Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Identifikasi mengenai pemilihan Cefazolin sebagai antibiotik profilaksis pasien bedah ortopedi yang diterapkan di RSUD Tarakan Jakarta penting dilakukan untuk mengetahui pemberian antibiotik profilaksis yang telah diterapkan merupakan pilihan yang tepat atau terdapat alternatif antibiotik lain yang lebih baik dibandingkan Cefazolin jika dilihat dari tatalaksana umum yang berlaku. Perbandingan antara penerapan yang telah dilakukan RSUD Tarakan Jakarta dengan tatalaksana yang berlaku dilakukan agar apoteker dapat memahami alur pemberian antibiotik profilaksis yang tepat pada pasien bedah ortopedi. Pengamatan dilakukan secara retrospektif pada salah satu pasien di Gedung A lantai 4 unit OK Sentral lalu dilanjutkan saat pasien telah pindah kembali ke ruang rawat inap di Gedung A lantai 1 unit IGD RSUD Tarakan Jakarta. Kajian ini menggunakan data sekunder berupa daftar pemakaian obat pasien. Hasil pengamatan yang diperoleh diketahui bahwa penggunaan antibiotik profilaksis Cefazolin dari hasil observasi tanggal 22 Juni 2022 di unit OK Sentral RSUD Tarakan Jakarta pada pasien Ny. Y dengan diagnosis fraktur femur merupakan pilihan yang tepat. Hal ini dilihat dari perbandingannya dengan tatalaksana yang tercantum dalam ASHP. Selanjutnya, waktu pemberian antibiotik profilaksis Cefazolin 30-60 menit sebelum operasi dan dosis pemberian antibiotik profilaksis Cefazolin sebesar 2 gram pada pasien bedah ortopedi Ny. Y yaitu di RSUD Tarakan Jakarta telah sesuai dan tidak bertentangan dengan tatalaksana ASHP dimana untuk operasi bedah ortopedi diberikan Cefazolin dosis 2-3 gram untuk pasien dewasa dan waktu pemberian <60 menit sebelum operasi.

---

Identification regarding the choice of Cefazolin as a prophylactic antibiotic for orthopedic surgery patients applied at the Tarakan Hospital Jakarta, is important to determine whether the prophylactic antibiotic that has been applied is the right choice or there are other antibiotic alternatives that are better than Cefazolin if seen from the general guideline that applied. A comparison between the implementation carried out by the Tarakan District Hospital in Jakarta and the existing guideline was carried out so that apothecary could understand the appropriate way of administering prophylactic antibiotics to orthopedic surgery patients. Observations were carried out retrospectively on one of the patients in Building A, 4th floor, OK Sentral unit, then continued when the patient had moved back to the inpatient room in Building A, 1st floor, ER unit, Tarakan Hospital Jakarta. This study uses secondary data in the form of a list of patient medication use. The results of the observations obtained revealed that the use of the prophylactic antibiotic Cefazolin from the results of observations on June 22 2022 in the Central OK unit of the Tarakan Regional Hospital, Jakarta in the patient Mrs. Y with a diagnosis of femur fracture is the right choice. This can be seen from the comparison with the management listed in ASHP. Furthermore, the time for giving Cefazolin prophylactic antibiotics is 30-60 minutes before surgery and the dose of Cefazolin prophylactic antibiotics is 2 grams for orthopedic surgery patients, Mrs. Y at Tarakan Regional Hospital Jakarta is appropriate and does not conflict with ASHP guidelines where for orthopedic surgery, a dose of 2-3 grams of Cefazolin is given for adult patients and the administration time is <60 minutes before surgery"

"Pemantauan Terapi Obat (PTO) merupakan salah satu pelayanan farmasi klinik dengan tujuan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Kendala yang dapat ditemukan ketika melakukan PTO adalah keterbatasan sumber daya manusia dan operasional di fasilitas kesehatan, sehingga PTO diprioritaskan sesuai dengan kondisi pasien, jenis obat, dan kompleksitas regimen. Pemantauan Terapi Obat pada laporan ini dilakukan terhadap pasien dengan diagnosis tuberkulosis paru, hemoptisis, dan diabetes melitus di RSUD Tarakan Jakarta. Hasil pemantauan terapi obat menunjukkan bahwa pasien Tn. S mengalami beberapa masalah terkait obat, termasuk interaksi obat, pemberian obat tanpa indikasi, pemberian obat tidak tepat, dan indikasi tanpa terapi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang sesuai untuk memperbaiki masalah terkait obat dan meningkatkan hasil terapi bagi pasien.

---

Medication Review (MR/PTO) is one of clinical pharmacy services to ensure safety, efficacy, and rationality of drug therapy for patients. Challenge that might be faces when conducting PTO are limited human and operational resources in healthcare facilities, hence PTO most important consideration includes patient condition, types of drugs, and complexity of the regimen. On this report, PTO is conducted on a patient diagnosed with pulmonary tuberculosis, hemoptysis, and diabetes mellitus at Tarakan Jakarta Provincial General Hospital. The results of medication review indicate that patient Mr. S experienced several drug-related problems, including drug interactions, prescribing without indication, inappropriate drug administration, and indication without therapy. Therefore, it is important to implement appropriate interventions to address drug-related problems and improve therapy outcomes for patients. Keywords: Drug Therapy Monitoring"

"Pemantauan Terapi Obat (PTO) merupakan salah satu pelayanan farmasi klinik dengan tujuan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Kendala yang dapat ditemukan ketika melakukan PTO adalah keterbatasan sumber daya manusia dan operasional di fasilitas kesehatan, sehingga PTO diprioritaskan sesuai dengan kondisi pasien, jenis obat, dan kompleksitas regimen. Pemantauan Terapi Obat pada laporan ini dilakukan terhadap pasien dengan diagnosis tuberkulosis paru, hemoptisis, dan diabetes melitus di RSUD Tarakan Jakarta. Hasil pemantauan terapi obat menunjukkan bahwa pasien Tn. S mengalami beberapa masalah terkait obat, termasuk interaksi obat, pemberian obat tanpa indikasi, pemberian obat tidak tepat, dan indikasi tanpa terapi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang sesuai untuk memperbaiki masalah terkait obat dan meningkatkan hasil terapi bagi pasien.

---

Medication Review (MR/PTO) is one of clinical pharmacy services to ensure safety, efficacy, and rationality of drug therapy for patients. Challenge that might be faces when conducting PTO are limited human and operational resources in healthcare facilities, hence PTO most important consideration includes patient condition, types of drugs, and complexity of the regimen. On this report, PTO is conducted on a patient diagnosed with pulmonary tuberculosis, hemoptysis, and diabetes mellitus at Tarakan Jakarta Provincial General Hospital. The results of medication review indicate that patient Mr. S experienced several drug-related problems, including drug interactions, prescribing without indication, inappropriate drug administration, and indication without therapy. Therefore, it is important to implement appropriate interventions to address drug-related problems and improve therapy outcomes for patients. Keywords: Drug Therapy Monitoring"

"Tujuan : untuk mengetahui kejadian VTE pada pasien Indonesia yang menjalani bedah ortopedi mayor dan tidak menerima tromboprofi laksis.Metode Uji klinik terbuka pada pasien Indonesia yang menjalani bedah ortopedi mayor, dilakukan di 3 senter di Jakarta. Venografi bilateral dilakukan antara 5 dan 8 hari pasca bedah untuk menemukan VTE yang asimptomatik dan memastikan VTE yang simptomatik. Pasien dievaluasi hingga 1 bulan pasca bedah.Hasil Telah diteliti 17 pasien dengan median usia 69 tahun dan 76,5% di antaranya perempuan. Enam belas dari 17 pasien (94,1%) menjalani bedah fraktur panggul. Median waktu antara fraktur dengan tindakan adalah 23 hari (antara 2 sampai 197 hari), median lamanya tindakan bedah 90 menit (antara 60 sampai 255 menit), dan median lamanya imobilisasi 3 hari (antara 1 sampai 44 hari). Tiga belas dari 17 pasien menjalani venografi kontras untuk mendeteksi VTE yang asimtomatik. VTE ditemukan pada 9 dari 13 pasien (69,2%) saat akan keluar dari rumah sakit (RS). VTE yang simtomatik ditemukan pada 3 pasien (23,1%), semuanya dengan tanda-tanda klinis DVT dan tidak seorangpun dengan tanda klinis embolisme paru (PE). Pasien tersebut diobati dengan heparin berat molekul rendah, dilanjutkan dengan antikoagulan oral warfarin. Tidak ada kematian mendadak sampai pasien keluar dari RS. Tidak ada kasus VTE simtomatik baru sejak keluar dari RS sampai 1 bulan kemudian. Tidak ditemukan kematian mendadak, komplikasi pendarahan, ataupun perawatan ulang di RS dalam studi ini.Kesimpulan Insidens VTE asimtomatik sebesar 69,2% dan simtomatik 23,1% setelah bedah ortopedi mayor tanpa tromboprofi laksis. Studi yang lebih besar dibutuhkan untuk memastikan insidens yang benar, dan yang lebih penting, untuk menggunakan tromboprofi laksis pada pasien-pasien ini.

---

Aim To estimate the incidence of VTE in Indonesian patients undergoing major orthopedic surgery and not receiving thromboprophylaxis.

Methods This was an open clinical study of consecutive Indonesian patients undergoing major orthopedic surgery, conducted in 3 centers in Jakarta. Bilateral venography was performed between days 5 and 8 after surgery to detect the asymptomatic and to confi rm the symptomatic VTE. These patients were followed up to one month after surgery.

Results A total of 17 eligible patients were studied, which a median age of 69 years and 76.5% were females. Sixteen out of the 17 patients (94.1%) underwent hip fracture surgery (HFS). The median time from injury to surgery was 23 days (range 2 to 197 days), the median duration of surgery was 90 minutes (range 60 to 255 minutes), and the median duration of immobilization was 3 days (range 1 to 44 days). Thirteen out of the 17 patients were willing to undergo contrast venography. A symptomatic VTE was found in 9 patients (69.2%) at hospital discharge. Symptomatic VTE was found in 3 patients (23.1%), all corresponding to clinical signs of DVT and none with clinical sign of PE. These patients were treated initially with a low molecular weight heparin, followed by warfarin. Sudden death did not occur up to hospital discharge. From hospital discharge until 1-month follow-up, there were no additional cases of symptomatic VTE. No sudden death, bleeding complication, nor re-hospitalization was found in the present study.

Conclusion The incidence of asymptomatic (69.2%) and symptomatic (23.1%) VTE after major orthopedic surgery without thromboprophylaxis in Indonesian patients (SMART and AIDA), and still higher than the results of the Western studies. A larger study is required to establish the true incidence, and more importantly, that the use of thromboprophylaxis in these patients is warranted."

"Dalam hukum kedokteran, bila dokter akan melakukan suatu tindakan medik kepada pasiennya, diperlukan adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya setelah mendapat penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Persetujuan ini disebut informed consent yang diterjemahkan menjadi persetujuan tindakan medik. Pemberian persetujuan terhadap perlakuan yang akan diambil akan menjadi bukti sah bagi rumah sakit, dokter dan pasien. Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul, maka sebaiknya pihak rumah sakit melakukan pengambilan persetujuan secara tertulis, dalam hal ini formulir. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelengkapan pengisian formulir informed consent, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan pengisian formulir tersebut di RSUD Tarakan Jakarta.Penelitian ini merupakan jenis penelitian Cross Sectional Study. Penarikan sampel dilakukan secara random pada bulan Oktober sld Desember 1999. Dari hasil perhitungan didapatkan jumlah sampel 96,04 yang kemudian dibulatkan menjadi 100. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dari 100 formulir informed consent yang diteliti, ternyata tidak ada formulir yang benar-benar lengkap seluruh pengisian variabelnya. Dari hasil uji T didapatkan bahwa ada hubungan antara kelengkapan pengisian dengan pengetahuan dokter tentang informed consent. Dan dari hasil uji Chi-kuadrat didapatkan bahwa ada hubungan antara kelengkapan pengisian formulir informed consent dengan pendidikan.

---

In medical law, if doctors supposed to a medical procedure to a patient, approval is needed from the patients or their family after obtaining explanation regarding a medical procedure to be performed on the patients. The approval is call informed consent, in translated become persetujuan tindakan medik. The approval towards the treatment to be taken will become a valid evidence for the hospitals, doctors and patients. In facing the arising possibilities, it is better that the hospital made a written approval, in this case is a form. This research is intended to appraise the completeness of informed consent form filling, and factors related to the completeness of the form filling in Tarakan District Hospital.

This research is a Cross Sectional Study. The sampling is done randomly from October to December 1999. From the calculation it is found the sample is 96.04 which is rounded into 100. From the results of the research it is found out that from 100 informed consent studied, turned out that there is no respondent that really complete the filling of the variables. From the T-test it is found out that there is correlation between completeness of filling and knowledge of doctors regarding the informed consent, Out of the Chi-square test results it is found out that there is correlation between completeness of filling of informed consent form and education."

"Rumah sakit secara umum yang menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan fungsinya sebagai institusi pelayanan kesehatan dalam upaya mengembangkan fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan berbagai hal, antara lain permintaan pasar yang semakin mengarah pada kualitas pelayanan, dicanangkannya pelayanan prima, kebijakan tentang pelayanan pasien miskin, akreditasi rumah sakit, lahirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maraknya Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai kontrol sosial.Penjabaran tentang fungsi sosial rumah sakit tersebut dapat diketahui dari Pasal 25 Permenkes Nomor 159 b tahun 1988 tentang Rumah Sakit Nasional Jo. SK Menkes Nomor 378 tahun 1993 tentang pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta, dinyatakan "Setiap rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosialnya dengan antara lain menyediakan fasilitas untuk merawat penderita yang tidak mampu. Bagi rumah sakit pemerintah sekurang-kurangnya 75% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia, sedangkan bagi rumah sakit swasta sekurang-kurangnya 25% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan Permenkes No. 159b tahun 1988 tentang penerapan fungsi sosial dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan tujuan khusus :Pemahaman kebijakan tentang fungsi sosial rumah sakit dalam kaitannya dengan penerapan fungsi sosial rumah sakit, pelaksanaan penerapan kebijakan fungsi sosial rumah sakit dan penilaian pelaksanaan Permenkes No. 159b /Menkes/Per/1111988 tentang penerapan fungsi sosial rumah sakit.Hasil penelitian menunjukk`an bahwa pemahaman manajer kesehatan terhadap kebijakan fungsi sosial ialah terjadi salah persepsi di pejabat Depkes, yaitu Permenkes 159b/Menkes/Per/1111988 telah diganti SK Menkes 582/Menkes/SK VII1997. Pemahaman dari RSUD Tarakan tentang kebijakan fungsi sosial rumah sakit hanya diketahui oleh level manajer 1 dan level manajer 2. Lever manejer 3 dan manajer 4 hampir seluruhnya baru tahu ada kebijakan fungsi sosial rumah sakit dan merasa hanya menjalankan kebijakan fungsi sosial rumah sakit sebagai perintah atasan. RSUD Tarakan telah melaksanakan fungsi sosial dengan tempat tidur kelas III 41,41% dengan BOR kelas 111 73,23%, klaim yang dikeluarkan untuk fungsi sosial rumah sakit 23,29% dari hasil pendapatan rumah sakit.Disarankan agar antara Permenkes 159blMenkeslPer/1111988 Pasal 25 dan SK Menkes RI No. 582/ MenkesISKIVI/1997 sehingga harus dilakukan peninjauan kembali 2 ketentuan yang menetapkan besarnya jumlah tempat tidur, meskipun RSUD Tarakan dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan Permenkes 159b tahun 1988 Pasal 25 ternyata dengan tempat tidur 41,41% BOR nya 73,23%. Hal ini dipertimbangkan agar rumah sakit dibebaskan untuk mengatur tempat tidur.

---

Analysis on Implementation of Hospital Social Function Policy Conducted in Tarakan Hospital, Central Jakarta Year 2004Hospitals face many challenges in implementing their function as health care institution related to the development of hospital social function and the duty to provide health care to the public. This complex situation is caused by market demand towards quality, prime service embark, policy on poor patient, hospital accreditation, Law No. 8/1999 on consumer's protection and the ever increasing number of NGO act as social control.

The Minister of Health Decree Number 159b/1988 Chapter 25 on National Hospital and Minister of Health Decree Number 378/1993 on the implementation of social function of private hospitals stated that every hospital should implement its social function by, among others, providing facilities to poor patients, at least 75% of bed capacity for state-owned hospital and at least 25% for private hospital.

This study objective is to analyze the implementation of Minister of Health Decree Number 159b/1988 on the implementation of hospital social function in Tarakan Hospital with specific objectives of investigating the understanding of the hospital social function among hospital managers, the implementation of hospital social function policy, and evaluation of Minister of Health Decree Number 159b/1988 on hospital social function implementation.

The study shows that there is misperception on social function policy among hospital managers the Minister of Health Decree Number 159b/1988 has been replaced by Minister of Health Decree Number 582/1997. Understanding of hospital social function were only perceived by level 1 and level 2 managers. Level 3 and 4 managers did not notice the policy as legal document and implement the policy based on superior's command only. Tarakan Hospital has been implemented its social function by providing 41.41% class III wards with BOR of 73.23%, the hospital also claimed that they spent 23.29% of its income for social function.

It is recommended to adjust and to review both the Minister of Health Decree Number 159b/1988 and the Minister of Health Decree Number 582/1997 as to not confuse hospital managers. Even though Tarakan Hospital was not complied to the Minister of Health Decree Number 159b/1988 but the hospital had provided 41.41% class III wards with BOR of 73.23%. It is also suggested that the hospital should given the freedom to determine the number of beds provided for social function.

References: 25 (1986-2003)"

"With the time available to surgeons-in-training ever dwindling, there is great emphasis placed on practical learning tools. Mirroring his earlier book on practical procedures in trauma surgery, Prof Giannoudis has produced a reference in more elective techniques. In most medical schools, most emphasis is placed on orthopaedic trauma surgery, with elective techniques often delayed until much later in a surgeon?s training."

"Asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang akan diterima oleh pasien. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan tersebut salah satunya dengan menerapkan peran ners spesialis. Tujuan penulisan Karya Ilmiah Akhir (KIA) ini adalah mampu menampilkan peran ners spesialis sebagai pemberi asuhan keperawatan lanjut, pembaharu dan peneliti. Metodologi dan pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan studi literature. Karya Ilmiah Akhir berisi tentang : penerapan teori Virginia Henderson pada pasien dengan Neglected Fracture Left Shaft Femur, penerapan Progressive Muscle Relaxation (PMR) sebagai Evidance Based Nursing dan proyek inovasi yaitu Aplikasi Peran Perawat dalam Program Enhanced Recovery Orthopedic Surgery (EROS) pada Pasien Operasi Total Hip Replacement (THR). Hasil : Penerapan teori Virginia Henderson efektif diterapkan pada kasus muskuloskeletal. Intervensi Progressive Muscle Relaxation (PMR) juga efektif dalam menurunkan Anxiety pasien. Kesimpulan : bahwa teori Virginia Henderson dapat digunakan pada pasien dengan Neglected Fracture Left Shaft Femur untuk meningkatkan kemandirian akibat perubahan fisik dan psikologis. Intervensi Progressive Muscle Relaxation (PMR) dapat digunakan sebagai salah satu alternatif intervensi keperawatan mandiri dalam membantu mengurangi Anxiety pasien fraktur ekstremitas yang akan di lakukan tindakan operasi elektif.

---

Nursing care provided by nurses greatly influences the quality of health services patients will receive. Efforts are being made to improve the quality of nursing care, either is applying the role of specialist nurses. The purpose of this Final Scientific Writing is able to show the role of specialist ners as nurse care nurse, change agent and researcher Methodology and approach used is by using literature study. The final work contains: the application of Virginia Hendersons theory to patients with Neglected Fracture Left Shaft Femur, and the Application Progressive Muscle Relaxation as Evidance Based Nursing and innovation projects Application of the Role of Nurses in Enhanced Recovery Orthopedic Surgery (EROS) in Patient Surgery Total Hip Replacement (THR). Results: The application of Virginia Hendersons theory was effectively applied to musculoskeletal cases. The intervention of Progressive Muscle Relaxation (PMR) is also effective in reducing patient anxiety. Conclusion: that Virginia Hendersons theory is appropriately used in patients with Neglected Fracture Left Shaft Femur to improve independence due to physical and psychological changes. The intervention of Progressive Muscle Relaxation (PMR) can be used as one of the alternative independent nursing interventions to help reduce Anxiety patients in limb fracture elective surgery."