Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemacetan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di DKI Jakarta. Pemerintah beserta Dinas Perhubungan dan para pakar transportasi dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada merumuskan suatu rencana perbaikan dan pembangunan transportasi untuk mengatasi masalah kemacetan di DKI Jakarta yang disebut dengan Pola Transportasi Makro (PTM). Di dalam PTM salah satu program yang dijalankan yaitu Transjakarta. Transjakarta diresmikan pada tanggal 15 Januari 2004 dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2004. Dalam pelaksanaan Transjakarta yang sudah berumur 9 tahun, Transjakarta membutuhkan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan Transjakarta dalam mencapai tujuan sesuai dengan visinya yaitu menciptakan moda transportasi umum yang cepat, aman, nyaman, manusiawi, efisien, berbudaya, dan bertaraf internasional.

---

Traffic jam is one of the main problems faced by the whole community in Jakarta.

The Government, the Department of transportation and transportation experts from the University of Indonesia and Gadjah Mada University formulates a plan of repair and construction of transportation to address the traffic jam in Jakarta called Macro Transport Patterns (PTM). In the PTM, one of programs that runs called Transjakarta. Transjakarta was inaugurated on January, 15th 2004, and started official operation on February, 1st 2004. In the implementation of Transjakarta that 9 years old already, Transjakarta requires evaluation to find out how far the implementation of Transjakarta in achieved its goal as the vision of creating a common mode of transportation that is fast, secure, convenient, efficient, human, cultural, and international standard."

"Kemacetan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di DKI Jakarta. Pemerintah beserta Dinas Perhubungan dan para pakar transportasi dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada merumuskan suatu rencana perbaikan dan pembangunan transportasi untuk mengatasi masalah kemacetan di DKI Jakarta yang disebut dengan Pola Transportasi Makro (PTM). Di dalam PTM salah satu program yang dijalankan yaitu Transjakarta. Transjakarta diresmikan pada tanggal 15 Januari 2004 dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2004. Dalam pelaksanaan Transjakarta yang sudah berumur 9 tahun, Transjakarta membutuhkan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan Transjakarta dalam mencapai tujuan sesuai dengan visinya yaitu menciptakan moda transportasi umum yang cepat, aman, nyaman, manusiawi, efisien, berbudaya, dan bertaraf internasional.

---

Traffic jam is one of the main problems faced by the whole community in Jakarta. The Government, the Department of transportation and transportation experts from the University of Indonesia and Gadjah Mada University formulates a plan of repair and construction of transportation to address the traffic jam in Jakarta called Macro Transport Patterns (PTM). In the PTM, one of programs that runs called Transjakarta. Transjakarta was inaugurated on January, 15th 2004, and started official operation on February, 1st 2004. In the implementation of Transjakarta that 9 years old already, Transjakarta requires evaluation to find out how far the implementation of Transjakarta in achieved its goal as the vision of creating a common mode of transportation that is fast, secure, convenient, efficient, human, cultural, and international standard."

"Skripsi ini membahas mengenai Evaluasi Program Transjakarta Dalam Upaya Perbaikan Transportasi Publik di Jakarta. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dari segi efektivitas transjakarta selaku salah satu program transportasi makro dari pemerintah DKI Jakarta untuk menggantikan alat transportasi umum. Mendeskripsikan bagaimana transjakarta dikatakan efektif atau tidak efektif dalam menggantikan alat transportasi umum, dikaitkan dengan visi misi dan tujuan yang ingin dicapai apa sudah terpenuhi serta mencari opini publik untuk menilai efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah DKI Jakarta memenuhi 3 hal untuk mengefektifkan transjakarta yaitu dengan sterilisasi lajur, penambahan armada bus transjakarta dan penambahan SPBBG.

---

This research discusses Evaluation of Transjakarta Program In An Effort To Improve Public Transportation In Jakarta. The purpose of this research is to determine the effectiveness in terms of Transjakarta transportation program as one of the macro from the Jakarta administration to replace public transport. The research is to describe how effective or not effective of this mode of transport in replacing the previous public transport, associated with the vision, mission and objectives are met as well as finding what public opinion to assess its effectiveness. This study uses qualitative methods. The results suggest that the Government of Jakarta to fullfill the 3 things that is a sterilization streamline Transjakarta lanes, the addition of Transjakarta bus fleet and the addition of SPBBG."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang implementasi standar pelayanan keselamatan Transjakarta di DKI Jakarta. Aspek keselamatan merupakan salah satu aspek dari Standar Pelayanan Minimal yang harus diterapkan oleh PT Transportasi Jakarta. Aspek keselamatan harus dipenuhi agar terhindar dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana. Jumlah kecelakaan Transjakarta pada tahun 2016 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi standar pelayanan keselamatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi standar pelayanan keselamatan Transjakarta di DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada informan terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi standar pelayanan keselamatan Transjakarta belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan keselamatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Faktor yang paling mempengaruhi implementasi standar pelayanan keselamatan berdasarkan The 7S McKinsey Framework adalah gaya manajemen style dan keterampilan skill.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Transjakarta safety service standard in DKI Jakarta. Safety aspect is one aspect of Minimum Service Standard that must be applied by PT Transportasi Jakarta. Safety aspects must be met in order to avoid the risk of accidents caused by human factors, facilities and infrastructure. The number of Transjakarta accidents in 2016 which increased from the previous year caused by internal and external factors. The purpose of this research is to analyze the implementation of safety service standard and factors influencing the implementation of Transjakarta safety service standard in DKI Jakarta. The method used in this research is to conduct interviews to the relevant informants. This research uses post positivist approach with qualitative data analysis technique. The results of this study indicate that the implementation of the Transjakarta safety service standards has not fully met the safety service standards set by the government. The factors that most influence the implementation of safety service standards based on The 7S McKinsey Framework is the style of management and skill."

"

Tesis ini membahas pencapaian program prioritas bidang transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2016 dengan menggunakan data rencana strategis yang dibandingkan dengan data realisasi anggaran. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi program prioritas bidang transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2016 tidak sesuai dengan rencana strategis. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan Balanced Scorecard untuk memperbaiki pencapaian realisasi atas program prioritas bidang transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun

---

This thesis discusses the  DKI Jakarta Government priority program in transportation 2013-2016 using the strategic plan data that compares with budget realization data. This research is a case study research. The results of the study showed how the priority programs for the transportation sector of the DKI Jakarta Provincial Government in 2013-2016 were not in accordance with the strategic plan. Therefore it is recommended to use the Balanced Scorecard to improve the assessment of priority program areas prepared by the Provincial Government of DKI Jakarta

"

"Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Transjakarta Cares sebagai layanan khusus bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan Transjakarta. Layanan Transjakarta Cares merupakan salah satu wujud pemenuhan aksesibilitas pada transportasi di DKI Jakarta yang dikenal masih sangat minim (LBH Jakarta, 2015). Meski begitu, dalam pelaksanaannya, layanan Transjakarta Cares justru menerima keluhan dari para penyandang disabilitas mengenai sulitnya mendapat kesempatan layanan Transjakarta Cares. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses layanan Transjakarta Cares bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta dengan mengadopsi teori akses yang dikemukakan Peters et al. (2008). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara mendalam kepada berbagai stakeholder terkait, seperti pemerintah daerah setempat, PT Transjakarta, serta individu maupun komunitas disabilitas sebagai data primer; observasi langsung pada proses layanan Transjakarta Cares; dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat berbagai isu kompleks pada membuat tidak terpenuhinya 8 dari 12 indikator yang diukur, yaitu indikator keterjangkauan jarak fisik, indikator ketersediaan armada, indikator ketersediaan alat pendukung, indikator ketersediaan panduan layanan; indikator konsekuensi ekonomi bagi pengguna layanan, indikator konsekuensi ekonomi bagi penyedia layanan; serta indikator penerimaan atas pelayanan Contact Center dan indikator karakteristik layanan. Dengan berbagai permasalahan tersebut, tata kelola operasional, kapasitas sumber daya, kerangka kebijakan ekonomi hingga cakupan dari layanan Transjakarta Cares menjadi sangat perlu ditingkatkan.

 

---

In 2016, DKI Jakarta Provincial Government has launched Transjakarta Cares as a special service for people with disabilities in accessing Transjakarta services. Transjakarta Cares service act as the fulfillment of accessibility to transportation in DKI Jakarta which is known to be very minimal (LBH Jakarta, 2015). Nevertheless, in its implementation, the Transjakarta Cares service received complaints from people with disabilities regarding the difficulty of getting access to the Transjakarta Cares services. This thesis analyzes the access of Transjakarta Cares services for people with disabilities in DKI Jakarta Province by adopting the theory of access proposed by Peters et al. (2008). The research approach used is post-positivist. The data collection techniques used are in-depth interviews conducted with various key stakeholders, including local governments, PT  Transjakarta, and individuals and community disabilities as the primary data, as well as direct observation of the Transjakarta Cares service process and literature study as the secondary data. The results of this study show that the complex issues found greatly affect the failure of 8 of the 12 measured indicators, namely physical distance affordability indicators, fleet availability indicators, availability of supporting equipment indicators, the availability of service guidance indicators, economic consequences for service users indicator, economic consequences for service providers indicator, and acceptance indicator for Contact Center services, and service characteristics indicators. With the forenamed problems, operational governance, resource capacity, and economic policy frameworks to the scope of Transjakarta Cares services need improvement. 

"

"Program penggunaan jalur khusus sepeda dalam pelaksanaannya masih dinilai banyak terjadi permasalahan, mulai dari banyaknya pelanggaran dan penggunaan tidak sesuai dengan tujuan adanya program. Permasalahan tersebut mengganggu kenyaman dan keamanan dari para pengguna sepeda sehingga mempengaruhi penggunaan jalur khusus sepeda di Provinsi DKI Jakarta menjadi rendah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat efektivitas program penggunaan jalur khusus sepeda di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed methods melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan konsep evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Hasil penelitian mengenai tingkat efektivitas program penggunaan jalur khusus sepeda di Provinsi DKI Jakarta berada pada tingkat sedang. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penggunaan program belum efektif. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil empat dimensi yaitu dimensi context berada pada tingkat tinggi dan tiga dimensi lainya yaitu Input, Process, dan Product berada pada tingkat sedang.

---

The program for the use of special bicycle lanes in its implementation is still considered to have many problems, ranging from the number of violations and use that is not in accordance with the purpose of the program. These problems interfere with the comfort and safety of bicycle users, thus affecting the use of bicycle lanes in DKI Jakarta Province to be low. This study aims to evaluate the effectiveness of the bicycle lane program in DKI Jakarta Province. This study uses a quantitative approach with mixed methods data collection techniques through questionnaires and in-depth interviews. This study uses the concept of CIPP evaluation (Context, Input, Process, and Product). The results of the study on the effectiveness of the bicycle lane program in DKI Jakarta Province were at a moderate level. So, it can be said that the use of the program has not been effective. The findings are obtained based on the results of four dimensions, namely the context dimension is at a high level and the other three dimensions, namely Input, Process, and Product are at a moderate level."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP yang digagas oleh Daniel L. Stufflebeam. Pelaksanaan Program KJP sudah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 dan selama pelaksanaannya terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KJP berhasil dalam mencapai tujuannya dan mampu mengatasi permasalahan pendidikan di DKI Jakarta, namun perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti sosialisasi, ketidaktepatan sasaran program, verifikasi pendataan calon penerima KJP, dan pencairan dana KJP.

---

This research aims to evaluate of the implementation Assistance Program The Personal Cost of Education through Jakarta Smart Card in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach, with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In doing evaluation, researchers used the CIPP evaluation model initiated by Daniel L. Stufflebeam. Implementation of Jakarta Smart Card program has been running for four years from 2013 to 2016, and during their implementation, there are many obstacles or problems, so that need for evaluation to see the success or failure of the program. The results showed that the implementation of the Jakarta Smart Card program is successful in achieving its objectives and answer the problems of education in DKI Jakarta, but needs improvement or evaluation in some aspects, such as socialization, inaccurate targeting, verification of data collection Jakarta Smart Card candidates, and disbursement of funding Jakarta Smart Card."

"Untuk mengatasi kemacetan dengan segera, beberapa kota memilih untuk mengadakan infrastruktur busway daripada infrastruktur kereta api. Pengadaan infrastruktur transportasi seharusnya diikuti dengan peningkatan harga lahan di wilayah sekitar. Terdapat perdebatan apakah peningkatan harga lahan akibat infrastruktur busway setara dengan infrastruktur kereta api.Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengukur dampak Transjakarta terhadap harga lahan kelurahan-kelurahan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data panel. Variabel keluaran adalah harga lahan dalam 3 (tiga) tahun; 2013, 2014, dan 2015. Terdapat 2 (dua) treatment dalam penelitian ini; yaitu pengadaan busway koridor 12 dan perpanjangan koridor 2.Penelitian ini menggunakan pendekatan difference-in-difference dan juga estimasi score matching yaitu Nearest Neighbor Matching. Studi ini menemukan bahwa pengadaan busway baru akan meningkatkan harga lahan sekitar 20 – 30 persen. Kuantitas ini cukup besar namun cukup masuk akal. Karena itu adalah benar jika dampak busway setara dengan kereta api. Manfaat yang besar ini dapat digunakan untuk mendorong peran serta swasta dan publik dalam membantu pembiayaan pengadaan infrastruktur busway.

---

To immediately curb severe traffic congestion, some cities choose to establish bus rapid transit (BRT) infrastructure over rail-transit. New establishment of transportation infrastructure should be followed by the increases of land value. There have been debates whether the increases on land value because of BRT establishment are on par of railway investments.

This study mainly intents to determine the impact of TransJakarta BRT on land value of sub-districts in DKI Jakarta Province. The research utilizes panel data. Outcome variable is land value in 3 (three) years; 2013, 2014, and 2015. There are two treatments in this thesis. They are installation of BRT route 12 and installation of extension of BRT route 2.

This study utilizes difference-in-difference approach as well as score matching estimation namely Nearest Neighbor Matching (NNM). The research found that the new installation of BRT causes land value to increase around 20 – 30 percent. This magnitude is high. Hence it is correct to say that BRT impact on land value is on par with other transportation establishment such as railway. Its apparent benefit to land value can be used as basis to encourage more private and public-sector involvement in helping to fund the BRT installation."

"Tingginya angka pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di transportasi publik dapat mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kendaraan umum, permasalahan ini mendorong pemerintah dalam menginisiasi kebijakan anti pelecehan seksual melalui pembangunan Pos SAPA di moda transportasi umum, salah satunya yaitu TransJakarta. Akan tetapi, meskipun Pos SAPA telah dibangun, kasus pelecehan/kekerasan seksual tetap terjadi di TransJakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan tersebut sudah dilaksanakan, tidak sedikit masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran dan pengetahuan akan kasus pelecehan maupun kekerasan seksual di transportasi publik. Adapun, dalam meningkatkan kesadaran, advokasi kebijakan merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu yang diadvokasikan. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk meneliti strategi para aktor melalui teori yang dikemukakan Gen & Wright (2020) dalam melakukan advokasi kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kebijakan anti pelecehan seksual di TransJakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada narasumber dari pihak pemerintah dan non-pemerintah dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi kebijakan yang dilakukan belum secara total meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebijakan anti pelecehan seksual di transportasi publik TransJakarta DKI Jakarta. Meskipun secara umum masyarakat sudah mulai sadar akan isu pelecehan dan kekerasan seksual, namun advokasi yang dilakukan belum dilaksanakan secara maksimal pada beberapa aspek sehingga kebijakan belum tersampaikan dengan baik.

---

The high number of sexual harassment and violence that occurs in public transportation could threaten the safety and comfort of its citizens in using public transportation, this problem has prompted the government to initiate anti-sexual harassment policies through the construction of SAPA Posts in public transportation, one of which is TransJakarta. However, even though the SAPA Post has been established, cases of sexual harassment/violence still occur in TransJakarta. This indicates that even though the policy had been implemented, a lot of people have low awareness and knowledge regarding cases of sexual harassment and violence in public transportation. Meanwhile, in raising awareness, policy advocacy is one of the instruments that can help increase public understanding and awareness regarding the issues that are being advocated. Based on this case, this study seeks to examine the strategies of actors through the theory proposed by Gen & Wright (2020) in conducting policy advocacy strategies with the aim of increasing awareness and understanding of anti-sexual harassment policies in TransJakarta. This research uses qualitative methods through in-depth interviews with government and non-government actors and literature studies. The results of this study indicate that the policy advocacy that has been carried out has not totally increased public awareness regarding anti-sexual harassment policies on TransJakarta DKI Jakarta public transportation. Although in general the community has begun to become aware of the issue of sexual harassment and violence, the advocacy that has been carried out is not optimal yet in several aspects, therefore the policies have not been delivered properly."