Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan PSAK 74 : Kontrak Asuransi yang merupakan adopsi dari IFRS 17: Insurance Contract, yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kesiapan Perusahaan Asuransi Kerugian X dan Perusahaan Asuransi Jiwa Y dalam penerapannya, meliputi pelaporan keuangan sampai dengan kesesuaian peraturan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan pelaku industri asuransi melakukan persiapan pelaksanaan Parallel Run Implementasi PSAK 74 : Kontrak Asuransi yang merupakan salah satu target output Triwulan I Tahun 2024. Metodologi penelitian  ini kualitatif, dimana datanya diperoleh dari data primer (wawancara, dokumen dan materi sharing Perusahaan Asosiasi Asuransi) dan sekunder (website Perusahaan X dan Y). Dari hasil penelitian, penerapan membutuhkan sumber daya manusia dan sistem yang baik serta dana yang memadai. Selain itu Direksi berperan sangat penting dalam prosesnya, sebagai pertanggungjawaban ke pemegang saham. Simulasi dampak dari penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi masih terus dievaluasi oleh manajemen melalui aktuaris Perusahaan.

---

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued PSAK 74: Insurance Contract which is an adoption of IFRS 17: Insurance Contract, which will be applied starting January 1, 2025. This study aims to determine and analyze the readiness of Loss Insurance Company X and Life Insurance Company Y in its application, covering financial reporting to regulatory compliance in Indonesia. The Financial Services Authority requires insurance industry players to prepare for the implementation of the Parallel Run Implementation of PSAK 74: Insurance Contracts, which is one of the output targets for the first quarter of 2024. This research methodology is qualitative, where the data is obtained from primary data (interviews, documents and sharing materials of Insurance Association Companies) and secondary (Company X and Y websites). From the results of the research, the application requires good human resources and systems as well as adequate funds. From the results of the research, the application requires good human resources and systems as well as adequate funds. In addition, the Board of Directors plays a very important role in the process, as an accountability to shareholders. Simulation of the impact of the implementation of PSAK 74: Insurance Contracts are still being evaluated by management through the Company's actuaries."

"Salah satu komponen kritis dalam PSAK 74 yaitu Margin Jasa Kontraktual / Contractual Service Margin (CSM). Kompleksitas dalam pengimplementasian konsep CSM menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi sehingga analisis kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 perlu dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 pada perusahaan asuransi kerugian PT X yang merupakan salah satu perusahaan asuransi dan penjaminan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan PT X dalam pengakuan dan pengukuran CSM sesuai dengan PSAK 74 serta menganalisis apa saja isu signifikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kasus dengan teknik tringulasi serta instrumen penelitian berupa wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X telah membuat roadmap dalam proses persiapan implementasi PSAK 74 yang terdiri atas lima fase. Selain itu, kesiapan dalam pengakuan dan pengukuran CSM yang terdiri atas kesiapan data dan sistem TI, kesiapan sumber daya manusia serta kesiapan prosedur dan simulasi dalam pengakuan dan pengukuran CSM telah dilakukan oleh PT X namun secara umum belum maksimal. Adapun terdapat enam isu signifikan yang harus diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X yaitu profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan, sumber daya manusia (akuntan, aktuaris, dan tenaga IT support), kompleksitas data saat dan setelah masa transisi, CSM Engine, pajak penghasilan pada masa transisi, dan penentuan tingkat diskonto.

---

One of the critical components in PSAK 74 is the Contractual Service Margin (CSM). The complexity in implementing the CSM concept is a challenge for insurance companies so that an analysis of the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 needs to be carried out to further analyze the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 in the loss insurance company PT X which is one of the insurance and guarantee companies in Indonesia. This study aims to evaluate the readiness of PT X in the recognition and measurement of CSM in accordance with PSAK 74 and analyze what are the significant issues in the recognition and measurement of CSM at PT X. This research was conducted with a qualitative method through a case study with tringulation techniques and research instruments in the form of semi-structured interviews and documentation. The results showed that PT X has created a roadmap in preparation process to implement PSAK 74 which consist of five phases. In addition, readiness in the recognition and measurement of CSM consisting of data and IT system readiness, human resource readiness, and procedure and simulation readiness in the recognition and measurement of CSM has been carried out by PT X but in general has not been maximized. There are six significant issues that must be considered in the recognition and measurement of CSM at PT X, namely profitability and sustainability of the company, human resources (accountants, actuaries, and IT support), data complexity during and after the transition period, CSM Engine, income tax during the transition period, and determination of the discount rate."

"ABSTRAKPrinsip insurable interest merupakan hal yang sangat penting dalam suatuperjanjian asuransi jiwa. Keberadaan prinsip insurable interest pada dasarnyamencegah terjadinya penyalahgunaan asuransi sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, perjudian dan taruhan, serta mencegah terjadinya pembayaran manfaat asuransi kepada pihak-pihak yang tidak menderita kerugian atas terjadinya suatu keadaan yang diasuransikan. Seseorang dapat mengasuransikan seseorang lainnya apabila terdapat insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut. Namun, di Indonesia, masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi pedoman dalam mengatur prinsip insurable interest. Penelitian ini meneliti bagaimana seseorang dapat dikatakan memiliki insurable interest terhadap seorang lainnya sehingga dapat digunakan sebagai suatu pedoman dalam menentukan apakah seorang yang hendak mengasuransikan seorang lainnya, memiliki insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut

---

ABSTRACTThe principle of insurable interest takes a crucial role in a contract of lifeinsurance. The existence of insurable interest principle basically is purposed todiminish any chance of misuse upon the insurance as the insurance may be used as the vehicle to gain some sort of benefit in a wrongful way, gaming and wagering, and as well as to prevent any person to receive some compensation without any los due to an occurrence upon a specific circumstance assured. One can only assure the other if insurable interest exists upon the assured person. However, in Indonesia, no provision neither law can be found as the guidance to regulate insurable interest principle. This research seeks how one can be deemed for having insurable interest toward the assured person and, and therefore, this research can be used as the guidance in determining whether one is having insurable interest toward the assured person."

"Skripsi ini membahas tentang isu kritis akuntansi pada pendapatan dan beban terkait perubahan PSAK 36 (revisi 2011) akuntansi kontrak asuransi jiwa dan penerapan PSAK 62 kontrak asuransi pada perusahaan asuransi jiwa yang diadopsi secara keseluruhan dari International Financial Reporting Standard (IFRS) 4: Insurance Contract terhadap pendapatan dan beban yang disajikan oleh perusahaan asuransi jiwa. Hal menarik dari pendapatan dan beban asuransi adalah bahwa kontrak asuransi dibagi menjadi kontrak asuransi jangka pendek yang harus diakui secara proporsional dan kontrak asuransi jangka panjang diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo. Setiap pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan harus dibuat cadangan yang dinilai dengan menggunakan penilaian tertentu (dulu net premium valuation) yang dilakukan oleh aktuaria. Dengan diterapkannya PSAK 62 yang mensyaratkan metode penilaian tertentu (gross premium valuation) memberikan dampak ekonomis pada setiap perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

---

This report discusses the critical accounting issues on the changes in PSAK 36 (Revised 2011) Accounting for Life Insurance Contract and the Implementation of PSAK 62 Insurance Contracts which adopted the International Financial Reporting Standard (IFRS) 4: Insurance Contract on revenues and expenses that presented by life insurance companies. The Interesting part from the revenues and expenses of insurance that an insurance contract consists of short - term insurance contracts that must be recognized in a proportional manner and long - term insurance contracts must be recognized as revenue when mature. Every income earned by the company must be made a provision which assesed a particular valuation (formerly, net premium valuation) conducted by the actuary. Along with the implementation of PSAK 62 which requires another particular valuation method (gross premium valuation) that affects economic impact on any life insurance companies in Indonesia."

"Incurred But Not Reported (IBNR) adalah salah satu bagian dari cadangan klaimyang harus disiapkan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi di Indonesiaumumnya menggunakan metode Chain Ladder dalam membentuk cadangan IBNR.Hal ini juga berlaku di perusahaan asuransi jiwa ABC. Namun dikarenakan metodeChain Ladder hanya bergantung pada nilai klaim, maka nilai yang ekstrim akansangat memengaruhi ketepatan dari estimasi. Maka dari itu, metode Cape Coddirancang untuk mengatasi kekurangan dari metode Chain Ladder denganmenambahkan pertimbangan ekspektasi klaim melalui pendapatan premi. MetodeCape Cod juga dinilai sebagai best practice dalam melakukan estimasi cadanganIBNR. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melihat penerapan metode CapeCod di perusahaan asuransi jiwa ABC dan apakah metode tersebut dapatmenghasilkan nilai yang lebih mendekati nilai sebenarnya. Dengan menggunakandata dari perusahaan asuransi jiwa ABC dengan tahun pengamatan 2016-2018,didapatkan nilai deviasi dan eror yang lebih rendah pada metode Cape Coddibandingkan dengan metode Chain Ladder untuk masing-masing tahun pengujian.Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa metodeCape Cod akan menghasilkan nilai yang lebih mendekati nilai sebenarnyadibandingkan dengan metode Chain Ladder. Penelitian ini juga menyimpulkanbahwa metode Cape Cod dapat diterapkan pada perusahaan asuransi jiwa ABCuntuk mendapatkan nilai cadangan IBNR yang lebih mendekati nilai sebenarnya

---

Incurred But Not Reported (IBNR) is a part of the claim reserve that must be

prepared by insurance companies. In general, insurance companies in Indonesia

adopt Chain Ladder method to determine the IBNR reserves. This also applies to

the ABC life insurance company. However, because the Chain Ladder method only

depends on the value of the claim, the extreme value will greatly affect the accuracy

of the estimate. Therefore, the Cape Cod method is designed to overcome the

shortcomings of the Chain Ladder method by adding consideration of expected

claims through premium income. Cape Cod methos is considered as the best

practice for estimating IBNR reserves. This research was conducted at ABC life

insurance company with the aim of seeing the application of the Cape Cod method

and if the method can obtain a value closer to the true value. The results obtained

were lower error values in the Cape Cod method compared to the Chain Ladder

method for each testing year. The results of this study are consistent with previous

research which revealed that the accuracy of the Cape Cod method is better than

the Chain Ladder method. This study also concludes that the Cape Cod method can

be applied to ABC life insurance companies to obtain an IBNR reserve value that

is closer to its true value."

"Risk Based Capital (RBC) merupakan ukuran tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Seiring dengan diberlakukannya standar akutansi kontrak asuransi yang baru, IFRS 17, pada tahun 2025, perusahaan asuransi diharapkan untuk menyesuaikan prosedur pelaporan mereka. Penerapan IFRS 17 akan mempengaruhi pencatatan dan pelaporan kontrak asurans, yang secara tidak langsung dapat berdampak pada perhitungan RBC. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan standar baru ini pada perubahan liabilitas kontrak asuransi pada perusahaan asuransi jiwa dan bagaimana dampaknya pada rasio solvabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada suatu perusahaan asuransi jiwa besar di Indonesia. Objek penelitian meliputi produk tradisional, asuransi kesehatan dan unit link. Hasil studi kasus kemudian divalidasi dengan wawancara pada kepala aktuaria atau akuntansi lima perusahaan asuransi jiwa lainnya. Temuan kami menunjukkan liabilitas kontrak asuransi tradisional lebih besar, sebaliknya liabilitas dari produk unit link lebih kecil dari sebelumnya, namum pada asuransi kesehatan jangka pendek tidak signifikan berubah sehingga dapat diabaikan. Perubahan pada liabilitas kontrak asuransi lebih besar dibandingkan sebelumnya, sedangkan pada liabilitas kontrak asuransi unit link lebih kecil. Perubahan liabilitas kontrak asuransi ini akan berdampak pada pencapaian RBC walaupun standar ini tidak mengubah risiko bisnis perusahaan asuransi. Kami merekomendasikan regulator untuk menyesuaiankan perhitungan RBC. Tujuan penyesuaian untuk memastikan laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan adil mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan persyaratan solvabilitas secara akurat mencerminkan risiko dan posisi keuangan perusahaan asuransi.

---

Risk Based Capital (RBC) is a measure of the health of an insurance company. As the new insurance contract accounting standard, IFRS 17, comes into effect in 2025, insurance companies are expected to adjust their reporting procedures. The implementation of IFRS 17 will affect the recording and reporting of insurance contracts, which may indirectly impact the calculation of RBC. This article aims to evaluate the impact of the implementation of this new standard on changes in insurance contract liabilities in life insurance companies and how it impacts the solvency ratio. The research method used is a case study of a large life insurance company in Indonesia. The research object includes traditional products, health insurance and unit link. The results of the case study were then validated by interviewing the heads of actuarial or accounting of five other life insurance companies. Our findings show that the liabilities of traditional insurance contracts are larger, while the liabilities of unit-linked products are smaller than before, but the short-term health insurance has not significantly changed so it can be ignored. The changes in insurance contract liabilities are larger than before, while those in unit-linked insurance contract liabilities are smaller. These changes in insurance contract liabilities will have an impact on the achievement of RBC even though this standard does not change the business risk of insurance companies. We recommend the regulator to adjust the RBC calculation. The purpose of the adjustment is to ensure that the financial statements provide a true and fair picture of the financial health of insurance companies and solvency requirements accurately reflect the risks and financial position of insurance companies."

"PSAK 74 diadopsi dari IFRS 17 Kontrak Asuransi yang akan diberlakukan secara internasional pada tahun 2023, sedangkan Indonesia baru akan berlaku di tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan IFRS 17 (PSAK 74) sebagai bagian dari regional office. Penelitian dilakukan di PT XYZ sebagai salah satu perusahaan asuransi umum asing, yang memiliki regional office di Singapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif, di mana data didapatkan dari wawancara, dokumen dan observasi. Proyek IFRS 17 (PSAK 74) ini dikoordinasikan oleh regional office bersama dengan business unit lain dan proyek sudah dimulai semenjak tahun 2018. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan PT XYZ dalam implementasi tidak terlepas dari kesiapan regional office. Terkait dengan project governance, PT XYZ dimonitor oleh regional dan dibantu oleh konsultan. Selain itu, karena adanya intervensi regional office, PT XYZ sudah menyelesaikan gap analysis, data assessment, system testing dan sedang dalam proses pembuatan laporan untuk keperluan group reporting. Berkaitan dengan informasi dan teknologi, PT XYZ memutuskan untuk menggunakan sistem yang sudah ada karena ternyata sistem tersebut sudah dapat mengakomodasi semua data yang diperlukan pada IFRS 17, dengan menambahkan beberapa tagging. Mereka mempersiapkan dua bagian yang diperlukan untuk menghasillkan laporan IFRS 4 untuk keperluan laporan secara lokal, dan IFRS 17 untuk keperluan group reporting. 

---

PSAK 74 was adopted from IFRS 17 Insurance Contract which will be effective internationally by 2023, while insurance entities in Indonesia delayed their implementation by 2025. This study aims to evaluate readiness of IFRS 17 (PSAK 74) itself as a part of regional office. The research was conducted in PT XYZ as one of joint venture general insurance company, where its regional office is located in Singapore. The study was done by using case study approach and qualitative method, and data was collected by semi-structured interview, documents and direct observation. The IFRS 17 project (or PSAK 74) in PT XYZ was coordinated by regional office together with other business units and started the project around 2018. The study was shown that readiness implementation on PT XYZ was not inseparable from the readiness by the regional office. In the project governance, Indonesia was monitored by regional office and was helped the consultant hired by regional. In addition, because Indonesia got helped by regional intervention, PT XYZ was done doing the gap analysis, data assessment, system testing and now in the process to generate report for group reporting. In terms of information and technology, PT XYZ decided to use existing system since after doing some data mapping, their existing system can accommodate all the data required in IFRS 17 with some additional tagging on it. They already prepared two sections which can generate report based on IFRS 4 for local reporting and IFRS 17 for group reporting. "

"Perusahaan Y merupakan salah satu nasabah Perusahaan Asuransi X yang telah melakukan klaim persalinan sectio caesarea dengan persentase 35% dari total klaim persalinan pada periode Februari 2011 - Januari 2012. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan sectio caesarea pada produk asuransi kesehatan managed care Perusahaan Asuransi X di Perusahaan Y. Desain penelitian cross sectional, dengan mengambil data sekunder dari transaksi klaim Perusahaan Asuransi X periode Februari 2011 - Januari 2012. Responden 180 peserta Perusahaan Asuransi X yang memanfaatkan pelayanan kesehatan persalinan. Hasil penelitian menunjukkan proporsi peserta persalinan dengan tindakan sectio caesarea sebesar 63 (35%) dari 180 total peserta persalinan produk asuransi kesehatan managed care Perusahaan Asuransi X. Didapatkan variabel yang berhubungan dengan tindakan sectio caesarea adalah penyakit penyerta. Atas dasar tersebut dianjurkan untuk melakukan evaluasi terhadap proses underwriting pada tahap seleksi risiko.

---

Y company is one of the customers of Insurance X Company which has sectio caesarea?s childbirth claim with percentage 35% of the total labor claims in February 2011 - January 2012 period. The study conducted to determine the relation factors of the sectio caesarea action in managed care health insurance X products in Y company. Cross- sectional study design, by taking a secondary data from Insurance X Company claims transactions in February 2011 - January 2012 period. Respondents were 180 participans Insurance X Company that utilizes childbirth health care services.

The results showed the proportion of sectio caesarea action participants were 63 (35%) of 180 total participants childbirth managed care health insurance products Insurance X Company. The variable that related with the sectio caesarea action is the comorbid disease. On the basis of it is recommended to evaluate the underwriting process on the risk selection stage."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab gagal bayar asuransi dan pengaruh penerapan PSAK 71 dan PSAK 74 terhadap risiko gagal bayar. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Regulasi Kepentingan Publik (public interest regulation theory). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian bersumber dari kuesioner dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis konten, tematik, dan konstan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagal bayar dapat terjadi karena: (1) fraud, (2) underreserved, (3) lemahnya tata kelola atau pengendalian internal, (4) manajemen investasi yang buruk, (5) portofolio produk asuransi, dan (6) lemahnya regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah PSAK 71 dan PSAK 74 sudah sesuai dengan Teori Regulasi Kepentingan Publik karena sebagian berpendapat bahwa kedua PSAK tersebut dapat mengurangi risiko gagal bayar, sebagian berpendapat bahwa PSAK tidak memiliki korelasi dengan gagal bayar, dan sebagian lainnya menyatakan tidak tahu. PSAK 71 dan PSAK 74 akan mengubah pelaporan keuangan perusahaan asuransi menjadi lebih konservatif, transparan, mudah dibandingkan dan akuntabel. Dengan begitu, secara tidak langsung akan mempengaruhi manajemen risiko dan tata kelola perusahaan asuransi. PSAK 74 juga mengubah proses pencadangan menjadi lebih konservatif

---

This study aims to analyze the causes of insurance insolvency and the effect of PSAK 71 and PSAK 74 implementation on the risk of default. Analysis is carried out by using Public Interest Regulation Theory. This is a qualitative research with case study method. Research data are sourced from questionnaires and interviews. Data analysis is done by using content, thematic, and constant comparative analysis. The results indicates that defaults can occur due to: (1) fraud, (2) underreserved, (3) weak governance or internal control, (4) poor investment management, (5) insurance product portfolio, and (6) weak regulations and supervision carried out by regulators. The study shows that there are different views about whether PSAK 71 and PSAK 74 is in accordance with Public Interest Regulation Theory because some argue that both PSAK can reduce the risk of default, some argue that PSAK does not have a correlation with default, and some others state that they do not know. PSAK 71 and PSAK 74 will turn insurance companies financial reporting to be more conservative, transparent, comparable and accountable. That way, it will indirectly affect the risk management and governance of insurance companies. PSAK 74 also turns the reserving process into more conservative."

"Perusahaan asuransi memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan lainnya. Pertanggungan terhadap tertanggung merupakan jasa utama yang disediakan oleh perusahaan asuransi dengan melibatkan berbagai pihak seperti reasuradur. Penelitian ini meninjau apakah terdapat pemotogan dan pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai pada alur transaksi spesifik perusahaan asuransi di PT. XYZ Life Insurance. Peneliian ini juga meneliti apakah pemotongan serta pemungutan pajak telah berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta telah sesuai dengn asas-asas pemotongan dan pemungutan pajak.Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penulis menggunakan data primer dengan observasi dan wawancara sedangkan data sekunder menggunakan buku-buku, laporan keuangan serta literatur lain yang mengacu pada penelitian ini. Dari hasil penelitian penulis terhadap alur transaksi pada perusahaan asuransi yang terjadi PT. XYZ Life Insurance memiliki beberapa masalah. Masalah tersebut diantaranya tidak dipungutnya PPN atas agen asuransi serta pemotongan pajak atas unit link yang tidak sesuai dengan asas keadilan. Selain itu juga terdapat pengenaan pajak dua kali atas investasi produk asuransi dana pensiun yang sebelumnya telah dikenakan pajak final. Permasalahan tersebut yang diharapkan dapat menjadi perhatian bagi PT. XYZ Life serta pihak lainnya yang terkait.

---

The insurance company has different characteristics from other companies. Coverage of the insured are the main services provided by the insurance company by involving various stakeholders such as reinsurers.This study reviewed whether there are any withholding Income Tax and Value Added Tax on the main transaction of PT. XYZ Life Insurance. The study also examined whether the withholding as well as tax collection has been run in accordance with prevailing tax regulations and compliance principles. The study used descriptive analysis. The author used primary data through observation and interviews and secondary data through books, financial statements and other literature which refers to the study.

From the results of the study, authors found that the flow of transactions that occurred in the PT. XYZ Life insurance have some problems. These problems include PT. XYZ Life Insurance did not impose VAT on insurance agents and withholding tax on unit links that do not conform to the equity principle. There are also double taxation on pension insurance products that have previously been subjected to the final tax. The problesms are expected to be a concern for PT. XYZ Life and other related parties."