Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan kapitasi berbasis komitmen pelayanan yang kini dikenal dengan kapitasi berbasis kinerja (KBK) merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional. Telah banyak publikasi yang menyajikan studi kasus di tingkat FKTP mengenai faktor apa saja yang berkontribusi atau menghambat pencapaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mencapai target KBK, dengan menggunakan desain Literature Review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalah Google Scholar dan GARUDA. Dari jumlah pencarian 917 artikel, setelah menghilangkan duplikasi, menyaring dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi, didapatkan hasil akhir 11 artikel dengan hampir seluruhnya menggunakan desain kualitatif berupa studi kasus. Hasil penyaringan literatur disajikan dengan diagram PRISMA. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah SDM yang cukup, tersedianya sarana dan prasarana yang cukup, dana di Puskesmas yang cukup serta tersalurkan dengan baik, dan adanya kodifikasi penyakit untuk meningkatkan pelayanan yang optimal, merupakan kondisi yang membuat tercapainya target KBK. Faktor yang dianggap menyulitkan tercapainya KBK antara lain ketersediaan SDM yang belum tercukupi, sarana dan prasarana yang belum memadai, ketersediaan dana yang belum tercukupi , jumlah peserta yang terlalu banyak atau melebihi standar kapasitas di FKTP dan kebijakan target yang dianggap terlalu tinggi oleh FKTP......The implementation of service commitment-based capitation which is now known as Capitation Based Commitment (CBC) is an effort to improve the quality of services in the National Health Insurance scheme. There have been many publications that present case studies at the FKTP level regarding what factors contribute to or hinder achievement. This study aims to identify the factors that make First Level Health Facilities achieve the KBK target, using the Literature Review design. The literature search bases used are Google Scholar and GARUDA. From the number of searches for 917 articles, after eliminating duplication, filtering using inclusion and exclusion criteria, the final results obtained are 11 articles with almost all of them using a qualitative design in the form of case studies. The results of the literature screening are presented with a PRISMA diagram. The results of the study indicate that a sufficient number of human resources, the availability of adequate facilities and infrastructure, sufficient funds at the Puskesmas and well channeled, and the codification of diseases to improve optimal services, are conditions that make the KBK target achievable. Factors that are considered difficult to achieve KBK include the number of participants who are too many or exceed the capacity standard in FKTP and target policies that are considered too high by FKTP."

"Semenjak implementasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN , Puskesmas mendapatpembayaran dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial BPJS Kesehatan berupadana kapitasi. Di Kota Lubuklinggau terdapat masalah mengenai sisa lebihperhitungan anggaran SiLPA di puskesmas yang rata-rata pertahunnya sebesar23 . Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan dana kapitasi Puskesmasdi Kota Lubuklinggau tahun 2014-2016. Penelitian kualitatif ini dilakukan diPuskesmas Simpang Periuk, Taba, Citra Medika dan Swasti Saba berdasarkanrealisasi SiLPA terendah dan tertinggi, data dikumpulkan secara retrospektif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana kapitasi untuk jasa pelayanantelah sesuai target 69,5 sedangkan untuk kegiatan operasional penyerapanmasih kecil 12,4 . Puskesmas belum melaksanakan perencanaan sistematisdengan tahapan Planning, Organizing, Actuating, Controlling dalam pemanfaatandana kapitasi. Aturan pemanfaatan yang dianggap rumit menyebabkan puskesmastidak menyerap dana kapitasi tersebut. Pengawasan dan bimbingan diperlukan agarpenyerapan dana kapitasi dapat ditingkatkan.Since the implementation of National Health Insurance JKN , Health Centerreceived payment from Social Security Administering Body for Health BPJS using capitation. In Lubuklinggau City there has been problem of utilizingcapitation funds and financing surplus SiLPA which average 23 per year. Thisresearch aims to analyze the utilization of capitation funds in Lubuklinggau City2014 2016. This qualitative study was implemented in Simpang Periuk HealthCenter, Taba, Citra Medika and Swasti Saba which are the lowest and highestSiLPA absorption, data were collected retrospectively. The study revelaed that thecapitation funds have been achieved the target 69,5 while spending foroperational was still under utilized 12,4 . The planning for using capitationfunds was not systematically implemented using appropriate steps Planning,Organazing, Actuating, Controlling. Health centers thought the rule to use the fundswas not easy to follow so they could not absorp the capitation funds. Monitoringassitance are needed to improve the absorption of capitation funds."

"Kapitasi berbasis kinerja (KBK) merupakan sistem pembayaran kapitasi setiap bulannya yang didasari penilaian kinerja pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bersangkutan dalam rangka upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Namun pada pelaksanaannya banyak faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi capaian KBK. Capaian pembayaran KBK di puskesmas wilayah Kota Depok hanya 2 (5,3%) puskesmas dari 38 puskesmas yang menerima pembiayaan kapitasi sebesar 100%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis validitas dari setiap indikator penilaian KBK menurut persepsi petugas puskesmas di wilayah kerja kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental melalui pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di 4 (empat) puskesmas dengan kriteria 2 (dua) puskesmas dengan capaian capaian tertinggi atau meningkat dan 2 (dua) puskesmas dengan capaian terendah atau tidak mencapai target. Informan pada penelitian ini dipilih dengan aspek kecukupan dan kelayakan yang mana dianggap sesuai dengan topik terdiri dari (i) Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi, BPJS Kesehatan Ka. Cab. Kota Depok, (ii) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kota Depok, (iii) Kepala Puskesmas, (iv) PIC UKP Puskesmas, dan (v) PIC prolanis. Sumber data bersumber dari data primer (wawancara mendalam) dan data sekunder (telaah dokumen). Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator RRNS benar menggambarkan dari kinerja layanan rujukan yang mana pemberian rujukan dibawah wewenang puskesmas tanpa ada intervensi dari pasien atau keluarga pasien. Indikator angka kontak tidak valid dikarenakan tidak dapat menggambarkan kontak rate, banyak faktor yang mempengaruhinya yaitu karakteristik peserta (mobilitas, kerentanan, kecenderungan berobat dan kepercayaan), lokasi puskesmas yang mempengaruhi biaya transportasi, sarana prasarana serta sistem kerja. Serta indikator rasio peserta prolanis terkendali (RPPT) tidak valid karena belum tepat menilai kinerja pelaksanaan kegiatan prolanis, banyak faktor yang mempengaruhi yaitu perilaku peserta prolanis terhadap gaya hidup (rutin berobat, pola makan minum, aktifitas fisik) yang banyak dipengaruhi budaya dan lingkungan sosial, sistem pencatatan dan perhitungan indikator, sistem pelayanan puskesmas dan kecenderungan berobat (health belief).

---

Performance-based capitation (KBK) is a monthly capitation payment system based on an assessment of the service performance of the first level health facility (FKTP) concerned in an effort to increase the effectiveness and efficiency of health financing and improve the quality of health services. However, in practice, there are many external and internal factors that affect KBK achievements. Only 2 (5.3%) out of 38 puskesmas received capitation financing at the Depok City Health Centers for KBK payments. The purpose of this study was to analyze the validity of each KBK assessment indicator according to the perceptions of health center staff in the working area of the city of Depok. This research is a non-experimental research using a qualitative approach. The research locations were conducted in 4 (four) puskesmas with the criteria of 2 (two) puskesmas with the highest or increasing achievements and 2 (two) puskesmas with the lowest achievements or not reaching the target. The informants in this study were selected based on the adequacy and feasibility aspects which were considered appropriate to the topic consisting of (i) Head of Benefit Guarantee and Utilization Section, BPJS Kesehatan Ka. Cab. Depok City, (ii) Head of the Primary Health Service Section of the Depok City Health Office, (iii) Head of the Puskesmas, (iv) PIC UKP Puskesmas, and (v) PIC prolanis. Sources of data come from primary data (in-depth interviews) and secondary data (document review). The results showed that the RRNS indicator correctly described the performance of referral services in which referrals were made under the authority of the puskesmas without any intervention from the patient or the patient's family. The contact number indicator is invalid because it cannot describe the contact rate, many factors influence it, namely the characteristics of the participants (mobility, vulnerability, tendency to seek treatment and trust), the location of the puskesmas which affects transportation costs, infrastructure and work systems. As well as the controlled prolanis participant ratio indicator (RPPT) is invalid because it is not yet appropriate to assess the performance of the implementation of prolanis activities, many factors influence, namely the behavior of prolanis participants towards lifestyle (routine treatment, eating and drinking patterns, physical activity) which is heavily influenced by culture and the social environment, system for recording and calculating indicators, health center service systems and tendencies to seek treatment (health beliefs)."

"ABSTRAKProgram Jaminan Kesehatan Nasional akan diselenggarakan tahun 2014.Kementerian keuangan menyatakan untuk PBI mendapatkan bantuan iuransebesar Rp. 15.200,- hal ini menimbulkan pro dan kontra. BeberapaPenyelenggara Pelayanan Kesehatan merasa bahwa besaran iuran tidak dalamangka keekonomian agar besaran pembiayaan program ini tidak salah sasaranperlu upaya pengendalian biaya melalui konsep manage care yaitu sistemkapitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran biaya per kapita perbulan dalam penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bogor. Penelitian inimerupakan penelitian kuantitatif retrospektif dengan menggunakan data sekunderdari tahun sebelumnya. Lokasi penelitian di Rumah Sakit PMI Bogor pada unitRawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat lanjutan (RITL).Hasil penelitian ditemukan besaran kapitasi rata-rata penduduk yaitu sebesar Rp.5,931 perjiwa/bulan yang didapatkan dari perkalian antara rate utilisasi denganunit cost dari unit pelayanan RJTL dan RITL. Dari hasil penelitian diperolehkesimpulan besaran iuran atau premi yang diberikan pemerintah masiihmencukupi bagi PBI Kota Bogor.

---

ABSTRACTNational Health Insurance Program will be held in 2014. The ministry of financedeclared to Beneficiary Contribution (BC) received contribution assistance forRp. 15,200,-and this raises the pros and cons. Some Health Care Provider findthat the amount of contributions is not in the economic numbers. To keep theamount of the contribution of these programs is on target, there is a need tocontrol the cost through the concept of managed care capitation system. Thepurpose of this research is to determine the cost per capita per month indetermining the BC city of Bogor. This research is a retrospective quantitativeresearch using secondary data from previous years. Research location is at RedCross Hospital in Bogor in Advanced Level Outpatient unit (RJTL) and AdvanceLevel Inpatient (RITL). The research found an average capitation of residents isRp. 5,931 per person per month were obtained from the multiplication betweenthe utilization rate of unit cost and service units RJTL RITL. From the research itis concluded that the amount of contributions or premiums given by thegovernment is sufficient for BC city of Bogor."

"Latar Belakang : Tujuan menganalisis kebijakan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTPPuskesmas di Kabupaten Bogor mengacu Permenkes 21 tahun 2016.Metode : Kualitatif denganRapid Assesment Procedure, wawancara mendalam pada 12 informan, sampel purposive, terkaittujuan penelitian.Hasil : Terdapat disparitas tinggi dana kapitasi puskesmas meliputi peserta,norma kapitasi, jumlah dokter dan rasio dokter antara berbagai puskesmas. Wawancaramendalam didapatkan sulitnya pemenuhan rasio dokter ideal, norma kapitasi rendahmenunjukkan kuantitas kualitas puskesmas rendah, belum semua puskesmas melakukan prosesperencanaan dengan benar, puskesmas kapitasi kecil sulit dalam operasional dan yang besarberlebih operasional dan berpotensi menumpuk, penentuan poin cukup jauh berbeda antar tenaga,pemenuhan obat-obatan terkendala oleh pengadaan, potensi overlapping kapitasi dengan BOKdan kualitas pelayanan dokter menurun pada rasio dokter per peserta besar.Kesimpulan dan saran : Rasio dokter dengan peserta masih dibawah standar 1:5000 peserta perlu upayapemerataan, porsi kapitasi 60 untuk Jasa dan 40 opersional lain, ketercukupannya berbedaperlu ada backup dana operasional untuk yang kurang, adanya disinsentif jasa pelayanan perludikaji ulang, kapitasi porsi 40 dapat komplementer dengan BOK, sisa anggaran menguntungkanbila alternatif kegiatan mampu efektif efisien sesuai kebutuhan masyarakat, perlu perbaikanmekanisme pengadaan obat, dalam fleksibilitas anggaran perlu didorong PPK-BLUD padapuskesmas.Background The purpose of analyzing the policy of utilization of JKN capitation fund at FKTPPuskesmas in Bogor Regency refers to Permenkes 21 year 2016.

Method Qualitative with RapidAssessment Procedure, in depth interview on 12 informant, purposive sample, related to researchobjectives.

Results There is a high disparity of capitation funds for puskesmas coveringparticipants, capitation norms, number of doctors and the ratio of doctors between variouspuskesmas. In depth interviews found the difficulty of fulfilling the ideal physician ratio, lowcapitation norms indicated the low quality of the puskesmas, not all the puskesmas did the properplanning process, the small capitation clinics were difficult in the operational and theoverwhelming operational and potentially piled up, Drug fulfillment is constrained byprocurement, the potential for overlapping capitation with BOK and the quality of physicianservices decreases in the ratio of physicians per large participant.

Conclusions and suggestions The ratio of physicians to participants is still below the standard of 1 5000 participants needequalization effort, 60 capitation portion for services and 40 other opersional, differentsufficiency there should be operational fund backups for the less, the disincentives of service needto be reviewed, Capitation of 40 portion can be complementary with BOK, the rest of the budgetis advantageous if the activity alternative can be effectively efficient according to societyrequirement, need improvement of drug procurement mechanism, budget flexibility need to bepushed PPK BLUD at puskesmas."

"Penelitian ini merupakan literature review mengenai faktor- faktor yang berkaitan dengan angka rujukan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) peserta JKN. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan dan faktor apa saja yang berkaitan dengan angka rujukan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) peserta JKN. Tinjauan literatur menggunakan pedoman PRISMA. Didapatkan 12 jurnal yang layak uji dan semua jurnal menggunakan metode kualitatif. Terdapat 4 faktor yang diidentifikasi berkaitan dengan masih tingginya angka rujukan rawat jalan di FKTP, yaitu masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan atau SDM di fasilitas kesehatan tingkat pertama, kurangnya pemahaman tenaga kesehatan mengenai sistem rujukan dan fungsinya sebagai gatekeeper, belum memadainya ketersediaan fasilitas dan alat kesehatan, serta ketidakcukupan ketersediaan obat- obatan atau bahan medis habis pakai.

---

This research is the literature review regarding the factors that related with the first level outpatient referral rate (RJTP) of JKN participants. The purpose of this paper is to discover an overview of the implementation and several factors are associated with the first level outpatient referral rate (RJTP) for JKN participants. The literature review in this paper is using PRISMA guidelines. There were 12 journals that were worth for the test and all journals used qualitative methods. There are 4 factors are identified that the number of outpatient on referrals is still quite high at FKTP, that are the lack of number of health workers or human resources in first-level health facilities, lack of understanding of health workers regarding the referral system and the function as gatekeepers, inadequate availability of medical facilities and devices, as well as insufficient availability of medicines or medical consumables."

"ABSTRAKDi Indonesia pembayaran kapitasi kepada fasilitas kesehatan primer (Puskemas dan DP) telah dilakukan oleh PT . Askes sejak tahun 1991. Rumah Sakit swasta seperti Metropolitan Medical Centre (MMC) pada tahun 2000 telah menjalin kontrak kapitasi dengan jumlah cakupan 2.000 orang dan besaran kapitasinya adalah Rp l75.000,- per kapita per bulan. Tahun 2004 MMC bersedia dikontrak kapitasi dengan jumlah cakupan minimal 3.000 orang dan besaran kapitasinya Rp 350.000,- per orang per bulan (Ima, 2004).Dalam program Askeskin, PT Askes membayar Puskemas secara kapitasi dengan besaran Rp 1.000,- per kapita per bulan. Program Askeskin ini dipantau secara ketat oleh berbagai pihak, terrnasuk oleh Departemen Kesehatan sendiri dengan membentuk unit ?safe guarding?. Salah satu sasaran pemantauannya adalah pembayaran kapitasi dan dampaknya terhadap deman pelayanan kesehatan (dengan 15% perlunya peserta berobat ke PKM) dan kepuasan peserta minimal 70%.Mengingat di masa mendatang pembayaran kapitasi akan semakin bergeser dari Puskesmas ke DP, karena Puskesmas akan difokuskan untuk melaksanakan fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) maka kajian pembayaran kapitasi terhadap deman pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien perlu dilakukan lebih intensif. Kajian ini merupakan maaukan bagi ?evidence based policy? dalam pembayaran kapitasi yang menguntungkan semua pihak, yaitu fasilitas kesehatan (DP), pembayar iuran, regulator (Pemerintah), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJ S) dan masyarakat.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penelitian tentang ?Pengaruh Pembayaran Kapitasi Tehadap Deman Pelayanan Dokter dan Kepuasan Pasien? ini dilakukan. Penelitian ini sangat penting bagi Indonesia, karena Lndonesia harus segera melaksanakan Jaminan Kesehatan (JK) sebagai salah satu komponen program prioritas yang diamanatkan UU nomor 40 taun 2004 tentang SJSN.Rumusan MasalahIndonesia diharapkan akan menerapkan pembayaran kapitasi secara lebih luas sebagai suatu cara pengendalian biaya kesehatan dalam sistem jaminan kesehatan. Namun, berbagai studi menunjukkan efek pembayaran kapitasi terhadap deman dan kepuasan pasien masih kontroversial. Sebagian peneliti menunjukkan bukti bahwa pembayaran kapitasi dapat menurunkan deman/utilisasi dan dengan pelayanan yang kurang memuaskan. Sebagian peneliti lain mendapatkan bahwa pembayaran kapitasi tidak menurunkan kepuasan pasien, sebagai indikator kualitas. Salah terap pembayaran kapitasi di Indonesia dapat mengakibatkan tidak-berfungsinya sistem jaminan kesehatan dengan baik.Tujuan Penelitian1. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan (konfirmasi) tentang pengaruh pembayaran kapitasi kepada dokter terhadap deman pelayanan kesehatan yang disediakan dokter dan efek pembayaran kapilasi terhadap tingkat kepuasan pasien atas pelayanan dokter yang dibayar secara kapitasi.2. Menemukan faktor-faktor yang merupakan confounding pengaruh kapitasi terhadap deman pelayanan kesehatan oleh DP dan tingkat kepuasan karyawan.Pertanyaan PenelitianBerdasarkan rumusan permasalahan, dan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Apakah pembayaran kapitasi berpengaruh terhadap deman pelayanan dokter?2 Apakah pembayaran kapitasi berpengaruh terhadap kepuasan pasien?Manfaat PenelitianPenelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam tiga aspek, yaitu untuk sumbangan ilmu pengetahuan, unmk peneliti, dan untuk implikasi praktis.Sumbangan Ilmu Pengetahuan/Teoritis:1. Sebagai masukan dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya ekonomi kesehatan yang berkaitan pembayaran kepada dokter primer.2. Memberikan informasi tetang hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut tentang pembayaran kapitasi.Untuk Peneliti:Sebagai pengalaman berharga dalam melaksanakan penelitian secara sistematis.Implikasi Praktis:1. Apabila terbukti bahwa pcmbayaran kapitasi kepada DP berpengaruh terhadap deman pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien maka informasi ini dapat dimanfaatkan oleh para penentu kebijakan untuk menetapkan kebijakan pembayaran kapitasi kepada DP.2. Informasi penelitian ini dapat dipergunakan oleh masyarakat dan pimpinan perusahaan agar ikut serta sebagai peserta program asuransi kesehatan yang menerapkan pembayaran kapitasi kepada DP sehingga biaya kesehatan karyawan dapat terkendali.3. Sebagai masukan bagi penyelenggara asuransi/jaminan kesehatan agar menerapkan pembayaran kapitasi yang berdampak positif bagi semua pelaku jaminan/asuransi kesehatan.Ruang Lingkup Dan Keterbatasan PenelitianPenelitian ini dibatasi pada pelayanan kesehatan primer yang diberikan oleh DP yang dikontrak oleh PT Askes untuk keluarga karyawan sebagai peserta komersial PT Askes dimana DP dibayar secara kapitasi dan keluarga karyawan non peserta PT Askes yang membayar DP secara FFS. Khusus untuk keluarga karyawan pasien peserta sukarela PT Askes dibatasi pada produk-produk yang paling banyak diminati yang ditandai dengan besarnya jumlah peserta yang berpartisipasi, yaitu "silver", Keterbatasan dana penelitian dan mitra peneliti merupakan pertimbangan utama mengapa penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta (Jakarta Selatan dan Jakarta Timur) dan Propinsi Banten (Kabupaten dan Kota Tangerang). Penelitian ini menggunakan metode kohort selama 6 bulan dengan pengukuran variabel tiga bulan sekali. Namun pengukuran kepuasan konsumen pasien dilakukan pada akhir penelitian."

"Inekuitas pelayanan kesehatan masih terjadi setelah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemantauan secara berkala Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan kunci untuk menurunkan inekuitas pelayanan kesehatan sebagai tujuan utama JKN. Penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dengan tiga indikator sejak tahun 2016, menunjukkan terjadi perbaikan kinerja FKTP dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi di pelayanan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model indikator kinerja, kapasitas FKTP dan indikator ekuitas agar dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan. Desain penelitian menggunakan exploratory sequential-mixed method, dalam tiga tahap. Tahap penelitian secara berturut- turut, 1) Systematic Review (SR) untuk mengidentifikasi indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan. 2) Consensus Decision Making Group (CDMG) untuk menetapkan indikator yang kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan dengan para pakar, 3) Membuat pengembangan model indikator kinerja FKTP berdasarkan skema kapitasi yang dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan, menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) data BPJS Kesehatan tahun 2022. Berdasarkan hasil SR, CDMG dan analisis SEM, indikator terpilih untuk mengukur kapasitas FKTP terdiri dari tiga indikator yaitu rasio dokter umum, sumberdaya sarana dan manusia (skor rekredensialing) dan pembiayaan (persen pembayaran KBK yang diterima). Terpilih sembilan indikator kinerja yaitu angka kontak, proporsi penderita DM diperiksa gula darah, proporsi penderita Hipertensi diperiksa tekanan darah, rasio rujukan non spesialistik, proporsi pasien rujuk balik, proporsi skrining penyakit jantung, DM dan Hipertensi, rasio pasien prolanis terkendali. Ekuitas pelayanan kesehatan dilihat dari rate utilisasi peserta FKTP berdasarkan sosiodemografi (jenis kelamin, usia) dan sosial ekonomi (PBI-Non PBI). Analisis SEM menunjukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kapasitas dan kinerja FKTP dengan ekuitas pelayanan. Indikator kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan disusun dalam Primary Care Performance Indicator (PCPI) JKN Framework. Hasil penelitian ini direkomendasikan digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk memantau kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan serta menyempurnakan kebijakan KBK; Kementerian Kesehatan dapat menyempurnakan kebijakan pelayanan kesehatan primer dan menyusun Indonesia Primary Health Care Performance Indicator (PHCPI) untuk memantau kinerja pelayanan kesehatan primer.

---

Healthcare inequities still occur after the implementation of the National Health Insurance (JKN). Regular monitoring of the performance of primary healthcare facilities (FKTP) is key to reducing healthcare inequities as the main goal of JKN. The implementation of Performance-Based Capitation (KBK) with three indicators since 2016 has shown improvements in the performance of primary healthcare facilities in improving the quality and efficiency of first-level services. Their capacity influences the performance of primary care facilities and impacts primary care performance outcomes (health service equity). This study objective was to develop a model of performance indicators, FKTP capacity and equity indicators to measure health service equity. The research design utilized an exploratory sequential-mixed method. The study was divided into three phases. Phase one was a systematic review to identify indicators that can be used in measuring capacity, FKTP performance and health service equity. Phase two was carried out by a qualitative approach with the Consensus Decision Making Group (CDMG) technique to determine indicators that can be used in measuring FKTP capacity and performance as well as measuring health service equity with experts. Phase three was the development of a model for FKTP performance indicators based on a capitation scheme that can measure the equity of health service access. This phase was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) analysis. The SR, CDMG and SEM analysis show that there are three selected indicators to measure the capacity of primary health care facilities: general practitioner ratio, facility sufficiency(recredentialing score) and financing (percentage of KBK payments received). Nine performance indicators were selected, namely contact rate, proportion of DM patients checked for blood sugar, proportion of Hypertension patients checked for blood pressure, non-specialistic referrals ratio, proportion of patients referred back to primary care providers, proportion of screening for heart disease, diabetes mellitus, and hypertension; and ratio of controlled Prolanis patients. Health service equity was analyzed from the utilization rate of participants based on gender, age and socioeconomic factors(PBI-Non PBI). SEM analysis showed a positive and significant relationship between the capacity and performance of primary health care facilities and equity."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang faktor keterlambatan pengajuan klaim non kapitasiFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP BPJS Kesehatan Layanan Operasional Kabupaten Wonosobo tahun 2017. Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan sebanyak 50,6 FKTP terlambat dalam pengajuan klaim non kapitasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor sumber daya manusia, sarana dan kelengkapan berkas klaim yang berperan dalam keterlambatan pengajuan klaim nonkapitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian adalah petugas Puskesmas dan BPJS Kesehatan yang berhubungan dengan pengajuan klaim non kapitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keterlambatan pengajuan klaim non kapitasi FKTP yaitu tidak adanya pelatihan kepada sumber daya manusia pengajuan klaim, berkas klaim yang tidak lengkap dan pembayaran klaim olehBPJS Kesehatan yang tidak tepat waktu yang menyebabkan motivasi berkurang. Saran yang dapat diberikan oleh Peneliti yaitu BPJS Kesehatan dapat memberikan pelatihan tentang mengoperasikan aplikasi P-care dan sosialisasi tentang kelengkapan berkas klaim kepada petugas penanggung jawab.

---

ABSTRACTThis study discusses the delay factors of non capitation claims filing of PrimaryHealth Care PHC BPJS Health Service Operations Wonosobo Regency in 2017.Based on the document review conducted as much as 50.6 PHC late in the filingof non capitation claims. This study aims to look at human resource factors, facilities and completeness of claims files that play a role in the delay in filing non capitation claims. This study used a qualitative approach with in depth interviewsand document review. Informants in the study were Primary Health Care and BPJS Kesehatan officers associated with the filing of non capitation claims. The resultsof this study indicate that the delay factor in filing of non capitation claims PHC isthe absence of training to human resources filing claims, incomplete claims file andpayment claims by BPJS Kesehatan is not on time which causes motivation isreduced. Suggestions that can be given by Researcher that BPJS Kesehatan canprovide training about operational of P care application and socialization aboutcompleteness of claim file to officer in charge."

"Kecenderungan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat mendorong pemerintah untuk mencari alternatif pembiayaan yang dapat mengefisienkan dana tanpa mengurangi mutu pelayanan. Salah satu sistem tersebut adalah dengan dijalankannya konsekuensi kapitasi berbasis komitmen pelayanan dimana puskesmas dibayar berdasar jumlah peserta terdaftar yang menjadi tanggungannya dipantau efektifitasnya dengan melihat kecenderungan angka kontak (≥1500/00), rasio prolanis (≥50%), dan rasio rujukan kasus non spesialistik (<0.5%), sehingga diharapkan moral hazard dari sisi suplai dapat dicegah atau diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan KBK. Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta dengan unit analisis Puskesmas, dengan mixed method dengan model sequential (quan -> QUAL), data kualitatif diambil dengan metode indeph interview kepada informan kunci terkait untuk memvalidasi data yang tidak bisa divalidasi dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian Implementasi KBK selama 2 tahun telah cukup baik dan signifikan meningkatkan rata-rata angka kontak pada tahun 2017 sebesar 192.6 0/00 (target ≥150 0/00), dan rata-rata rasio prolanis sebesar 44.9% (≥50%), dan menurunkan rata-rata rasio rujukan kasus non spesialistik menjadi 0.3% (target <5%). Dari analisis multivariate, didapatkan pemodelan variable didapatkan variable nilai kapitasi, dan kecukupan SDM (dokter, perawat, bidan, tenaga kefarmasian) adalah yang signifikan berpengaruh dominan terhadap capaian indikator komitmen pelayanan (p value <0.05). Penerapan kompensasi pemotongan kapitasi berdampak positif cukup memberi efek jera bagi puskesmas untuk mengerahkan segala usaha untuk pencapaian indikator komitmen pelayanan, di sisi lain adanya indikasi moral hazard di lapangan, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi dari berbagai pihak tanpa terfragmentasi agar cita-cita implementasi KBK untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas bisa diwujudkan.

---

The increasing trend of health care costs has prompted the government to seek financing alternatives that can streamline funds without reducing the quality of services. One such system is the implementation of the commitment-based capitation consequence where the puskesmas is paid based on the number of registered participants who are responsible for its effectiveness monitoring by looking at the tendency of contact numbers (≥1500/00), prolanis ratio (≥50%), and non-specialist case referral ratio (<0.5%), so it is expected that moral hazard from the supply side can be prevented or minimized.

This study aims to determine the factors associated with the implementation of Capitation Based on Service Commitment. This research was conducted in DKI Jakarta area with Puskesmas as analysis unit, with sequential model mixed method (quan -> QUAL), qualitative data was taken by indeph interview method to key informant related to validate data which can not be validated by quantitative method.

The results of two year implementation significantly increased the average contact rate in 2017 by 192.6 0/00 (target ≥150 0/00), and the average prolanis ratio of 44.9% (≥50%), and lowering the average non-specialist case referral ratio to 0.3% (target <5%). From multivariate analysis, variables modeling related to achievement of service commitment indicator were capitation value, human resources (adequacy of doctor, nurse, midwife, pharmacy) are significant influence dominanly to achievement indicator of service commitment (p value <0.05).

Implementation of capitation compensation is positive enough to give an effect for all puskesmas efforts to achieve the indicator of service commitment, on the other side of the indication of moral hazard, so monitoring and evaluation is needed to create the quality service."