountability and emphasize its commitment through concrete actions. These concrete actions include following an investor-accepted framework, compiling annual reports, and performing external evaluations. Thus, having an in-depth understanding of how the issuance process as well as the form of accountability for Blue Bond investment returns issued by Indonesia can help Indonesia establish a strong reputation in the global financial community as an environmentally responsible country committed to sustainable development."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk inenguji pengaruh tingkat kelengkapan disclosure terhadap cost elf debt, serta untuk mengetahui arah huhungan tersebut. Karena penelitian ini difokuskan untuk meneliti pengaruh disclosure terhadap cost of debt maka pertanyaan yang ditelaah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh negatif peningkatan level disclosure terhadap cost of debt.Karena fokus penelitian pada cost of debt maka penelitian ini menggunakan obligasi sebagai objek penelitian. Obligasi yang digunakan adalah obligasi yang diterbitkan dari tahun 1997-2000. Sedangkan untuk perhitungan disclosure didapatkan melalui laporan tahunan perusahaan yang menerbitkan obligasi dari tahun 1996-1999.Penelitian ini menggunakan variabel independen utama yaitu kelengkapan urcwdatory disclosure dan variabel kontrol yang diperkirakan mempengaruhi cost of debt. Dasar penentuan indek kelengkapan disclosure digunakan peraturan BAPEPAM No:17/Bapepam11996. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan antara lain margin laba, jumlah total aktiva perusahaan, dan waktu jatuh tempo obligasi (Lang dan Lundholm. 1993 ; Ziebart dan Rieter. 1997).Variabel dependen penelitian ini adalah cost of debt. Penelitian ini inendefinisikan cost of debt melalui dua pendekatan. Pendekatan tersebut adalah Yield lo Maturity (YIELD) dan serta tingkat bunga efektif (BUNGA) obligasi yang pertama kali terbit pada t+l. Proksi untuk YIELD dan BUNGA ini digunakan berdasar penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sengupta (1998).Pengujian atas model pertama (BUNGA) dan model kedua (YIELD) dilakukan dengan metode regresi linear berganda dengan tehnik OLS (ordirnny least square). Regresi dilakukan antara variabel independen berupa tingkat kelengkapan disclosure heserta variabel kontrol dengan variabel dependen berupa Yield to Maturity (YIELD) serta tingkat bunga efektif (BUNGA). Hasil pengujian model pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif kelengkapan disclosure terhadap cost of debt yang signifikan pada tingkat alpha 5% (tanda negatif ini sesuai dengan ekspektasi tanda sebeluninya). Sedangkan pada model kedua juga menunjukkan basil yang sama yaitu terdapat pengaruh negatif yang signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarli kredilor akan mempertimbangkan kelengkapan disclosure pada mandatory disclosure dalam melihat risiko adanya default. Sehingga apabila hal lain diasumsikan tidak berubali maka perusahaan yang memiliki tingkat kelengkapan yang hesar akan dapat menikmati cost of debt yang yang kecil."

"Bagi investor, obligasi pemerintah merupakan aset yang cenderung berisiko rendah, namun krisis hutang yang belum lama terjadi di Eropa membuktikan bahwa risiko tersebut sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, investor perlu mengetahui aset yang dijadikan sebagai hedge dan safe haven ketika terjadi penurunan pada perekonomian, khususnya pada pasar obligasi pemerintah Indonesia. Penelitian ini hendak menganalisis kemampuan logam mulia dan logam dasar sebagai instrumen hedging dan safe haven untuk pasar obligasi pemerintah, selama periode 2004-2013. Dengan menggunakan GARCH, penelitian ini menganalisis dua periode krisis, yaitu krisis keuangan dan krisis hutang Eropa, diperoleh bahwa logam mulia lainnya, khususnya perak mampu memberikan perlindungan bagi investor pada penurunan secara mendadak dalam perekonomian dibandingkan emas. Untuk logam dasar, tembaga, aluminium, dan nickel menunjukkan kemampuan yang lebih kuat sebagai safe haven dibandingkan logam mulia. Ditemukan bahwa memegang logam secara individu memberikan perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan memegang portofolio logam. Terakhir, dengan menganalisis performa logam 20 hari setelah terjadi syok negatif pada harga obligasi, ditemukan bahwa perak merupakan logam yang memiliki performa terbaik.

---

Government bond is known to be low risk, but the recent debt crisis has proven that the risk is likely to happen. Therefore, investors have the necessary to know which asset could provide the protection from sudden decrease in the economy, specifically within the Indonesian government bond market. By analyzing 10 different metals during 2004-2013 this research aims to find potential hedging instruments and safe haven assets for the Indonesian government bond market. Using GARCH, this research analyzes two crisis periods, the financial crisis and European debt crisis, it was found that other precious metals, specifically silver, provide greater compensation for the bond market losses than gold. While industrial metals such as copper, aluminum, and nickel tend to outperform precious metals as hedge and safe haven at certain times. Also, holding the metals individually will offer a greater protection than in the form of portfolio and within analyzing the performance 20 days after an immediate negative bond price shock, it was shown that silver is the best performing metal within the period."

"Penelitian ini adalah penelitian tentang Obligasi Beragun Aset. Penelitian ini menggunakan Simulasi Monte-Carlo sebagai pengganti data expected recovery rate yang datanya tidak tersedia di Indonesia Sehingga dapat diprediksi Obligasi Beragun Aset dari originator 14 Bank yang telah Go Public di Indonesia mana saja dan pada pemberian kredit pada sektor ekonorni mana saja yang layak untuk diterbitkan, pada tingkat expected recovery rate berapa Obligasi Beragun Aset tersebut layak untuk diterbitkan, dan baga!mana karakteristik dari Obligasi Beragun Aset di Indonesia sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan.Penelitian ini menghasilkan 3 proposisi tentang Obligasi Beragun Aset, yaitu: 1.) Obligasi Beragun Aset yang lebih disukai adalah Obligasi Beragun Met yang merniliki probabilitas default pada kredit yang disekuritisasikan yang lebih besar. 2.)Semakin besar default probability la-edit yang disekuritisasikan dalam suatu Obligasi Beragun Aset maka semakin besar sensitivitas perubahan harga terhadap perubahan expected recovery ratenya 3.)Perubahan harga suatu Obligasi Beragun Met, berbanding lures atau positif dengan perubahan expected recovery ratenya.Proposisi pertama konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Blume, Keim, dan Patel (1991), Penelitian dalam tesis ini adalah untuk Efek Beragun Met yang memberikan kupon tetap kepada pemiliknya atau disebut sebagai Obligasi Beragun Aset Pendapatan Tetap dan sama sekali tidak menyinggung Efek Beragun Aset yang berbentuk saham dan Obligasi Beragun Aset Bunga Mengambang.

---

This study is concerning the Asset Backed Bonds. The research uses the Monte-Carlo Simulation as a substitute for the expected recovery rate data which is not available in Indonesia. Consequently, it can be predict which sector credit of originator 14 Go Public Banks that can be issued as Asset Backed Bonds and at what expected recovery rate and how the characteristic of Asset Backed Bonds in Indonesia uses this calculation.

This research produces 3 propositions regarding Asset Backed Bonds: 1). The most preferable Asset Backed Bonds is the one that has larger default probability in its securitized credit. 2.) The bigger default probability of securitized credit, its price changes becoming more sensitive to its expected recovery rate. 3.) The price changes of Asset Backed Bonds are positively related to the changes of its expected recovery rate.

The first proposition is consistent with the results found by Blume, Kelm, and Patel (1991). The research in this thesis only discuss the Mortgage Backed Securities which give fixed coupon rate to its owner, also known as the Fixed Rate Asset Backed Bonds and doesn't mentioning the Mortgage Backed Securities in stocks form and Floating Rate Asset Backed Bonds."