Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk meneliti praktek politisasi anggaran di Indonesia dengan menguji hubungan antara keberadaan petahana pada pilkada serentak tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 terhadap bantuan keuangan di pedesaan. Berdasarkan data bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota bagi desa. Dengan menggunakan data bantuan keuangan desa yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota periode tahun 2013 hingga 2021, penelitian ini melakukan analisis regresi dengan menggunakan model random effect. Hasil penelitian menemukan bahwa politisasi anggaran justru terjadi pada tahun-tahun menjelang pilkada serentak. Keberadaan petahana tingkat kabupaten/kota secara signifikan berkorelasi dengan meningkatnya proporsi bantuan keuangan pada satu tahun dan dua tahun sebelum pilkada. Sebaliknya, pada tahun pilkada, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara adanya petahana dan alokasi bantuan keuangan bagi desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa politisasi anggaran bantuan keuangan bagi desa justru terjadi di tahun-tahun sebelum pilkada.

---

This study aims to inquire the existence of the political budget cycle in Indonesia by examining the relationship between the presence of an incumbent during the simultaneous district/city level elections in 2015, 2017, 2018 and 2020 and district governments financial assistant towards villages. Using the village financial assistant data at the district/city level for the period of the year of 2013 to 2021, this study conducts a regression analysis with a random effect model. The results showed that the political budget cycle occured before the election year. The existence of an incumbent at district/city level is significantly correlated with an increase in village financial assistant in one or two years prior to the election. Meanwhile, in the election year, there is no significant relationship between the presence of an incumbent and the allocation of village financial assistant. The finding shows that the political budget cycle on village financial assistant took place in the years prior to election."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kewenangan Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada pemilukada serentak. Tujuannya adalah menganalisa sejauh mana kewenangan seorang Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada daerah-daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturah Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Dearh serta peraturan terkait lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini mengemukakan tentang kewenangan yang dimiliki oleh seorang Penjabat kepala daerah serta batasan-batasan kewenangannya, atau dengan kata lain menjelaskan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Penjabat dalam menjalankan tugas sekalu Penjabat yang ditunjuk oleh Kementrian Dalam Negeri. Penunjukan seorang Penjabat oleh Kementrian Dalam Negeri pada prinsipnya hanya untuk meneruskan jalannya roda administrasi pemerintahan pada wilayah-wilayah yang ditinggal oleh kepala daerah definitif baik karena telah habis masa jabatan ataupun karena mengundurkan diri untuk mencalonkan kembali sebagai kepala daerah di wilayah yang berbeda.

---

ABSTRACTThis thesis talk about the authority of Ad Interim of Local Leader that fills a vacancy of Local Leader on Silmutaneous Regional Elections. The purpose is to analyze how far the authority of Ad Interim in a region that will perform the regional election based on Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Pearaturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah and Undang ?Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah and others related regulation. The method in this research is normative juridical by using primary material of law and secondary material of law. The result of this research propose about Ad Interim authority and limitation of authority, in other words it is explain about things to do and things not to do by ad interim that choosed by Home Ministry. Indication of ad interim by Home Ministry is to operate the government administration in the region has left by definitive local leader, both had expired term of office or resigned to run back as Local Leader in differentregions."

"Situasi pandemi Covid-19 memengaruhi kondisi sosial dan psikologis masyarakat, termasuk mahasiswa. Salah satu tekanan yang dirasakan oleh mahasiswa adalah tekanan psikologis akibat menurunnya kemampuan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kebijakan pemerintah untuk meringankan pembayaran UKT tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam pembayaran UKT terhadap kesehatan mental mahasiswa serta mengetahui perbedaan kondisi kesehatan mental mahasiswa yang mendapatkan akses bantuan keuangan dengan mahasiswa yang tidak mendapatkan akses bantuan keuangan. Berdasarkan pengujian quasi eksperimen dengan metode regresi Difference in Difference (DiD) ditemukan bahwa mahasiswa yang mendapatkan akses bantuan keuangan mengalami penurunan rata-rata tekanan psikologis yang signifikan setelah mendapatkan treatment. Baik mahasiswa yang mendapatkan akses bantuan keuangan berupa skema cicilan dan potongan mengalami penurunan rata-rata tekanan psikologis yang signifikan. Oleh karena itu Akses Bantuan Keuangan pada mahasiswa perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas kesehatan mental mahasiswa. Sehingga bantuan keuangan dapat menjadi salah satu solusi dalam menjaga kualitas kesehatan mental masyarakat ketika terjadi shock pada perekonomian

---

The Covid-19 pandemic situation affects the social and psychological conditions of the community, including university students. One of the pressures felt by students is psychological pressure due to decreased ability to pay tuition fees. The government's policy to ease the university students' financial burden is regulated by the Regulation of the Minister of Education and Culture (Permendikbud) No. 25 of 2020 concerning Standards of Higher Education Operational Cost Units. This study aims to determine the effect of financial assistance on students' mental health and determine the differences in mental health conditions of students who get access to financial assistance with students who do not get access to financial assistance. Quasi-experimental testing with the Difference in Difference (DiD) regression method found that students who gained financial assistance experienced a significant decrease in average psychological distress. Students who get access to financial assistance in installment schemes or deductions experience a significant average psychological pressure decrease. Therefore, Access to Financial Assistance for college students can improve the quality of students' mental health so that financial assistance can be one solution in maintaining people's mental health when there is a shock in the economy."

"

Indonesia memiliki anggaran untuk mendukung kebijakan terkait pembangunan pendidikan di Indonesia serta juga memiliki intervensi kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi analisis terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat provinsi di Indonesia tahun 2016-2017.

 

Studi ini menggunakan metode Regresi Tobit untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan provinsi. Variabel dependen yang digunakan adalah Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendidikan Provinsi (Ef), sedangkan variabel independennya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Tunjangan Sertifikasi Guru SMA/K (TSG), Tingkat Kepadatan Penduduk (DEN) dan Provinsi yang memiliki daerah tertinggal lebih dari 5 (PTT). Adapun data yang digunakan adalah data dari 32 provinsi di Indonesia dengan mengecualikan DKI Jakarta dan Kalimantan Utara sepanjang periode 2016-2017. Untuk melakukan pengukuran efisiensi, studi ini menggunakan metode DEA (data envelopment analysis).

 

Hasil perhitungan DEA menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan provinsi-provinsi cenderung fluktuatif. Sebagai contoh, di tahun 2016 efisiensi provinsi-provinsi mayoritas berada di bawah 50%. Sementara di 2017, tingkat efisiensi beberapa provinsi naik. Jika dianalisis secara spasial berdasarkan kawasan, efisiensi di kawasan Indonesia barat masih yang tertinggi dibandingkan Indonesia tengah dan timur. Lalu jika dianalisis spasial berdasarkan kepulauan, maka nilai efisiensi terbesar dimiliki oleh provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa. Variabel Kartu Indonesia Pintar KIP positif signifikan berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan. Sedangkan variabel kepadatan penduduk dan PTT menjadi variabel yang paling mendominasi pergerakan efisiensi pendidikan SMA seluruh provinsi di Indonesia. Temuan-temuan ini diharapkan bisa menjadi masukan, khususnya bagi pemerintah dalam upaya mendorong efisiensi pengelolaan anggaran Pendidikan untuk pembangunan SDM yang berkelanjutan.

---

Indonesia has a budget to support policies related to education development in Indonesia and also has educational policy interventions from the central government to the regions. Therefore, this study aims to analyze the management of he education budget in all provinces in Indonesia within 2016 till 2017.

 

This study uses the Tobit Regression method to identify the factors that influence the efficiency of provincial education budget management. The dependent variable used is the Efficiency of Provincial Education Budget Management (Ef), while the independent variables are the Indonesia Smart Card (KIP), the High School Teacher Certification Allowance (TSG), Population Density Level (DEN) and Provinces that have more than 5 underdeveloped areas (PTT). The data used is data from 32 provinces in Indonesia, excluding DKI Jakarta and North Kalimantan throughout the 2016-2017 period. To measure efficiency, this study uses DEA (data envelopment analysis) method.

 

The DEA calculation results show the level of efficiency in the management of the education budget of the provinces tends to fluctuate. For example, in 2016 the efficiency of the majority of the provinces was under 50%. While in 2017, the efficiency level of several provinces increased. If analysed spatially by region, efficiency in western Indonesia is still the highest compared to central and eastern Indonesia. Then, if analysed spatially based on the islands, the greatest efficiency value is owned by the provinces on the island of Java. The Indonesia Smart KIP Card Variable has a significant positive effect on the efficiency of education budget management. While the population density and PTT variables are the variables that most dominate the movement of high school education efficiency in all provinces in Indonesia. These findings are expected to be input, especially for the government in an effort to encourage efficient management of the Education budget for sustainable HR development.

"

"Studi ini secara khusus memfokuskan pada munculnya fenomena perilaku tradisional, dalam masyarakat yang sedang mengalami proses transisi demokrasi. Studi ini menjadi penting dalam rangka menjelaskan perkembangan masyarakat pemilih, yang dapat diamati dari sikap dan perilakunya terhadap sistem politik yang sedang mengalami proses transisi tersebut.Dalam rangka memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang mengapa dan bagaimana fenomena perilaku tradisional tersebut muncul pada Pemilu 1999 yang dikenal sebagai Pemilu yang berlangsung pada era transisi demokrasi, digunakan alat analisis (tool analysis) yang dibangun dari teori-teori perilaku (behavior theory), yang dikemukakan dari para pendukung pendekatan sosiologi, psikologi, dan antropologi politik. Didukung dengan berbagai basil penelitian yang pernah dihasilkan oleh para penstudi perilaku pemilih di Indonesia Dari berbagai penjelasan teoritik yang ada, orientasi perilaku tradisional (political realignment) hanya dilihat sebagai kuatnya pengaruh nilai-nilai primordial dan ideologi. Dalam kenyataan di lapangan, orientasi perilaku tradisional pemilih pada era transisi demokrasi di pedesaan, disamping dipengaruhi oleh nilai-nilai primordialisme, ideologi, kekerabatan (kingship), juga identifikasi partai. Dengan demikian, identifikasi partai juga sangat menentukan sikap konservatif dan orientasi perilaku tradisional pemilih.Dalam kenyataan yang lain ditemukan bahwa, fenomena orientasi tradisional yang nampak di permukaan, tidak serta merta didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak rasional, sebaliknya tidak semua tindakan yang nampak rasional selalu terbebas dari ikatan-ikatan tradisionalnya.Pada fenomena pertama dapat dilihat dari perilaku para elm. PKI mendukung PDIP, yang di permukaan nampak sebagai orientasi tradisional, karena terkait dengan hubungan politik masa lalu, bahwa kelompok abangan akan mendukung partai sekuler, tetapi ternyata di balik fenomena yang muncul dipermukaan tersebut, terdapat alasan yang cukup rasional, yaitu atas dasar pertimbangan situasi dan kondisi serta peluang untuk berperan dalam mengeliminasi sekat-sekat politik yang membatasi kebebasannya di masa datang, bukan semata-mata disiarkan atas orientasi sekuler dan pemilih abangan.Pada fenomena kedua, dapat ditemukan dalam dukungan dan pilihan beberapa kelompok muda Islam terhadap PAN, meskipun alasannya cukup rasional, tetapi kalau dilacak lebih jauh akan nampak adanya pengaruh ikatan-ikatan primordial yang membentuk orientasi tradisionalnya, karena dukungannya terhadap PAN juga terkait dengan kedudukannnya sebagai pendukung Islam modemis.Pada akhirnya meskipun perubahan politik telah berlangsung, tetapi dalam era transisi demokrasi, yang penuh kebebasan dan ketidakpastian tersebut, telah memperkuat sebagian besar anggota masyarakat yang memiliki afiliasi kelompok untuk mengikatkan din. pada kelompok Dalam kenyataan yang demikian, kesadaran kelompok (collective conscience) tetap kuat mempengaruhi perilaku pemilih.

---

This Study peculiarly focused at traditional behavioral phenomenon appear in societies which is experiencing of democratic transition process. This study becomes important in order to explain an improvement of voter's society, by perceived from its attitude and behavior toward a political system which is experiencing of transition process.

In order to obtaining the main understanding about why and how the traditional behavioral phenomenon emerge at General election 1999 known as General election that goes on democracy transition era, this study using a behavioral approach as its tools of analysis. This is a multidiscipline approach consist of sociology, psychology, and political anthropology. These studies also supported by various researches about voters behavior that have been conducted in Indonesia.

Explanation from various existed theory, the traditional behavioral orientation (political realignment) has strength and influence of values of primordial and ideology

Rural voters that have traditional behavioral orientation beside influenced by values of primordial, ideology, consanguinity (kingship), also a party identification. Thereby, party identification also determine conservative attitude and traditional behavioral orientation.

Another fact that has found a traditional orientation phenomenon look on the surface, do not at moments notice relied on irrational considerations on the contrary not all action which look rational always free from traditional confining on him.

First phenomenon can be seen from ex PM behaviors that support PDIP what on the surface looked as traditional orientation, because in the past PM as abangan will support secular Party, but behind this, it happen different but the reason of this part is also rational_ The main considerations are the condition and the opportunity could be taken to eliminate their limitation in the past to have freedom for the coming period. Secular orientation of abangan voters not solely the explanation of their behavior.

At second phenomenon, can be found at young Islamic group that choice and support PAN. Though its reason looks rational enough, but if we traced farther we will find the influence of primordial confining which forming traditional orientation on them. Their support to PAN also related to their principle as modernist Islam

In the end though political changing have taken place democracy transition era, that full of uncertainty and freedom, have strengthen most society member group affiliation to their group. Therefore, collective conscience remain to be strong factor influence voters behavior."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyerapan anggaran di Sekretariat DPRD. Melihat berapa jumlah penyerapan anggaran selama tahun 2010 dan 2011 di Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Penulis melakukan wawancara dengan kepala bagian keuangan, kasubbag program dan anggaran, pegawai lain yang terkait dengan anggaran dan juga pihak-pihak lain yang terkait dengan penyerapan anggaran di Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Pada laporan keuangan sekretariat DPRD DKI Jakarta terlihat bahawa terjadinya penurunan penyerapan anggaran dari tahun 2010 ke tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di sekretariat DPRD DKI Jakarta diantaranya adalah perencanaan anggaran yang kurang baik, otoritas anggaran, waktu penetapan dan pelaksanaan anggaran, dan hal yang berkaitan dengan pihak ketiga.

---

This study aims to identify the factors that affects in the absorption of the budget in the secretariat DPRD DKI Jakarta. See how the amount of spending budget for 2010 and 2011 in the secretariat DPRD DKI Jakarta. A writer of conduct an interview with the head of the finance, kasubbag programs and budget other officers associated with state budget and also other parties that associated with absorption of the budget in the secretariat DPRD DKI Jakarta. In the financial report of the secretariat DPRD DKI Jakarta can be seen that the decreasing the absorption of the budget from the year 2010 to the 2011. This research result indicates that factors that affects the absorption of the budget in the secretariat DPRD DKI Jakarta, among them are planning to a less well, budget budget authority time the establishment and implementation of the budget and things pertaining to a third party."

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yang akan penulis gunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan penemuan hukum inconcretto. Hasil penelitian dan kajian bertujuan untuk menarik kesimpulan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), akan senantiasa diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Jika terjadi kerugian dalam pengelolaan keuangan daerah atau keuangan negara yang berada di daerah maka bentuk pertanggung jawaban bagi pihak-pihak yang terkait adalah mengganti kerugian, sanksi administrasi dan sanksi pidana.Sanksi administratif dapat dilaksanakan oleh instansi internal dan sanksi pidana dilaksanakan oleh penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

Regional budget is annual financial plan of local government discussed and agreed between local government and local council. It is stipulated by local regulations. Function of local budgets is authority, planning, monitoring, allocation, distribution and stability. Implementation of local budget is set by regulations, regulation that is Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (State Financial) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Local Government). Author approach for this thesis is juridical approach of empirical.

Research based on the collection of positive law, legal principles discovery and legal discovery. Research aims to draw conclusions to implementation regional budget on local goverment, based on positive regulation compliance.

Local goverment as executor of regional budget, will always be checked by BPKP (Financial and Development Supervisory Agency), BPK (State Audit Agency), regional counsil. It aims to create good government.

In case financial losses in state finance or regional finance then form of accountability is sanctions for parties concerned. Sanctions are indemnify, administrative sanctions and criminal sanctions. Administrative sanctions can be implemented by internal agency adn criminal sanctions can be implemented by law enforcement ie police, prosecutors, KPK (anti corruptions commission)."

"Tesis ini untuk mengkaji bagaimana Perilaku Memilih, dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku pemilih di Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi pada Pemilu 2004. Secara khusus penelitian ini juga ingin menjawab kecenderungan seseorang untuk memberikan pilihan atau suaranya pada partai politik Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang peneliti untuk mengambil sampel atau daerah penelitian di Kelurahan Pejuang, Panama, telah terjadi pergeseran perilaku memilih dalam masyarakat di daerah tersebut dalam menentukan atau memilih partai politik. Kedua bahwa perilaku memilih yang berdasarkan ikatan ideologi, agama atau etnis mengalami peningkatan perolehan suara, seperti PKS dan PDS yang berbasiskan gerakan keagamaan, juga partai politik yang berbasiskan nasionalisme seperti Partai Demokrat sebagai partai yang bare mendapatkan suara yang cukup signifikan. Ketiga, bahwa secara geografis Kelurahan Pejuang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan pusat kegiatan nasional di Jakarta, sehingga perilaku memilih di daerah ini dapat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Jakarta.Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori perilaku memilih (Voting Behavior), adapun metode penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian (deskriptif analitis), tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini melalui penarikan sampel acak ( Random sampling) pengolahan dan analisa data menggunakan tehnik analisa kuantatif dengan disajikan melalui tabel frekwensi dan tabulasi data.Ada beberapa kesimpulan yang dapat yang ditarik dalam penelitian ini, yaitu : faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku memilih di Kelurahan Pejuang adalah identifikasi partai berdasarkan ikatan ideologi dan agama. Pilihan kepartaian seseorang dengan tingkat pendidikan dan pendapatan rendah cenderung untuk memilih partai politik berdasarkan identifikasi partai yang dilandasi sentimen keagamaan dan kharisma kandidat serta relatif tetap atau tidak berubah dalam memilih salah satu partai politik. Dan pilihan kepartaian seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi cenderung untuk mendukung partai politik yang mengedepankan isu-isu yang sesuai dengan harapan mereka, melihat kemampuan dan moralitas kandidat.

---

This thesis aim to discuss how and what various factors influencing voters' behavior in Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, Bekasi City during 2004 election. In particular this research also aims to answer the personal tendency to vote for certain political party. There are several background reasons why the writer takes samples or research area in Kelurahan Pejuang. First, shifting of voting behavior has taken place in the society of the related area in voting for certain political party. Second, voting behavior which based on ideology, religion or ethnicity ties increased its voting result, such as in PKS and PDS which have religious background, as well as nationalistic based party such as Partai Demokrat as a new party with significant vote result. Third, geographically Kelurahan Pejuang has a direct border with Jakarta as a center of national activities, and hence the voters' behavior in this area can influenced what happened in Jakarta.

To answer the problem posed previously, the writer used voting behavior theory, where the research method used in this research was descriptive analysis. Random sampling technique is being used in this research and analyze by quantitative technique to be presented in the form of frequency and data tabulation table.

There are conclusions taken from this research: party identification based on ideology and religion ties became the most influencing factor to voting behavior in Kelurahan Pejuang. One's choice of political party with low level of education and income tend to be political parties based on religious sentiment and candidate charisma as party identification which relatively stable. On the other hand, one's choice of political party with high level of education and income tend to be political parties which represent issues of their interest and Look at the candidate's capability and morality."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kinerja pemerintah daerah dan political budget belanja bantuan sosial (bansos) berpengaruh terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Juga untuk membuktikan apakah kompetisi politik dan kapasitas keuangan daerah menjadi faktor yang memoderasi pengaruh kinerja dan political budget bansos terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja terutama kinerja pendidikan dan political budget belanja bantuan sosial pemerintah daerah berpengaruh langsung (direct effect)  terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil ini sesuai dengan temuan Brender (2003), Happy (1992) juga James dan John  (2006) serta Boyne (2009). Kompetisi politik berperan signifikan bagi perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja pendidikan dan kesehatan serta political budget bansos. Kapasitas keuangan daerah yang menunjukkan ragam program yang dapat dilakukan oleh kepala daerah juga berperan meningkatkan perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja. Tetapi ketika kapasitas keuangan daerah diuji bersama political budget bansos tidak berpengaruh signifikan meningkatkan perolehan suara incumbent.

---

The purpose of this research is to provide empirical evidence whether the local governments' performance and the political budget for social assistance spending affect the incumbents' regional heads votes in the local election. Also to prove whether political competition and municipal financial capacity are factors moderate the influence of performance and political budget.Research results show that hat educational performance and social assistance spending directly influence the incumbents' votes. These results are consistent with  Brender (2003), Happy (1992), James & John (2006) and Boyne (2009). Political competition plays a significant role in incumbent votes when tested along with educational and health performance and social assistance spending. municipal financial capacity and performance also plays a role in increasing incumbents' votes, but not with the political budget."