Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2020, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan kebijakan bantuan biaya pendidikan atau yang disebut Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) yang merupakan kelanjutan dari kebijakan Bidikmisi yang sudah ada sejak tahun 2010 untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi warga negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam implementasinya kebijakan ini masih dijumpai sejumlah permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, penyalahgunaan dana, hingga persoalan teknis keterlambatan pencairan dana. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan KIP Kuliah di Universitas Indonesia yang merupakan salah satu perguruan tinggi pelaksana kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder melalui studi literatur, analisis melalui teknik triangulasi data, serta teori utama untuk analisis adalah Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan Paul A. Sabatier dan Daniel A. Mazmanian (1983). Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan KIP Kuliah di Universitas Indonesia belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Berdasarkan konsep model implementasi kebijakan Paul A. Sabatier dan Daniel A. Mazmanian (1983) beserta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di dalamnya membuktikan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan kembali. Hal ini terlihat dari konteks formulasi kebijakan, aspek finansial, serta teknis pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya selaras dan perlu penataan kembali.

---

In 2020, the Government, through the Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, issued a policy on education fee assistance or what is called the Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) which is a continuation of the Bidikmisi policy that has existed since 2010 to increase the expansion of access and learning opportunities in Higher Education for Indonesian citizens who are economically disadvantaged. In implementing this policy, a number of problems are still encountered, such as inaccurate targets, misuse of funds, and technical problems with delays in disbursement of funds. In this regard, this research has the aim and objective of providing an overview of the factors that influence the implementation of the KIP Kuliah policy at the University of Indonesia, which is one of the universities implementing this policy. This research uses a post-positivism approach, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data through literature study, analysis through data triangulation techniques, and the main theory for analysis is the Policy Implementation Model put forward by Paul A. Sabatier and Daniel A. Mazmanian (1983). The results of this research reveal that the implementation of the KIP Kuliah policy at the University of Indonesia has not been fully implemented well. Based on the policy implementation model concept of Paul A. Sabatier and Daniel A. Mazmanian (1983) along with the factors that influence policy implementation, it proves that there are still several indicators that need to be improved again. This can be seen from the context of policy formulation, financial aspects, and technical aspects of policy implementation which are not yet fully aligned and need to be reorganized."

"Skripsi ini membahas tentang analisis implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini memaparkan mengenai implementasi dan konten dari program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar belum diterapkan dengan baik di Jakarta. Sosialisasi mengenai pengetahuan tentang program Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum dilaksanakan dengan baik. Dampaknya masyarakat kurang paham mengenai fungsi dan pentingnya program KJP ini untuk diterapkan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan program KJP menyebabkan rentannya kecurangan terjadi dari pihak-pihak yang terkait.

---

This Thesis examines the policy analysis Kartu Jakarta Pintar program. This research describe about implementation and content Kartu Jakarta Pintar program. This research used qualitative methods with descriptive research. The result of this research is the implementation of the policy Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented well in Jakarta. Socialization of Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented properly. People do not know the impact on the function and urgency of the program. On the other hands, the lack of government oversight of the implementation of the program led to the vulnerability of fraud occurs from related parties. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Post Positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analik. Peneliti menganalisis Implementasi Penggunaan Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori Edward III. Pendekatan dalam teori implementasi kebijakan berkembang dari top-down ke bottom-up. Karena kedua pendekatan dianggap penting, maka munculah pendekatan hibrida, Pendekatan bottom-up khususnya dianggap penting saat ini dengan munculnya prinsip good governance yang mempertimbangkan pemangku kepentingan/stakeholders dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat permasalahan pada faktor kesiapan masyarakat dalam menerima bantuan Program Kartu Jakarta Pintar.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the factors that influence the implementation of Jakarta Card Smart Policy in DKI Jakarta Province. The research approach used is Post Positivist. Data were collected by in depth interviews, observations, and document studies. This research is a descriptive analytical research. Researchers analyzed the Implementation of Smart Card Use Jakarta based on Edward III theory. The approach in theory of policy implementation evolves from top down to bottom up. Since both approaches are important, hybrid approaches are emerging. Bottom up approaches are particularly important today with the emergence of good governance principles that take into account stakeholders in policy implementation. The results showed that there was a problem in the community 39 s readiness factor in receiving the assistance of Smart Card Program Jakarta."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi Pasar Senen sebagai suatu kebijakan yangdilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya dalamrangka menanggulangi peristiwa kebakaran Pasar Senen yang terjadi pada 25April 2014. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi pedagangPasar Senen. Penelitian ini dilakukan secara post-positivis dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Senen, hanya duafaktor yang memiliki pengaruh signifikan yakni faktor komunikasi dan faktor sumber-sumber. Sementara empat faktor lainnya yakni standar dan sasarankebijakan, diposisi, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial ekonomi merupakan faktor pendukung dan tidak menjadi faktor dominan dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang Pasar Senen.

---

This research discussed about the factors that influence policy implementation of Pasar Senen sellers rsquo relocation as a policy carried out by the Provincial Government of DKI Jakarta through PD Pasar Jaya in order to overcome PasarSenen fire incident that occurred on 25th April 2014. Therefore, the purpose of thisresearch was to explain the factors that influence policy implementation of Pasar Senen sellers rsquo relocation. Research is done in post positivist with a descriptivedesign. The result showed from the six factors that influence policy implementation of Pasar Senen sellers rsquo relocation, only two factors that had significant influence. They were communication factor and resources factor.While the other four factors standard and target policy, dispotition, bureaucratic structure, and socio economic environment were the supporting factors and notbecame the dominant factors of the policy implementation of Pasar Senen sellers rsquo relocation."

"Penelitian ini mengenai Persepsi Guru Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Penelitian yang dilakukan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serang, Provinsi Banten.Penelitian ini mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Kebijakan adalah model George C. Edwards III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi atau sosialisasi dan sumberdaya manusia belum mendukung untuk pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional Pada dimensi struktur birokrasi artinya bahwa struktur birokrasi sudah memadai.

---

The research is about teacher perceptions of factors that affecting the implementation of pioneering international standart school policy. This research located in SMP Negeri 1 Serang, Banten Province.The purpose is to examine the factors that influence the implementation of pioneering international standart school policy both in depth and detail. The research is analyzed by using George C. Edwards III Implementation Policy Model. This model explains that there are four variables that play an important role in achieving a successful implementation, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method of this reseach used both of quantitative and qualitative.The results showed that the factor of communication or socialization and human resources not support to the implementation of pioneering international standart school policy in the dimensions of bureaucratic structure which means that bureaucratic structure is adequate."

"ABSTRAKPenelitian dilatar belakangi oleh terjadinya dualisme kurikulum yang saat inidigunakan dalam pendidikan Indonesia. Terdapat sebagian besar sekolah yangmenggunakan KTSP 2006 dan sebagian sekolah yang menggunakan Kurikulum2013. Kurikulum 2013 disahkan di masa Mendikbud Moh.Nuh yang kemudiandiimplementasikan secara serentak pada tahun ajaran 2014/2015. Tiga bulansetelah implemetasi serentak dilakukan, muncul hasil evaluasi Kurikulum 2013.Kemudian terbitlah Permendikbud No.159/2014 Tentang Evaluasi Kurikulumyang pada intinya menjelaskan bahwa evaluasi telah dilaksanakan sehinggapedoman evaluasi pada Permendikbud No.81A/2013 tidak lagi berlaku. Pascaperalihan jabatan, Mendikbud Anies Baswedan melihat keganjilan tersebut danmenugaskan Tim Sebelas untuk meninjau Permendikbud No. 159/2014. Hasilnyamengungkapkan bahwa evaluasi tersebut terburu-buru dan pelaksanaanKurikulum 2013 terkesan dipaksakan. Oleh sebab itulah diterbitkanPermendikbud No.160/2014 tentang penundaan Kurikulum 2013.Analisa kasus menggunakan konsep Evaluasi dalam Kebijakan Pendidikan OlehUS Committee in Program Evaluation in Education Assembly yang menjelaskancara ideal melakukan evaluasi pada kebijakan yang menyangkut pendidikan.Konsep Policy Development Framework oleh Meredith Edwards yangmemberikan pemaparan tahapan kebijakan publik yang detail dan pokokpertanyaan dalam melakukan studi evaluasi. Penelitian berjenis eksplanatifanalisisdan argumentative. Peneliti melakukan studi lapangan untukmengumpulkan informasi. Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan pihakterkait di lingkungan Kemendikbud, mencari dokumen terkait di Badan Penelitiandan Pengembangan Kemendikbud, dan menambah informasi pendukung melaluiartikel berita di media massa.Penelitian menemukan bahwa terdapat agenda politik yakni untuk membangunwarisan kinerja yang dilakukan baik oleh Mendikbud Moh. Nuh maupunMendikbud Anies Baswedan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalamproses kebijakan publik, tidak berlaku proses tahapan melainkan siklus. Sebabmasalah bisa jadi tidak dituliskan dalam hasil evaluasi tapi justru evaluasi itusendiri adalah awal masalah

---

ABSTRACTThe background research is the dualism curriculum which currently used inIndonesian education. There is a majority of schools that use KTSP 2006 andsome schools use the Curriculum of 2013. Curriculum 2013 was ratified in theMendikbud Moh.Nuh period, then it is implemented simultaneously in theacademic year 2014/2015. Three months after the implementation is donesimultaneously, appeared evaluation results of Curriculum 2013. Then publishedPermendikbud 159/2014 About the Curriculum Evaluation which basicallyexplains that the evaluation has been carried out so that the evaluation guidelineson Permendikbud No.81A / 2013 are no longer valid. Post-transition office,Education Minister Anies Baswedan identify those anomalies and assign TimSebelas to review Permendikbud No. 159/2014. The results reveals that theevaluation results on Permendikbud No.159/2014 was published in a rush and theimplementation of Curriculum 2013 somewhat forced to happened. That is whyEducation Minister Anies Baswedan published Permendikbud 160/2014 aboutthe postponement of Curriculum 2013 implementation.Analysis of this case are using the concept of Policy Evaluation in Education ByUS Committee in Program Evaluation in Education Assembly which describes theideal way to evaluate the policies relating to education. The concept of PolicyDevelopment Framework by Meredith Edwards which exposure stage of publicpolicy detail and basic questions within an evaluation study. The research is kindof analytical-explanation and argumentative research. Researchers conducted afield study to collect information. Information obtained from interviews withstakeholders in Kemendikbud, seeking documents related Kemendikbud Researchand Development Agency, and add some supporting information through newsarticles in the mass media. The study found that there is a political agenda whichis to build a legacy by both the Education Minister Moh. Noh and EducationMinister Anies Baswedan. The results of this study explains that in the process ofpublic policy, do not apply stages form but preferably use cycle form. Because theproblem may not be written in the results of the evaluation but rather be thatevaluation itself is the beginning of the problem"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di DKI Jakarta dimasa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan program kartu prakerja yaitu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data ketenagakerjaan dan perantara untuk penyuluhan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait program kartu prakerja. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan terdapat permasalahan ketanagerkajaan yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran setelah terjadinya pandemic Covid-19 dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di sisi lain dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja menuai banyak kontrofersi dari segi struktur organisasi yang tidak memberi kewanangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan manfaat yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi Pustaka yang menjadi data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini penerapan kebijakan program kartu prakerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan anggaran yang efektif dan memadai, struktur organisasi yang tepat, komunikasi yang cepat jelas dan dua arah, keterlibatan stakeholder sebagai pembuat kebijakan bersama, peralatan dan teknologi yang tepat dan sesuai, dan lokasi yang tepat. Terdapat juga beberapa permasalahan dari berbagai aspek yaitu dalam struktur organisasi yang tidak memberikan kewenangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan juga manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dalam hal peningkatan kompetensi kerja. 

---

This study aims to determine the factors that influence the performance of the implementation of the pre-employment card program policy in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic which was carried out by the implementing organization for the pre-employment card program policy, namely the Deputy for Digital Economy and MSMEs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Job Creation Committee, Team Executors, Implementing Management, and Disnakertrans DKI Jakarta Province as providers of employment data and intermediaries for counseling the people of DKI Jakarta regarding the pre-employment card program. This is a problem because there are employment problems which until now have not been well resolved in Indonesia and especially DKI Jakarta is the center of the economy in Indonesia which has experienced an increase in the number of unemployed after the Covid-19 pandemic where this problem must be resolved immediately so that the central government makes policies through Presidential Regulation Number 36 of 2020 which was changed to Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Work Competence through the Pre-Employment Card Program. On the other hand, the implementation of the pre-employment card program policy has resulted in a lot of controversy in terms of the organizational structure which does not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and the benefits are not really felt by the people of DKI Jakarta. The method used in this research is post-positivist, with data collection techniques, namely in-depth interviews as primary data, library studies as secondary data, and the analysis used is descriptive. The results of this study The results of this study the implementation of the pre-employment card program policy is influenced by several factors, namely the use of an effective and adequate budget, the right organizational structure, clear and two-way communication, the involvement of stakeholders as joint policy makers, the right and appropriate equipment and technology, and exact location. Contained several problems from various aspects, namely in the organizational structure that did not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and also the benefits that the people of DKI Jakarta had not yet felt in terms of increasing competence work."

"Penelitian ini mengangkat masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan swasembada benih padi unggul bersertifikat di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan swasembada benih padi unggul bersertifikat di Kabupaten Bogor dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan penangkaran benih padi dan pengembangan perbenihan. Meskipun ketersedian benih dalam sistem produksi benih saat ini belum dapat mengakomodir kebutuhan petani. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan adalah pengawasan yang telah dilakukan dengan optimal dan sikap pelaksana kebijakan yang mendukung petani. Faktor penghambat meliputi kurangnya komunikasi dan koordinasi antar setiap bidang/seksi, kurangnya sumber dana yang tersedia, kurangnya SDM (petani), pemberian sanksi yang belum diatur, dan lahan yang semakin sempit.

---

This study raised the question about the factors that affect the implementation of the policy of self-sufficiency of rice seed certified superior in Kabupaten Bogor. This study uses a post-positivist approach to the method of data collection through in-depth interviews and documentation study. The results showed that the implementation of the policy of self-sufficiency in rice seed certified superior in Kabupaten Bogor done through the development of rice seed breeding and seed development. Despite the availability of seeds in a seed production system can not currently accommodate the needs of farmers. As for the supporting factors in the implementation of food security policy is supervision will be made with optimal and attitudes implementing policies that support farmers. Inhibiting factors include the lack of communication and coordination between each field / section, the lack of available sources of funds, lack of human resources (farmers), sanctions which have not been regulated, and the land is getting narrower."

"Pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah. Kabupaten Lebak sebagai daerah yang dekat dengan ibukota negara namun masih tertinggal, termasuk dalam bidang pendidikan. Melihat kondisi buruk pendidikan dasar di Kabupaten Lebak dimana standar nasional pendidikan masih menghadapi banyak kendala. Penjaminan mutu pendidikan melalui implementasi kebijakan standarisasi pendidikan nasional menjadi sangat krusial. Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan standardisasi pendidikan nasional di tingkat sekolah dasar di Lebak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan SNP pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Lebak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Hasilnya adalah Standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan adalah yang paling bermasalah. Selain konten dan faktor konteks kebijakan, ada faktor lain seperti geografis dan akses, budaya lokal dan pengaruh peraturan pemerintah. Saran yang dapat diberikan dari penelitian yang dilakukan adalah pembangunan sarana pendidikan dan akses menuju sekolah. Hal ini dikarenakan kendala yang terjadi di ketiga Sekolah Dasar yang menjadi sampel penelitian adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mencapai standar nasional pendidikan di Kabupaten Lebak, perlu adanya penggalian sumber pendanaan yang lain selain Bantuan Operasional Sekolah BOS dan perlu adanya peraturan yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan supaya menjamin keamanan badan publik.

---

Basic education is an obligation that must be provided by the government. Lebak District as an area close to the state capital but still bad condition including in the field of education. Seeing the bad condition of basic education in Kabupaten Lebak where the national standard of education still faces many obstacles. Quality assurance of education through the implementation of national education standardization policy becomes very crucial. The focus of this research is the application of national education standardization at the primary school level in Lebak.

The purpose of this study is to analyze the implementation of National Education Standards SNP policy at the primary school level in Kabupaten Lebak and the factors that influence it. This research is post positivist research. Data were collected using in depth interview and observation. The result is the standard of facilities, infrastructure and financing standards are the most problematic. In addition to content and policy context factors, there are other factors such as geography and access, local culture and the influence of government regulations.

Suggestions that can be given from research conducted is the development of educational facilities and access to schools. This is because the constraints that occur in the three primary schools that become the research sample is the standard of educational facilities and infrastructure. In order to achieve the national standard of education in Kabupaten Lebak, it is necessary to extract other sources of funding other than Bantuan Operasional Sekolah BOS and the need for a regulation that regulates community participation in the provision of education to ensure the security of public institutions."

"Penelitian ini mengenai Persepsi Pemangku Kepentingan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Penelitian yang dilakukan Pada Sekolah Model Di DKI Jakarta, yaitu: SDN Cempaka Putih Barat 16 Jakarta Pusat, SDN Merunda 02 Pagi Jakarta Utara, SDN Meruya Selatan 06 Jakarta Barat, SDN Menteng Atas 04 Jakarta Selatan, dan SDN Kramatjati 24 Jakarta Timur. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta dan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi pendidikan inklusif adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Karena penelitian ini mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas, dan keakuratan deskripsi setiap variable dan keakuratan hubungan antara satu varibel dengan variable lain, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara quantitative research dan qualitative research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif belum berjalan dengan baik, sumberdaya dalam penyelenggraan pendidikan inklusif yang belum memadai adalah sarana dan prasarana, disposisi penerimaan guru dan orang tua siswa normal terhadap anak berkebutuhan khusus sangat baik, sedangkan struktur organisasi masih dalam kategori cukup memadai.

---

AbstractThis research on Stake Holder Perception About The Factors That Influence The Succes Of Policy Implementation. Research conducted at the SDN Cempaka Putih Barat 16 Central Jakarta, SDN 02 Pagi Jakarta Merunda North, South Meruya SDN 06 Jakarta, SDN Menteng Atas 04 South Jakarta, and SDN Kramatjati 24 East Jakarta. This study will examine in depth and detail about the implementation of inclusive education policy in the provinces of DKI Jakarta and the factors that influence the success of policy implementation. Policy implementation model used in analyzing the implementation of inclusive education is a model put forward by George C. Edward III. This model explains that there are four variables that play an important role in achieving successful implementation, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Because this study is questioned the meaning of an object in depth and thorough, and accurate description of each variable and the accuracy of the relationship between one variable with another variable, then the method used in this study is a mix method quantitative research and qualitative research. Results showed that communication in the implementation of inclusive education has not been going well, resource in inclusive education is inadequate infrastructure, teachers' acceptance and disposition of the parents is normal to children with special needs very well, while still in the category of organizational structure is quite adequate."