Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The spread of COVID-19 brings holistic and tough impacts to legal institutions. As the Roman proverb goes, necessity knows no law. This public health hazard has quickly developed into a state of emergency and an exception which must be admitted when discussing legal order, due to the disease’s strikingly rapid transmission and high fatality rate. To handle the lingering state of emergency caused by the pandemic in 2020, many states have either set up or altered their legal and procedural supervision mechanisms. This paper firstly examines the theoretical origins, developments, transformations and practices of the legal infrastructures with regard to state of emergency in the US and Taiwan. Based on such background, we further analyze the emergent preventive measures for COVID-19 in the two states, testing if their emergency legal systems are able to curb the pandemic while abiding by their constitutional principles. Our research shows that compared with Taiwan’s disease control model, the US federalism equips the federal and state governments with better legal frameworks to establish emergency safety nets. Despite this, the Trump administration failed to timely invoke the constitution-assigned presidential emergency order, engendering policy swings and incoordination between the federal and state authorities. The lack of coherence in the US leadership eventually led to the failure of the country’s pandemic governance. On the other hand, our comparative study indicates that in both nations’ approaches to inhibit COVID-19, the Presidential emergency power (decree) embedded in the Constitutions is replaced by the emergency legislation. The lawmaking-dependent inclination marked by the integration of laws for managing disasters and threats to public health not only highlights the decline of presidential emergency powers granted by constitutional laws, but also brings profound challenges to judicial review which aims to ensure human rights."

"Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dalam bentuk Surat Edaran dan Peraturan Direksi. Defenisi yang digunakan Peneliti dalam Telekonsultasi ini adalah Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang merupakan pemberian pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan Peserta sebagai sarana komunikasi, atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai sarana komunikasi/konsultasi secara 2 arah. Terkait obat yang diatur khusus hanya untuk obat PRB, sedangkan untuk obat non PRB, sesuai ketentuan masuk dalam komponen Kapitasi yang dibayarkan ke FKTP dan obat pasien isoman COVID-19 sesuai yang diatur Kemenkes/Dinas Kesehatan setempat. Kebijakan ini mulai dilaksanakan sejak April 2020 dan hingga Agustus 2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal, hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pencapaian lebih baik dibandingkan yang lain nya, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, baik persentase FKTP yang mengImplementasikan nya maupun persentase dan nominal pasien yang telah memanfaatkan Telekonsultasi dari FKTP terdaftar nya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi kebijakan Telekonsultasi FKTP dalam mencegah penyebaran COVID-19 tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 di FKTP Kota Malang, BPJS Kesehatan Cabang Malang dan Kantor Pusat. Teknik pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan utama dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan November 2021 diperoleh bahwa capaian Angka Kontak KBK baru tercapai 135/mill dari target minimal 150/mill, Angka Kontak Tidak Langsung untuk indikator kepatuhan faskes pada kualitas mutu baru tercapai dengan bobot 15% dari target 20%, 100% FKTP Kota Malang telah Implementasi Telekonsultasi, dan pemanfaatan oleh pasien perlahan meningkat sampai dengan 33.66% serta terjadi trend peningkatan FKTP kerjasama. Pada penelitian ini, Peneliti menyarankan untuk pelatihan petugas FKTP dilakukan secara periodik dan berkesinambungan, dimulai dengan melakukan Telekonsultasi pada Peserta Prolanis, supervisi langsung dijadikan kegiatan rutin dan dukungan politik melalui Dinas Kesehatan kepada Pemerintah Kota Malang untuk dapat memperbanyak hotspot-hotspot gratis yang dapat diakses oleh warga, sehingga masyarakat dapat lebih optimal memanfaatkan pelayanan Telekonsultasi.

---

Teleconsultation FKTP is one of the policies issued by BPJS Health in the form of Circulars and Directors' Regulations. The definition used by the researcher in this teleconsultation is the Indirect Contact Service, which is the provision of health services through the information system used by the FKTP and Participants as a means of communication, or through the information system provided by BPJS Kesehatan, as a means of two-way communication/consultation. Regarding drugs that are specifically regulated only for DRR drugs, while for non-DRR drugs, according to the provisions, they are included in the Capitation component paid to FKTP and drugs for COVID-19 isoman patients as regulated by the Ministry of Health / local Health Office. This policy has been implemented since April 2020 and until August 2021, national achievements are still not optimal, only a few districts/cities show better achievements than others, one of which is the highest achievement in Malang City FKTP, both the percentage of FKTP implementing as well as the percentage and nominal of patients who have used teleconsultation from their registered FKTP. This study aims to analyze the implementation of the FKTP teleconsultation policy in preventing the spread of COVID19 without patients losing their right to access health services. This study uses a qualitative method, conducted during October 2021 to December 2021 at FKTP Malang City, BPJS Kesehatan Malang Branch and Head Office. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key informants and document review. This research uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research in November 2021 showed that the achievement of the KBK Contact Number had only been achieved at 135/mill from the minimum target of 150/mill, the Indirect Contact Number for the health facility compliance indicator on quality had only been achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of City FKTP Malang has implemented teleconsultation, and patient utilization is slowly increasing up to 33.66% and there is an increasing trend of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out periodically and continuously, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity and political support through the Health Office to the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be accessed by the public. residents, so that the community can more optimally take advantage of teleconsultation services."

"Dalam artikel ini penulis mecoba memahami pandemi covid-19 dalam pendekatan kapabilitas yang diajukan amartya k.sen. Kapabilitas dipahami sebagai kemampuan aktual untuk meraih satu capaian bernilai yang sudah dipertimbangan alasannya secara rasional. "

"Corona virus Disease (COVID-19) telah ditetapkan statusnya sebagai pandemi oleh WHO karena penyebarannya keberbagai negara dalam waktu yang sama. Perpustakaan pun tidak luput dari dampak wacana pandemi COVID19 karena harus ditutup sebagai upaya yang dilakukan secara bersama sama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Melalui studi literatur terutama dari jurnal ilmiah, penulis mencoba mengumpulkan berbagai informasi terkait dengan penutupan perpustakaan dikarenakan krisis, untuk kemudian dapat diketahui hal-hal yang dapat dilakukan perpustakaan ditengah pandemi COVID-19. Hasil studi menunjukkan selama masa pandemi COVID-19 perpustakaan harus menentukan kebijakan terkait layanan seperti buka atau tidak dan pembebasan denda. Perlunya mempertimbangkan mengenai tindakan disinfektan terhadap gedung dan koleksi secara keseluruhan. Perpustakaan harus menjadi pusat informasi tepercaya sebagai upaya memperlambat penyebaran virus dan informasi yang salah. Perpustakaan juga seyogyanya menyediakan sumber informasi yang dapat diakses pemustak amelalui electronic resources. Perpustakaan dan pustakawan selama masa pandemi dapat terlibat sebagai gugus tugas COVID-19 yakni gedung perpustakaan dapat digunakan sebagai gudang logistik untuk pendistribusian masker, alat uji dan alat pelindung diri(APD).Terakhir, perpustakaan dapat mengadakan program yang bermanfaat untuk pemustaka melalui konsep layanan“boutique”dan webinar. Hasil studi dapat dijadikan panduan dan lesson learned kedepannya untuk dapat diterapkan oleh perpustakaan dan pustakawan saa tmasa krisis"

"COVID-19 has become a pandemic in Indonesia since the first cases have been positively diagnosed on 2 March 2020 in Depok. The cases have been increased gradually since the end of August 2020 that has reached 1000 cases per day. The health system in Indonesia needs to be improved in terms of capacity, including rehabilitation medicine that should be involved in all health phases (from acute to long-term) in managing patients with COVID-19. Rehabilitation is also still needed for other non-COVID-19 patients. The importance of involvement and implementation of rehabilitation services during the COVID-19 pandemic will need special strategies that should be done by rehabilitation professionals, hospitals, and government. These are necessary to accelerate the improvement of patients’ health, discharge, and avoid re-admission, as well as optimize returnto-work for patients who are recovered from COVID-19."

"Pandemi COVID-19 telah mengganggu banyak aspek kehidupan global. Tidak hanya memengaruhi perekonomian, penganggulangan pandemic untuk memperlambat laju penyebaran virus juga memberikan dampak bagi kondisi mental masyarakat. Studi ini ditujukan untuk melihat hubungan tingkat kebijakan pembatasan sosial, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan pendapatan selama pandemic terhadap kesehatan mental individu. Penelitian ini menggunakan data nasional yang dikumpulan oleh CISDI melalui telepon survei. Sejumlah 1031 observasi, terdiri dari individu umur 15-65 tahun yang berpartisipasi di Angkatan kerja dan bekerja sebelum pandemi, digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan 5 indikator negative mental health impact, dari keseluruhan sampel, 42,93% merasa lebih takut, 47.72% merasa lebih cemas, 18,33% merasa lebih tidak berdaya, 39.67% mengalami peningkatan stress kerja, dan 46,36% mengalami peningkatan stress keuangan. Hasil dari regresi logistik biner yang dilakukan meunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan dan kehilanagn pendapatan berkaitan dengan dampak kesehatan mental yang buruk. Sedangkan pembatasan sosial tidak berasosiasi secara kuat dengan dampak kesehatan mental yang buruk. Hasil ini berimplikasi bahwa efek ekonomi terbukti dirasakan oleh responden penelitian ini, tetapi efek isolasi sulit dibuktikan di sini. Keberadaan efek isolasi dapat dijelaskan dengan variabel lain, yaitu status bekerja dari rumah dan penurunan frekuensi bertemu langsung dengan teman/kolega/saudara.

---

The pandemic of COVID-19 has interrupted many aspects of life globally. Not only affecting the economy, the containment measures to slow down the spread of the virus has also impacting people’s mental well-being. This study aimed to assess the relation of social restriction policy level, job loss, and income loss during the COVID-19 pandemic to individual mental health. A national representative data collected by CISDI through a phone survey was used in this study. A total of 1031 observations aged 15-65 who participated in the labour force and worked prior to the pandemic were included in the study. Based on five negative mental health impact indicators, of all the sample, 42.39% felt more horrified, 47.72% felt more apprehensive, 18.33% felt more helpless, 39.67% increased stress from work, and 46.36% increased financial stress. The results from our binary logistic regression showed that job loss and income loss were attributed to negative mental health impacts. Meanwhile, the social restriction was not significantly associated with it. The findings imply that economic effect was evident in our sample, yet the isolation effect due to social restriction was barely proven here. Besides, the existence of isolation effects could be explained by WFH status and decreased meeting frequency with friends/colleagues/family.

"

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran terkait peran self-compassion terhadap regulasi emosi pada dewasa muda dalam situasi pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang melibatkan 138 partisipan dengan kriteria berusia 18-40 tahun dan berdomisili di Indonesia. Pengukuran regulasi emosi menggunakan alat ukur Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) (Gross dan John, 2003) dan pengukuran self-compassion menggunakan alat ukur Self-Compassion Scale (Neff, 2003b). Hasil penelitian ini menunjukkan self-compassion secara umum ditemukan dapat memprediksi regulasi emosi secara signifikan (F(1,136) = 5.776, p < 0.05, R² = 0.041). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi self-compassion yang dimiliki individu, akan semakin tinggi pula kemungkinan individu tersebut memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik.

---

This study was conducted to describe the role of self-compassion on emotion regulation in young adults in the Covid-19 pandemic situation. This study is a quantitative study involving 138 participants with criteria aged 18-40 years and domiciled in Indonesia. The measurement of emotion regulation uses the Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) (Gross and John, 2003) and self-compassion measurement using the Self-Compassion Scale (Neff, 2003b). The results of this study indicate that self-compassion is generally found to be able to significantly predict emotion regulation (F(1.136) = 5.776, p < 0.05, R² = 0.041). From these results, it can be concluded that the higher the individual's self-compassion, the higher the possibility that the individual has good emotional regulation abilities."

"Salah satu perwujudan pelayanan digital di Jawa Barat adalah hadirnya aplikasi Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar). Akan tetapi situasi pandemi yang berangsur membaik memberi isyarat bahwa aplikasi Pikobar disesuaikan agar dapat terus dimanfaatkan. Penelitian ini dilakukan di Jabar Digital Service (JDS) sebagai pengembang sekaligus penyelenggara Pikobar dengan tujuan untuk menganalisis layanan Pikobar sehingga dapat dimanfaatkan pascapandemi. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis potensi yang dimiliki oleh JDS, untuk menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya layanan kesehatan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan model strategi pelayanan sukses menurut Devrye (1997), yang dilihat dari tujuh aspek, yaitu Self esteem, Exceed expectation, Recovery, Vision, Improving, Care, dan Empowerment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuh aspek tersebut telah dipenuhi oleh JDS. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan dan pengembangan. Peningkatan layanan Pikobar dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan fitur-fitur yang akan dibuat di masa depan melalui dukungan berbagai strategi, seperti penyusunan kebijakan pelayanan publik berbasis digital, dukungan infrastruktur teknologi, dan transformasi Pikobar sebagai pusat layanan kesehatan. Dengan demikian, pelayanan Pikobar dapat berjalan secara optimal dan dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Barat di masa mendatang."

"Artikel ini menggambarkan kemampuan kelompok rentan perempuan Sumba dalam bertahan dan beradaptasi menghadapi pandemi Covid-19. Pengendalian pandemi menimbulkan masalah karena adanya berbagai perubahan seperti yang terjadi pada pola akses pelayanan kesehatan, cara berinteraksi dan berelasi sosial, pola kerja dan status hubungan kerja, penghayatan iman, serta sistem pendidikan sekolah. Untuk mengatasi dampak pengendalian pandemi mereka mengubah perilaku dan pola hidup seperti memanfaatkan mitra strategis dalam sosialisasi covid-19, berpartisipasi sebagai relawan sosialisasi, beralih profesi, dan membangun dukungan sosial antar sesama anggota komunitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus secara daring, serta survei daring."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesiapan menghadapi era industri 4.0 berkaitan dengan loyalitas kerja sebelum dan selama pandemi Covid-19 terjadi. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis hubungan antara tingkat kecemasan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan besarnya perubahan tingkat kesiapan menghadapi era industri 4.0 dan besarnya perubahan loyalitas kerja. Hal ini dibutuhkan perusahaan untuk mencari tenaga kerja yang tetap loyal kepada perusahaan di masa pandemi Covid-19. Karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel laten dan ingin melihat hubungan antar variabel laten, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Partial Least Square (PLS). Data merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan pekerja aktif yang bekerja di perusahaan-perusahaan di ibukota DKI Jakarta dengan menggunakan metode snowball sampling dan diperoleh sampel sebanyak 228 responden. Hasil yang diperoleh adalah terdapat hubungan positif antara tingkat kesiapan menghadapi era industri 4.0 dengan loyalitas baik sebelum maupun setelah pandemi Covid-19. Selain itu, kesimpulannya adalah terdapat hubungan negatif antara tingkat kecemasan terhadap pandemi Covid-19 dengan tingkat kesiapan menghadapi era industri 4.0. Demikian juga tingkat kecemasan menghadapi era industri 4.0 memiliki hubungan negatif dengan perubahan tingkat kesiapan menghadapi era industri 4.0 pekerja DKI Jakarta. Namun, tingkat kecemasan menghadapi era industri 4.0 memiliki hubungan positif dengan perubahan loyalitas pekerja DKI Jakarta.

---

This study aims to determine how the level of readiness to face the industrial era 4.0 relates to work loyalty before and during the Covid-19 pandemic. In addition, this study will also analyze the relationship between anxiety levels in the face of the Covid-19 pandemic with the magnitude of changes in the level of readiness to face the industrial era 4.0 and the magnitude of changes in work loyalty. This is needed by companies to seek workers who remain loyal to the company during the Covid-19 pandemic. Because the variables used in this study are latent variables and you want to see the relationship between latent variables, the method used in this study is the Partial Least Square (PLS) method. The data are primary data collected through distributing questionnaires to respondents who are active workers who work in companies in the capital DKI Jakarta using the snowball sampling method and obtained a sample of 228 respondents. The results obtained are that there is a positive relationship between the level of readiness to face the industrial era 4.0 and loyalty both before and after the Covid-19 pandemic. In addition, the conclusion is that there is a negative relationship between the level of anxiety about the Covid-19 pandemic and the level of readiness to face the industrial era 4.0. Likewise, the level of anxiety facing the industrial era 4.0 has a negative relationship with changes in the level of readiness to face the industrial era 4.0 of DKI Jakarta workers. However, the level of anxiety facing the industrial era 4.0 has a positive relationship with changes in the loyalty of DKI Jakarta workers."