Fokus dari penelitian ini adalah pada timbulnya sertipikat bermasalah atas sebagian tanah yang telah dijual bukan atas nama penjual atau pemilik tanah dan telah memicu terjadinya sengketa, seperti yang ditemukan dalam Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Drh. Hal tersebut menyebabkan pembeli mengajukan gugatan tindak pidana penipuan terhadap penjual. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang unsur penipuan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap kasus dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh pada sengketa objek jual beli tanah tanah yang sebagian tanahnya bersertipikat bukan atas nama penjual dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap penerbitan sertipikat bukan atas nama pemilik tanah sebenarnya pada Proyek Nasional (Prona) pembuatan sertipikat gratis pada tahun 2016 berdasarkan putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal. Adapun pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumen (kepustakaan). Data sekunder yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa adanya unsur penipuan sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana hal ini tidak sesuai dengan pertimbangan dan putusan hakim yang telah diputus kepada terdakwa. Kemudian adanya keliruan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menerbitkan sertipikat bukan atas nama pemilik tanah yang menyebabkan sengketa pada objek jual beli tanah.

---

The focus of this research is on the emergence of problematic certificates for parts of land that have been sold not in the name of the seller or land owner and have triggered disputes, as found in Decision No. 68/Pid.B/2021/PN Drh. This causes the buyer to file a criminal fraud lawsuit against the seller. Therefore, the problem raised in this research is about the element of fraud and the judge's consideration in deciding the case in Decision Number 68/Pid.B/2021/PN Drh regarding the dispute over the object of sale and purchase of land where part of the land is certified not in the name of the seller and responsibility of the National Land Agency (BPN) for issuing certificates not in the actual name of land owners in the National Project (Prona) for making free certificates in 2016 based on decision Number 68/Pid.B/2021/PN Drh. The form of research used in writing this thesis is doctrinal legal research. The data collection was carried out through document (library) study. The secondary data obtained was analyzed qualitatively. This research found that there was an element of fraud in accordance with Article 378 of the Criminal Code as this was not in accordance with the judge's considerations and decisions that had been handed down to the defendant. Then there was a mistake by the National Land Agency (BPN) in issuing a certificate not in the name of the land owner which caused a dispute over the land sale and purchase object.