Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik perebutan kekuasaan dalam Kerajaan Johor pada abad ke-18 ikut menyeret orangorang Bugis yang ada di kawasan tersebut. Keberhasilan menaklukkan Raja Kecik membuat Upu Daeng Bersaudara mendapat jabatan penting dalam Kerajaan Johor sebagai Yang Dipertuan Muda (YDM) dan dinikahkan dengan para bangsawan Melayu serta saudara perempuan sultan. Secara tidak langsung, dua hal ini membuat identitas sebagai orang Bugis perlahan menghilang. Keturunan Bugis yang menikah dengan orang Melayu tidak lagi menyandang nama daeng, melainkan nama raja. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan identitas kultural. Penelitian ini menunjukkan bahwa keturunan Bugis yang hidup dan menetap di Kerajaan Riau Johor sejak abad ke-18 dikenal sebagai Melayu Bugis. Hal tersebut berangkat dari penggunaan nama ‘raja’, yang merupakan satu bentuk identitas kultural baru bagi orang Bugis yang sudah berbaur dengan orang Melayu. Penggunaan nama ‘raja’ dimulai sejak dilibatkannya keturunan Bugis dalam pemerintahan serta pernikahan antara bangsawan Bugis dengan Melayu"

"Fenomena konflik internal yang muncul pada masa Perang Dingin, membuka kesempatan PBB untuk berperan lebih besar dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Operasi perdamaian PBB yang berkembang dengan pesat pasca Perang Dingin merupakan salah satu bentuk respon dari tantangan-tantangan yang muncul pada saat ini. Operasi perdamaian PBB yang dilakukan pasca Perang Dingin merupakan operasi multidimensi yang meliputi aktivitas peacekeeping dan peacebuilding.Kompleksitas konflik internal yang terjadi di Sierra Leone, yang diakibatkan oleh faktor pemerintahan yang buruk dan faktor eksploitasi berlian secara illegal, menimbulkan jatuhnya korban sipil dalam jumlah yang sangat besar, dan juga menimbulkan berbagai masalah lainnya, seperti meningkatnya kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya jumlah pengungsi. Melihat ketidakberdayaan pemerintah Sierra Leone dalam mengatasi konflik tersebut, maka menarik PBB, dalam kaitannya sebagai organisasi internasional, untuk ikut campur tangan dalam memulihkan dan mencapai perdamaian di negara tersebut.Dalam tesis ini, penulis mencoba menganalisa tentang peran yang dilakukan Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam proses penyelesaian konflik internal Sierra Leone pada periode tahun 1994-2005, melalui usaha-usahanya sebagai mediator bagi pihak-pihak yang bertikai dan juga mengirimkan pasukan operasi perdamaian di negara tersebut.

---

The internal conflict phenomenon that emerged in Cold War time, opened the United Nations opportunity to play a bigger role in an effort to maintain international peace and security. The United Nations peace operation that developed fast post-Cold War, was one of the forms as the response from challenges that emerged at the moment. The United Nations peace operation that was carried out post-Cold War was the multidimensional operation that covered the peacekeeping and peacebuilding activity.Because of the bad governance and illegally diamond exploitation?s factor, the internal conflict complexity in Sierra Leone caused the fall of civil casualties in the very big number, and also caused various other problems, like the increase in poverty and the unemployment as well as the increase of the number of refugees. Saw the powerlessness of the Sierra Leonean government in overcoming this conflict, then attracted the United Nations, as an international organization, to take part in the interference in restoring and achieving peace in this country.In this thesis, I'm trying to analyzed about the role that was carried out by the United Nations Peacekeeping Operation Forces in the process of the internal Sierra Leonean conflict resolution in the period 1994-2005 , through their efforts as the mediator among dispute parties and also sent troops of the peace operation in this country."

"Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dan bertujuan untuk dapat melihat perkembangan pelembagaan Partai Demokrat baik yang berjalan sebelum terjadinya konflik hingga pasca terjadinya konflik di internal Partai Demokrat. Dalam konteks dan latar tersebut selanjutnya penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terkait dengan bagaimana konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dapat mempengaruhi institusionalisasi di Partai Demokrat. Dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik dan teori institusionalisasi partai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam Teknik pengumpulan data, data primer di peroleh melalui metode wawancara dengan informan yang terkait, dan data sekunder di peroleh melalui studi dari berbagai referensi yang berasal dari buku, penelusuran terhadap berbagai situs yang memuat hasil riset, dokumen partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik internal Partai Demokrat dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan yang terjadi di internal partai. Terjadinya Konflik tersebut juga didasari pada adanya dominasi elit yang kuat dalam mempengaruhi jalannya organisasi. Sehingga, kuatnya personafikasi figur di Partai Demokrat tersebut memberikan dampak negatif terhadap pelembagaan Partai Demokrat berdasarkan pada empat dimensi teori institusionalisasi dari Randall dan Svasand (2002) yakni pada dimensi kesisteman, identitas nilai, otonomi kebijakan dan pengetahuan publik.

---

This study is motivated by the existence of conflicts that occurred within the Democratic Party and aims to be able to see the development of Democratic Party institutions both before the conflict occurred and after the conflict occurred within the Democratic Party. In this context and background, this research will then be carried out. This study aims to find answers related to how internal conflicts within the Democratic Party can affect the institutionalization of the Democratic Party. In analyzing this research, researchers used conflict theory and party institutionalization theory. This study uses a descriptive qualitative research method. In data collection techniques, primary data was obtained through interviews with relevant informants, and secondary data was obtained through studies of various references from books, searches of various sites containing research results, documents of political parties. The results of this study indicate that the internal conflict of the Democratic Party has an impact on the existence of power struggles that occur within the party. The occurrence of this conflict also opposes the domination of strong elites in influencing organizational temptation. Thus, the strong personification figure in the Democratic Party has a negative impact on the institutionalization of the Democratic Party based on the four dimensions of institutionalization theory from Randall and Svasand (2002), namely on the systemic dimension, value identity, policy autonomy and public knowledge."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menelaah evolusi ketimpangan dan polarisasi pendapatan di Indonesia beserta sumber-sumbernya sepanjang 2002-2012. Di sini, ketimpangan tidak hanya diulas dalam konteks ketimpangan outcome (seperti pendapatan atau pengeluaran), namun juga ketimpangan kesempatan terhadap kebutuhan dasar individu seperti pendidikan, air bersih, dan listrik. Dengan mengadopsi model Esteban dan Ray (2011), penelitian ini juga mengulas bagaimana peranan ketimpangan dan polarisasi pendapatan, fraksionalisasi etnis, serta faktor-faktor sosial ekonomi lainnya terhadap kejadian konflik di Indonesia.Studi ini menemukan bahwa ketimpangan dan polarisasi pengeluaran di Indonesia ditemui cenderung meningkat secara bersamaan sepanjang 2002-2012. Fenomena peningkatan ketimpangan dan polarisasi tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, namun juga pada lingkup wilayah desa-kota, kawasan barat-timur, serta kelompok provinsi kaya sumberdaya alam (SDA) dan tidak (nonSDA). Hasil dekomposisi menemukan bahwa wilayah perkotaan lebih berperan terhadap total ketimpangan dan polarisasi pendapatan nasional ketimbang wilayah perdesaan. Pada kelompok kawasan barat-timur dan kelompok provinsi SDA-nonSDA, kontributor terbesar total ketimpangan dan polarisasi adalah kawasan barat dan kelompok provinsi nonSDA. Berdasarkan jenis pengeluaran, pengeluaran non-makanan merupakan penyumbang terbesar total ketimpangan dan polarisasi di Indonesia selama periode 2002-2012.Berbeda dengan ketimpangan dan polarisasi yang cenderung meningkat, ketimpangan kesempatan dasar anak usia sekolah di Indonesia secara umum ditemui cenderung menurun. Fakta positif ini memperlihatkan bahwa tidak hanya peluang atau kesempatan dasar anak usia sekolah di Indonesia yang semakin baik, namun juga distribusi kesempatan tersebut cenderung semakin merata. Berdasarkan sumber-sumbernya, pendidikan kepala keluarga, pendapatan rumah tangga, dan wilayah (desa-kota) merupakan faktor yang berkontribusi dominan terhadap ketimpangan kesempatan di Indonesia sepanjang 2002-2012.Terakhir, studi ini menemukan bahwa tingginya tingkat ketimpangan dan polarisasi pendapatan, serta fraksionalisasi etnis berperan dalam meningkatkan risiko konflik di wilayah provinsi Indonesia. Pada bagian ini juga ditemui bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi berpotensi mengalami risiko konflik yang tinggi pula. Begitu juga provinsi dengan tingkat populasi yang tinggi berpeluang mengalami konflik yang lebih tinggi. Terakhir, bagian ini menemukan adanya keterkaitan antara konflik dengan beberapa jenis pengeluaran pemerintah daerah, yakni: belanja pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial. Di sini ditemui hampir seluruh jenis belanja pemerintah yang

---

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the evolution of income inequality and income polarization as well as its decompositions in Indonesia over 2002-2012. Here, inequality is not only viewed as the inequality of outcomes (such as income or expenditure), but it also covers inequality of opportunity in access to set of basics goods and services, such as education, clean water, and electricity. By adopting a behavioral model of conflict from Esteban and Ray (2011), this study also discussed the role of income inequality, income polarization, ethnic fractionalization, as well as socio-economic factors in explaining the incidence of conflict in Indonesia provinces over 2002-2012.

The results showed that income inequality and income polarization in Indonesia tended to increase simultaneously throughout 2002-2012. The phenomenon of rising inequalities and polarization did not only occur at the national level, but it also occurs at the regional level, namely rural and urban regions, eastern Indonesia and western Indonesia, and natural resource-rich province and non-natural resource-rich province as well. Results drawn from decomposition found that the role of urban area to the total inequality and polarization was more dominant than that rural area. In the east and west regions, the largest contributor of the total inequality and polarization was the western region. In natural resource-group province, it is found that the non-natural resourcerich province was the largest contributor. Meanwhile, in relation to the type of expenditures, it is found that non-food expenditure was the largest contributor in explaining total inequality and polarization during that period.

In contrary, this study found that inequality of opportunity in access to set of basics goods and services tended to decline. This positive fact shows that not only the basic opportunities of school-age children in Indonesia is getting better, but also the distribution of the basic opportunity tends to be uneven. From the decomposition results, this study also found that the education of household head, household income, and region (rural-urban) were dominant factors contributing to inequality of opportunity in Indonesia during 2002-2012.

Finally, this study verified that the high degree of income polarization, ethnic fractionalization, and income inequality associated with the high probability of conflict. It also found that socio-economic factors, such as poverty, unemployment, population, and natural resources, as well as several types of local government exependiture appear to be significantly associated with conflict."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan prosedur audit ICOFR (Internal Control over Financial Reporting) atas akun mesin besar dan mesin kecil pada Departemen Pengelolaan Uang (DPU) dan Departemen Pengelolaan Sistem Informasi (DPSI). Evaluasi didasarkan pada kerangka teori mengenai pengendalian internal berdasarkan COSO Internal Control – Integrated Framework, teori ICOFR, pedoman umum audit internal, dan prosedur audit inspeksi. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur audit atas akun mesin besar dan mesin kecil tersebut telah sesuai dengan kerangka evaluasi yang digunakan. Refleksi diri mengenai pengalaman magang menjelaskan bahwa banyak pengalaman yang diperoleh dan pelajaran yang diambil selama magang untuk meningkatkan kemampuan diri kedepannya

---

This internship report aims to evaluate the implementation of ICOFR (Internal Control over Financial Reporting) audit procedures for large and small machine accounts in the Department of Money Management (DPU) and the Department of Information Systems Management (DPSI). The evaluation is based on a theoretical framework regarding internal control based on the COSO Internal Control – Integrated Framework, ICOFR theory, general internal audit guidelines, and inspection audit procedures. The results of the evaluation show that the implementation of audit procedures for large machine and small machine accounts is in accordance with the evaluation framework used. Self- reflection about the internship experience explains that a lot of experience was gained and lessons learned during the internship to improve self-ability in the future. "

"Penelitian ini ingin melihat bagaimana gambaran adult attachment style dan cara penyelesaian konflik serta perbedaan cara penyelesaian konflik terhadap orang yang memiliki attachment style tertentu pada hubungan romantis emerging adulthood di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental yaitu korelasional. Penelitian terdiri dari 289 partisipan yang sedang menjalani hubungan romantis pada usia 18-25 tahun. Variabel adult attachment style diukur menggunakan The Experiences in Close Relationship – Revised (ECR-R) oleh Fraley, Waller dan Brennan (2000) dan variabel cara penyelesaian konflik diukur menggunakan Romantic Partner Conflict Scale (RPCS) oleh Zacchilli, Hendrick dan Hendrick (2009). Hasil yang didapatkan yaitu sebagian besar partisipan memiliki secure dan preoccupied attachment style dan cara penyelesaian konflik yang compromise dan avoidance. Melalui teknik korelasi chi square dan crosstabulation ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan cara penyelesaian konflik antara orang memiliki secure dan preoccupied attachment.

---

This aim of this study is to see how adult attachment style describes and how to resolve conflict and also resolve conflict resolution methods for people who have a certain attachment style in romantic relationship that emerged during the Pandemic COVID-19. This research is a non-experimental research that is correlational. The study consisted of 289 participants who were in romantic relationships at the age of 18-25 years. Adult attachment style variables were measured using The Experiences in Close Relationship – Revised (ECR-R) by Fraley, Waller and Brennan (2000) and variable conflict resolutions were measured using Romantic Partner Conflict Scale (RPCS) by Zacchilli, Hendrick and Hendrick (2009). The results obtained, most of the participants have a secure and preoccupied attachment style and for conflict resolution is compromise dan avoidance. Through the correlation technique of chi square and crosstabulation, it was found there is differences way to resolve conflicts between people who have a secure and preoccupied attachment."

"Konstitusi RI menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Namun, puluhan tahun sejak kemerdekaan Republik Indonesia, konflik akibat pendirian rumah ibadat masih jamak terjadi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kaum minoritas di daerah mayoritas penduduk memeluk agama berbeda mengalami hambatan dalam mendirikan rumah ibadat. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana negara memainkan peran dalam konflik yang berlangsung di tengah masyarakat dalam kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Filadelfia di Kabupaten Bekasi dan Gereja Katolik Santa Clara di Kota Bekasi. Disebutkan oleh Theda Skocpol, negara bersifat otonom dan negara memiliki instrumen-instrumen untuk mencapai tujuannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan standpoint dalam penanganan konflik di dua kasus tersebut memengaruhi proses penyelesaian konflik sekaligus menguji otonomi negara. Dalam kasus Gereja HKBP Filadelfia, peran "civil society" melalui kelompok kepentingan (interest groups) yang menolak pembangunan gereja memberi kontribusi negatif pada penyelesaian konflik karena berhasil menaklukkan otoritas politik demokratis, yaitu negara yang direpresentasikan oleh Pemda Kabupaten Bekasi.

---

The Indonesian Constitution guarantees the independence of every citizen in embracing and worshiping according to their religion and beliefs. However, decades since the independence of the Republic of Indonesia, conflicts due to the construction of houses of worship are still common. Some cases show that minorities in majority areas of different religions experience obstacles in establishing a hous of worship. The purpose of this research is to find out how the state plays a role in the ongoing conflict in society with two case studies, namely the rejection of the establishment of the Filadelfia HKBP Church in Bekasi Regency and the Santa Clara Catholic Church in Bekasi City. As stated by Theda Skocpol, the state is autonomous and the state has instruments to achieve its own goals. The method used in this research is qualitative method. The data collection techniques used in this research are interviews, and documentary studies. The results showed that the standpoint differences in conflict resolution in the two cases affected the conflict resolution process and at the same time tested state autonomy. In the case of the HKBP Filadelfia Church, the role of "civil society" through interest groups who refused the church's construction contributed negatively to conflict resolution because it succeeded in conquering democratic political authority, namely the State represented by the Bekasi Regency local government."

"Tesis ini membahas perubahan paradigma auditor internal, dan bagaimana perubahan paradigma tersebut berperan dalam proses manajemen risiko pada salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. Auditor internal merupakan unsur penting dalam entitas. Auditor internal memiliki peran untuk memberikan nilai tambah bagi entitas, dengan melakukan peran selain melakukan fungsi audit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber. Maupun dengan menyebarkan kuesioner kepada individu-individu yang menjadi subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor internal telah mengalami perluasan peran dalam entitas, dan telah meninggalkan peran penjaga. Tetapi disisi lain auditor internal masih belum berperan secara penuh dalam manajemen risiko, terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan tetapi tidak dilakukan oleh auditor internal.

---

The focus of this study is the paradigm change of internal auditor, and how the changing play a role in the risk management process on one state-owned company in Indonesia. Internal auditor is an element that essential in a entity. Internal auditor role is to give an adding value, by doing function other than audit role. The research was conducted using a descriptive approach through observation and interviews with some parties. Questionnaire also were given to individual that becomes subject in this research. The results indicate that the obeserved internal auditor has expand it role in the entity, and leaving the role of a watchdog. But on the other hand the internal auditor is still not fully participate in the risk management, there are some roles that can be done but not done by the internal auditor."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai beberapa faktor penyebab audit delay dengan memasukkan faktor efektivitas komite audit sebagai variabel pemoderasi. Variabel utama yang digunakan adalah financial distress, kompleksitas operasi dan ukuran KAP. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi data panel dan metode purposive sampling. Sumber data yang digunakan yaitu seluruh perusahaan selain perusahaan dalam industri keuangan dan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2016. Financial distress diukur dengan model prediksi kebangkrutan Altman Revised Z Score (1983) sedangkan kompleksitas operasi ukur dengan jumlah entitas anak perusahaan. Efektivitas komite audit diukur dengan menggunakan indeks skoring yang dikembangkan oleh Hermawan (2009). Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini tidak menemukan bukti empiris bahwa efektivitas komite audit mempu memoderasi hubungan financial distress dengan audit delay, dan hubungan kompleksitas operasi dengan audit delay

---

This study aims to obtain empirical evidence on several factors causing audit delay by including the effectiveness of the audit committee as a moderating variable. The main variables used are financial distress, operating complexity and size of Public Accounting Firm. This research uses quantitative method with panel data regression model and purposive sampling method. Source of data used is all companies other than companies in the financial and mining industries that listed on the Indonesia Stock Exchange from year 2012 through 2016. Financial distress is measured by the Altman Revised Z Score prediction bankruptcy model (1983) while the complexity operations was measured with the number of subsidiaries. The effectiveness of the audit committee was measured using the scoring index developed by Hermawan (2009). Based on the test results, this study found no empirical evidence that the effectiveness of the audit committee is able to moderate the relationship of financial distress with audit delay, and the relationship of the complexity of operations with audit delay."