Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya afirmasi pembangunan bagi daerah kepulauan telah didorong oleh berbagai pihak, reorientasi paradigma pembangunan dalam mewujudkan poros maritim dunia ditempuh salah satunya melalui inisiatif RUU Daerah Kepulauan yang diusung oleh DPD. Salah satu butir utama dalam regulasi tersebut ialah terkait Dana Khusus Kepulauan (DKK) sebagai penerimaan baru bagi daerah kepulauan untuk mempercepat pembangunan daerah kepulauan. Pada tulisan ini akan dibahas dampak kebijakan DKK terhadap ketimpangan alokasi dana transfer antardaerah. Untuk menjawab tujuan, ditelusuri definisi daerah kepulauan, persoalan saat ini, konsep DKK yang diajukan serta pengaruh DKK pada ketimpangan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi ex-ante dengan pendekatan with-versus-without comparison dan menggunakan metode penelitian campuran antara kualitatif yakni analisis konten regulasi dan literatur, serta kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang tersedia. Hasil temuan evaluasi ini ialah masih terdapat persoalan dalam mendefinisikan daerah kepulauan terutama kriteria gugusan pulau dan kesatuan sosial budaya ekonomi dan geografis, serta adanya batasan kewenangan urusan pemerintahan di bidang kelautan yang hanya diberikan kepada pemerintahan provinsi. Selain itu kinerja daerah kepulauan berbeda-beda pula tergantung karakteristik geografis, fisik dan administratif daerah, sehingga tantangan, persoalah, yang ditangani tidak seragam antardaerah kepulauan. Sebaliknya, berdasarkan hasil analisis justru yang terlihat jelas ialah ketimpangan jawa-non jawa, barat Indonesia dan timur Indonesia serta perkotaan dan perdesaan. Kesimpulannya adalah dengan skenario DKK yang diperoleh dari 5% DTU nasional akan meningkatkan kesenjangan alokasi sebesar 25.12% apabila DKK dialokasikan pada daerah kepulauan BKSDK (8 wilayah). Jika DKK ditransfer ke seluruh daerah kepulauan yang memenuhi kriteria maka ketimpangan alokasi meningkat hingga 40.66%. Konvergensi DAK Tematik Kepulauan dan eksplorasi pembiayaan kreatif yang berbasis kelautan (marine based financing) dapat dipertimbangkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah kepulauan."

"Pembangunan kesehatan menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode tahun 2005 – 2025. Keberhasilannya ditandai dengan peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, penurunan AKI, AKB, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan.

Penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dengan indikator pembangunan Kesehatan berupa persalinan dengan bantuan tenaga keseahtan dan cakupan imunisasi dasar lengkap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK Fisik Bidang Kesehatan berpengaruh negatif terhadap indikator cakupan persalinan dengan bantuan tenaga Kesehatan namun tidak berpengaruh terhadap cakupan imunisasi dasar lengkap, sedangkan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Kesehatan berpengaruh negatif terhadap indikator cakupan persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan maupun terhadap cakupan imunisasi dasar lengkap.

Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan agar alokasi DAK Bidang Kesehatan diarahkan untuk pencapaian tujuan pemerintah di bidang kesehatan. Memperhatikan terdapat indikasi inefisiensi pada pengelolaan DAK Bidang Kesehatan direkomendasikan juga agar ke depannya alokasi DAK Bidang Kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan peningkatan monitoring, evaluasi, serta pemeriksaan pada pengelolaan DAK Bidang Kesehatan.

---

Health development is one of the government’s major programs as outlined in the National Long-Term Development Plan for the period 2005 – 2025. Its success is marked by an increase in public health status, a decrease in MMR, IMR, and clean and healthy living behavior. This is in line with the government's goals in allocating the Specific Allocation Fund for the Health Sector.

This study tries to examine the effect of the Specific Allocation Fund for Health with Health development indicators in the form of childbirth with the assistance of health professionals and complete basic immunization coverage.

The results showed that the infrastructure Specific Allocation Fund in the Health Sector had a negative effect on the indicators of delivery coverage with the assistance of health professionals but did not affect the complete basic immunization coverage, while the Non-Physical that the Specific Allocation Fund in the Health Sector had a negative effect on the coverage indicators of deliveries with the assistance of health professionals as well as on the complete basic immunization coverage. 

Based on these results, it is recommended that the allocation of DAK in the Health Sector is directed towards achieving the government's goals in the health sector. Taking into account that there are indications of inefficiency in the management of DAK in the Health Sector, it is also recommended that in the future the allocation of DAK in the Health Sector be adjusted to the needs followed by increased monitoring, evaluation, and examination of the DAK management in the Health Sector."

"Statistik pendidikan di Indonesia menunjukan kesenjangan pendidikan masih tinggi apabila dibandingkan antarwilayah. Ketimpangan tersebut dilihat melalui perbandingan indeks pendidikan antara wilayah serta disparitas Angka Partisipasi Kotor (APK) tingkat SD dan tingkat SMP level kab./kota per provinsi pada tahun 2021. Penelitian ini mempelajari bagaimana pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal setelah adanya kebijakan pemberian DAK Fisik afirmasi bidang pendidikan. Menggunakan data panel 3 tahun, hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan afirmasi kepada daerah tertinggal melalui DAK fisik afirmasi pendidikan, berdampak positif dan signifikan pada pembangunan sektor pendidikan dasar (SD dan SMP), hal tersebut dibuktikan dengan dampaknya terhadap APK yang signifikan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui proksi jumlah SiLPA/SiKPA turut serta memberikan dampak terhadap capaian pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal, semakin besar jumlah SiLPA/SiKPA maka dapat memberikan dampak negatif.

---

Indonesia's education statistics show the education gap is still high when compared between regions. This inequality is seen through a comparison of the education index between regions and the disparity in Gross Participation Rate (GER) at the elementary and junior high school at the district/city per province in 2020. This study examines how the development of the education sector in underdeveloped areas after the policy of providing affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education. Using 3-year panel data, the results of the study show that the affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education has a positive and significant impact on the development of the basic education sector (SD and SMP), this is evidenced by its significant impact on APK. The performance of regional financial management through the number of SiLPA/SiKPA proxies has an impact on the achievement of education sector development in underdeveloped areas, the greater the number of SiLPA/SiKPA it can have a negative impact."

"Penyakit tidak menular merupakan masalah kesehatan yang menonjol di area perkotaan, salah satunya Diabetes Melitus. Pasien dengan penyakit kronis seperti Diabetes Melitus seringkali mengalami masalah psikososial ketidakberdayaan. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas intervensi keperawatan terhadap penyelesaian masalah ketidakberdayaan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa intervensi keperawatan, seperti afirmasi positif dan melatih kemampuan klien dapat secara efektif menurunkan gejala ketidakberdayaan.

---

Non-communicable diseases are prevalent among urban society, including Diabetes Mellitus. Patients with chronic illness, such as Diabetes Mellitus, frequently suffer from powerlessness as psychosocial problem. This study was aimed to depict the effectiveness of nursing intervention in overcoming powerlessness. The result of this study showed that powerlessness nursing intervention, such as positive affirmation and skill enhancement could effectively reduce powerlessness symptoms."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan Random Effect Model(REM) dan analisis jalur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) DAK berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal; (2) belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap IPM; (3) DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM; dan (4) DAK berpengaruh tidak langsung secara signifikan positif terhadap IPM melalui belanja modal."

"Desa Saliki, sebagai bagian dari ekosistem Mahakam Delta yang unik, memiliki sejumlah masalah pembangunan.Kawasan ini memiliki simpanan minyak dan gas yang ditambang oleh berbagai perusahaan multinasional. Sektor inimemberikan kontribusi yang besar untuk pendapatan nasional. Daerah ini juga memiliki hutan bakau, yang mendorongmasyarakatnya untuk membuat tambak udang yang luas. Sejak tahun 1999, pemerintah kabupaten Kutai Kartanegaratelah mengadakan sebuah program pemberdayaan bernama Gerbang Dayaku (Gerakan Pengembangan PemberdayaanKutai), yang dilanjutkan dengan Gerbang Raja (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera). Sejumlah perusahaanminyak dan gas yang beroperasi di daerah ini juga mengadakan berbagai program pemberdayaan masyarakat sebagaibentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, terdapat sejumlah masalah pemberdayaan yang penting seperti tidakadanya kebutuhan yang dirasakan (perceived needs) akan perlunya pemberdayaan masyarakat dan juga belumditetapkannya peran penggerak utama untuk keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat.Saliki Village, as part of a unique ecosystem of the Mahakam Delta, has various development problems. This regioncontains oil and gas deposits, which have been mined by multinational companies. This sector has given significantcontribution to national income. This area is also covered by mangrove forest that encourages the community to openextensive shrimp ponds. Since 1999, the local government of Kutai Kartanegara has launched a specific developmentprogram called Gerbang Dayaku (Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai), continued with Gerbang Raja(Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera). Oil and gas companies operating in the region have also launched variouscommunity development programs as their corporate social responsibility. However, the lack of community’sdevelopment perceived needs and unestablished prime mover role to hold the community’s economic sustainabilityhave become significant development problems."

"Pulomas area has a strategic position. If the development of this area is put into action, this area can lessen current human density in center business and shopping centre in central, south, and west region of Jakarta. The development of Pulomas area that is currently managed by PT Pulomas Jaya is similar to the management of service through special district. However, the concept of Kawasan Khusus is still being disputed by many experts until now. There are three research questions that submitted in this research. First, what is the real meaning of 'Kawasan Khusus' Second, which aspects to consider in determining 'Kawasan Khusus' Third, can Kawasan Terpadu Pacuan Kuda Pulomas be categorized as a 'Kawasan Khusus' This research applies positivist approach with qualitative data collection technique to answer these research questions.The term 'special district' accomodates what is described as 'Kawasan Khusus' in Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 as well as district under internal authority of the local government. However, what is mentioned as 'Kawasan Khusus' in that code doesn't accomodate special districts of local importance. It requires some criterions, such as the district has national strategic value, national importance, and concerning the needs of many people. However, the specification of 'Kawasan Khusus' intrinsically lays in certain functions owned by Kawasan Khusus. Various different ideas about the concept of special district send into two outlines of development aspects of Kawasan Khusus, namely physical and institutional aspect. Physically, this area has a strategic position that stimulate PT Pulo Mas Jaya to develop the concept of integrated development area. Institutionally, the management of Pulomas area now is managed by BUMD, which is in the form of limited liability (PT). In this case, Pulo Mas has specific function in the form of region development. With this region development function, we can conclude that Kawasan Terpadu Pacuan Kuda Pulomas can be categorized as either special district or Kawasan Khusus."

"From the several alternative sites in East Java and based on proximity to supporting industries and infrastructures that already exist, the distance to economic centers and airports, the available land, as well as the affordable prices, Lamongan has been selected as the location of development of dock and shipyard industries in East Java. Development of shipyard industries in Lamongan is reviewed from is prospect, selected and began with repair and mintenance services for ships with classof facilities between 1000-3000 DWT. The class has not been a lot of competitors because of a new shipyard, easy technology and no experience. Based on the learning and experience process, for the future, 5 to 10 years, this shipyard can be expanded to accept new building similiar in size to barge technology which is not so so difficult and in order to master the modern technology . In addition, the permanent repair work has been done by increasing the capacity. Plan for 15 to 20 years, the shipyard can be expanded to accept new building for inter - islan ferries and tugboats, as well as repairs."

"Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi adalah pelaksanaan kebijakan publik yang terarah untuk menyikapi kondisi dinamis perekonomian daerah, termasuk untuk menyikapi kegiatan bisnis di Daerah. Dalam konteks yang demikian itu, pembiayaan pembangunan bidang ekonomi di Kota Depok dapat diartikan sebagai suatu fenomena kebijakan keuangan publik yang berkorelasi dengan kegiatan bisnis. Fenomena kebijakan publik di bidang pembiayaan itu tentu tidak berdiri sendiri. Artinya : terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi pembiayaan pembangunan bidang ekonomi di Kota Depok. Diantara sejumlah faktor yang mempengaruhi pembiayaan pembangunan bidang ekonomi, penulis berasumsi bahwa kebijakan alokasi anggaran dan kualitas sumber daya aparatur berpengaruh positif terhadap pembiayaan pembangunan bidang ekonomi di Kota Depok.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kebijakan Alokasi Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi baik secara parsial maupun seeara bersama-sama. Teori yang digunakan adalah teori Kebijakan dari Dunn dan teori anggaran dari Syamsi; teori kemampuan SDM dari Robbins dan Ravianto, serta teori pembangunan ekonomi dari Davey dan Lincolin. Pengambilan sampel menggunakan teknik Stratifikasi Random Sampling, penelitian ini mengambil sampel sebanyak 100 responden dari total popolasi 132 orang.Kedua variabel bebas dan variabel terikat tersebut dioperasionalisasikan dengan metode penelitian sebagai berikut : Scoring atas jawaban-jawaban responden menggunakan Teknik Skala Likert; Analisis Data menggunakan Deskriptif Kuantitatif dan Deskriptif Kualitatif, Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kebijakan Alokasi Anggaran terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan pengaruh KuaIitas Sumber Daya Aparatur terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi digunakan teknik statistik Regresi dan Korelasi Sederhana; serta untuk mengetahui besarnya pengaruh Kebijakan Alokasi Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Aparatur secara bersama-sama terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi digunakan teknik statistik Regresi dan Korelasi Berganda Linear.Dengan teknik tersebut diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, terbukti terdapat pengaruh positif Kebijakan Alokasi Anggaran terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Adanya pengaruh tersebut menjadi indikator bahwa apabila efektivitas perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Alokasi Anggaran yang meliputi dimensi penetapan arah kebijakan, dimensi pelaksanaan fungsi kebijakan, dan dimensi strategi kebijakan meningkat atau ditingkatkan, maka secara simultan terjadi juga peningkatan pada Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang dimaksud sekurang-kurangnya mencakup dimensi pembiayaan sektor transportasi, dimensi pembiayaan sektor perindustrian dan perdagangan, serta dimensi pembiayaan sektor koperasi dan usaha kecil.Kedua, terbukti terdapat pengaruh positif Kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Adanya pengaruh tersebut juga menjadi indikator bahwa apabila dimensi arah pandang aparatur, dimensi kemampuan manajerial aparatur, dan dimensi kemampuan teknis aparatur dalam merumuskan dan melaksanakan Kebijakan Alokasi Anggaran meningkat atau ditingkatkan, maka secara simultan terjadi juga peningkatan pada Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang dimaksud dapat meningkatkan dan memperluas program pembangunan di sektor ekonomi, di sektor sarana dan prasarana umum, dan di sektor pendidikan.Ketiga, terbukti terdapat pengaruh positif Kebijakan Alokasi Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Aparatur secara bersama-sama terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Dari pengukuran regresi berganda ini diketahui bahwa ternyata variabel Kebijakan Alokasi Anggaran lebih besar pengaruhnya dari pengaruh variabel Kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Hal ini dapat dijadikan indikator bahwa peningkatan kemampuan pembiayaan Daerah Kota Depok lebih banyak bergantung pada faktor kebijakan keuangan publik yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Dengan perkataan lain, kinerja aparatur Kota Depok akan lebih baik apabila ditopang dengan Kebijakan Alokasi Anggaran yang tepat dan cermat menurut kebutuhan dan permasalahan pembiayaan daerah.Keempat, peningkatan yang demikian itu dapat terjadi karena secara empirik terdapat hubungan kausalitas diantara variabel yang dikorelasikan, yaitu Kebijakan Alokasi Anggaran yang diposisikan sebagai antecedent dan Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang diposisikan menjadi konsekuensi.Kelima, berdasarkan analisis data perindustrian dan perdagangan Kota Depok, adanya pengaruh positif Kebijakan Alokasi Anggaran terhadap Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi temyata tidak hanya telah mengefektifkan pelaksanaan fungsi alokasi anggaran, tetapi sekaligus juga telah mengefektifkan pelaksanaan fungsi distribusi anggaran sebagaimana yang dimaksud oleh Musgrave & Musgrave. Efektivitas kinerja Kebijakan Alokasi Anggaran dan Pembiayaan Pembangunan Bidang Ekonomi ini telah menjadi faktor pendukung pesatnya pertumbuhan bisnis di Kota Depok Pertumbuhan bisnis yang pesat ini telah menjadi sumber-sumber penerimaan PAD Kota Depok yang potensial."