Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Using investor sentiment created from the first principal component of consumer confidence index, advance/decline ratio, and volatility premium, the paper examines its connection with future stock returns in six Asia-Pacific markets during the period from January 2004 to December 2016. The empirical results suggest that market sentiment can be a valid predictor of stock returns in short-term horizons. Additionally, by decomposing total sentiment in each market into regional and local indices, we find that the market-level results are driven mostly by local sentiment. More importantly, this study detects that the differences in financial development across markets have a significant influence on the sentiment-return relationship."

"Pentingnya Big Five personality (openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism) telah diakui dalam berbagai studi tentang pengambilan keputusan keuangan, termasuk perilaku investasi. Namun, topik ini hanya sedikit dibahas dalam konteks negara berkembang, yang merupakan bagian penting dari populasi dunia dan di mana eksklusi keuangan menjadi masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran Big Five personality terhadap perilaku investasi rumah tangga. Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana preferensi resiko dan financial constraint dapat mempengaruhi perilaku investasi rumah tangga dengan menggunakan data dari IFLS 5. Penelitian ini menggunakan teknik regresi probit dengan alat bantu STATA. Hasil dari regresi probit menunjukan bahwa openness to experience berpengaruh positif dan signifikan sedangkan neuroticism berpengaruh negatif dan signifikan terhadap household Stock Investment Decision. Risk preference juga menunjukan hubungan yang positif dan signifikan terhadap household Stock Investment Decision dan financial constraint memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap household Stock Investment Decision.

---

The importance of the Big Five personality traits (openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism) has been recognised in various studies on financial decision-making, including investment behaviour. However, this topic has been little discussed in the context of developing countries, which make up a significant part of the world's population and where financial exclusion is an issue. This study aims to examine the role of Big Five personality on household investment behaviour. This study also wants to know how risk preference and financial constraint can affect household investment behaviour using data from IFLS 5. This study uses probit regression technique with STATA. The result of probit regression shows that openness to experience has a positive and significant effect while neuroticism has a negative and significant effect on household stock investment decision. Risk preference also shows a positive and significant relationship to the household Stock Investment Decision and financial constraints have a negative and significant relationship to the household Stock Investment Decision."

"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyebab dan konsekuensi perilaku herding oleh investor asing dan domestik di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor penyebab perilaku herding difokuskan pada karakteristik saham, meliputi ukuran perusahaan, tingkat likuiditas, imbal hasil masa lalu, dan volatilitas imbal hasil. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data panel, yaitu model fixed effect dan model random effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik investor asing maupun investor domestik berperilaku herding, tetapi tingkat herding investor asing lebih tinggi dibandingkan investor domestik. Selain itu, tingkat sell-herding oleh investor asing dan domestik lebih tinggi dibandingkan tingkat buy-herding. Penelitian ini menemukan bukti signifikan bahwa perilaku herding oleh investor asing dan domestik sama-sama termasuk dalam kategori unintentional herding. Investor asing merupakan momentum trader, sedangkan investor domestik merupakan contrarian trader. Portofolio saham yang di-herd buy dan di-herd sell oleh investor asing menghasilkan imbal hasil positif di masa depan, menunjukkan bahwa buy-herding dan sell-herding oleh investor asing, secara terpisah, menguntungkan dan merugikan investor. Di lain pihak, buy-herding dan sell-herding oleh investor domestik merugikan investor. Hal ini ditunjukkan oleh imbal hasil negatif di masa depan untuk portofolio saham yang di-herd buy oleh investor domestik, sedangkan portofolio saham yang di-herd sell mempunyai imbal positif di masa depan. Terakhir, perilaku buy-herding investor asing tidak mendestabilisasi harga saham, tetapi tidak demikian dengan perilaku sell-herding investor asing. Baik perilaku buy-herding maupun sell-herding oleh investor domestik mendestabilisasi harga saham.

---

This study investigates causes and consequences of foreign and domestic investor herding in Indonesia Stock Exchange. Causes of herding are focused on stock characteristics, such as size, stock liquidity, past returns, and volatility. The analysis technique used in this study is fixed effect and random effect panel regression model. Results show that both foreign and domestic herd, but foreign investors herding level is higher than domestic’s. Furthermore, sell-herding level of both foreign and domestic investors is higher than buy-herding level. This study find significant evidence of foreign and domestic investor herding is driven by past returns. Domestic investors tend to herd more on firms with bigger capitalization. Foreign investors are momentum traders, while domestic investors are contrarian trader. The portfolio that foreign investors herd buy and herd sell produce positive returns in the future, suggest buy-herding and sell-herding by foreign investors have a desirable and adverse effect on investors, respectively. By contrast, buy-herding and sell-herding by domestic investors incur losses. This is indicated by negative returns in the future for the portfolios that domestic investors herd buy, while the portfolios that domestic investors herd sell generate positive returns in the future. Lastly, foreign investors buy-herding behavior does not have potential to destabilize stock prices, but not so with foreign sell-herding behavior. Either domestic buy-herding or sell-herding destabilizes the stock prices."

"Seiring dengan berkembangnya zaman dan era globalisasi yang semakin berkembang bentuk transaksi tidak hanya berupa barang, dunia telah mengenal perdagangan berjangka. Perdagangan berjangka menawarkan banyak kesempatan bagi investor dengan modal dan adanya risiko. Dengan adanya perdagangan berjangka ini dapat menghasilkan suatu transaksi antara Pelaku Usaha yaitu perusahaan berjangka sebagai penyedia jasa dengan Investor sebagai Nasabah. Penelitian ini membahas mengenai kasus sengketa yang terjadi antara Hj. Hartini selaku Investor dengan PT. Millenium Penata Futures sebagai Perusahaan Pialang Berjangka dan Syafi’i, dimana Investor menderita kerugian atas transaksi perdagangan berjangka ini dan Investor melaporkan ke BPSK untuk diselesaikan karena Investor merasa sebagai konsumen. Transaksi berjangka merupakan transaksi yang tidak memiliki kepastian dalam hal hasil yang keluar dari transaksi berjangka ini, hasil yang diperoleh oleh nasabah dapat berupa keuntungan yang sebesar-besarnya dan dapat pula berupa kerugian yang cukup besar. Fenomena ini menimbulkan permasalahan antara apakah Investor merupakan konsumen yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, siapakah yang harus bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh Investor dan apakah Putusan Mahkamah Agung sudah tepat dalam kasus ini. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yang menekankan pada penggunaan data primer dan data sekunder.

---

Along with the development of times and the growing era of globalization, forms of transactions are not only in the form of goods. The world has known futures trading. Futures trading offer chances for investors with capital and also risks. Futures trading create transactions between business actors that are Futures Brokerage Firm as Service Providers with Investors as Consumer. This study discusses a case of a dispute between Hj. Hartini as an Investor with PT. MilleniumPenata Futures as the Futures Brokerage Firm and Syafi’I, in which the Investor suffered losses on Futures Trading transaction and reports it to the BPSK as the Investor feels that she is a Consumer. Futures Trading is a transaction that has no certainty in terms of the results that came out of the transaction, the results obtained by the Investor/Consumer can be a profit as much as possible and can also be a substantial losses. This phenomenon raises concerns among investors on whether Investor is a consumer that can be protected by the Consumer Protection Act (UUPK), who shall be responsible for the losses suffered by Investors, and whether the Resolution of the Supreme Court (Putusan Mahkamah Agung) in this case was right. The form conducted in this study is juridical normative, which emphasizes on the use of primary data and secondary data."

"Munculnya fenomena perkembangan Peer-to-Peer Lending yang merupakan buah dari pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan inovasi teknologi di sektor keuangan yang membutuhkan rezim pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan terhadap para pemangku kepentingan di industri tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kelebihan dan kekurangan rezim pengaturan Peer-to-Peer Lending di Indonesia dengan cara membandingkannya dengan rezim pengaturan di Korea Selatan. OJK sebagai pemegang kekuasaan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah mengeluarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum penyelenggaraan Peer-to-Peer Lending di Indonesia. Investor sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam industri tersebut tentu membutuhkan adanya perlindungan hukum untuk menjamin kepentingannya. Substansi dari peraturan yang telah diterbitkan OJK menjadi bahan kajian utama dalam tulisan ini. Korea Selatan menjadi negara pembanding karena memiliki peraturan khusus di tingkat undang-undang yang mengatur mengenai Peer-to-Peer Lending. Perbedaan pendekatan masing-masing negara dalam mengatur industri Peer-to-Peer Lending tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum ekonomi yang dianut di masing-masing negara. Dengan demikian, tiap-tiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam pengaturannya itu. Penelitian ini memberi saran untuk pihak pembuat regulasi di Indonesia agar dapat meneladani dan mencontoh langkah negara lain yang lebih memperkuat perlindungan investor.

---

The emergence of Peer-to-Peer Lending as a phenomenon and a clear sign of development which is the result of rapid progress in the field of information and communication technology is a technological innovation in the financial sector that requires a regulatory regime that can guarantee legal certainty and fulfill a sense of justice for stakeholders in the industry. This thesis aims to examine the advantages and disadvantages of the Peer-to-Peer Lending regulatory regime in Indonesia by comparing it with the regulatory regime in South Korea. OJK as the holder of regulatory and supervisory powers in the financial services sector has issued POJK No. 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Co-Funding Services as a legal umbrella for Peer-to-Peer Lending in Indonesia. Investors as one of the stakeholders in the industry certainly need legal protection to guarantee their interests. The substance of the regulations issued by OJK is the main study material in this paper. South Korea is the country of comparison because it has special regulations at the level of laws governing Peer-to-Peer Lending. Differences in the approach of each country in regulating the Peer-to-Peer Lending industry cannot be separated from the economic legal politics adopted in each country. Thus, each country has its own advantages and disadvantages in this arrangement. This research provides suggestions for regulators in Indonesia to emulate and copy the steps of other countries to further strengthen investor protection."

"Penelitian ini menyelidiki dampak ekonomi nasional dari pembangunan proyek Integrated Port Network (IPN) menggunakan model Interregional Input-Output (IRIO). Pelabuhan sangat penting bagi infrastruktur regional, merangsang aktivitas ekonomi, lapangan kerja, dan pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan model IRIO untuk menganalisis pengganda ekonomi dan efek pembangunan pelabuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa investasi infrastruktur pelabuhan memiliki dampak positif yang substansial terhadap ekonomi regional dan nasional, meningkatkan perdagangan dan konektivitas antarwilayah. Pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Kijing, Bitung, Belawan, dan Sorong dianalisis kontribusi ekonominya.

---

This study investigates the national economic impact of the construction of Indonesia's Integrated Port Network using the Interregional Input-Output (IRIO) model. Ports are critical to regional infrastructure, stimulating economic activity, employment, and growth. The research employs the IRIO model to analyze economic multipliers and the effects of port construction across various regions in Indonesia. The findings reveal that port infrastructure investments have substantial positive impacts on regional and national economies, enhancing interregional trade and connectivity. Key ports such as Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Kijing, Bitung, Belawan, and Sorong are analyzed for their economic contributions."

"Skripsi ini membahas mekanisme yang diterapkan oleh PT Bahana Securities dalam melindungi investornya dari kesalahan (error) dan kecurangan (fraud) pada proses pembukaan rekening, pengkinian data, dan penutupan rekening efek. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan periode penelitian dilakukan pada bulan September hingga November tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bahana Securities sudah menerapkan prosedur dan sistem pengendalian internal yang benar dengan tingkat pemahaman karyawan bersangkutan yang baik terhadap prosedur dan sistem yang berlaku dalam melindungi investornya dari kesalahan dan kecurangan. Kelemahan dari mekanisme yang diterapkan PT Bahana Securities ada pada kurangnya sumber daya manusia yang melakukan proses pada dokumen investor serta resiko dari pihak ketiga.

---

This undergraduate thesis discusses the mechanisms applied by Bahana Securities in protecting the investor funds from errors and fraud in the opening, updating and closing account process. This research is qualitative descriptive interpretive with a period of research conducted in September and November 2015. The results of this study indicate that Bahana Securities has already implemented proper procedures and internal control systems to protect investor funds with excellent level of understanding from related employees. The weakness of the mechanisms applied by Bahana Securities is on the minimum amount of human resources to process documents as well as the risk of a third party."

"Tesis ini akan membahas eksistensi penyelesaian sengketa penanaman modal melalui mekanisme investor-state dispute settlement ("ISDS") dalam perjanjian investasi internasional di lembaga arbitrase International Center for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") dan Permanent Court of Arbitration ("PCA"), serta saran pengembangan penyelesaian ISDS melalui PCA yang dapat menjamin kepastian hukum dan mendukung kepentingan penanam modal asing (foreign investor) maupun negara penerima (host country). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PCA saat ini cukup banyak dimanfaatkan sebagai forum penyelesaian sengketa penanaman modal internasional dan khususnya untuk menyediakan dukungan institusional bagi arbitrase ISDS yang timbul dari perjanjian investasi internasional yang dilakukan diluar kerangka Konvensi ICSID. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa pada PCA yang dapat dilakukan perubahan agar penyelesaian sengketa bagi mekanisme ISDS melalui PCA dapat benar-benar menjamin kepastian hukum bagi kedua pihak.

---

This thesis is aimed to discuss the existence of investment dispute settlement through the investor-state dispute settlement ("ISDS") mechanism in international investment agreements settled through the International Center for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") arbitration and the Permanent Court of Arbitration ("PCA"), as well as suggestions for developing ISDS mechanism through the PCA that can guarantee legal certainty and support the interests of foreign investors and host countries. This research is normative legal research and uses secondary data which are analyzed descriptively by a method of systematic and comparative interpretation. The results of the study revealed that the PCA is currently quite widely used as a forum for resolving international investment disputes and in particular to provide institutional support for ISDS arbitration arising from international investment agreements carried out outside the framework of the ICSID Convention. Nonetheless, there are a number of things related to the dispute resolution arrangements in the PCA that can be improved so that the dispute resolution for the ISDS mechanism through PCA can truly guarantee legal certainty for both parties."

"Tesis ini membahas Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Ada dua pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BP Kawasan Karimun untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala adalah pendanaan, strategi pengembangan kawasan, status kepemilikan lahan, infrstruktur, perizinan, koordinasi, dan kualifikasi pendidikan tenaga kerja lokal. Sedangkan faktor yang menjadi penunjang adalah tersedianya tenaga kerja dan keadaan sosial yang stabil. Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah menyerahkan aset untuk dikelola oleh BP Kawasan agar menciptakan kemandirian dalam menutupi biaya operasional BP Kawasan. selain itu penulis juga menyarankan untuk mempercepat proses pembangunan Pelabuhan Malarko dan Bandara Sei Bati yang sangat diperlukan bagi para investor.

---

The focus of this study are the obstacles on implementation of free trade zone and free port development in Karimun Regency, Kepulauan Riau Province. There are two research questions in this tesis, the influence factor on implementation of free trade zone and free port development, and the effort by Local Government and BP Kawasan to handle the obstacles. This research used positivism paradigm, with qualitatif methods. The result of this research, conclude that the obstacles are about funding, zone development strategy, land owned status, infrastructure, licensing, coordination, and labour educational qualification. Meanwhile, factors that support the Karimun free trade zone implementation are the number of labour in Karimun and good social environment. Resercher advised to local government gives some asset for BP KawasanKarimun to manage and create income for it?s own necessary. Researcher also advise to accelerate the build proceesof Malarko Harbour and Sei Bati Airport that really important by investors."

"Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UUP2SK) mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga tertinggi di sektor jasa keuangan. Posisinya diperjelas dengan dimasukkannya prinsip una via dan restorative justice. Sebuah cita-cita yang progresif dan mulia, namun dibalik itu ada kekhawatiran efektifitas penerapan kedua prinsip tersebut. Dimana dalam penelitian ini akan berfokus pada una via. Dengan adanya prinsip una via tersebut menarik untuk menganalisis dalam melindungi capital outflow dari capital market dalam negeri dan mencegah efek rambatan ancaman resesi ekonomi dari negara-negara maju serta penguatan prinsip una via pada bidang pasar modal dalam meningkatkan pengembalian kerugian yang dialami investor atas investasinya. Permasalahan disusun yaitu Apakah dengan disahkannya UUP2SK dapat menjadi pelindung capital outflow dari capital market dalam negeri dan mencegah efek rambatan ancaman resesi ekonomi dari negara-negara maju dan Apakah dengan penguatan prinsip una via pada bidang pasar modal pasca diundangkan UUP2SK dapat meningkatkan pengembalian kerugian yang dialami investor atas investasinya. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan UUP2SK mencoba mengharmonisasikan penegakan hukum di tiap industri sesuai karakteristiknya, dengan mengedepankan prinsip restorative justice serta menekankan penggunaan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). UUP2SK yang berbasis Una Via Principle menjadi model baru dalam penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan, khususnya sektor pasar modal dengan menghindari pengenaan sanksi ganda atas suatu pelanggaran dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Di sisi lain, berdasarkan asas una via, OJK dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan ke tahap penyidikan atas suatu dugaan tindak pidana dengan mengenakan sanksi administratif berupa denda yang disertai dengan perintah tertulis.

---

Law No. 4 of 2023 (UUP2SK) encourages the Financial Services Authority (OJK) to become the highest institution in the financial services sector. Its position is clarified by the inclusion of the principles of una via With the una via principle, it is interesting to analyze in protecting capital outflow from the domestic capital market and preventing the spreading effect of the threat of economic recession from developed countries as well as strengthening the una via principle in the field of capital markets in increasing the return of losses experienced by investors on their investments. Problems are arranged, namely whether the enactment of UUP2SK can be a protector of capital outflow from the domestic capital market and prevent the propagation effect of the threat of economic recession from developed countries and whether the strengthening of the una via principle in the field of capital markets after the enactment of UUP2SK can increase the return of losses experienced by investors on their investments. In answering these problems, the juridical- normative research method is used. The results show that UUP2SK based on the Una Via Principle is a new model in case settlement in the financial services sector, especially the capital market sector by avoiding the imposition of multiple sanctions for an offence in order to realise restorative justice. Based on the una via principle, OJK can decide not to proceed to the investigation stage of an alleged criminal offence by imposing administrative sanctions in the form of fines accompanied by a written order."