Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada transaksi jual beli hak atas tanah yang terdampak oleh tindakan wanprestasi oleh penjual, kepastian hukum bagi pembeli menjadi landasan esensial yang mendukung stabilitas dan kepercayaan dalam pelaksanaan transaksi jual beli hak atas tanah yang baik dan benar. Oleh sebab itu, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada pembeli maupun penjual sehingga dapat menjaga integritas dalam transaksi jual beli hak atas tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai kepastian hukum terhadap pembeli hak atas tanah dalam transaksi jual beli yang mana penjual wanprestasi dan peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Upaya memberikan kepastian hukum kepada para pihak mengenai pengosongan rumah sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 8/PDT/2022/PT.BDG. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Analisis data dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepastian hukum ini melibatkan aspek-aspek krusial seperti validitas transaksi saat semua pihak menandatangani akta, pemenuhan persyaratan pembayaran, dan persetujuan PPAT. Selain itu, subjek hukum dan objek transaksi harus diidentifikasi secara jelas dan mematuhi semua persyaratan hukum, termasuk legalitas kepemilikan dan ketentuan lingkungan. Proses eksekusi putusan Pengadilan adalah langkah akhir jika penjual tidak mematuhi keputusan, memastikan pemilik baru dapat mengambil kendali fisik atas tanah. Selanjutnya, PPAT juga memiliki kewenangan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai pentingnya mencantumkan klausula pengosongan rumah dalam akta. Klausula ini, meskipun tidak wajib, dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan memberlakukan sanksi denda jika perjanjian tidak dipatuhi. Selain menyusun akta jual beli, PPAT juga memiliki peran dalam mengarahkan pembuatan akta tambahan dalam kapasitasnya sebagai Notaris, seperti perjanjian pengosongan rumah yang berbentuk Notariil, untuk memastikan kepastian hukum dalam transaksi jual beli tanah.

---

In the transaction of buying and selling land rights affected by the seller's default, legal certainty for the buyer becomes an essential foundation supporting stability and trust in the proper implementation of land rights transactions. Therefore, Notaries and Land Deed Officials (PPAT) must provide legal protection to both buyers and sellers to maintain integrity in land rights transactions. The issue raised in this research pertains to legal certainty for buyers of land rights in transactions where the seller defaults and the role of Land Deed Officials in ensuring legal certainty for all parties regarding vacant possession of the house, as stated in Bandung High Court Decision Number: 8/PDT/2022/PT.BDG. The research method employed is doctrinal with a descriptiveanalytical approach. Secondary data is used for analysis, conducted qualitatively. The findings of this study indicate that legal certainty involves crucial aspects such as transaction validity when all parties sign the deed, fulfillment of payment requirements, and PPAT approval. Furthermore, legal subjects and transaction objects must be clearly identified and comply with all legal requirements, including ownership legality and environmental regulations. The court's execution process is the final step if the seller fails to comply, ensuring the new owner can take physical control of the land. Additionally, PPAT also has the authority to provide legal counseling to parties regarding the importance of including the vacant possession clause in the deed. Although not mandatory, this clause can establish a strong legal basis and impose fines if the agreement is not adhered to. Besides drafting the deed, PPAT also guides the creation of additional deeds in their capacity as a Notary, such as the Notarial vacant possession agreement, to ensure legal certainty in land transactions."

"Peralihan hak katas tanah yang umum digunakan di Indonesia ialah Jual Beli. Metode yang dapat digunakan dalam jual beli tanah yaitu Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB). Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian pendahuluan yang mana harus dilengkapi dengan AJB untuk dapat dilakukan pemindahan hak atas tanah. Perjanjian Pengikatan Jual-Beli dengan objek tanah seharusnya dibuat oleh notaris manakala terdapat syarat-syarat peralihan hak atas tanah yang belum dapat dipenuhi oleh para pihak.  Peralihan hak atas tanah di Indonesia wajib dilakukan dengan memenuhi syarat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan hukum jual beli tersebut dilakukan dihadapaan pemimpin adat (pejabat) yang menangani masalah pertanahan (tetua adat) sedangkan tunai berarti peralihan hak dari penjual kepada pembeli berlangsung secara seketika itu juga, pada saat terjadi pembayaran dari pembeli kepada penjual. Pada kenyatannya seringkali notaris tetap menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual-beli sebagai instrumen transaksi jual-beli atas tanah meskipun syarat peralihan hak atas tanah telah dipenuhi oleh para pihak,yang mana hal tersebut kurang menyelesaikan permasalahan hukum dalam suatu peralihan hak atas tanah. Tesis ini membahas mengenai urgensi pembuatan ppjb serta konstruksi transaksi jual beli atas tanah yang dilakukan para pihak dalam Putusan Nomor 52/PDT.G/2020/PN.PTK .Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan ppjb tidak relevan manakala syarat jual beli tanah sudah terpenuhi dan konstruksi jual beli yang seharusnya digunakan adalah AJB dengan memperhatikan bahwa seluruh dari syarat jual beli tanah telah terpenuhi dan selanjutnya jika masih terdapat sisa pembayaran dalam pembuatan AJB dapat dilakukan dengan menggunakan surat perjanjian hutang piutang dan hak tanggungan dalam menyelesaikan sisa pembayaran jika metode yang digunakan ialah dengan pencicilan

---

The transfer of land rights that is commonly used in Indonesia is buying and selling. The methods that can be used in buying and selling land are the Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) and the Sale and Purchase Deed (AJB). The Sale and Purchase Agreement (PPJB) is a preliminary agreement which must be completed with the AJB in order to transfer land rights. In reality, notaries often continue to use the Sale and Purchase Agreement as an instrument for land sale and purchase transactions even though the conditions for the transfer of land rights have been fulfilled by the parties, which does not resolve legal issues in a transfer of land rights. This thesis discusses the urgency of making PPJB and the construction of land sale and purchase transactions carried out by the parties in Decision Number 52/PDT.G/2020/PN.PTK.. The results of the research show that making a PPJB is not relevant when the land sale and purchase conditions have been fulfilled and the sale and purchase construction that should be used is AJB, taking into account that all land sale and purchase conditions have been fulfilled and furthermore, if there is still remaining payment in making the AJB, it can be done using a letter. debt and receivable agreements and mortgage rights to settle the remaining payments if the method used is installments"

"Dalam jual beli tanah terdapat beberapa pihak yang terikat dalam Perjanjian Jual Beli tersebut, yaitu penjual, pembeli, notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam jual beli tanah tentunya harus terdapat objek tanah yang akan diperjual belikan, entah tanah tersebut hasil warisan ataupun hasil beli dari orang lain, dalam jual beli harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli dengan syarat syarat dan harga yang telah disepakati bersama. Dalam jual beli terlebih lagi dalam jual beli tanah terdapat akta akta yang dapat dipergunakan untuk menjalankan jual beli tersebut, adapun akta akta tersebut ialah akta yang bersifat dibawah dan akta otentik, ada beberapa akta otentik yang dipergunakan dalam jual beli, yaitu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli. Dalam hal jual beli tanah kerap terjadi pembatalan jual beli tersebut dikarenakan wanprestasi,Perbuatan Melawan Hukum, ataupun dalam hal tanah warisan tidak semua ahli waris setuju untuk dilaksanakannya jual beli tersebut, seperti yang terjadi dalam  Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 316/Pdt.G/2013/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 381/Pdt/2014/PT Bdg dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/Pdt/2019/PT.Ptk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3074 L/PDT/2019. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana ketentuan hukum mengatur pembatalan PPJB sepihak oleh ahli waris yang sah, Bagaimana penentuan tindakan Perbuatan Melawan Hukum  dalam suatu sengketa pembatalan jual beli harta warisan, dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual-beli tanah yang dibatalkan sepihak oleh para ahli waris penjual. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi hukum kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dibolehkan terhadap ahli waris untuk membatalkan jual beli jika ahli waris tersebut tidak setuju dengan jual beli tersebut, keputusan hakimlah yang dapat menentukan suatu perbuatan melawan hukum dalam suatu sengketa jual beli tanah harta warisan, dan pembeli yang beritikad baik berhak memperoleh perlindungan hukum berupa menggugat kerugian dan/atau menuntut pengembalian dana yang sudah dibayarkan beserta kerugian yang dialami.

---

In buying and selling land, there are several parties who are bound by the sale and purchase agreement, namely the seller, buyer, notary or Land Deed Making Officer (PPAT). In buying and selling land, of course, there must be land objects to be traded, whether the land is inherited or purchased from other people. In buying and selling, especially in buying and selling land, there are deed that can be used to carry out the sale and purchase, while the deed is a deed that is below and an authentic deed, there are several authentic deed that are used in buying and selling, namely the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement and Deed of Sale and Purchase. In the case of buying and selling land, the cancellation of the sale and purchase often occurs due to default, unlawful acts, or in the case of inherited land, not all heirs agree to carry out the sale and purchase, as happened in the Bekasi District Court Decision Number 316/Pdt.G/2013 /PN. Bks Jo. Decision of the Bandung High Court Number 381/Pdt/2014/PT Bdg and in the Decision of the Pontianak District Court Number 60/Pdt.G/2018/PN.Ptk Jo. Pontianak High Court Decision Number 7/Pdt/2019/PT.Ptk Jo. Supreme Court Decision Number 3074 L/PDT/2019. Therefore this study aims to find out how the legal provisions regulate the unilateral cancellation of PPJB by legal heirs, how to determine unlawful acts in a dispute over the cancellation of the sale and purchase of inherited assets, and how the legal protection for buyers in land sale agreements that are canceled unilaterally by the heirs of the seller. This research is in the form of a normative juridical study using a library law study approach. The results of the study concluded that it is permissible for the heirs to cancel the sale and purchase if the heirs do not agree with the sale and purchase, it is the judge's decision that can determine an unlawful act in a dispute over the sale and purchase of inherited land, and a buyer with good intentions has the right to obtain legal protection in the form of suing for losses and/or demanding a refund of the funds that have been paid along with the losses suffered."

"Perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya sewa menyewa atas tanah objek jual beli merupakan suatu hal yang bersifat fundamental, khususnya dalam hal penguasaan dan penggunaan tanah oleh pembeli. Pada perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 65/PDT/2021/PT.MTR, terdapat kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi pembeli, di mana hak-hak pembeli atas tanahnya tidak sepenuhnya terlindungi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa atas tanah objek jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dituliskan sebagai KUHPerdata), serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya dituliskan sebagai PPAT) dalam memastikan perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal adanya sewa menyewa atas tanah objek jual beli berdasarkan hukum tanah nasional. Bentuk penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa atas tanah objek jual beli belum mencerminkan keadilan bagi pembeli karena pembeli tidak memperoleh hakhaknya secara utuh sebagai pemegang hak atas tanah yang baru. Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli untuk mempertahankan hak-haknya di antaranya adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan akta jual beli atau gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penjual. Kemudian, peran PPAT dalam memastikan perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal adanya perjanjian sewa menyewa atas objek jual beli dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap sertipikat tanah objek jual beli sekaligus catatan mengenai status tanah objek jual beli yang terdaftar di Kantor Pertanahan, mengajukan permohonan SKPT ke Kantor Pertanahan, melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh penjual, serta melakukan konfirmasi kepada penjual untuk memastikan tidak ada informasi yang tidak disampaikan pada saat dilaksanakan jual beli di hadapan PPAT, termasuk adanya perjanjian sewa menyewa.

---

Legal protection for buyers in land transactions involving undisclosed lease agreements is a fundamental issue, particularly in terms of land ownership and use by the buyer. In the case referenced in the Mataram High Court Decision No. 65/PDT/2021/PT.MTR, challenges arose in providing legal protection for the buyer, whose rights to the land were not fully protected. This research addresses the judicial considerations in providing legal protection to buyers unaware of lease agreements on the purchased land, based on the Indonesian Civil Code, as well as the role of Land Deed Officials (PPAT) in ensuring legal protection for buyers in cases of lease agreements on the purchased land under national land law. This legal research adopts a doctrinal approach with a prescriptive type of study. Secondary data is analyzed qualitatively. The results indicate that the judicial considerations in providing legal protection for buyers in land transactions involving undisclosed lease agreements do not reflect fairness for the buyers, as their rights as new land titleholders are not fully realized. Forms of legal protection for buyers to defend their rights include filing breach of contract lawsuits or tort claims against the seller. Furthermore, the role of the PPAT in ensuring legal protection for buyers in cases involving undisclosed lease agreements on the purchased land includes checking the land title certificate and its status recorded at the Land Office, submitting a SKPT (Land Registration Certificate) request to the Land Office, verifying documents submitted by the seller, and confirming with the seller to ensure that no information, including lease agreements, is omitted during the sale and purchase process."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum pembeli beriktikad baik terhadap pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang melibatkan notaris dalam transaksi jual beli tanah pada putusan MA No. 1209/K/Pid/2022. Transaksi jual beli tanah dalam kasus putusan ini didasari oleh kuasa menjual yang dipalsukan oleh notaris kemudian dijual oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya kepada pihak lain. Dalam Putusan ini menghukum Terdakwa I selaku Notaris/PPAT dengan pidana penjara, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akta kuasa menjual yang dipalsukan oleh Terdakwa I dijadikan dasar oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya untuk melakukan jual beli kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sebenarnya, transaksi jual beli ini mengakibatkan kerugian pada pemilik hak atas tanah dan pembeli beriktikad baik dalam proses jual beli tanah. Penelitian ini menganalisis mengenai akibat hukum objek tanah bagi pembeli beriktikad baik, dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pembeli beriktikad baik yang dirugikan dalam transaksi jual beli hak atas tanah dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan menggunakan data sekunder dengan tipologi penelitian deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Adapun hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Akta Kuasa Menjual dalam Putusan MA No. 1209/K/PID/2022 dapat bersifat batal demi hukum karena tidak terpenuhinya suatu syarat objektif dalam syarat sah perjanjian dan tidak adanya iktikad baik terhadap proses jual beli, sehingga dapat berakibat pada kembalinya hak milik atas tanah menjadi atas nama pemilik sebelumnya, dikarenakan objek tanah dijual oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya, dan fakta bahwa pembeli tidak mengetahui objek tanah tersebut masih dalam sengketa pada saat proses jual beli dilaksanakan, maka perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli beriktikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual merupakan orang yang tidak berhak atas objek tanah.

---

This thesis discusses the legal protection of good faith buyers against forgery of Power of Sale Deeds involving notaries in land sale and purchase transactions in Supreme Court Decision No. 1209/K/Pid/2022. The land sale and purchase transaction in this decision case was based on a power of sale that was forged by a notary and then sold by a party who was not the actual owner to another party. In this Decision, Defendant I as a Notary/PPAT was sentenced to imprisonment, because he was proven guilty of committing the crime of forgery of authentic deeds in accordance with the provisions of Article 264 paragraph (1) jo. Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. The power of sale deed forged by Defendant I was used as a basis by a party who was not the actual owner to sell to another party without the knowledge of the actual land owner, this sale and purchase transaction resulted in losses to the owner of land rights and good faith buyers in the land sale and purchase process. This research analyzes the legal consequences of land objects for good faith buyers, and legal protection efforts that can be provided for good faith buyers who are disadvantaged in the sale and purchase of land rights in this case. This research uses doctrinal legal research methods and uses secondary data with descriptive analytical research typology with qualitative data analysis methods. The results of this study explain that the Deed of Authorization to Sell in Supreme Court Decision No. 1209/K/PID/2022 can be explained. 1209/K/PID/2022 can be null and void due to the non-fulfillment of an objective condition in the legal requirements of the agreement and the absence of good faith in the sale and purchase process, so that it can result in the return of property rights to the land to the name of the previous owner, because the land object is sold by a party who is not the real owner, and the fact that the buyer does not know that the land object is still in dispute at the time the sale and purchase process is carried out, so legal protection must be given to good faith buyers even though it is later discovered that the seller is a person who is not entitled to the land object."